cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 27   28   29   30   31 
PROSES HUKUM PERADILAN ANAK DALAM PERKARA PORNOGRAFI Astuti, Lilis Indri; P, August Hamonangan
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8071

Abstract

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (integrated criminal justice system) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran Konten Pornografi yang dilakukan anak dibawah umur merupakan alasan hakim sebagai pertimbangan hukum di dalam memutuskan Diversi perkara anak.
KONSEP RADIKALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME Wakum, Ira Yuliana; P., August Hamonangan
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8072

Abstract

Tindak pidana terorisme sejak dahulunya diidentikan pada kelompok radikalisme agama yang ingin mendirikan khalifah islamiyyah di Indonesia atau membentuk sebuah kekuasaan Islam, memutus hubungan masyarakat kontemporer dan penguasa yang sah, dan menciptakan sistem sosial politik berbasiskan Islam sedangkan untuk yang tidak setuju disebut kufur. Tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi semenjak negara ini merdeka baik itu pada masa orde lama, orde baru, maupun di era reformasi. Dengan rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana konsep radikalisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut undang undang, yurisprudensi dan doktrin dan Bagaimana implementasi dari radikalisme dalam mencegah tindak pidana terorisme. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep radikalisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu dikaitkan dengan 4 pillar PVE, dan Pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen. 
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT Marsinta, Agus; Harvelian, Agnes
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8073

Abstract

Akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak maupun elektronik, maupun dalam seminar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi? Dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa menurut pandangan masyarakat - perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang membenarkan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terdakwa, maupun fakta-fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
WANPRESTASI PERJANJIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN Aziz, Abdul; Yasarman, Yasarman
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8079

Abstract

Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran dalam suatu perjanjian berupa wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi prestasinya, selain itu wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum, selanjutnya jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan, dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk jeli dalam membedakan apakah perbuatan tersebut masuk ranah hukum perdata atau hukum pidana. Untuk itu unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat terjadi dalam pembentukan suatu perjanjian apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan memakai nama palsu, martabat palsu, melakukan kebohongan dan menggunakan tipu muslihat dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH SEORANG YANG BUKAN ADVOKAT Saleh, Farha Fityanun; Sudawan, Moh. Yuda
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8081

Abstract

Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan dan PKPU merupakan aspek yang terbilang paling menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha. Istilah “pailit” dan “kepailitan” memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari pada kreditornya. Sementara itu penundaan atau pengunduran pembayaran (surseance) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut dengan kreditor. Adapun permasalahan yang dibahas dalam kayra tulis ini adalah mengenai keabsahan surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus sebagai advokat. Dalam hal ini kajiannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 224 ayat (1) dengan mengambil studi kasus perkara Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh surat permohonan PKPU diajukan oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus advokat selama dalam surat permohonan a quo juga telah ditandatangani oleh kuasa yang merupakan advokat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDANAAN UNTUK KEPENTINGAN TERORISME (Studi Kasus Putusan Nomor: 1387/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr) Kaputra, Risno; Amsori, Amsori
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8082

Abstract

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan tertentu, baik kepentingan politik, Kelompok dan golongan yang berdampak pada terusiknya keamanan.  Terorisme terorganisasi dan mempunyai jaringan yang sangat luas, bermacam macam kelompok dan sangat tersembunyi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Terorisme akan tetap berjalan meskipun pimpinan mereka sudah ditangkapkan dan diamankan. Hal tersebut bejalan karena kegiatan dan pendanaan terhadap organisasi tersebut terus berjalan dan mengalir atas tanggung jawab dari orang yang dipercayai oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, pendekatan secara suspectif tidak lagi dapat menjadi cara yang efektif, sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2013 tentang sanksi pidana bagi seseorang yang menyalurkan dana untuk kepentingan terorisme.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA Amalia, Ryzka; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8083

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaitu Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.
PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT AMPUH JAYA WICAKSANA JAKARTA SELATAN Safiih, Abdul Rahman
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif, populasi penelitian berjumlah 60 dan semua populasi di jadikan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada karyawan PT. Ampuh Jaya Wicaksana, Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y = 22,723 + 0,520 X₁ dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 29,9%. Uji hipotesis diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,250 > 1,671) dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y = 3,231 + 0,874 X₂ dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 48,6%. Uji hipotesis diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5,933 > 1,671) dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Kompensasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y = -1,100 + 0,296 X₁ + 0,712 X₂ dengan nilai koefisien determinasi sebesar 56,1% uji hipotesisnya diperoleh nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (37,234 > 3,159) dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ampuh Jaya Wicaksana Jakarta Selatan.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KABUPATEN DAIRI Silaban, Bona Tua; Suardi, Suardi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di kantor BPN Kabupaten Dairi. Penelitian ini mengunakan pendekatan normatif yuridis empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan di BPN Kabupaten Dairi telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisasi fisik 77.647 bidang tanah atau sekitar 73,9 %, dari perkiraan seluruh bidang tanah yakni 105.069. Namun masih terdapat potensi permasalahan berkaitan dengan masalah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana publikasi dan sosialisasi, permasalahan ketidakpastian historis dari tanah dan adanya konflik dengan pemegang hak ulayat Sulang Silima, dan masalah daya dukung yang kurang atau tidak seimbang setiap daerah antara pemerintah pelaksana PTSL dengan instansi lain yang terlibat. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan aternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Aternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat sosialisasi dan meningkatkan pelatihan program pelaksanaan PTSL dan meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap program unggulan pemerintah yaitu PTSL dengan melibatkan kelompok pemegang hak ulayat Sulang Silima.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN Saputra, Riki; Hendrawarman, Hendrawarman
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8197

Abstract

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.

Page 29 of 43 | Total Record : 425

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue