Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Analisis Hukum

JAH
Website

Published by Universitas Pendidikan Nasional

ISSN : 26203715 EISSN : 26204959 DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 173 Documents

4 5 6 7 8

DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI KPPS DALAM TINDAK PIDANA PEMILU Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

KPPS sebagai unit terkecil Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2019, sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu dengan adanya kepentingan politik. Oleh karena itu, kinerja KPPS selalu menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai keberhasilan proses pemilu. Dibutuhkan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana KPPS sebagai pelaku tindak pidana pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana KPPS dapat dilakukan apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf dan unsur-unsur pidana pemilu yang termuat dalam Pasal 532 Undang-undang Pemilu dimana sanksinya bersifat kumulatif.Kata kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilu

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali Komang Pradnyana Sudibya
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

The Law No. 23 of 2014 on Regional Government and the distribution of regional taxes and levies by the Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies which are the right of regency/city government, the implication is that there is a big gap in the area of local revenue (PAD) which affects the imbalance of development between regions and equitable distribution of public welfare. To overcome this income inequality, the central government has an instrument through a central-regional financial balance to overcome both vertical and horizontal gaps. From the revenue structure, it turns out that the income of the financial balance of the central-regional is far greater than the local revenue. This indicates that the regional government still depends on the central government and the balance fund formula is an expectation for the regencies/city in Bali. This research uses normative legal research. The result of the research shows that the source of local revenue for regencies / cities throughout Bali, it turns out that the funds originating from the central financial balance in the regions are greater than the original regional income. This is a parameter that the regions still have a high dependence on the central government in obtaining financing for the implementation of regional autonomy. Keywords: Income inequality, local revenue and financial balance

Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Atas Hak Air Ronny Winarno; Ardhiwinda Kusumaputra
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

The purpose of this paper is to examine the harmonization ofprotection of water rights and people's rights to water in theinterests of commercialization of water resources. The researchmethod used is the normative juridical method. The result of thisstudy is that in realizing a balance between the interests of watercommercialization and the fulfillment of people's rights to water,it is necessary to harmonize the law of exploitation of waterresources by providing protection of water rights in order to createwater availability and use of water that is just and moral. Keywords:Commercialization of water,protection of water rights,rights to water.

THE ESSENCE OF VILLAGE AS A CONSTITUTIONAL GOVERMENT ORGAN IN STATE MANAGEMENT SYSTEMS Muhammad Mashuri
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Historically, all local communities in Indonesia have strong local wisdom which contains a spirit of sufficiency, balance and sustainability, especially in managing natural resources and people. It is philosophically clear that before governance over it existed, the Village first existed. The purpose of this research is to elaborate on the village as the basis and part of the governance arrangement afterward. A village that has an older government system should also be the spearhead in every administration of government, development and community affairs. The research used in this study is normative research using secondary data such as statutory regulations, legal theory, expert opinion, and court decisions. The approach that the writer uses is the approach of the Invitation Laws and the conceptual approach. The result of this paper is that Village autonomy and democracy which will be framed by a law on villages is not just an institutional matter, but has a deep philosophical basis. Efforts to strengthen regional autonomy and "village autonomy" are part of these ideals, as well as aiming to build a strong and perfect Indonesian imagination, which goes beyond centralism and localism. NKRI will become stronger if it is supported by the sovereignty of the people and the independence of the local people (regions and villages), namely the center that "respects" the local and the local "respects" the center. Village independence will be the foundation and strength of the Republic of Indonesia and Indonesia's imagination. If the village is forever marginal and dependent, it will become a heavy burden for the government and paralyze the foundations of the Republic of Indonesia. In the future, we need the village as a local entity that is socially powerful, politically sovereign, economically empowered and culturally dignified.

Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System Gede Ngurah Ganesha Giri Putra
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Error System yang terjadi pada kasus di Bank Mandiri dapat didefinisikan sebagai adanya kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja pada saat data dipindahkan dari core system ke back-up system. Sehingga, menimbulkan beberapa kerugian seperti munculnya kebingungan bahkan kekhawatiran nasabah jika saldo tabungan mereka hilang. Melihat bahwa saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kerugian nasabah pada error system, maka pada penelitian ini dipaparkan beberapa perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan ini. Hasil studi pengaturan yang dapat memitigasi masalah diatas yakni perundang- undangan yang meliputi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kata kunci:Error System, PerlindunganHukum Nasabah,Perlindungan Konsumen

Peranan Kementerian KUMHAM dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan KementerianHukum dan HAM (Kemenkumham) provinsi Bali merupakanperpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM. Jikadikaitkan dengan kasus notaris yang terjadi di KabupatenBadung, telah tertera pada pasal 3 Peraturan Menteri No 30Tahun 2018 mengenai tugas dan fungsi dari Kemenkumham. Kemenhuham memiliki fungsi dan tugas melantik notaris. MajelisPengawas Daerah (MPD) memiliki peran mengawasi notaris.Kemenhumham berperan juga sebagai pengawas notaris tetapitidak sedetail MPD. Sedangkan peranan dari Majelis PengawasDaerah Kabupaten Badung mengacu pada Pasal 21 PeraturanMenteri Hukum dan HAM (M.02/2004) dimana MajelisPengawas Daerah bertugas sebagai pengawas dan pemeriksadalam kasus yang dilaporkan di Kabupaten Badung tersebut.Metode dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitianhukum empiris, dimana mempergunakan data primer dan datasekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara dengan studi langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekundermerupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil darikepustakaan. Jika belum adanya penunjukan notaris penggantidari menteri dan surat dari MPP, Akta otentik tetap menjaditanggung jawab notaris sebelum werda berakhir dan walaupunada notaris yang terlibat kasus, maka notaris tersebut tetapbertanggung jawab terhadap akta otentik tersebut. Kata kunci:Tanggung Jawab Notaris,Peranan Majelis PengawasDaerah, PerananKemenkumham

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif Syahrul Ramadhon; AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalamkehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadibukan saja dalam area publik, namun marak terjadi jugadalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalamrumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasandalam rumah tangga, perempuan khususnya istri menjadikorbannya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga inimerupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah ataunegara, guna mencegah dan menanggulangi terkait adanyakekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanyaupaya pencegahan, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta melakukantindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindakkekerasan dalam rumah tangga. Kata kunci:Perlindungan Hukum,Perempuan, Kekerasan DalamRumah Tangga

PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DENPASAR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Yohana Vivian; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik yang dialami oleh korban. Dibentuknya P2TP2A sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seksual. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sumber pertama sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal hal yang paling berpengaruh adalah faktor keluarga dan dari faktor eksternal hal yang paling berpengaruh adalah faktor media sosial. Peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah menerima pengaduan dari korban dan mendampingi korban sampai ke persidangan dan menyediakan rumah aman bagi korban serta memberikan konseling psikologi akan mental korban. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polsek Denpasar Timur) Putu Gede Satrya Krismajaya
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Tujuan penulisan ini adalah menganalisa eran PenyidikKepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan KendaraanBermotor. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitianempiris. Hasil daru studi ini Dalam melakukan penyidikantindak pidana penggelapan kendaraan bermotor terdapatbeberapa hambatan internal dan eksternal, yaitu kurangnyaanggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan,kurangnya jumlah personil dalam elakukan penanganantindak pidana penggelapan, tersangka kabur (buron),barang bukti berbeda dengan laporan yang di laporkan olehpelapor, adanya intervensi, adanya Dumas (komplain), dankurangnya alat bukti. Kata kunci:Penyidik Kepolisian,Penggelapan dan KendaraanBermotor

Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pemikiran The King Can Do Not Wrong Gusti Partana Mandala
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Tulisan ini bertujuan mengkaji pemikiran the king can do notwrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untukmerekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telahterkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran wargamenginginkan keseimbangan politik hukum untuk menuntukkeadilan hukum penguasa. Pertanyaan yang timbul tentangpemikiran the king can not do wrong terhadap systemketatanegaraan Indonesia menjadi satu topik kajian. Penulisan inimemakai metode penulisan hukum normative. Melalui metodepengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan sejarah dibelahan dunia, dapat membudahkan pembahasan yang disajikanmelalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Hasil dalampembahasan didapatkan perlawanan terhadap produk hukumbukan hanya terjadi di Indonesia saja, malainkan jauh sebelumnyaterjadi di beberapa negara. Di Indonesia sendiri berkenaanperlawanan terhadap produk hukum berusaha dilakukan terutamaterhadap produk hukum positif yang dinilai kurang memberikankeadilan. Sebagai bentuk negara kesatuan kesalahan produkhukum sering dilakukan oleh eksekutif. Namun, hal yang rumitberkenaan pengguasa yang tidak dapat dihukum atas pembuatanproduk hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutamakepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi. Kata kunci:Politik Hukum, KetatanegaraanIndonesia Pemikiran The KingCan Do Not Wrong

Page 6 of 18 | Total Record : 173

4 5 6 7 8

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adie Wahyudi

Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id

Phone
+62361-723868

Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adie Wahyudi

Contact Email adiewahyudi@undiknas.ac.id

Phone +62361-723868

Journal Mail Official lawfaculty@undiknas.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adie Wahyudi

Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id

Phone
+62361-723868

Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA