cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamid Mukhlis
Contact Email
jiberdaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiberdaya@gmail.com
Editorial Address
Lucky Arya Residence 2 No 18 RT/RW 003/001 Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia Berdaya
Published by Utan Kayu Institute
ISSN : 27163822     EISSN : 27210669     DOI : https://doi.org/10.47679/ib
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Kesehatan (Ilmu Sosial)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2024)" : 40 Documents clear
Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan PN Tipikor Banda Aceh Pramono, Agus
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024818

Abstract

Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya biasanya dikaitkan dengan teori “Penyertaan” (Delneeming) khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (Medeplegen). Kemudian, dalam praktek peradilan juga masih ada hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk turut serta melakukan (Medeplegen). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang di terapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dengan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No. 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna berdasarkan hasil analisis peneliti para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Menurut analisis peneliti ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan.
Pemantauan DJJ dengan Bantuan Dopler pada Ibu Hamil Ny. “H” umur 22 tahun G1P0A0 Sejak Usia Kehamilan 31 minggu 4 Hari Secara Komprehensif Arini, Arini; Nurasmi, Nurasmi; hutagaol, Iin octaviana
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024880

Abstract

The infant mortality rate in Indonesia reaches 35 per 1000 live births, while neonatal mortality (0-28 days) is 19 per 1000 live births. These figures are much higher compared to neighboring countries. The aim of this study is to provide comprehensive midwifery care by utilizing a Doppler device to monitor the fetal heart rate (FHR) in a pregnant woman, Mrs. "H," aged 22, G1P0A0, from 31 weeks and 4 days of pregnancy. The type of research used is descriptive with a case study approach, specifically describing the results of FHR monitoring from pregnancy until delivery, documenting the examination results. This study was conducted at the Kawatuna Health Center in Palu City from March 4, 2024, to April 26, 2024. Periodic FHR monitoring was performed using a Doppler device. The research methodology included assessment, formulation of diagnoses and midwifery problems, planning, implementation, and evaluation. The results showed that the FHR was within normal limits, ranging from 134 beats per minute to 148 beats per minute. Regular FHR monitoring should be performed by midwives to ensure the fetus is in good condition.
Penerapan PP Nomor 36/2021 terhadap gaji guru honorer (studi kasus di SDN Klanderan, Plosoklaten, Kediri) Sari, Rizma Dewi Permata; Khayatudin, Khayatudin; Al-Anshori, Huzaimah
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024870

Abstract

Penelitian ini terkhusus membahas tentang gaji honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengandung kesenjangan sosial dengan guru yang berstatus sebagai ASN. Hal tersebut bertentangan dengan PP No. 36/2021. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan dilakukan melalui observasi lapangan dengan pendekatan sosiologis (social legal reaserch). Hasil penelitian menunjukan bahwa gaji guru honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan. Pemberian gaji tersebut nyatanya tidak memenuhi kriteria yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2015 karena seharusnya gaji guru honorer diberikan dengan layak atau paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena belum terpenuhi, maka PP No. 36/2021 belum terimplementasi dengan baik. Akan tetapi, disisi lain memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan karena banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada di SDN Klanderan.Abstract. This research specifically discusses honorary salaries at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency, which contains social disparities with teachers who have ASN status. This is contrary to PP no. 36/2021. The type of research method used is empirical legal research and is carried out through field observations with a sociological approach (social legal research). The research results show that the salary of honorary teachers at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency is IDR 150,000 (fifteen thousand rupiah) per month. In fact, this salary does not meet the criteria stated in Article 1 point 15 of Law no. 15/2015 because honorary teachers' salaries should be given properly or at least enough to meet living needs. However, because it has not been fulfilled, PP No. 36/2021 has not been implemented properly. However, on the other hand, there are schools that really need additional teachers, which means the principal has to hire additional teachers because there are many vacancies, because if you only rely on teachers who are civil servants, there are only a few people compared to the number of classes at SDN Klanderan.
Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Soraya, Joice
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024851

Abstract

Anak pasca pidana penjara memiliki hak-hak yang harus ditegakkan dan dipulihkan, seperti hak untuk tidak didiskriminasi, sampai dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak-hak anak pasca pidana penjara beserta kelemahannya. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hak-hak anak diantaranya diatur melalui UU HAM, UU Perlindungan Anak, hingga UU SPPA. Pemenuhan hak anak khususnya anak pasca menjadi terpidana belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Indonesia. UU SPPA hanya mengatur pemenuhan hak anak mengenai rehabilitasi, sehingga dapat dikatakan hak anak pasca pidana penjara tidak diatur secara spesifik baik dalam UU SPPA maupun dalam UU Perlindungan Anak. Lemahnya pemulihan hak anak pasca pidana berakibat juga terhadap penyesuaian diri dari anak tersebut terhadap masyarakat sekitar. Adapun terdapat minimnya perlindungan dari negara terhadap anak pasca dipidana akan menimbulkan potensi yang lebih besar terutama dalam hal psikologis anak tersebut dan masifnya stigma negatif dari masyarakat.
Edukasi pencegahan stunting melalui produk nugget sayur ayam untuk ibu hamil dan anak balita serta upaya pengelolaan hipertensi sedari dini Kurniawati, Darini; Octavia, Mutia; Fuaddah, Munawarah
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024890

Abstract

Tingkat pengetahuan sangat berpengaruh pada perilaku, terutama pengetahuan tentang kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sungai Tandipah, kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar, berfokus pada penyuluhan pemberian edukasi terkait hipertensi kepada Masyarakat lanjut usia dan edukasi materi stunting kepada ibu dan balita, sekaligus demo pembuatan nugget sayur ayam untuk pencegahan stunting dan dilaksanakan juga pemeriksaan tekanan darah gratis. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa itu hipertensi serta dapat mencegah hipertensi sedari dini, juga dapat memahami apa itu stunting serta dapat mengolah produk tinggi gizi yang disukai semua kalangan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Dengan penyampaian materi edukasi melalui penyuluhan, masyarakat menjadi mengerti dan terjadi perubahan sikap serta perilaku berdasarkan pengetahuan yang didapat melalui penyuluhan secara sadar dan mandiri.Abstract: The level of knowledge has a great influence on behavior, especially knowledge about health. This community service was carried out in Sungai Tandipah Village, Sungai Tabuk District, Banjar Regency, focusing on counseling on providing education related to hypertension to the elderly community and education on stunting materials to mothers and toddlers, as well as a demonstration of making chicken vegetable nuggets for stunting prevention and also free tension checks. This community service aims to make people know and understand what hypertension is and can prevent hypertension from an early age, can also understand what stunting is and can process high-nutrition products that are liked by all people as one of the efforts to prevent stunting. By delivering educational materials through counseling, the community becomes aware and changes in attitudes and behaviors based on the knowledge gained through counseling consciously and independently.
Pengaruh edukasi gizi seimbang melalui media video terhadap pengetahuan remaja putri di SMK Jatinangor Fitriani, Dyah Ayu; Winengsih, Ecih; Sugiharti, Ina; Yuliani, Meda; Nurlaela, Dewi
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024834

Abstract

Masa remaja (adolescence) merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masalah yang sering ditemui pada remaja, salah satunya yaitu konsep gizi seimbang yang belum tersampaikan dengan baik pada remaja. Pengetahuan remaja tentang gizi seimbang adalah salah satu penyebab tidak langsung dari kurangnya gizi pada remaja, sehingga dengan adanya pemberian edukasi gizi dengan menggunakan video, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mencegah remaja dari kekurangan gizi, serta memperbaiki perilaku remaja untuk mau mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre experimental design dengan rancangan one group pretest-posttest design. Pengambilan data pada penelitian menggunakan data primer dengan memakai kuesioner tentang gizi seimbang yang telah dilakukan uji validitas. Penelitian dilaksanakan di SMK Pasundan Jatinangor pada 23 siswi yang sesuai kriteria penelitian. Teknik pengumpulan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian mayoritas berusia 16 tahun (60,87%), dan pekerjaan orang tua buruh (43,48%). Uji wilcoxon menunjukkan bahwa remaja putri lebih memahami gizi seimbang setelah intervensi media video; nilai rata-rata pretest 49,57 dan posttest 76,09 dengan alpha 5% dan nilai p-value sebesar 0,000, sehingga ada pengaruh edukasi gizi seimbang menggunakan media video terhadap pengetahuan remaja putri di SMK Pasundan Jatinangor. Simpulan dari penelitian ini bahwa edukasi dengan media video dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang gizi seimbang di SMK Pasundan Jatinangor.
Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Broken Home Dalam Menjalani Perkuliahan di Universitas Hasanuddin Desfita, Fipin; Jeanny, Jeanny; Farid, Farid
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024852

Abstract

Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor terpenting yang dapat menghindari adanya permasalahan, kesalahpahaman, maupun konflik dengan oranglain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal mahasiswa broken home dalam mengahadapi perkuliahan. Metode penelitian deskriptif menggunakan teori self disclousure dan teori SOR. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi dengan pihak yang mengalami broken home di Universitas Hasanuddin, dengan mewawancarai key informan dari mahasiswa broken home dari perceraian dan dosen psikologi Universitas Hasanuddin sebagai penguat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal mahasiswa broken home perceraian berjalan tidak baik bagi anaknya dengan tidak saling memberikan perhatian dan komunikasi yang tidak lancar. Dan dampak dari anak broken home memiliki dampak buruk dan ada juga yang positif, lain halnya dengan keluarga broken home yang bersifat negative komunikasi interpersonal tidak berjalan dengan baik sehingga dampak yang di timbulkan menjadi dampak yang buruk yang menyebabkan sang anak menjadi berperilaku menyimpang. Saran dari penelitian ini adalah dalam kondisi apapun dan se sibuk apapun orang tua harus tetap menyisikan waktu mereka untuk anaknya baik dengan berkomunikasi dan interaksi langsung maupun dengan menggunakan media telepon.
Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Ubaidillah, Lutfian
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024862

Abstract

To implement criminal law, it is necessary to take steps to maintain the legal order of society. This method is known as criminal procedural law. The purpose of the Criminal Procedure Code is to seek and obtain or at least approach the material truth, the complete truth. The Indonesian criminal justice system consists of the police, prosecutors, district courts and correctional institutions as law enforcement officers. The four organs are closely related and limit each other. With the aim of being able to explain an alleged criminal act, evidence is needed to support that a crime has occurred. Evidence is directly or indirectly related to the crime. Direct evidence includes victims who suffered physically or mentally, including witnesses who saw or heard that a crime had occurred. Examination of witnesses has an important role in criminal proceedings by following the principles of unnus tetis nulus tetis (witnesses are not witnesses) and testimonium de auditu (statements of other people are not valid evidence). In the process of examining witnesses, many things go together. This is possible because of the principle of justice which is fast, easy and cheap. Because based on this principle, both the public prosecutor and the judge are obliged to review the defendant's case as soon as possible, especially for defendants who are in detention. That if the witness examination is carried out simultaneously. This can be done because of the principle of a fast, simple and low-cost trial, but how can the validity of witnesses who are examined jointly at trial be known, the implementation of witness examinations between mitigating and aggravating ones is not directly examined together, but separately and what distinguishes it is the time when the examination is carried out because it involves the validity and provision of interrelated information. In this study the authors used a normative method using a statutory approach and the legal materials used were primary legal materials, namely laws and regulations related to the issues to be discussed and secondary legal materials obtained from all publications on law including books and, law dictionaries.
Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Soraya, Joice; Refangga, Galih Setyo
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024843

Abstract

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap kejahatan narkotika adalah Kepolisan Resort, yang diharapkan mampu menghentikan kejahatan narkotika yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika dan mengkaji hambatan Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika dalam perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peran tersebut khususnya dalam aspek pencegahan adalah melalui upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif ini pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Sementara upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya adalah melakukan patroli dan operasi lapangan. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian tidak lepas dari hambatan, yang dalam perspektif kriminologi hambatan tersebut meliputi faktor keluarga (psikogenesis) dan lingkungan (sosiogenis).
Pendampingan guru BK dalam melaksanakan konseling resolusi konflik untuk meningkatkan solidaritas antar siswa di lingkungan sekolah Ratu, Bau; Puswiartika, Dhevy; Baan, Addriana Bulu; Herlina, Herlina; Elfira, Ninil
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Solidaritas antar siswa merupakan hal penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Namun, globalisasi dan individualisme menyebabkan menurunnya rasa solidaritas dan meningkatnya konflik di kalangan pelajar, seperti perkelahian, tawuran, bullying, dan tindakan kekerasan lainnya. Konseling resolusi konflik merupakan upaya untuk mengatasi konflik dan meningkatkan solidaritas antar siswa dengan memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengelola konflik secara benar serta mengembangkan budaya perdamaian. Kegiatan pendampingan dilakukan kepada 81 guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Palu melalui pelatihan dan praktik langsung tahapan konseling resolusi konflik, meliputi membangun hubungan, memahami masalah, memperkuat persepsi kolaboratif, keterampilan resolusi konflik, dan penerapannya. Setelah pendampingan, kemampuan guru BK dalam melaksanakan konseling resolusi konflik meningkat, terutama pada keterampilan resolusi konflik dan penerapannya. Pendampingan lanjutan secara daring juga dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali guru BK dengan keterampilan melaksanakan konseling resolusi konflik agar dapat meningkatkan solidaritas antar siswa di lingkungan sekolah.Abstract: Student solidarity is essential to creating an enabling learning environment and supporting student development. However, globalization and individualism lead to a decrease in the sense of solidarity and increased conflict among students, such as fighting, bidding, bullying, and other acts of violence. Conflict resolution counseling is an effort to overcome conflict and enhance student solidarity by providing knowledge, attitudes, and skills to manage conflict properly and develop a culture of peace. The supporting activities were carried out for 81 Teachers of Counseling (BK) in Palu City through training and practical stages of conflict resolution counseling, including building relationships, understanding problems, strengthening collaborative perceptions, conflict-resolution skills, and their application. Advanced online accompaniment is also done to facilitate better understanding. This activity aims to equip BK teachers with the skills to implement conflict resolution counseling in order to enhance solidarity among students in the school environment.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 4 (2025) Vol 6, No 3 (2025) Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 4 (2024) Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 4 (2023) Vol 4, No 3 (2023) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 4: August-October 2022 Vol 3, No 3: May-July 2022 Vol 3, No 2: February-April 2022 Vol 3, No 1: November 2021-January 2022 Vol 2, No 2: July 2021 Vol 2, No 1: January 2021 Vol 1, No 2: July 2020 Vol 1, No 1: January 2020 More Issue