cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 9   10   11   12   13 
MENGUKUR DAMPAK IMPLEMENASI PERDA BALI NO. 3 TAHUN 2005 TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN AKOMODASI PARIWISATA DI UBUD Sulandari, Sri; Parthami Lestari, Ayu Putu Utari; Adnyana, Yudistira; Astawa, I Wayan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.15195

Abstract

Pariwisata di Bali, terutama di Ubud, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga membawa potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Perda ini mencakup regulasi terkait dengan pengembangan akomodasi pariwisata, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Ubud dan destinasi pariwisata Bali pada umumnya. Keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah isu yang sangat relevan mengingat perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk memperbaiki regulasi dan praktik-praktik yang ada, serta mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena terkait implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 dan dampaknya pada pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah seperti pengolahan data, pembacaan keseluruhan data, pengkodean data, deskripsi tema-tema yang ditemukan, interpretasi data, dan pembuatan laporan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Ubud, sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan lokal dalam pengembangan pariwisata.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LAZNAS DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA JAWA BARAT Ulya, Nurul; Mutia Rahmah, Aisyah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.6362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Laznas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat. Penelitian ditinjau dari 2 variabel. Pertama, Motivasi Kerja oleh Mc.Clleland. Kedua, variabel kinerja pegawai oleh Wilson Bangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari Motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Peningkatan pada motivasi kerja akan diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai sehingga hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja pegawai. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah dapat diperoleh bahwa motivasi kerja berada pada kategori tinggi. Variabel kinerja karyawan berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk hasil pengujian korelasi menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Dengan menggunakan korelasi spearman yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,6475 atau termasuk dalam kategori korelasi yang kuat, dan uji determinasi dengan nilai 41,9%. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan kuat dimana Motivasi Pegawai berpengaruh sebesar 41,9% terhadap Kinerja Pegawai di Laznas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat, sementara sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG Mariane, Ine; Rosana Gnagey, Mira; Asad Mohamad Ibrahim Karali, Muaddah; Hardiyanti, Elsa
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.9934

Abstract

Sampah di kota Bandung  menjadi isu yang perlu diselesaikan bersama oleh sektor pemerintah, akademisi, hingga komunitas. Sebanyak 1.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya di Kota Bandung atau 0,63 kg tiap orang per hari. Pandangan terhadap sampah perlu diubah dari 'permasalahan' menjadi 'potensi' melalui sistem pengelolaan sampah dari rumah yaitu dengan  memisahkan sampah berdasarkan jenisnya agar  sampah tidak tercampur dan  memudahkan penanganan lebih lanjut melalui Bank sampah, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya tersisa residu saja.  Tujuan penelitian  menganalisis kebijakan pemerintah kota Bandung dan mengetahui Model Jejaring Kebijakan  dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung Metode yang digunakan  pendekatan kualitatif melalui  studi literatur dan fenomenologi. Sumber data Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan , Pengelola Bank Sampah  , tim peneliti. Data dikumpulkan dengan Wawancara, Observasi , dan Dokumentasi. Keabsahan dan kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber . Teknik analisis data berupa pengumpulan , reduksi , dan penyajian data , serta penarikan Kesimpulan Hasil analisis 1)standar dan sasaran kebijakan jelas 3) sikap para pelaksana baik respon maupun pemahaman belum cukup baik, 4)lingkungan ekonomi, sosial, politik belum optimal baik sumber anggaran, Sosialisasi . Faktor penghambat yaitu pimpinan kewilayahan, kurang kontrol, partisipasi warga  Simpulan; Model Jejaring Kebijakan Laba-laba sangat sesuai dipakai dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung.
KEBIJAKAN REMUNERASI SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI ANCAMAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA Susanto, Roedy
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.10268

Abstract

Penelitian ini mengkaji risiko ketahanan sosial dan budaya yang timbul dari kebijakan remunerasi di sektor pendidikan. Dalam konteks Indonesia, remunerasi telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Kajian tersebut meliputi analisis perbandingan kinerja tenaga pengajar sebelum dan sesudah penerapan kebijakan remunerasi, serta kajian terhadap kebijakan hukum dan manajerial dalam mengevaluasi kinerja tenaga pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tenaga pendidik dan PNS di bidang pendidikan. Namun, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti kesenjangan antara kuantitas dan kualitas, ketidakmerataan dalam distribusi kompensasi, dan dampaknya terhadap budaya dan masyarakat. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan kebijakan yang adil dan transparan dalam evaluasi kinerja, serta pengakuan terhadap faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas pengajaran. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dampak kebijakan remunerasi terhadap ketahanan sosial dan budaya di sektor pendidikan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya perhatian yang lebih besar terhadap implementasi kebijakan remunerasi yang mempertimbangkan kualitas pengajaran dan faktor non-keuangan yang mempengaruhi kinerja tenaga pengajar.
KEPUASAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK APLIKASI SISTEM INFORMASI BERBAGI ADUAN DAN SARAN Saprudin; Sari, Ika Mustika
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.11013

Abstract

Kota Bogor terus berusaha mewujudkan dirinya sebagai Smart City, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi dalam pengelolaan kota, agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Pada tahun 2019 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (Sibadra). Peningkatan kepuasan masyarakat melalui kualitas produk dapat dilakukan melalui (1) Peningkatan kapasitas server Aplikasi SiBadra sehingga Aplikasi lebih cepat, (2) Maintenance rutin Aplikasi untuk meminimalisir error atau gangguan, (3) Memperbarui desain atau tampilan agar lebih mempermudah penggunaan dan lebih lengkap dalam memberikan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama dengan kepuasan masyarakat, artinya bahwa kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kepuasan masyarakat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama. Kualitas pelayanan yang baik dan kualitas produk yang baik akan berkontribusi terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dapat tercipta dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas produk yang baik, demikian pula sebaliknya, apabila kualitas pelayanan buruk dan kualitas produk tidak baik maka peningkatan kepuasan masyarakat tidak akan tercapai.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN SPASIAL KOTA YOGYAKARTA DALAM MERESPON KONDISI PASCA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KONSEP 15-MINUTE CITY Larasati, May; Roychansyah, Muhammad Sani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.11173

Abstract

Setelah status pandemi di Indonesia resmi dicabut dan diubah menjadi penyakit endemi, Kota Yogyakarta mengalami masa transisi untuk memulihkan kondisi kota seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Dalam masa transisi ini, dibutuhkan sebuah kebijakan dalam merespon kondisi pasca pandemi COVID-19 yang pernah terjadi untuk mempercepat proses pemulihan kota serta sebagai tindakan preventif atas ancaman pandemi di masa depan. Selama dan pasca adanya pandemi COVID-19, konsep 15-Minute City mendapatkan perhatian oleh perencana kota dunia karena dianggap sesuai untuk diterapkan di kota yang sedang atau telah mengalami pandemi. Dalam penataan kota, 15-Minute City menekankan pada kedekatan jarak fasilitas yang bisa dijangkau dalam waktu 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda. Terdapat empat karakteristik utama dalam 15-Minute City yaitu kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta terhadap konsep 15-Minute City serta memberikan rekomendasi guna mengakomodasi konsep tersebut apabila diterapkan di Kota Yogyakarta.Penelitian ini menggunakan multi-stage method pada proses analisisnya, yaitu metode penelitian dengan cara penggabungan beberapa metode yang akan dilakukan secara bertahap. Sumber data didapatkan dari sumber data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep 15-Minute City terdiri dari 15 variabel dan 47 indikator. Terdapat 5 indikator yaitu kepadatan penduduk siang hari, keberagaman budaya (etnis), keberagaman pendapatan, keberagaman umur, dan kebijakan subsidi perumahan yang tidak ditemukan dalam 16 dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta yang dianggap berkaitan dengan konsep 15-Minute City. Kota Yogyakarta juga belum memiliki kebijakan pembangunan untuk merespon adanya pandemi COVID-19 yang pernah terjadi. Untuk menerapkan konsep 15-Minute City di Kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, baik dari bidang kebijakan, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas umum dan sosial, bangunan dan perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sosial, budaya, dan ekonomi.
KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM REBUILDING PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN PASCA KEBAKARAN Ikhza Tasauva, Muhammad Yusril; Lituhayu, Dyah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.11199

Abstract

Pasar merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli guna mendapat mendapat manfaat dari hasil transaksi yang dihasilkan. Pasar Banjarsari adalah salah satu pasar besar di Kota Pekalongan yang memiliki perpaduan antara tradisional dan modern. Namun pada Februari 2018 mengalami musibah kebakaran sehingga, menimbulkan banyak kerugian dari pihak pedagang, pengembang, dan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitiaan ini untuk memberikan analisis kebijakan pasca kebakaran pasar diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi setelah kebakaran, seperti pemberian tempat usaha baru, memberikan bantuan kompensasi, dan pemberian ganti rugi atas kebakaran tersebut. Melalui pendapat Stephen Balogh tentang collaborative Governance yang memiliki tiga komponen sepert system context, drivers, dan dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan pengumpulan data, informasi, dengan cara menelaah jurnal penelitian, buku, dan literaturlain sebagai sumber yang dapat dipercaya. Hasil penelitian, terdapat pemasalahan keuangan yang menjadi kendala dalam kerjasama karena pemerintah dan pihak pengembang memiliki keterbatasan sumber dana tersebut, ketegasan yang tercermin dalam penyelesaian masalah sengketa perjanjian sewa antara pihak pengembang dan pemerintah belum terlihat karena dalam kurun waktu dua tahun ini belum ada putusan perjanjian. Selain terdapat konflik kepentingan di dalam perjanjian sewa bangunan, terdapat permasalahan hukum yang mengganjal pada saat pembangunan pasar darurat hal ini menunjukan kapasitas maasing-masing pihak.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE BERBASIS DIGITALISASI DI DPMPTSP KABUPATEN GIANYAR Ayu Yuliartika Dewi, I Gusti Agung; Anggriyani, Ni Made
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.12055

Abstract

Setiap aparatur pelayanan publik perlu memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) seharusnya nilai-nilai/etika pancasila dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Ajaran etika pancasila tetap menjadi norma bagi segala kegiatan yang terjadi di Indonesia. Ombudsman perwakilan Provinsi Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik saat ini masih terus menerima aduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik di lembaga pemerintahan provinsi Bali di saat sudah banyak pemkab yang menerapkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Belum disebutkan secara spesifik oleh Ombudsman kabupaten mana saja yang mengalami permasalahan dalam pelayanan publik. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan excellent service berbasis digitalisasi dengan studi kasus di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini akan meneliti tentang cara Pemkab Gianyar mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam dalam Mewujudkan Excelent Service Berbasis Digitaliasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Creswell (2013) adalah observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), analisis data merupakan rangkaian yang terdiri dari 4 alur kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, Tampilan data, dan Kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu nilai pancasila merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, karena pelayanan publik yang prima/berkualitas ditandai dengan terlaksananya seluruh sila-sila yang ada di dalam pancasila. Semua nilai tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsep membangun pelayanan publik yang menyenangkan antara masyarakat dan pemerintah.
OPTIMALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG: ANALISIS KEBIJAKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI UMKM Shelvi; Sadeli, Dian; Yovan Yunata, Hanschen
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.13670

Abstract

Meskipun kebijakan PTKP UMKM dalam UU HPP dan PP 55/2022 diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak, namun masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela UMKM setelah penerapan kebijakan tersebut, khususnya pada UMKM Orang Pribadi di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji pengaruh kebijakan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel penelitian berjumlah 166 responden yang merupakan UMKM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas omset sampai dengan Rp500 juta rupiah kepada pelaku usaha UMKM perorangan mampu meningkatkan voluntary compliance sebesar 33.5%. Pembebasan pajak sampai dengan Rp2.500.000 (0,5% x Rp500.000.000) ini dirasa sangat membantu dan memotivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela.
EFEKTIVITAS AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI : (Studi Kasus: DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali) Anggriyani, Ni Made; Yuliartika Dewi, I Gusti Agung Ayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.18573

Abstract

Tuntutan dan aspirasi yang menyuarakan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. tuntutan itu seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelengaraan kepemerintahan yang baik. Era society 5.0, era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, Era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima melalui pelayanan publik berbasis digitalisasi. Dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi, nilai-nilai/etika pancasila seharusnya dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Penulis tertarik melakukan penulisan mengenai efektifitas nilai-nilai aktualisasi pancasila dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Penulis menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penulisan ini menunjukkan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Gianyar sudah berjalan efektif dan efisien dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik, karena pelayanan publik sudah berbasis digitalisasi dan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

Page 11 of 14 | Total Record : 138

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue