cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 8   9   10   11   12 
ELEMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA Ruchban, Abdul Latief; Saparudin Darwis, Rudi; Wibowo, Hery
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.9276

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko bahaya bencana yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi seperti tsunami, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kebakaran, kerusuhan sosial, kelaparan, angin puting-beliung, terorisme, letusan gunung berapi, hingga yang belum lama ini adalah COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber yang kredibel terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelahaan dari beberapa sumber artikel adalah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, yaitu, identifikasi tujuan dan sasaran, apa saja manfaat yang diterima korban bencana, hak yang mereka dapatkan, siapa yang akan memberikan pelayanan pada korban bencana, identifikasi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, maupun hibah, dan yang terakhir adalah kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang memang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama terkait dengan metode pembiayaan.
ANALISIS PROGRAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 JAKARTA SELATAN Gea, Yusuf Krisman; Santoso Tri Raharjo; Gigin Ginanjar Kamil Basar
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.9278

Abstract

Lanjut usia yang mengalami keterlantaran sekarang ini masih banyak ditemukan baik karena ditelantarkan oleh keluarga maupun karena hidup sebatang karang dan tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka menangani kesulitan lansia terlantar, pemerintah membuat kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia yang kemudian dilanjutkan ke dalam tahap program yang disebut program pelayanan sosial. Salah satu program pelayanan sosial yang bagi lansia adalah program pelayana sosial berbasis panti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis program pelayanan sosial lanjut usia di panti sosial tresna werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan dengan menggunakan metode analisis kebijakan Chambers. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Untuk menentukan sumber informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yang kemudian terdiri dari pengurus panti, pekerja sosial dan warga binaan lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan sosial lansia berbasis panti memberikan manfaat yang baik kepada lanjut usia terlantar. Dengan adanya program pelayanan sosial berbasis panti tersebut dapat memberikan tempat tinggal yang aman bagi lansia terlantar, mencukupi kebutuhan dasar lansia, serta memberikan pembinaan-pembinaan yang membangun lansia dan membantu lansia untuk dapat menghabiskan masa tua-nya dengan baik dan produktif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan sosial yang dilakukan kurang maksimal.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM Sumawidayani, Nyoman; Adventius Hamel, Victorius; Gde Brahmantya Murti, Anak Agung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.9568

Abstract

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah  Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan  terhadap pengelolaan  MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan  pengelolaan  usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KOTA MEDAN Agung Saputra; Siti Hajar; Mila Trisna Sari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.10182

Abstract

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan yang dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara adil, merata, berkualitas dan memuaskan masyarakat. Namun, kinerja Puskesmas yang ada di Kota Medan, tidak seluruhnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Medan harus dapat disesuaikan dengan standar dan kode etik profesi di bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada Puskesmas Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methode yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif (penelitian kombinasi). Penelitian ini menghasilkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Medan tergolong sangat bagus berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diperoleh, meliputi unsur keandalan (87%), ketanggapan (88%), kepastian (77%), empati (84%) dan tangible (77%).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DPMPTSP KABUPATEN SERANG Nida Silvia Lestari; Arenawati; Titi Stiawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.10306

Abstract

Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dengan menggunakan teori Edward III, terdapat empat dimensi yaitu : (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan Online Single Submission adalah faktor komunikasi dan sumber daya yang belum optimal. Dimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten serang belum belum terjangkau kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang.
ANALISIS KINERJA PERSONIL BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA TERHADAP PROFESIONALITAS BEKERJA PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI Ridwan Radjab; Arifiani Widjayanti; Artanti Resdiana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.10793

Abstract

Kinerja menjadi bagian dari pembuktian profesionalitas personil BOP pada Direktorat Keamanan Negara. Tentu saja hal ini menjadi prioritas dalam mewujudkan Intelijen Keamanan yang unggul, tajam dan terpercaya. Kesan ketidakmerataan dan ketidakjelasana pola penempatan jabatan fungsional Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara berdampak terhadap kinerja. Aspek kinerja (performance), kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas menurut peneliti menjadi aspek utama yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalitas para personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Intelijen Keamanan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis permasalahan kesenjangan kinerja dan profesionalitas jabatan BOP dengan kualifikasi kurang sesuai kebutuhan direktorat operasional serta menyusun strategi guna meningkatkan profesionalitas personil BOP secara efektif. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan) yang dilakukan pada locus (lokasi) penelitian yaitu Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belum optimalnya profesionalitas BOP dipengaruhi oleh kinerja yang tidak didukung oleh kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural yang memadai untuk kebutuhan unit operasional intelijen keamanan. (2) Piranti lunak berupa kebijakan atau peraturan yang mendukung proyeksi pola karier dan jabatan fungsional pada direktorat operasional pada Intelijen Keamanan masih belum optimal. (3) Aspek kinerja, kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas yang ditingkatkan menjadi penggerak utama meningkatnya profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO Siti Marfu'ah; Ana Kumalasari; Ida Swasanti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.12309

Abstract

ABSTRAK Dengan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, terutama melalui penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan digital di Bojonegoro, terdapat banyak pro dan kontra. Dengan menerapkan e-government, pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Studi kasus Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh ketidaksiapan masyarakat dalam memasuki era digitalisasi pelayanan publik. Studi ini meningkatkan pemahaman tentang pro dan kontra digitalisasi pelayanan publik, khususnya di Bojonegoro, dan menekankan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sukses dalam menerapkan transformasi digital di tingkat lokal bergantung pada kebijakan yang dapat meningkatkan inklusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Data mining, machine learning, sensor technology, dan service automation merupakan beberapa contoh potensi baru dalam digitalisasi pelayanan publik. Studi kualitatif dengan menggunakan studi kasus Untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan di lokasi penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan. Fokus penelitian adalah pada individu yang menggunakan aplikasi IKD khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Bojonegoro, belum siap. Kata kunci: Digitalisasi; E- goverment; IKD; Ketidaksiapan; Pelayanan publik ABSTRACT With the application of digital technology in public services, especially through the use of the IKD application in Bojonegoro, there are many pro and contra. By implementing e-government, the government must improve public services. The Bojonegoro Regency IKD case study is an example of the community's unreadiness to enter the era of digitization of public services. This study increases understanding of the pros and cons of digitizing public services, especially in Bojonegoro, and emphasizes various problems faced by the community. Success in implementing digital transformation at the local level depends on policies that increase inclusion and meet community needs. Data mining, machine learning, sensor technology, and service automation are some examples of new potentials in digitizing public service provision. Qualitative study using case studies To conduct in-depth observations and interviews with informants at the research location, researchers went directly to the field. The focus of the study was on individuals using the IKD application, especially those living in the Bojonegoro Regency area. The study shows that Indonesian society, especially Bojonegoro, is not yet ready. Keywords: Digitalization; E-government; IKD; Unreadiness; Public service
ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA Sulandari, Sri; Rahayu, Luh Riniti; Astawa, Wayan; Wedra Lesmana, Putu Surya
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.12497

Abstract

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.
DESA MAWACARA KEBERAGAMAN FUNGSI DESA ADAT DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI IM Sumada; Adnyana, Yudistira; NLP Suastini; Suwandana, IM Adi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.13304

Abstract

Urgensi penelitian menganalisis pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan yang merupakan fungsi utama desa adat. Permasalahan penelitian: (1) Apa fungsi utama desa adat? (2) Bagaimana pembagian fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (3) Bagaimana pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (4) Apa makna fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan? Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpualan data: dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan kunci sebanyak tujuh (7) orang. Penelitian berlangsung di enam (6) Desa Adat: Plaga, Blahkiuh, Mengwi, Kerobokan, Kuta dan Bualu. Keenam desa adat tersebut dipilih secara purposive mewakili karekateristik sosial Desa Adat di Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di keenam Desa Adat terdapat kesamaam dan perbedaan antar desa adat. Fungsi Parhyangan terkait pelaksanaan beberapa ritual di Pura Khayangan Tiga dan pura lain yang lebih besar. Fungsi Pawongan, terkait pelaksanaan aspek adat dalam proses pernikahan, perceraian, adopsi anak dan meninggal (kubur/ngaben) warga. Fungsi Palemahan terkait pengelolaan lingkungan dalam bentuk kegiatan kebersihan lingkungan, pengelolahan sampah. Makna pelaksanan fungsi parhyangan untuk menjaga keharmonisan manusi dengan Tuhan. Makna pawongan untuk menjaga keharmonisan sesama manusia. Makna palemahan untuk menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungan.
KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; I Nyoman, Mangku Suryana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.13762

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan solusi dalam pembangunan desa di Indonesia agar desa dapat bertindak sebagai aktor atau subyek utama dalam proses pembangunan desa, yang dapat mengubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mandiri. Untuk menjadi desa yang mandiri dibutuhkan adanya pengembangan desa inovasi (PDI) melalui program-program inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa. PDI hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, dana desa dapat dimanfaatkan secara konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (pelayanan sosial dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat desa. dikembangkanlah suatu desa inovasi sebagai strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing desa. Desa inovasi adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa inovasi karena pemerintah Desa Sanur Kaja terus berusaha mewujudkan kemandirian desa sesuai dengan indikator pembangunan, diantara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, kemanan dan ketertiban termasuk partisipasi masyarakat dengan terus berinovasi membuat program-program inovatif untuk masyarakat. Untuk memperkuat program inovasi desa yang sudah dibentuk oleh pemerintah Desa Sanur Kaja dibutuhkan kolaborasi triple helix yakni kolaborasi dari beberapa pihak diperlukan dalam rangka pengembangan desa inovasi ini, antara lain masyarakat Desa, sebagai pelaku utama inovasi yang menghasilkan finished product, Pemerintah Desa, sebagai penyusun rencana pengembangan (roadmap) inovasi desa beserta masyarakat, Penggerak (Pemuda Desa dan Akademisi), sebagai pendamping kegiatan inovasi dan menerapkan IPTEK di perdesaan, Lembaga Ekonomi (BUMDes, UMKM, Pelaku Usaha), sebagai pengguna, pengelola, dan pemasar produk inovasi, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, berperan dalam memberi insentif teknologi inovasi, fasilitasi, dan pembinaan pengembangan inovasi di perdesaan. Kata Kunci: Kolaborasi Triple Helix, Program Inovasi Desa

Page 10 of 14 | Total Record : 138

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue