Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Sosial yang diterbitkan setiap bulan Februari dan Agustus. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial dikelola LPPM Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2020. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional.
Articles
106 Documents
<![CDATA[Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-Commerce Websites Dikaji dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Annisa Nur]]>;
<![CDATA[Putri, Febrina]]>;
<![CDATA[Nabila, Tsalissya]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i2.1859
<![CDATA[Seiring berkembangnya zaman, model toko fisik mulai berubah ke model bisnis digital, yang mana menimbulkan masalah-masalah hukum baru, terutamanya dalam perlindungan hukum atas aspek-aspek hak kekayaan intelektual. Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dalam e-commerce websites, yang merupakan salah satu model bisnis digital, sebagai objek penelitian. Rumusan masalah yang diangkat yaitu: (1) Bagaimana analisis terhadap e-commerce websites dari perspektif hak kekayaan intelektual? (2) Bagaimana upaya hukum untuk mengoptimalkan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap e-commerce websites? Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi sistematis. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan terhadap HKI yang baik tentu meningkatkan kualitas dari e-commerce itu sendiri. Terdapat beberapa upaya tertentu dengan menggunakan Lex Informatika untuk menyelesaikan sengketa HKI melihat e-commerce beroperasi melalui internet atau berada pada ruang siber, baik ditinjau melalui prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, doktrin yang berlaku dalam HKI, maupun dengan mengadopsi seperangkat aturan yang diterapkan negara lain seperti Amerika Serikat dan India.Kata kunci: E-Commerce, Websites, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual]]>
<![CDATA[Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fajrianto, Fajrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i2.1870
<![CDATA[Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, yang memberikan persamaan hak antara narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Dengan penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, pengungkapan tindak pidana korupsi yang sebenarnya akan lebih sulit karena tidak adanya bantuan dari saksi pelaku. Selain itu, kebijakan ini juga akan melemahkan fungsi efek jera pemidanaan bagi koruptor karena adanya kemudahan dalam mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Secara tidak langsung, kebijakan ini akan memicu meningkatnya angka korupsi di Indonesia.Kata Kunci: Narapidana Korupsi; Pembebasan Bersyarat; Di Indonesia]]>
<![CDATA[Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik ]]>
<![CDATA[Tanaya, Tanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i2.2091
<![CDATA[Sektor ekonomi telah mengalami digitalisasi, tidak terkecuali dalam perdagangan. Digitalisasi perdagangan memang membawa efisiensi dan efektivitas dengan hadirnya perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Namun, masalah hukum terjadi dengan bukti angka sengketa konsumen yang bertransaksi melalui PMSE mendominasi laporan konsumen yang diterima oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di tengah angka sengketa yang tinggi, mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan masih konvensional sehingga tidak efisien dalam segi waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada sekarang dan menemukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang optimal dengan membandingkan penerapan berbagai mekanisme di negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi pustaka (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban atas kekurangan dari mekanisme penyelesaian sengketa konsumen konvensional telah disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yaitu online dispute resolution (ODR). Namun, hingga sekarang, belum ada peraturan komprehensif mengenai ODR sehingga penerapannya pun belum maksimal. Padahal, ODR mampu memberikan efisiensi waktu dan biaya lewat segala fitur dan inovasi padanya, misalnya dengan fitur artificial intelligence dan sistem double blind bidding. Maka dari itu, penelitian ini juga akan menjabarkan langkah rancang bangun sistem ODR di Indonesia.Kata kunci: Sengketa Konsumen; Penyelesaian Sengketa Daring; Perdagangan Elektronik; Perdagangan; BPSK]]>
<![CDATA[Model Of The Civil Society Movement Post-Military Coup Myanmar ]]>
<![CDATA[Karinda, Raceluin Armadela Hemas]]>;
<![CDATA[Rijal, Najamuddin Khairur]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i2.2001
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggulingan pemerintah sipil Myanmar oleh junta militer pada 1 Februari 2021. Setelah kudeta militer, jutaan warga sipil melakukan demonstrasi damai di seluruh negeri dan memprotes kembalinya pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Penolakan komunitas pro demokrasi terhadap kudeta militer memunculkan gerakan masyarakat sipil di Myanmar yang bertujuan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan model gerakan masyarakat sipil di Myanmar pasca kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Hasil kajian menemukan bahwa kudeta militer 2021 berujung pada gerakan bottom-up oleh Civil Disobedience Movement (CDM) dan gerakan top-down oleh People Defense Force (PDF). Meski keduanya memiliki perbedaan asal, pola gerakan, dan jenis gerakan, CDM dan PDF tetap memiliki tujuan yang sama: menolak kudeta militer dan memulihkan demokrasi di Myanmar.Kata kunci: CDM, PDF, Myanmar, Gerakan Masyarakat Sipil]]>
<![CDATA[Quo Vadis Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara ]]>
<![CDATA[Nurdiansah, Muhamad Andre]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2028
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana meminimalisir persoalan tanah masyarakat hukum adat yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui metode pendekatan yuridis-normatif dengan analisis normatif kualitatif menunjukkan hasil kajian mengenai perlunya upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat khususnya tanah adat. Hal ini dikarenakan timbul kekhawatiran tergusurnya masyarakat hukum adat karena pembangunan IKN. Sebagaimana diketahui, bahwa hingga saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan. Padahal RUU tersebut dapat menjadi dasar pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, dalam hal pembangunan IKN perlu adanya partisipasi Masyarakat Hukum Adat karena pada Zona Inti Pembangunan terdapat tanah milik Masyarakat Hukum Adat. Adapun partisipasi yang paling tepat digunakan adalah partisipasi mobilisasi keterhubungan sehingga terdapat kesetaraan antara Masyarakat Hukum Adat dengan Otorita IKN.Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat; Tanah Adat; RUU Masyarakat Hukum Adat; Ibukota baru; ]]>
<![CDATA[Analisis Dampak ASEAN-Korea Free Trade Area Terhadap Perkembangan Ekspor Impor Indonesia-Korea Selatan 2018-2021 ]]>
<![CDATA[Alunaza, Hardi]]>;
<![CDATA[Putri, Kesya Anindya Suhada]]>;
<![CDATA[Manurung, Githa Nethania]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2038
<![CDATA[Tulisan ini dibuat untuk menganalisis dampak dari ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) dalam perkembangan ekspor dan juga impor dari Indonesia dan Korea Selatan. AKFTA sendiri adalah kerja sama antara negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan. Yang dimana AKFTA memiliki tujuan untuk mewujudkan free trade atau perdagangan bebas masyarakat ASEAN dan Korea Selatan dengan cara mendorong hubungan perekonomian dari pihak AKFTA. Dalam tulisan ini terfokuskan kepada dua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan sudah menjalin hubungan kerja sama sejak 49 tahun yang lalu. Hubungan pada sektor perdagangan dan investasi dari Indonesia dan Korea Selatan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan dengan adanya AKFTA, ekspor dan juga impor dari kedua negara juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Dalam membahas tulisan ini kami menggunakan teori liberalisme institusional, dimana AKFTA menjadi aktor dalam organisasi internasional yang dapat membantu kerja sama di negara anggota ASEAN dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah dengan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, dimana kami melakukan studi pustaka melalui kajian literatur dari berbagai sumber. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa ekspor impor Indonesia berhasil meningkat karena ekspor dan impor Korea Selatan yang berkembang sehingga mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tetap berkembang dan berada pada neraca seimbang. Walaupun pernah terjadi penurunan pada masa COVID-19 menyerang, namun setelah nya ekspor dan impor dari Indonesia dan Korea Selatan dapat meningkat di tahun 2021.Kata Kunci: AKFTA; Ekspor dan Impor; Indonesia; Korea Selatan.]]>
<![CDATA[Gerakan Girl Up dalam Sosialisasi Kesadaran Publik Tentang Isu Pernikahan Anak di Jakarta Pada 2021 ]]>
<![CDATA[Agutsa, Sahda Nabilah]]>;
<![CDATA[Zafira, Ghina Hana]]>;
<![CDATA[Asy'ari, Muhamad Fikri]]>;
<![CDATA[Jawad, Fathul]]>;
<![CDATA[Shandika, Aqmal Mei]]>;
<![CDATA[Umar, Nizar]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2039
<![CDATA[Pernikahan anak (Child Marriage) menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai faktor pendorong, antara lain adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini pernikahan anak umumnya menjadikan perempuan sebagai pihak termarjinalkan dengan “Anak” yang didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Tulisan ini memberikan gambaran permasalahan tentang bagaimana Girl Up membangun kesadaran publik terkait isu Pernikahan anak di kawasan Jakarta, sehingga penelitian ini memberikan gambaran tentang sosialisasi kesadaran publik yang dilakukan Girl Up tentang Pernikahan anak. Kemudian, penulisan ini mengangkat teori feminisme interseksional dimana perempuan sebagai kajian yang melihat kelas sosial, identitas seksual, warna kulit, dan konteks lokasi harus melengkapi analisis gender yang beriringan dengan konsep Civil Society dengan Girl Up Jakarta sebagai aktivitas masyarakat dan konsep Pernikahan yang Sehat (Healthy Marriage) yang berpengaruh pada kesehatan mental keluarga termasuk anak, serta kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menggambarkan secara naratif tentang tindakan dan makna tindakan tersebut. Gerakan Girl Up dinilai mampu membangun kesadaran publik melalui program-program sosialisasi yang dilakukan melalui media daring, seperti webinar, diskusi panel, dan Forum Group Discussion.Kata Kunci: Masyarakat Sipil; Feminisme Interseksional; Pernikahan anak; Pernikahan yang Sehat; Girl Up.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fajrianto, Fajrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2347
<![CDATA[Penelitian ini mengurai urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menggunakan hak konstitusional warga negara sebagai pijakan utama. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT menjadi peraturan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Sebab kekosongan hukum terhadap PRT saat ini telah mencederai hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dari hubungan kerja. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terdiri atas dua, yaitu faktor sosiologis berkaitan dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa PRT bukan sebagai pekerja, sehingga dukungan terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terlihat belum maksimal dan faktor politik berkaitan dengan rendahnya kemauan dan dukungan politik kekuasaan untuk memberlakukan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai hukum positif di Indonesia.Kata Kunci: PRT; Hak Konstitusional; di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Work Engagement yang Dimediasi Learning Agility Pada Perawat Pertamina Bina Medika ]]>
<![CDATA[Muchtadin, Muchtadin]]>;
<![CDATA[Sundary, Zelvy Emmelya]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2403
<![CDATA[Work engagement memiliki peranan yang penting bagi perawat karena terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien serta terkait dengan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui besarnya dampak yang diberikan motivasi intrinsik terhadap work engagement melalui learning agility perawat. Sampel ialah 82 perawat yang dipilih menggunakan convenience sampling. PLS-SEM dipergunakan sebagai cara menganalisis data. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi intrinsik dan learning agility memiliki pengaruh langsung terhadap work engagement perawat. Learning agility memediasi parsial (sebagian) pengaruh motivasi intrinsik terhadap work engagement. Penelitian yang akan datang dapat menggunakan sampel lainnya misalnya pada level eksekutif atau di sektor selain kesehatan. Penelitian ini berkontribusi bagi upaya meningkatkan work engagement melalui learning agility dengan sampel perawat.Kata kunci: Motivasi intrinsik; Learning Egility; Work Engagement.]]>
