cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 10   11   12   13   14 
PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK Tri Fadhillah Yusuf, Andi; Syamsuddin, Darussalam; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HASIL PILPRES 2019 DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR (Telaah Hukum Tata Negara Islam) As Shaliha, Afrah; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilpres 2019 sempat menimbulkan polemik karena munculnya saling klaim kemenangan berdasarkan hasil perhitungan cepat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan bagaimana Konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap hasil Pilpres 2019. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Kelurapan Paropo, bahkan di Kota Makassar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi hasil perolehan suara secara nasional tetap dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saling klaim kemenangan antar pasangan calon sempat menimbulkan ketegangan antar pendukung pasangan calon, tetapi ketegangan tersebut tidak berdampak terhadap kerukunan warga Kelurahan Paropo, masyarakat tetap menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi penetapan hasil Pilpres juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaca mata hukum tata negara Islam, pelaksanaan Pilpres hanya sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin, dan secara substansi, proses tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep musyawarah (syura), meskipun prosesnya dilakukan secara langsung (pemilihan langsung).Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Persepsi Masyarakat; Pilpres 2019
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN Akbar, Hairul; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintah. Diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya dilarang menurut hukum Islam. Penulisan ini menggunakan teknik kepustakaan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi serta untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan kerap mengalami tindakan diskriminatif seperti persolan nafkah, kesenjangan upah, pelecehan seksual, pembatasan kesempatan, pemberian cuti hamil, dan aturan berpakaian. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi menjadi tonggak awal keterlibatan negara secara formal dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan dipelbagai sektor. Jauh sebelum isu-isu perlindungan terhadap perempuan menjadi isu universal, Islam telah meletakkan dasar perlindungan terhadap perempuan.Kata Kunci: Diskriminasi; Perempuan; Perlindungan
TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK Sulaiman, A. Heldalina; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi politik dari perspektif siyasah syar’iyyah. Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik kualitatif. Keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik masih sangat minim dengan pelbagai kendala. Padahal secara regulatif kuota 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi faktanya jumlah perempuan pada lembaga-lembaga elektoral masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan. Ketentuan keterwakilan 30% perempuan hanya menjadi ketentuan normatif yang diimplementasikan secara formalitas oleh partai politik dalam proses pencalonan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik
POLEMIK SENGKETA PILPRES 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Faisal Akbar, Muhammad; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diposisikan sebagai pengawal konstitusi, dengan salah satu kewenangannya adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Penulisan ini menggunakan teknik kualitatif (library research). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara atributif diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penanganan PHPU Pilpres 2019 cukup menyita perhatian publik bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antar pendukung pasangan calon, meskipun pada akhirnya pasangan Prabowo- Sandiaga dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan kekhawatiran akan dampak sengketa tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Islam, metode penyelesaian sengketa dalam pemerintahan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme musyarawah.Kata Kunci: Pemilu; Pilpres 2019; PHPU
PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM Nur, Muhammad; Salenda, Kasjim
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana desa wajib dikelola secara transparan, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan tentu diperlukan unsur pengawasan dan salah satunya oleh Inspektorat Kabupaten. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelbagai permasalahan, sehingga dibutuhkan pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Peran Inspektorat diharapkan dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dilevel pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan dan pelayanan dapat terjaga mutunya. Inspektorat dengan segala kekurangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan menjadi leader dalam melakukan koordinasi, kontroling, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam Islam, terdapat sebuah organ yang bernama muhtasib, yang secara khusus bertugas melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran.Kata Kunci: Dana Desa; Inspektorat; Pengawasan
EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM Nugraini, Neni; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam di Desa Bolang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas good governance yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa antara lain tingkat pendidikan masyarakat, faktor geografis, dan ketersediaan biaya. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan ditingkat panitia pemilihan dengan jalan musyawarah telah sejalan dengan prinsip salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yaitu syura.Kata Kunci: Good Governance; Hukum Tata Negara Islam; Pemilihan Kepala Desa
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Nursalim, Nursalim; Fatmawati, Fatmawati; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam, bahkan al-Quran secara tegas telah memberikan informasi bahwa segala kerusakan di bumi dan laut tidak lain selain merupakan perbuatan manusia.Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan; Pengelolaan; Tanggungjawab Pemerintah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Pratiwi, Nurul; Kurniati, Kurniati; Kahpi, Ashabul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan pelbagai kebijakan pembatasan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 berdampak terhadap sektor produksi, bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak pandemi merupakan hal yang sulit dihindari oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai regulator untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenakerjaan, khususnya jika pilihan terakhirnya memang harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Prinispnya, Islam sangat menghormati hak-hak pekerja, bahkan Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Meskipun tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh Covid-19, tetapi setidaknya Islam telah memberikan suatu mekanisme penyelesaian masalah, yaitu melalui musyawarah, di mana prinsip-prinsip musyawarah sesungguhnya telah terformalisasi dalam beberapa regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja
PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rahmaniar, Rahmaniar; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui permasalahan pelayanan dibidang kesehatan dengan menganalisis penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hak masyarakat, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Secara umum, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berupaya memenuhi seluruh hak masyarakat dalam setiap pemberian layanan kesehatan dan tidak ada pembedaan kualitas layanan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin keterpenuhan tersebut, pihak rumah sakit telah menerapkan standar-standar pelayanan yang anti diskriminatif sesuai amanat Undang-undang Pelayanan Publik.Kata Kunci: Masyarakat Kurang Mampu; Layanan Kesehatan; Pelayanan Publik

Page 12 of 30 | Total Record : 299

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue