Jurnal Ilmiah Publika
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Articles
425 Documents
<![CDATA[PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Hamonangan, August]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8198
<![CDATA[DPRD mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegaraâ€. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normative, Hasil penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E. Urgenitasnya adalah langkah Gubernur dalam penyelenggaraan formula e dan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Gubernur telah menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019. Pengawasan DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap penyelenggara formula-e secara teoritis sudah tepat sasaran mengingat DPRD menggunakan hak interpelasi hanya untuk meminta transparansi pengelolaan anggaran APBD formula-e Jakarta agar dapat mengantisipiasi terjadinya tindak pidana korupsi. Mengingat berdasarkan temuan BPK bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar commitment fee sebesar Rp564 miliar kepada Formula E Operation (FEO). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Warsono, Warsono]]>;
<![CDATA[Sasmito, Cahyo]]>;
<![CDATA[Lestari, Asih Widi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8199
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Malang, sesuai dengan amanat undang-undang bahawa sekolah harus memenuhi 8 Standart Nasioal yang salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Kota Malang dengan teknik Kualitatif. Penentuaan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling kemudian data yang ditemukan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik sudah cukup baik. Faktor pendukung Strategi Kepala Sekolah dalam meningkan kualitas layanan pendidik di SMA Negeri 6 Malang di sampaikan bahwa guru bertugas merencanakan progam pengajaran, melaksanakan progam yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah progam itu dilaksanakan. Sebagai pendidik guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna, dan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan penuh tanggungjawab sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal serta Suasana sekolah yang kondusif sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan menyenangkan, serta adanya reward bagi pendidik yang berprestasi, dan memberikan kesempatan ijin belajar kepada tenaga Pendidik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN ]]>
<![CDATA[Syarief, Vidi Galenso]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8200
<![CDATA[Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Namun harus diakui, bahwa kenyataannya saat ini advokat yang merupakan officium nobile sepertinya hanya tinggal masa lalu, terlebih setelah terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/ 2015 yang secara jelas seolah mengubah single bar system sebagaimana diamanatkan UU Advokat, menjadi multi bar system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan Kedudukan hukum organisasi advokat pasca terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menunjukkan bahwa secara de facto organisasi advokat direpresentasikan dalam model multi bar oleh PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta banyaknya organisasi advokat baru, sedangkan secara de jure merepresentasikan model single bar oleh Perhimpunan Organisasi Advokat (dalam hal ini oleh PERADI). Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dampak positif dan negatif, di satu sisi tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat dalam mencari keadilan akan bisa didapat dengan mudah. Namun di sisi lain, justru masyarakat menjadi lebih tidak terlindungi karena seolah-olah Advokat tidak lagi terikat pada UU Advokat dan Kode Etik yang telah memberikan standarisasi tersendiri bagi Advokat.]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusumastuti, Novicca Dewi]]>;
<![CDATA[Qomarudin, Heri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8201
<![CDATA[Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI BEDADUNG KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Azizah, Syarifah Y Nur]]>;
<![CDATA[Sudarti, Sudarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8202
<![CDATA[Permasalahan sampah di Indonesia masih belum terselesaika sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap akibat dari membuang sampah sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu di sekitar area sungai. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah rumah tangga di bantaran Sungai Bedadung Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data primer menggunakan cara observasi dan wawancara. Sampel dari penelitian ini yaitu 15 masyarakat yang membuang sampah di bantaran Sungai Bedadung. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan didapatkan hasil perilaku masyarakat dalam membuang sampah di bantaran sungai disebabkan karena tidak adanya sarana pembuangan sampah di sekitar bantaran sungai. Hal ini didukung dengan hasil dari wawancara yang menunjukkan bahwa sebanyak 12 warga mengatakan bahwa di sekitar bantaran sungai Bedadung tidak terdapat sarana pembuangan sampah yang memadai. Selain itu, tidak terdapat pengelolaan sampah organic dan anorganik yang dilakukan di daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan. Sebanyak 8 dari 15 responden tidak mengelola sampah sebelum dibuang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan perilaku masyarakat membuang sampah di Sungai Bedadung yaitu kurangnya sarana dan prasarana pembuangan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati larangan membuang sampah di sungai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Irwanto, Vandy Agus]]>;
<![CDATA[Prabandani, Hendra Wahanu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8203
<![CDATA[Remaja sebagai masa peralihan yaitu sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Sehingga mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propanganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi milenial mudah terpapar radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begitu akrab dengan dunia medial sosial yang menyajikan berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim) ]]>
<![CDATA[Widiantoro, Hanief]]>;
<![CDATA[Priyambodo, Mas Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8204
<![CDATA[Tindak Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. 3) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ADANYA DAS SUNGAI BEDADUNG DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Wati, Galuh Rahma Eka]]>;
<![CDATA[Sudarti, Sudarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8205
<![CDATA[Permasalahan kualitas air sangat banyak kita temui di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang dapat mencemari kebersihan air di dalamnya. Adanya jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran air karena sampah plastik dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar DAS Bedadung. Metode Penelitian yang akan saya pakai adalah wawancara, sehingga akan melakukan observasi secara langsung yang kemudian akan memasuki pada tahap penelitian kualitatif atau berbentuk data. Dengan demikian data yang dihasilkan akan lebih valid dikarenakan peneliti akan melakukan turun lapangan secara langsung dan mengamati lingkungan sekitar. Hasil Penelitian adalah masih banyak warga yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah sembarangan. Hal ini sudah mengakibatkan 2 kali banjir namun warga masih tetap ada yang membuang sampah sembarangan di sungai dan sekitarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat sekitar masih belum memahami dengan benar apa itu mencintai alam dan melestarikan adanya sungai yang ada di tempat. Masyarakat sekitar sungai hanya mampu memanfaatkan tapi tidak mampu menjaganya. Namun, hal ini hanya dilakukan oleh beberapa orang. Kebanyakan masyarakat sudah menjaga sungai dengan baik.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septiana, Sabrina]]>;
<![CDATA[Hamonangan P., August]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8206
<![CDATA[Koneksitas merupakan perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya (tersangka) bersama-bersama melakukannya dari yang termasuk lingkungan Peradilan Umum (sipil) dan lingkungan Peradilan Militer (angkatan bersenjata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya: Penyidikan, dilakukan oleh Penyidik dari Mabes Polri, Penyidik dari Polisi Militer TNI pada pusat Polisi Militer TNI dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral TNI, Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas, Pembuatan Surat Keputusan Penyerahan Perkara oleh Perwira penyerah perkara (PAPERA) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi; dan Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik. Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi kedua badan peradilan tersebut dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/ Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus yang akan di sidangkan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Oktora, Eka]]>;
<![CDATA[Karli, Karli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8207
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi, media dan komputer yang semakin luas tanpa batasan-batasannya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif, dimana salah satu dampak negatif dalam penyalahgunannya menimbulkan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni munculnya pelecehan seksual terhadap perempuan yang kian meluas. Tidak hanya meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam media massa dimana pelecehan seksual di media massa ini masuk dalam kategori tindakan asusila dan juga dalam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan, karena pelecehan seksual di media massa merupakan suatu sikap penyerangan terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Dalam tatanan wilayah sistem peradilan pidana keadaan tersebut tidak dibarengi dengan peraturan perundang undangan yang cukup kuat untuk menanganinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kessusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkendala adanya kekosongan hukum dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi perempuan, dimana faktanya masih banyak kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya. Kurangnya keperceyaan terhadap penegak hukum yang menjadikan salah satu kendalanya dan psikologis dari korban sendiri yang kurang untuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang korban. Terakhir persoalan yang paling mencolok pada upaya perlindungan hukum bagi korban mimiliki problem tersendiri dengan didadasari kurangnya kesadaran hukum, sedikit lemahnya peraturan dan dari sisi korbannya sendiri.]]>
