cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 10   11   12   13   14 
TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta; Rahayu, Luh Riniti; Sulandari, Sri; Putu Surya Wedra Lesmana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.21866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja faktor-faktor penyebab dari perkawinan anak dan tantangan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Menurut data UNICEF 2023, lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia. Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia yang melanggar hak-hak dasar anak dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak, seperti siklus kemiskinan, dampak sosial, dampak kesehatan, dampak psikologis, serta faktor sosial, ekonomi, dan religius. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti adanya dispensasi Nikah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum. Banyak anak dan remaja yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan, dan peran sekolah dalam sosialisasi tentang undang-undang ini masih lemah.
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK Adinegoro, Bayu; Ruhuputy, Mohammad Fuad Amin; Pambudi, Ilham; Arrahman, Tharriq
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.21869

Abstract

Kebijakan Open Government Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia, menemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakannya, khususnya terkait program Satu Data Indonesia. Secara khusus, artikel ini membahas kebijakan program Satu Data Indonesia tersebut, dimana implikasi yang diharapkan atas implementasi teknologi informasi guna mengakselerasi pengelolaan data yang sentralistik dan teruji validitasnya justru menambah beban anggaran Pemerintah dan tumpang tindih pengelolaannya antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu interoperabilitas data yang sulit diwujudkan sehingga pada akhirnya justru menjadi kontradiktif dengan semangat transformasi digital governansi publik untuk menyederhanakan birokrasi di Indonesia. Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2017) digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan Open Government Indonesia dimaksud guna mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan dimaksud, kebijakan yang diperlukan untuk percepatan implementasi Open Government Indonesia perlu ditetapkan dengan berfokus pada terobosan yang memiliki impact langsung terhadap pemanfaatan berbagi pakai data untuk mendorong semua instansi pada berbagai tingkatan Pemerintahan, baik yang bersifat koersif maupun persuasif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA Prihartono, Djakit; M. Qudrat Nugraha; Khaerul Umam Noer; Izzatusholekha
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.22320

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA Djakit Prihartono, M. Qudrat Nugraha Ph.D, Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si, Dr. Izzatusholekha, M.Si. Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia djakitprihartono@gmail.com ABSTRAK Kebijakan merupakan kompas atau pedoman tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan sebuah pedoman yang terdiri atas 2 nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas dan dapat menjadi penyelesaian masalah, sehingga penyusunannya haruslah dengan sangat teliti dan haruslah sangat bijaksana. Masalah gangguan keamanan serta ketertiban menjadi hal yang sangat serius di DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta menjadi corong segala aspek kehidupan. Terutama di Kecamatan Jagakarsa yang merupakan penduduk terpadat pertama di Kota Jakarta Selatan dan Jagakarsa juga merupakan daerah yang bisa dikatakan strategis karena perbatasan langsung dengan Depok yang merupakan bukan wilayah dari DKI Jakarta sehingga dikatakan perbatasan langsung. Hal ini dilakukan karena banyaknya permasalahan di lingkup sosial seperti : Tawuran, Balap Liar, Prostitusi, Begal dan Narkoba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah apakah FKDM sebagai Lembaga yang bernaung di pemerintahan dalam menangani kebijakan penyelesaian konflik yang dalam tesis ini diambil pada kecamatan Jagakarsa. Dalam melakukan penelitian kita menggunakan Teori Edward III Yaitu : Komunikasi dan koordinasi FKDM dalam Penyelesaian Konflik, Sumberdaya Manusia FKDM dalam Pencegahan ATHG, Disposisi Positif FKDM dan Struktur Birokrasi FKDM. Metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu mengambil data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan Komprehensif. Didalam tercapainya penyelesaian konflik FKDM di Kecamatan Jagakarsa, harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas FKDM itu sendiri. Pada keberhasilannya FKDM kecamatan Jagakarsa harus bekerjasama berbagai stakeholder agar dalam penyelesaian konflik di masyarakat dapat diatasi dan ditangani oleh semaksimal mungkin oleh para pihak yang berwenang sehingga Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya berjalan dengan efektif. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara tidak langsung merupakan garda terdepan dalam pencegahan setiap konflik di masyarakat. Kata Kunci : FKDM, Kebijakan, Kewaspadaan Dini masyarakat, Konflik Masyarakat.
IMPLEMENTASI APLIKASI MOBILE CITY KUDUS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KUDUS Triyono, Bagas; Hadi, Krishno
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.6750

Abstract

This article was written to provide an overview of the implementation of the Kudus Mobile City application in improving the quality of public services in Kudus Regency, Central Java, Indonesia. This research was conducted using a qualitative descriptive research method, in which the data sources used were secondary data with case studies and previous literature. The results of the study show that the implementation of the Kudus Mobile City application is in accordance with the concept of public service according to applicable regulations and norms. It's just that this application still needs a lot of development in order to succeed in improving the quality of public services in Kudus Regency
PUBLIC SERVICES MAL IN REALIZING BUREAUCRACY REFORM (CASE STUDY: PUBLIC SERVICES MAL IN PADANG CITY) Ratih, Ratih; Putera, Roni Ekha; Koeswara, Hendri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.10512

Abstract

This study aims to analyze the implementation of MPP in the city of Padang, seen form perspective of the New Public Service, which is measured from 4 variables of public service motivation offered by Perry and Wise. Public service motivation includes beliefs, values, and attitudes that go beyond personal interests and organizational interests so that later it will encourage an employee to provide satisfactory service. The research method used is qualitative case study with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of MPP Services in Oadang City has been enjoyed by the community, although not all services can be carried out by the community in the Padang City Public Service Mall building in accordance with the regulations that were in effect at the beginning of the policy implementation, it was marked that only 5 agencies opened services at MPP Padang City. The findings of this study when analyzed using PSM theory have not been considered effective and efficient because if measured form the motivatiob of public service, especially the variable of implementing commitmen, it is still not running optimally as indicated by the availability of human resources, budget and facilities at MPP in Padang. Based on that, the Padang city DPMPTSP needs to increase the number of human resources, budgets, and available facilities and apply adaptive service to MPP according with the current pandemic condition.
ANALISIS GOVERNANCE NETWORKING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rembu, Yoakim; Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Hendrikus Hironimus Botha; Marthen Patiung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13391

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut World Organization Health stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka penderita stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,8% atau 1 dari 3 anak balita di Nusa Tenggara Timur mengalami stunting. Sementara itu, Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang anak stunting tertinggi kedua setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti dimana peneliti tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi peneliti juga melakukan interaksi di lapangan berupa pengamatan terhadap proses penanganan stunting. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang besar dalam Upaya penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan akademisi. Jaringan ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, berkolaborasi serta bertukar informasi. Dalam pelaksanaanya, TPPS mampu bekerja efektif dan berhasil menekan angka stunting di Kabupaten timor Tengah Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terkahir.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Nyoman Sumawidayani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13594

Abstract

Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang rnenjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat rnerupakan lernbaga adat yang dapat rnenarnpung kegiatan sosial, budaya dan keagarnaan rnasyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat rnendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih menggalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaa dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan Good Local Governance di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC) DI PUSKESMAS KALIJUDAN Putri, Adinda Sakina
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.14895

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Puskesmas Kalijudan dengan 6 (enam) variabel dari Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan observasional dan wawancara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses implementasi kebijakan dan wawancara dengan petugas kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan tuberkulosis di Puskesmas Kalijudan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta adanya stigma negatif tentang penyakit Tuberkulosis. Penelitian ini menyarankan perlu adanya kampanye yang lebih masif lagi kepada masyarakat di sekitar Puskesmas Kalijudan
KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS: STUDI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU Saputra, Trio; Sulaiman Zuhdi; Fara Merian Sari; Wasiah Sufi; Eka
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah sebagai aktor yang berkewajiban melakukan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat melakukan perannya sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor lain. Oleh karena itu, terdapat penggunaan konsep tata kelola kolaborasi atau collaborative governance. Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi antar stakeholder dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang ditinjau berdasarkan starting condition, facilitative leadership, institutional design, collaborative process. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan teknik analisa datanya adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil dari keempat indikator Collaborative Governance menurut Ansell & Gash masih ada yang belum sepenuhnya baik.Dari penelitian ini dapat disimpulkan, berdasarkan keempat indikator Collaborative Governance menurut Ansell & Gash masih terdapat masalah dalam sifat masyarakat yang menjauhi dan memberi diskriminasi para penderita HIV/AIDS membuat orang takut untuk melakukan tes HIV karena tidak mau mendapatkan diskriminasi dari kalangan masyarakat. Kemudian masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan cara pencegahan penyakit HIV/AIDS
THE GREY AREA OF EDUCATION POLICY IN EAST JAVA: AN ANALYSIS FROM PUBLIC PERCEPTION Husyairi, Mathur; Wardiyanto, Bintoro; Setujaningrum, Erna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.15925

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menangani beragam permasalahan di bidang pendidikan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk membebaskan siswa SMA/SMK dari SPP. Kebijakan ini juga dipopulerkan sebagai Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Pada periode awal diterapkan yaitu tahun 2019, kebijakan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Namun hingga tahun 2024, kebijakan ini menuai banyak permasalahan yaitu praktik pungli. Bahkan di Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, serta daerah penerima dana BPOPP paling tinggi dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Timur juga masih ditemukan praktik pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 'the grey area' pada kebijakan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 dengan mengkaji lebih dalam persepsi publik terhadap implementasi kebijakan tersebut.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melibatkan 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 menciptakan beragam persepsi publik dan berada dalam area abu-abu atau the grey area, dimana tidak sepenuhnya berhasil namun juga tidak sepenuhnya gagal. The grey area pada 2 dimensi yaitu policy as process dan policy as program dikategorikan sebagai conflicted success. Sementara itu, dimensi policy as politics dikategorikan sebagai precarious success.

Page 12 of 14 | Total Record : 138

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue