cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Selma Intan Praditya Sari Himawan
Contact Email
selma.intan@uai.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alazhar.sosial@gmail.com
Editorial Address
jurnal.alazhar.sosial@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 27455939     EISSN : 27455920     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.460
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Sosial yang diterbitkan setiap bulan Februari dan Agustus. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial dikelola LPPM Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2020. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Sosial mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 6   7   8   9   10 
Front Cover JAISS Cover, Front
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i2.3171

Abstract

Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina Gultom, Yosua Saut Marulitua; Alyanisa, Rahmah; Zakiah, Halimatun; Kuncoro, Abdillah Ibnu
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i2.2601

Abstract

Konflik internasional, terutama perang Rusia-Ukraina, telah menjadi fokus perhatian dunia dan menimbulkan pertanyaan tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB, dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto, dihadapkan pada kritik terkait penggunaan hak istimewa ini, yang dianggap membatasi kemampuan Dewan untuk bertindak secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa upaya reformasi Dewan Keamanan PBB selalu gagal untuk direalisasikan, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Artikel ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta berita. Menggunakan paradigma neorealisme, artikel ini mencoba untuk memahami perilaku negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam perspektif neorealis, kekuasaan negara-bangsa dan kepentingan nasional dianggap sebagai faktor utama dalam hubungan internasional. Neorealisme Waltz dalam hal ini diintegrasikan untuk memberikan pemahaman struktural terhadap dinamika internasional yang membentuk perilaku negara. Kajian realisme dalam artikel ini menemukan bahwa tidak terealisasikannya reformasi DK PBB disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (1) perbedaan pendapat anggota tetap tentang arah reformasi, (2) keengganan anggota tetap untuk melepaskan status hak istimewa (3) hambatan struktural dalam Piagam PBB, serta (4) inkonsistensi dukungan negara non-anggota ketika dihadapkan pada kepentingan politik. Kata kunci: Hak Veto; Perang Rusia-Ukraina; Realisme; Reformasi Dewan Keamanan PBB.
Perancangan Strategi Pemasaran pada Kemitraan Teh Krampol Menggunakan Metode SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Permatasari, Faradila; Yastica, Tiara Verita; Rendra, Meldi
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i1.2252

Abstract

Teh Krampol merupakan salah satu usaha yang memasarkan minuman berbahan baku teh yang dikembangkan secara kemitraan. Kemitraan Teh Krampol mengalami permasalahan berupa penjualannya yang tidak stabil yang menyebabkan tidak tercapainya target penjualan setiap bulannya. Terdapat data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perolehan data penjualan selama tahun 2022 hingga 2023 yang fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rancangan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan kebutuhan pasar pada Kemitraan Teh Krampol. Pada penelitian ini, digunakan metode Analisis SWOT dan Matriks QSPM yang akan menghasilkan perancangan strategi yang dimulai dari matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT dan matriks QSPM. Alternatif strategi yang diperoleh dan telah divalidasi Pemilik Kemitraan Teh krampol yaitu aktif mengunggah iklan dan konten promosi produk pada media sosial minimal 5 kali dalam 1 minggu agar dapat meningkatkan brand awareness dan memperluas pangsa pasar dengan total Attractiveness Score sebesar 6,830.Kata kunci: Kemitraan Teh Krampol, Strategi Pemasaran, SWOT, Metode QSPM.
Optimalisasi Pemanfaatan Green Hydrogen dalam Menunjang Pengadaan Fuel Cell Electric Vehicle Melalui Pembaharuan RUU EBT Al-Basith, Adam Fadillah; Devara, Resti Chairunnisa
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i2.3043

Abstract

Indonesia menghadapi krisis energi yang semakin nyata akibat dari meningkatnya konsumsi energi dan semakin menipisnya ketersediaan energi primer fosil. Penggunaan energi fosil tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya namun juga meningkatkan emisi karbondioksida, kontributor utama Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya pemerintah dalam memprioritaskan kendaraan ramah lingkungan berbasis Battery Electric Vehicles (BEV) masih dinilai tak efektif untuk mewujudkan target Net Zero Emission dikarenakan bahan baku BEV yang terbatas dan limbah yang dihasilkannya berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk itu penelitian ini mengkaji yuridis potensi Green Hydrogen sebagai alternatif berkelanjutan untuk kendaraan berbasis Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum terhadap RUU EBT serta pendekatan perbandingan kebijakan Green Hydrogen dari negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Hydrogen memiliki potensi besar sebagai bahan bakar alternatif berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam mendukung target pengurangan emisi GRK. Namun, tantangan signifikan termasuk minimnya regulasi yang mengatur industri Green Hydrogen di Indonesia, serta kebutuhan akan pembaruan RUU EBT untuk menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan teknologi ini.Kata kunci: Fuel Cell Electric Vehicle; Green Hydrogen; RUU EBT
Amandemen Kelima UUD 1945 dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut Sudiro, Pratondo Ario Seno; Waryoto, Waryoto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3372

Abstract

Pengendalian laut memiliki makna bahwa suatu negara memiliki supremasi terhadap wilayah lautnya. Negara mewujudkan supremasi di laut, diperlukan adanya penegakan hukum di laut melalui lembaga penegak hukum di laut. Untuk mewujudkan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dibentuk. Di sisi lain, Bakamla RI belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai penegak hukum di laut. Setiap pembentukan hukum harus dilandasi UUD 1945 yang menempati posisi tertinggi hierarki hukum. Masalahnya adalah UUD 1945 belum memberikan akses secara nyata terhadap restrukturisasi sistem keamanan nasional termasuk penegakan hukum di laut. Hal itu menjadi dasar perlunya amandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat Bakamla RI sebagai lembaga penegak hukum di laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang dipertajam oleh teori Hans Kelsen dan Hans Naviaski. Hasil dari penelitian ini adalah presentasi dari anggota legislatif yang memiliki urgensi terhadap penegakan hukum di laut yaitu 37,27%, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, jumlah tersebut menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 berkaitan dengan penegakan hukum di laut dapat diagendakan pada sidang MPR. Kata kunci: Amandemen kelima UUD 1945, Bakamla RI, Penegakan hukum di laut.
Implikasi Penerapan Pajak Foreign Exchange (Forex) Terhadap Pendapatan Negara Lestari, Indah Fajar; Army, Farah Azhara; Ahmad, Farasat
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3050

Abstract

Kebijakan fiskal harus menjadi perhatian oleh pemerintah dalam penambahan pendapatan negara melalui penerapan pajak foreign exchange (forex). Forex adalah jenis transaksi perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar mata uang di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan. Seiring bertambahnya minat masyarakat akan investasi digital salah satunya forex maka keuntungan dari forex dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak penghasilan (PPh). Penerapan pajak forex diharapkan menyokong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implikasi Penerapan Pajak Foreign Exchange (Forex) Terhadap Pendapatan Negara? Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian yang dapat diambil bahwa terhadap para pengguna Forex dilakukan penerapan wajib pajak perseorangan. Sebagaimana prosedur pemungutan pajak yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh yang berlandaskan pada asas sumber, maka pemungutan pajak kepada setiap trader akan menjamin setiap orang berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Kata kunci: APBN, Foreign Exchange, Indonesia Emas 2045
Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia Koswara, Asep
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan infrastruktur digital di wilayah pedesaan Indonesia dan dampaknya terhadap digitalisasi ekonomi. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2023 yang diambil dari Badan Pengembangan SDM Kominfo, ditemukan bahwa meskipun ada kemajuan di pilar infrastruktur (skor 57,09) dan keterampilan digital (skor 56,59), pilar pemberdayaan (skor 26,19) dan pekerjaan (skor 32,14) masih jauh tertinggal. Hal ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat pedesaan, terutama dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup terbatasnya akses telekomunikasi, literasi digital yang rendah, serta minimnya program pemberdayaan dan adopsi teknologi dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan analisis data sekunder. Hasilnya mengindikasikan bahwa investasi infrastruktur, pelatihan keterampilan digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan digital. Kesimpulannya, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan digital dan peningkatan akses infrastruktur akan mempercepat digitalisasi ekonomi pedesaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih dalam meneliti dampak sosial digitalisasi dan cara efektif mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kata kunci: Digitalisasi Ekonomi, Infrastruktur Digital, Pedesaan, Kesenjangan Digital
Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya Fajrianto, Fajrianto; Andriyansyah, M. Fahrudin
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3419

Abstract

Netralitas ASN dalam pesta demokrasi masih terus terjadi sehingga penting untuk diatasi. Penelitian ini membahas landasan hukum netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum netralitas ASN tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu UU ASN, UU Pilkada, PP Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam menanggulangi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024, terdapat 2 (dua) upaya yang perlu dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi optimalisasi pendidikan netralitas secara berkelanjutan terhadap ASN dan penguatan pengawasan. Sedangkan upaya represif yaitu pemberatan sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas.Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pilkada 
Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau dari Aspek Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Interoperabilitas Fadhilla, Suci Rizka; Putra, Muhammad Shiddiq
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3031

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana hubungan hukum antara pengguna face recognition technology dengan perlindungan data pribadi dan bagaimana penerapan jika diterapkan sistem interoperabilitas antara face recognition KAI dengan database Dukcapil terhadap data biometrik pengguna yang pada pokoknya dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap data pribadi pengguna jasa KAI. Penulisan ini menggunakan metode normatif yuridis. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, dan website. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara face recognition yang digunakan oleh KAI dengan perlindungan data pribadi pengguna dalam bentuk data biometrik yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain adanya regulasi khusus, diperlukan juga sebuah sistem yang dapat membantu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna, yaitu kerja sama antara KAI dengan Dukcapil yang dikeenal dengan istilah sistem interoperabilitas. Adapun sistem ini telah diterapkan oleh beberapa bidang instansi, seperti bidang perbankan, militer, kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu, KAI disarankan untuk menggunakan sistem interoperabilitas dalam penggunaan face recognition technology demi keefektifan dan keamanan data pribadi pengguna.Kata kunci: Face Recognition Technology; KAI; Perlindungan Data Pribadi; Sistem Interoperabilitas.
Front Cover Jurnal Al Azhar Indonesia Cover, Front
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3659

Abstract

Page 8 of 11 | Total Record : 106

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): InPress Vol 6, No 3 (2025): Oktober 2025 Vol 6, No 2 (2025): Juni 2025 Vol 6, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024 Vol 5, No 2 (2024): Juni 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 4, No 2 (2023): Inpress Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 Vol 3, No 2 (2022): Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 2, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue