cover
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Articles 425 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) Nusi, Marten; Prahara, Sandi; Razak, Darmawaty Abd
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebiajakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA APARATUR SIPIL NEGARA Kurniawan, Kurniawan; Hardianto, Willy Tri; Suprojo, Agung
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8222

Abstract

Faktor terpenting dalam mencapai tujuan organisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Alat Umum Negara dipandang sebagai panggilan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangannya sendiri, bertanggung jawab atas kinerjanya, dan menggunakan meritokrasi dalam pengelolaannya.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Kota Malang. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Staf Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan menentukan informan penelitian. Wawancara , dokumentasi, dan observasi adalah semua metode pengumpulan data. Triangulasi metode analisis dataBerdasarkan temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan sumber daya manusia ASN di Kantor BKPSDM Kota Malang berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, dan Agen Pelaksana telah berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia manusia yang tergabung dalam ASN Kota Malang, seperti yang terlihat dalam laporan BKPSDM Kota Malang. Setelah dilakukan evaluasi, hal ini Berdasarkan hasil temuan penelitian tidak ada faktor penghambat karena pegawai – pegawai yang bertugas di BKPSDM adalah orang yang sumber daya manusianya unggul dalam memberikan penilaian, evaluasi, dan penghargaan kepada ASN Kota Malang. Dari segi faktor pendukung, fasilitas BKPSDM sudah mumpuni, seperti sarana dan prasarana yang lengkap, seperti gedung, komputer, dan sumber daya pengawasan BKPSDM yang mumpuni sesuai bidangnya.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Isnaini, Muharrammah; Aidha, Zuhrina; Khairunnisa, Khairunnisa; Siregar, Nabilla Yurisna
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8223

Abstract

Posyandu Balita yang diperuntukan pada anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Yang mana dimasa balita kita harus memantau perkembangan anak dan proses tumbuh kembang anak untuk menghindari status gizi buruk dan menghindari pekembangan anak yang abnormal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program posyandu balita di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Responden penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri atas 3 masyarakat yang menghadiri posyandu di desa kolam, dua kader posyandu dan 1 bidan desa. Hasil dari penelitian diketahui berdasarkan dari wawancara bahwa posyandu diwilayah kerja puskesmas di desa kolam kecamatan percut sei tuan secara rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 6. Para kader posyandu dan bidan desa aktif dalam melaksanakan tugas nya. Pemberian imunisasi di Posyandu belum maksimal karena masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi dengan alasan antara lain takut demam setelah diimunisasi, imunisasi tidak memberi manfaat apapun karena anaknya yang lain tetap sehat walaupun tidak diimunisasi, serta imunisasi itu haram. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para kader posyandu dan bidan desa aktif dalam melaksanakan tugas nya setiap bulannya. Perkembangan posyandu juga sangat tinggi dengan antusias para ibu balita serta para kader yang keliling disetiap rumah untuk memberitahu jadwal posyandu.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty, Rastiawaty; Rifai, Andi Tenri Famauri; Hasrul, Muh; Inggit, Andi Bau; Taufan, Muhammad Ilhamsyah; Imanullah, Andi Muhammad Aqil
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Abstract

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DEPOK Kafi, Achmad; Laela, Sofa
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8225

Abstract

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Prinsipnya adalah kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak tersebut. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok serta faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut pengguna BPJS Kesehatan belum maksimal dalam penerapannya, sehingga dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum preventif dan represif oleh RSUD Kota Depok untuk memenuhi hak-hak pasien pengguna JKN BPJS Kesehatan. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum meliputi faktor internal dari SDM dan fasilitas rumah sakit dan faktor eksternal adalah pasien yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
PENGARUH MOTIVASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SUNLIFE FINANCIAL INDONESIA PADA DIVISI TELEMARKETING JAKARTA SELATAN Safiih, Abdul Rahman
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8226

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahuengaruh positif dan signifikan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan. Sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh yang berjumlah 66 karyawan. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indonesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 21,067+0,698X1. (2) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stress kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 11,174+0,831X2, dan nilai thitung 4,969 > ttabel 1,997 dengan signifikan 0,000 < 0,05. (3) Secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indonesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier berganda Y= 5,031+0,395X1+0,528X2, nilai korelasi sebesar 0,818, nilai koefisien determinasi sebesar 67%, serta nilai Fhitung 63,863 > Ftabel 3,99 dengan tingkat siginifikan 0,000 < 0,05.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KARENA FORCE MAJEURE PANDEMI COVID-19 Irayadi, Muhamad
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8227

Abstract

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan alasan force majeure pandemi Covid-19 dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja akibat pandemi covid-19 serta perlindungan hukum terhadap pekerja karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penulisan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini adalah pengaturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi terjadinya PHK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure pandemi Covid-19 terdapat di dalam Pasal Pasal 151 Ayat (2), 156 Ayat (1) dan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Permana, Yana Sukma
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8228

Abstract

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI Bariah, Sarrul; Angranti, Wiwik
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8267

Abstract

Pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan dan menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif guna menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan permasalahan antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Gap yang terjadi kemudian di deskripsikan sehingga nampak jelas uraian pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal. Dalam menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah dengan memetakan masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, penggerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang Pendidikan, sehingga diharapkan tidak adanya lagi gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN SERBANEKA DI SEKOLAH Rindiantika, Yuni; Istiarsono, Zen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8268

Abstract

Media pembelajaran serbaneka di sekolah-sekolah di setiap daerah di Indonesia tentu dapat terpenuhi jika daerah-daerah tersebut dengan kota, atau terletak di ibukota provinsi, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Fenomena tersebut kemudian disajikan secara apa adanya dan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, hasil penelitian kemudian dilakukan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah dengan adanya ketersediaan papan dan display, media tiga dimensi, media teknik dramatisasi, adanya akses ke sumber belajar pada masyarakat, serta adanya media belajar terprogram (media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya, media yang memerlukan keahlian khusus misalnya, dan media yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor Pendidikan, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.