Journal De Facto
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 2 (2024)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[suhartini, suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.136
<![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara baik dari tingkat pusat sampai daerah bahkan desa. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif bertugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini apakah sejalan dengan atau berlandaskan prinsip Good Governance dan mendorong terwjudnya Good Governance? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Apakah pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK berlandaskan Prinsip Good Governance. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan dalam pelaksanaan tugasnya juga berdasarkan prinsip Good Governance yakniparticipation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision]]>
<![CDATA[PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF ]]>
<![CDATA[Muhammad Haris Makarim]]>;
<![CDATA[Sapto Hadi Pamungkas]]>;
<![CDATA[Enggar Wijayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni constitutional review. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.]]>
<![CDATA[PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Aulia Dwi Damayanti]]>;
<![CDATA[Irgeuazzahra, Athilla]]>;
<![CDATA[Anugrah Fitria]]>;
<![CDATA[Dwi Desi Yayi Tarina]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.167
<![CDATA[Fraud merupakan tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan BI sebagai bank sentral berusaha memitigasi fraud dengan mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia dengan aturan tertulis dalam Surat Edaran. Dalam rangka pencegahan, BI mendorong bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG. Maka Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus fraud ini dengan mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Namun, peraturan yang kuat hanya efektif jika dijalankan dengan baik oleh individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi kasus fraud perbankan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI ]]>
<![CDATA[Al-Anshori, Huzaimah]]>;
<![CDATA[Suharto]]>;
<![CDATA[Manfaluthi, Agus]]>;
<![CDATA[Lubis, Moh. Choirul Hanafi]]>;
<![CDATA[Nabila, Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.173
<![CDATA[Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (obscuri libelli) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.178
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Hukum Islam. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat penjelasan mengenai beberapa hak dan kewajiban. Namun, beberapa ketentuan dinyatakan ulang dalam UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut adalah penjabaran mengenai hak dan kewajiban perusahaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu; Pekerja atau Buruh Harus Mematuhi Ketentuan Perjanjian Kerja, Pekerja Wajib Memenuhi Kewajibannya Saat Mengundurkan Diri, Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerjadan lainnya Hukum Islam juga memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, walaupun dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa hukum Islam lebih bersifat moral dan etis. Beberapa prinsip yang relevan termasuk: Adil dan Setara, hak pekerja untuk menerima upah yang wajar dan hak-hak lainnya harus dijamin dan solidaritas dan Kepedulian. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan di masing-masing negara atau organisasi. Dalam konteks hukum Islam, penerapannya dapat bergantung pada interpretasi ulama dan norma-norma lokal. Selain itu, hukum ketenagakerjaan dapat mengalami perubahan, sehingga penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SEKOLAH RAMAH ANAK ]]>
<![CDATA[Nofia sari, okta]]>;
<![CDATA[Isnawati, Isnawati]]>;
<![CDATA[Hidayat, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.180
<![CDATA[Tujuan penelitina ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pemerintah atas sekolah yang sudah menerapkan ramah anak namun menjadi pusat perhatian dikarenakan banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Perlindungan terhadap sekolah yang telah menjalankan tugasnya. Pembentukan karaktek terhadap anak sebelum di sekolah adalah muncul dari keluarga. Keluarga merupakan tiang masyarakat untuk membentuk karaktek anak sehingga apa yang diajarkan adalah kebaikan dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap sekolah yang juga memiliki karakteristik sekolah ramah anak sehingga mempu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman.]]>
<![CDATA[ANALISIS KERANGKA HUKUM KEUANGAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Afiah, Nur]]>;
<![CDATA[Muin, Rahmawati]]>;
<![CDATA[Kadir, Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.186
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada perkembangan dan evolusi kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu. Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia, dimana akan mengeksplorasi peran penting mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Serta implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta kinerja lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yakni berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits sehingga lebih di kenal keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam menghadapi tantangan global dalam sistem keuangan kontemporer. Metodelogi dalam penelitian ini Melibatkan kajian dan analisis berbagai dokumen, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia. Metode ini membantu dalam menelusuri sejarah dan perkembangan hukum keuangan syariah. Hasil dari penilitian ini Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan seiring waktu, didukung oleh adopsi berbagai regulasi. Pembentukan Bank Syariah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS), serta pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 dan Undang-Undang Keuangan Syariah pada 2011 adalah langkah-langkah strategis yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia memberikan dampak positif, terlihat dari pertumbuhan nasabah, diversifikasi produk dan layanan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat. ]]>
<![CDATA[MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahman, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.187
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep negara hukum di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan historis, undang-undang, konseptual dan komparatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Namun, konsep negara hukum Indonesia mengadopsi beberapa konsep rule of law serta konsep rechtstaat. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang kuat dengan karakteristik negara hukum dan juga beberapa pasal yang memiliki konsep atau karakteristik rechstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut salah satu doktrin, baik doktrin rechtstaat maupun negara hukum, melainkan menganut kedua konsep tersebut yang berlandaskan Pancasila. Pemilihan konsep negara hukum Indonesia disepakati setelah perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI antara Soekarno-Soepomo dan Hatta-Yamin. Perdebatan dasar filosofis negara Indonesia antara nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam kemudian dimenangkan oleh nasionalis-sekuler dengan dasar negara Pancasila. Meskipun kelompok nasionalis-Islam kalah dalam perjuangan untuk basis negara Indonesia, semangat untuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam tidak pernah padam, hal ini dapat dilihat dalam perjuangan politik Islam di parlemen.]]>
<![CDATA[SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>;
<![CDATA[Syahrizal, Syahrizal]]>;
<![CDATA[Theresia Koyansow , Regina]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.188
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut Sistem Rumah Tangga Materiil (Materiale huishoudingsleer), dimana pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga materiil berpangkal tolak ada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara materiil berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.]]>
<![CDATA[IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY ]]>
<![CDATA[Amer, Nabih]]>;
<![CDATA[Lubis, Arief Fahmi]]>;
<![CDATA[Muhtar, Mohamad Hidayat]]>;
<![CDATA[Saija, Vica Jillyan Edsti]]>;
<![CDATA[Putri, Viorizza Suciani]]>;
<![CDATA[Setiawan, Beni]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189
<![CDATA[This study seeks to analyse the constitutional provisions on political neutrality within the framework of Indonesia's democratic process, particularly as it pertains to the establishment and upkeep of a democratic society founded on social fairness and the preeminence of legal principles. This study examines applicable laws, legal theories, and police procedures via a normative-philosophical and descriptive analytical lens. Findings highlight the need of political neutrality in state administration and bureaucracy for maintaining a just and fair democracy. Government impartiality and honesty can only be restored by overhauls to political ethics and the inner workings of bureaucratic politics. In light of Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (1945), this conclusion stresses the need of cooperation across different parts of the country in order to establish a national legal system that upholds democracy and social justice.]]>
