cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 9   10   11   12   13 
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI Nurekasari, Nurekasari; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen check and balances dalam sebuah negara demokarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan preside. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi ahl al-hall wa al-‘aqd, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip check and balances antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar’iyyah
PENGELOLAAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA ABD. LATIEF KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hidayat, Taufik; Basri, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai dari perspektif hukum Islam, dengan permasalahan yaitu, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sinjai, faktor penghambat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara regulatif Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memperlihatkan komitmennya dalam pengelolaan pariwisata dengan menerbtikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Konkretisasi peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengelola Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief dimulai dari perencanaan yang sudah mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, serta keseimbangan antara kebutuhan wisata dengan kelestarian lingkungan. Adapaun faktor yang menghambat diantaranya ketersediaan anggaran, dan kesadaran serta daya saing masyarakat. Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip menata, memanfaatkan, merawat, dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan segala aspek, baik untuk alam (lingkungan) maupun untuk masyarakat setempat.Kata Kunci: Hukum Islam; Taman Hutan Raya Abd. Latief; Wisata
GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Indraerawati, A.; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya golongan putih telah menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan sistem demokrasi, sehingga memerlukan terobosan dan ijtihad baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian difokuskan membahas: (1) bagaimana golongan putih dalam sistem demokrasi; (2) bagaimana hubungan agama dan Pemilu; (3) bagaimana argument fiqh terkait golongan putih; dan (4) bagaimana golongan putih pada Pemilu di Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan berpartisipasi dalam Pemilu merupakan hak sosial dasar yang melekat pada diri seorang manusia, meskipun sikap golput adalah hak, tetapi keberadaan kelompok golput tentu akan memengaruhi legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam Islam, Pemilu dipersamakan dengan wakalah melalui sistem syura (musyawarah), sehingga antara agama dan Pemilu tidak tepat untuk pertentangkan karena dalam memilih pemimpin keduanya memiliki konsep yang sama. Dalam kiadah ushul fiqh, jika sikap golput jelas-jelas akan mendatangkan mudarat, maka sikap tersebut wajib dihindari. Dalam pandangan Siyasah Syar’iyyah, memilih pemimpin bukanlah sesuatu yang haram, apalagai jika calon pemimpinnya telah sesuai dengan kriteria yang disyariatkan seperti jujur, amanah, tabliq, dan fathonah, bahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengharamkan sikap golput jika diantara calon pemimpin yang akan dipilih telah sesuai dengan kriteria tersebut.Kata Kunci: Demokrasi; Golongan Putih; Pemilihan Umum; Siyasah Syar’iyyah
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SINJAI Muharis, Abdul; Umar, Kusnadi; Laman, Ilham
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum pergantian tampuk kepemimpinan di daerah yang diselenggarakan secara demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan apa kendala serta bagaimana pandangan masyarakat terkait proses pelaksanaannya. Keseluruhahan tahapan penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menujukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah, KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengacu pada tahapan-tahapan pemilihan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kendala yang dihadapi ada dua, yaitu kendala yang bersifat teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil. Sementara kendala non teknis seperti tingkat partipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan lansia. Masyarakat menilai kinerja KPU Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh kesemua daerah, termasuk untuk daerah-daerah pelosok yang sangat potensial terjadi pelbagai bentuk kecurangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat.
TANGGUNGJAWAB KPU TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN BONE TAHUN 2018 DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA Muchtar, Alda; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah yang dilakukan secara demokratis, yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Bone, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana tanggungjawab KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar’i. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapi 78.22 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, sebab Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugrahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, termasuk peningkatan partipasi pemilih diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.Kata Kunci: KPU; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2018
PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT Putra, Rifky Mahesa; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi para pekerja. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Pekerja (PHK). Kondisi tersebut memaksa pemerintah merumuskan pelbagai kebijakan ekonomi, dan salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep program Kartu Prakerja dari perspektif maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat krisis kesehatan dan sosial-ekonomi secara bersamaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif maslahat, Kartu Prakerja berkaitan langsung dengan Mashlahah al-Mursalah karena masyarakat yang menjadi penerima program tersebut terbantu dengan adanya bantuan pelatihan kerja dan bantuan dana yang diperoleh. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan al-Mashlahah wa al-Murafiq karena berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pelatihan ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Kartu Prakerja; Maslahat
PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM Nofita Rukmawana, Andi; Hasan, Hamzah; Hamsir, Hamsir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun ­al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku risywah, ghulul atau al-maksu termasuk dalam kategori sanksi ta’zir yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Saiful, Saiful; Samin, Sabri; Wahid Haddade, Abdul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partipisasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar’i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, salah satu bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasah Syar’iyyah
PERAN LPI-PJB TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Nur Riqqah Maulana, Andi; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan permasalahan, bahkan dipersepsikan sebagai sektor yang rawan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PJB) dalam melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 dengan tujuan untuk melakukan pemantauan dalam rangka mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam menjalankan fungsinya, LPI-PJB melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menerima laporan dugaan penyimpangan dan kewenangan lainnya. Fungsi pengawasan seperti yang menjadi kewenangan LPI-PJB tidak bertentangan dengan konsep siyasah syar’iyyah, apalagi jika tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Kata Kunci: LPI-PJB; Pengadaan Barang dan Jasa; Siyasah Syar’iyyah
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman

Page 11 of 30 | Total Record : 299

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue