Articles
97 Documents
<![CDATA[ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[SH., MH, Novita Novi]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i1.982
<![CDATA[The act of abortion is actually prohibited by law, but based on Law Number 36 of 2009 concerning Health in Article 75 paragraph 2 there are exceptions. It is permissible for an abortion to be carried out if it fulfills several provisions which have become the main basis that cannot be violated, both in the Criminal Code and special rules that have been set by the government. Abortion is justified according to the provisions of the rule of law because it is to save one's health or life. The Criminal Code clearly stipulates abortion as a crime, but this provision can be overridden by the provision of abortion exceptions in the Law on Health. Like the prohibition on abortion regulated in the Criminal Code, basically the Law on Health also prohibits abortion. The formal law governing the issue of abortion states that the Indonesian government rejects abortion. Exceptions are given if there are medical indications as stated in the Law on Health. In addition, the issue of abortion is also related to the oath of Indonesian doctors, which among other things states that doctors will respect every life. The fundamental problem in the world of health is whether there are medical reasons that justify it, so that when a medical procedure is carried out with reasons justified by law, the act of abortion is not categorized as a crime or crime. Unlike the case when the act of aborting a pregnancy is carried out without any justifying medical reasons, namely reasons for the sake of human dignity, such as covering shame and so on, then such actions can be included in the formulation of unlawful behavior including criminal acts of abortion. Keywords: Abortion, Abortion Exception, Rape Victims]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ]]>
<![CDATA[Suryanto, Dede _]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i1.983
<![CDATA[Current technological developments have an extraordinary impact on social media. The existence of social media can have positive and negative impacts depending on its use and utilization. If you misuse social media, there will be violations that are threatened with sanctions. This must be realized by the community as a form of public legal awareness in social media. In this almost digital era, there are still many social media violations. This certainly shows the low legal awareness of society. This low legal awareness is certainly caused by several things including a lack of understanding of the law, no matter what happens, feeling free and so on. Thus efforts are made to increase public legal awareness of the use of social media. These efforts can be carried out by the government and the community itself. For example, the government formed a Cyber Team to counter fake news or hoaxes. Providing education on the dangers of using social media that is too free. Likewise, the community must also understand the legal rules that prohibit negative social media. Prioritizing good communication interaction ethics in social media and not participating in spreading information that may harm others but filtering any information or news obtained on social media.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENYELESAIAN KASUS KDRT MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Apsari, Made Setyawati]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i1.987
<![CDATA[Cases of domestic violence are crimes committed by husbands against members of their family. Domestic violence (KDRT) often befalls women as wives. There are several forms or types of domestic violence including physical, psychological, sexual and economic violence. All forms of violence that occur in the household are caused by several factors such as the economy, education, socio-culture and infidelity. The act of domestic violence in some circles of society is considered normal in the household. While the impact of domestic violence can result in disruption of women's reproductive health, mental disturbance of children, divorce and also legal sanctions for the perpetrators. Domestic violence cases can be resolved through mediation. Mediation is an alternative in solving domestic violence cases. The litigants choose mediation because they think mediation can maintain confidentiality, there are no winners and losers, can fulfill a sense of justice, the process is faster and more concerned with the future of the household, family and children's future. The path of mediation in solving domestic violence cases must always be pursued by the litigants as well as by law enforcement.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PERTAMBANGAN, SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Cristiana, Edelweisia]]>;
<![CDATA[Jesica, Jennie]]>;
<![CDATA[Yetno, Alfred]]>;
<![CDATA[., Mala]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1037
<![CDATA[Tujuan penulisan mengenai aspek hukum dan lingkungan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada dampak pencemaran air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tahapan kegiatan pertambangan, termasuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pascatambang. Pencemaran lingkungan menjadi isu penting dalam konteks ini, seiring dengan perkembangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan terjadi saat zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup, termasuk air, melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pertambangan, aktivitas ini seringkali menjadi penyebab potensial pencemaran air. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil dari tulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah.]]>
<![CDATA[KONFLIK PADA DESA ADAT DI BALI : MASALAH DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Bontot, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1042
<![CDATA[Keberadaan desa adat di Bali memiliki tujuan sebagai wadah bagi warganya (krama) untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian (jagadhita). Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap krama desa mendapatkan hak dan kewajiban yang diatur dalam awig-awig dan perarem sebagai aturan turunan. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut seharusnya kehidupan masyarakat desa adat di Bali harmonis dan nirkonflik. Namun, pada kenyataannya sering terjadi konflik, seolah tidak pernah tuntas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan fungsi desa adat, penyebab terjadinya konflik, dan solusi untuk meredakan konflik yang dialami desa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menggunakan data sekunder dikumpulkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Permasalahan dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desa ada memiliki peran dan fungsi sebagai wadah warganya untuk mencapai tujuan, yaitu jagadhita, konflik yang terjadi di desa adat adalah konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakpatuhan warga terhadap awig-awig dan kuasa para elit yang tidak adil, dan konflik pada desa adat perlu diselesaikan dengan multi pendekatan.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[., Devrayno]]>;
<![CDATA[., Novita]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1054
<![CDATA[Pemberian suatu garansi di dalam suatu perjanjian jual beli merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh produsen atau pihak penjual, yang mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap suatu barang yang diperdagangkan dari cacat produk atau kerusakan tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam waktu berlakunya garansi yang telah ditentukan. Jaminan suatu produk yang pada dasarnya bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan suatu bagian dari hukum jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan produk dalam jual beli seperti elektronik. Pemberian Garansi yang diberikan oleh penjual merupakan sebuah bentuk layanan sudah biasa bagi pembeli atau konsumen, karena dengan adanya garansi dalam setiap pembelian suatu produk dapat memberikan jamian bagi pembeli khususnya barang barang elekronik yang berisiko terjadinya kerusakan. Karena barang barang yang dibeli tersebut belum bisa diketahui dengan pasti kondisi yang sebenarnya oleh konsumen pada waktu jual beli, walaupun secara fisik dapat dilihat. pelaksanaan dalam pemberian perlindungan hukum konsumen khususnya yang menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang mengalami suatu kerugian karena produk cacat, sehingga fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen adalah memberikan beban tanggungjawab kepada pelaku usaha bahwa barang barang yang dijualnya dijamin kualitasnya untuk itu terhadap barang tersebut diberikan garansi.]]>
<![CDATA[SANKSI ADAT BAGI PANYAPA DALAM HUKUM ADAT DAYAK NGAJU ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Putri Fransiska Purnama]]>;
<![CDATA[Pratama, Aji]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1056
<![CDATA[Panyapa tidak memiliki istilah atau pengertian khusus dalam Hukum Adat Dayak Ngaju maupun dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, namun seseorang yang sering kali memaki orang lain dan membuat tersinggung perasaan orang lain dikenal dengan sebutan Panyapa oleh masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju bagi Panyapa dan upaya memberikan efek jera bagi panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. Dari hasil penelitian prosedur penyelesaian dilakukan di tingkat kelurahan terlebih dahulu oleh Mantir Adat lalu dibawa ketingkat kecamatan yang di selesaikan oleh Damang Kepala Adat. Upaya Damang Kepala Adat Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Panyapa di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan cara melibatkan dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat setempat dalam penerapan sanksi adat sehingga memberikan sanksi moral pada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan masyarakat bisa belajar untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut.]]>
<![CDATA[SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DI DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN ]]>
<![CDATA[Peni, Gelar Sumbogo]]>;
<![CDATA[Yulia, Opta]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1062
<![CDATA[Dalam kehidupan bernegara, tentunya dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengikat bagi wargannya, salah satu diantaranya adalah hukum waris. Fenomena yang diangkat dalam karya ini adalah: apa yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem hukum waris adat masyarakat di desa Marawan Lama? dan bagaimana sistem hukum waris adat di desa Marawan Lama, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah mengungkap fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Dasar berlakunya sistem hukum waris adat di Desa Marawan Lama adalah warga masih mempertahankan hukum adat sebagai aturan yang berlaku dalam pergaulan sosial masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 berdampak terhadap legalitas keberadaan lembaga Adat Kedamangan. Sistem Hukum Waris Adat Di Desa Marawan Lama, adalah harta warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan system kekeluargaan bilateral, secara adil dan setara, tanpa membedakan jenis kelamin, usia juga agama yang dianut oleh ahli waris. Adil yang dimaksudkan adalah penilaian subyektif dari sipewaris yang didasarkan pada pertimbangan psikologis dan karakter ahli waris oleh pewaris. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pewaris, karena pewarislah yang paling tahu kepada siapa, berapa banyak harta yang diberikan kepada ahli waris.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Bali ]]>
<![CDATA[Yoga, I Gede Permana Aditya]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v13i2.1068
<![CDATA[Mengkaji dan memahami bagaimana hukum lingkungan hidup digunakan untuk memitigasi degradasi lingkungan di wilayah pesisir Bali adalah tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan teknik penelitian hukum. Teknik deskriptif yuridis kualitatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, bahan hukum dievaluasi dan dipelajari dari berbagai sumber hukum secara metodis dan logis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada dua cara untuk menegakkan hukum lingkungan hidup: secara preventif dan represif. Tujuan dari penegakan hukum preventif adalah untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, penegakan hukum yang represif terjadi ketika suatu peraturan dilanggar. Ketiga perangkat hukum yaitu hukum administrasi, perdata, dan pidana digunakan oleh penegak hukum untuk melindungi hukum lingkungan hidup. Kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi degradasi lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Bali. Perundang-undangan ini hanya merupakan dokumen hukum dan tidak mempunyai dampak praktis terhadap permasalahan lingkungan jika tidak ada kerjasama yang sungguh-sungguh.]]>
<![CDATA[MELACAK TANTANGAN PERETASAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DUNIA MAYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putra, Jay Sadikin Abdul Azis Mandala]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v14i1.1109
<![CDATA[The digital era continues to develop, security threats, especially those related to hacking practices, have become one of the main challenges for the development of cyber law and information technology in Indonesia. Hacking, which refers to the practice of illegally entering a computer system, has raised serious concerns in efforts to keep sensitive data and information secure. This research discusses the challenges faced by Indonesia in dealing with hacking practices as part of the evolution of cyber law. This research focuses on legal changes, law enforcement efforts, and the challenges faced in law enforcement against cybercriminals. In an effort to tackle hacking practices, legislative changes, international cooperation and increasing awareness of the importance of cyber security are expected to help strengthen Indonesia's legal framework to protect its digital infrastructure. Through normative legal analysis and comprehensive qualitative analysis, this research seeks to present an overview of the efforts needed to track and overcome hacking threats in order to advance cyber law in Indonesia.]]>
