cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 26   27   28   29   30 
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN NOMOR. 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE) Tangkala, Andika Fauzi Rahmat; Qomarudin, Heri
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7845

Abstract

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi jika dilihat dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur secara jelas sehingga dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiair Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiair Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiair Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 519/PID.B/2021/PN JKT.PST Amalia, Ryzka; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7846

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaitu  Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.
ANALISIS HUKUM KASUS PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KEPALA CABANG CIBADUYUT PT. BINAVALISINDO DOLARASIA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No.374/Pid.B/2016/PN.Bdg) Susilo, Giri; Myharto, Wiend Sakti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7847

Abstract

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan dengan mencatat dan mendokumentasikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) pelaku dapat dipidana. Serta menurut Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg pelaku dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan. Namun menurut hemat Penulis, kasus tersebut lebih kepada Penipuan karena ada tipu daya dan Pelaku tidak sepenuhnya menguasai barang yang akan dimilikinya.
PENGARUH KEBIJAKAN INOVASI PRODUK MINUMAN BERBAHAN DASAR TEH DAUN KOPI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENGRAJIN DI DESA KRESNOWIDODO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG Rosidah, Rosidah; Pramazuly, Ayu Nadia
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7895

Abstract

Kebijakan Pemerintah Desa Kresno Widodo untuk membantu masyarakat pada sektor pengolahan hasil dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan dapat meningkatkan taraf hidup atau pendapatan masyarakat. Salah satu hasil perkebunan adalah tanaman kopi. Tanaman kopi yang selama ini sangat diminati oleh masyarakat tentunya memiliki pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan daun kopi. Salah satu mitra yang memiliki usaha dibidang pengolahan kopi khususnya daun kopi yang dikelola oleh Ikatan Pengusaha Makanan dan Minuman (IPM2K) Lampung di Desa Kresnowidodo Kabupaten Pesawaran.Usaha yang didirikan oleh Kelompok Mitra ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan dan masih dilakukan secara sederhana. Penelitian ini mengangkat masalah adakah pengaruh kebijakan  inovasi produk minuman dasar teh Daun Kopi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin di  Desa Kresnowidodo. Metodologi yang dipergunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa dari 30 orang responden yang menyatakan bahwa Pengaruh kebijakan Inovasi Produk Minuman Berbahan Dasar Teh Daun Kopi (variable x) dengan jumlah 76,67% Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin (variable y) dengan jumlah 73,33%. Disarankan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi yang lebih baik dengan menggunakan alat yang lebih maju untuk meningkatkan hasil produksi yang bisa bersaing di masyarakat.
EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Alba, Amru; Aruni, Fidhia; Zahara, Ana; Abdullah, Amiruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7896

Abstract

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koodinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS KRITIS KASUS NENEK MINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF) D.M, Mohd Yusuf; Hutapea, Hans Riduan; Wulandari, Utari; Sihotang, Marito; Brawijaya, Rohim
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8065

Abstract

Untuk mengawali pembahasan sebuah problem, sewajarnya dapat dimulai dengan berusaha mendefinisikan problem yang akan dikaji tersebut. Secara filosofis, upaya ini biasa disebut dengan menentukan terlebih dahulu ontologinya untuk kemudian melanjutkannya dengan memahami epistemologi dan aksiologinya. Namun dari segi ontologi, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih terdapat ketimpangan (disparitas) dalam beberapa kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Padahal aspek sosiologis justru memiliki daya adil yang hakiki dibanding hukum tertulis tersebut. Di tengah keterpurukan praktik penegakan hukum di Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin seperti Nenek Minah, maka sudah saatnya penegak hukum dalam menegakan hukum tidak sekedar memahami dan me-nerapkan hukum secara legalistic positivistik, yakni cara berhukumnya yang hanya berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (rule bound), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, berupa penerapan hukum progresif. salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau dogma hukum yang bersifat positivistik dan legalistik. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.
KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Sari, Kiki Widya; Syahruddin, Erwin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8067

Abstract

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Prasetiyo, Ricky Adi; Djatmiko, Sugeng
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8068

Abstract

Transaksi jual beli E-Commerce adalah suatu proses meliputi produksi, ditribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang serta jasa melalui Elektronis. Artinya adanya pihak antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya dalam hubungan kontrak yang menggunakan media elektronik atau digital yang dalam prosesnya tidak diperlukan temu muka dan transaksi dilakukan secara lintas batas. Terkait dengan perlindungan hukum yaitu sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Oleh karena itu dalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui sarana preventif dan represif.
PENANGANAN SECARA HUMANIS DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SECARA ANARKIS Sanjaya, Satriya Kurnia; Fakhlur, Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8069

Abstract

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan unjuk rasa anarkis dapat berupa melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya, melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan, pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi. Sementara Penanganan secara humanis dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dibuat dalam menangani kegiatan unjuk rasa. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
PEMBUKTIAN HUKUM DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA Sugiarto, Fredy; Siregar, Datir
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8070

Abstract

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan dunia maya selalu kesulitan dalam upaya pembuktian terlebih itu penting dan krusial. Tidak jarang dalam mendalami suatu kasus, para korban, saksi dan pelaku memilih diam hingga membuat pembuktian nantinya menjadi hal sangat penting. Penelitian ini menggunakan data sekunder, metode analisis data yang digunakan Yuridis Normatif Kualitatif, sementara metode pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan alat bukti dalam tindak pidana dunia maya diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHAP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian kejahatan dunia maya yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE.

Page 28 of 43 | Total Record : 425

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue