cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 5   6   7   8   9 
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LITIGASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Marlina, Heni; Luil Maknun
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.74

Abstract

Abstrak Perbankan memiliki fungsi sebagai intermediary institution, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Berarti, perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 Kurniati, Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.75

Abstract

Saat ini, kejahatan sedang meningkat dan salah satunya adalah pelecehan verbal di media sosial. Pelecehan dengan cara verbal bisa terjadi secara langsung, seperti bersiul, berteriak, dan melontarkan kata-kata cacian. Dengan kemajuan teknologi, tindakan cabul berupa tulisan/mengetik, seksualitas, dan sarkasme di media sosial (chat, direct message, dan komentar) sudah menjadi hal yang lumrah. Tentu saja guncangan ini sama dengan pengejaran langsung. Pelecehan verbal di media sosial merupakan aktivitas ilegal yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE yang tidak menjelaskan secara spesifik jenis pelecehan. Meski KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan, namun belum terdefinisi dengan baik karena kata pelecehan tidak disebutkan dalam KUHP. Kurangnya pendidikan gender adalah penyebab utama pelecehan, dan rata-rata, korban tidak mengetahui bahwa perempuan sedang dianiaya atau sedang melakukan bunuh diri. Saat ini, terdapat banyak undang-undang yang baik di Indonesia, seperti KUHP dan UU ITE, yang dapat menuntut pelaku bunuh diri verbal untuk bertanggung jawab secara pidana, meskipun hal tersebut jauh dari sempurna. untuk menandatangani Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kerangka hukum terhadap tindakan bunuh diri dan memasukkannya ke dalam kategori kekerasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.78

Abstract

Abstrak Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Saat penumpang mengeluh kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan melempar tanggung jawab. Permasalahan penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat oleh sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasus David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpang. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan. Kata Kunci: perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan Abstract In recent years there have been frequent flight delays which have caused passengers as consumers to feel disadvantaged. When passengers complain to the airline, sometimes the airline ignores and throws the responsibility. The problems of this research: 1) how is the airline's responsibility towards airplane passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 2) how is the legal protection for passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 3) what is the court's decision on the lawsuit Number 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst between David M.L.Tobing, S.H., M.Kn and PT. Lion Mentari Air Lines. This type of research is normative research, through a statutory and conceptual approach. Data processing is carried out through the stages of data selection, data classification, compilation of data which is then analyzed. The results of the study show that the responsibility of airlines according to Law No.1 of 2009 concerning flights adheres to the concept of presumption of guilt, meaning that the carrier is automatically responsible for flight delays. The responsibility of the airline as a carrier to passengers is obliged to provide compensation or compensation. This is reinforced by the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning the responsibility of air carriers and the Regulation of the Minister of Transportation No. 49 of 2012. Regarding this responsibility, it is also reinforced by consumers and airlines as business actors. This is one of the legal protections for passengers for the negligence of the carrier, but if the carrier does not perform its obligations then the passenger has the right to take legal action to claim rights. Like the case of David M.L.Tobing, S.H., M.Kn who filed a lawsuit to the district court, this was done so that the rights of passengers as consumers who were harmed were not toyed with and it was a lesson for every airline to better serve passengers. The decision of the Central Jakarta District Court No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, especially on the standard clauses on passenger tickets, is very precise and relevant.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.79

Abstract

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuntungan yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis dikota palembang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, untuk mengetahui macam-macam tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, serta mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris. Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Palembang di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi secara ekonomi
UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Rusmini, Rusmini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.80

Abstract

Abstrak Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. terdapat tiga komponen utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media dengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum. Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas dan keselamatan pengendara. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kata Kunci : Penanggulangan Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkutan Jalan Abstract Traffic is one of the means of community communication that plays an important role in facilitating the implementation of national development. There are three main components of traffic, namely humans as users, vehicles and roads that interact with each other in the movement of vehicles that meet the eligibility requirements to be driven by the driver following the traffic rules established based on laws and regulations concerning traffic and road transportation through roads that meet geometric requirements. . What are the efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Normative legal research or doctrinal research, namely research conducted or intended to examine the content of written regulations or other legal materials. The factor of violation of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. It is necessary to carry out comprehensive and comprehensive socialization activities through various media by prioritizing the rationality and urgency of the importance of the rule of law. The need to increase awareness for the public to follow and carry out every regulation contained in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for the smooth flow of traffic and the safety of motorists. The Traffic Police are expected to further improve their performance in dealing with traffic violations and to pay more attention to the quality and quantity of Traffic Police officers so that in dealing with traffic violations they do not encounter obstacles and run as expected.
UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Zakaria, Zakaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.81

Abstract

Abstrak Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Bagaimanakah upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Apakah hambatan-hamabatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK ,dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaan nya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Pelaksanaan sistem perdilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam menejemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan tidak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kata Kunci: Pencegahan Pluralisme, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi Abstract The crime of corruption is a problem that is currently felt to be growing rapidly along with the more advanced development of a nation, the increasing need and encouraging corruption. What are the efforts to prevent pluralism of investigations on corruption in the criminal justice system. What are the obstacles in efforts to prevent pluralism of investigations in the criminal act of corruption. In this study, the author uses a type of normative juridical research. Efforts to prevent pluralism of investigations into criminal acts of corruption in the Criminal Justice System are based on the authority of the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK, in dealing with corruption cases must be based on law and its implementation cannot be carried out independently by one institution alone, but must be coordinated with other authorized institutions as well as regulated in law. The implementation of the criminal justice system, until now has not shown optimal performance because it is structurally not integrated in terms of the concept of function and supervision in the management of the judicial system/law enforcement not in a broad sense, weak in law enforcement because it is domiciled under executive (government) power. so that in certain cases the implementation of criminal law enforcement is influenced by executive power and does not rule out the influence of other powers, so there is still no firmness regarding the differences between executive, judicial, and legislative functions.
SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Husnaini, Husnaini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.82

Abstract

Abstrak Perkembangan transportasi khususnya transportasi lalu lintas di jalan menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut sering terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut perinkins dalam Nur Fitriyani lalu lintas (traffic) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan,gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum. Apakah faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi tersebut. Apakah sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. faktor-faktor yang menyebabkan penegmudi melakukan pelanggaran berupa penggunaan telepon saat mengendarai kendaraan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas tersebut. Ketidaktahuan masyarakat adanya sanksi bagi pengemudi yang menggunakan telepon saat mengemudi. Selaku kita sebagai pengemudi, taatilah peraturan lalu lintas yang ada. Dalam berkendaraan kita sebaiknya membawa kelengkapan kendaraan kita. Didalam mengemudikan kendaraan sebaiknya jangan melakukan pelanggaran yang nantinya akan membahayakan keselamatan kita sendiri sebagai pengemudi maupun keselamatan orang lain. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengguna Telepon, Lalu Lintas, Angkutan Jalan Abstract The development of transportation, especially traffic transportation on the road, has both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the frequent occurrence of traffic violations. According to Perinkins in Nur Fitriyani, traffic is a relationship with transportation and property on the road and includes travel, movement of vehicles, withdrawal of movable objects, passenger transportation, pedestrian flow, and coupled with several activities related to road use. general. What are the factors that cause the use of cell phones while driving? Is the criminal sanction against the use of cellular phones while driving based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a normative juridical research method. factors that cause drivers to commit violations in the form of using a telephone while driving a vehicle. Lack of public awareness of these traffic violations. The public's ignorance of the existence of sanctions for drivers who use the phone while driving. As drivers, obey the existing traffic rules. In driving we should bring the equipment of our vehicle. In driving a vehicle, it is best not to commit violations that will endanger our own safety as drivers and the safety of others.
SISTEM PEWARISAN TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDO SUMATERA SELATAN Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.83

Abstract

Abstrak Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni tunggu tubang menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat tunggu tubang harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo. Kata Kunci : Sistem Pewaris, Hukum Waris, Hukum Waris Adat Abstract Inheritance law that applies among the Indonesian people is still pluralistic, that is, there are those who are subject to inheritance law in the Civil Code. Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. The diverse Indonesian society which consists of various ethnic groups has different customs and customary law from one another and has its own characteristics that make customary law, including inheritance law, become pluralistic as well. The existence of the unique customary inheritance system in the Semendo area, namely the waiting tubang, shows that Indonesia is still a country rich in culture and customs that should not be ruled out because customary law is one of the sources of national law, therefore the waiting tubang traditional inheritance system must continue to be implemented and continue to be preserved in particular by the people of Semendo.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hartika Sari, Juniar
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.84

Abstract

The more people use technology, the world of information today seems impossible to get rid of. Communications that used to take a long time can now be done very quickly and easily thanks to technology. Is pornography caused by SMS. There are several factors that can cause pornography to be sent through the Short Message Service (SMS): enabling the perpetrators of the sex service and the users of such a fast-paced pornographic service because of the highly lucrative pornographical industry. Applications on the Internet can be used to do online prostitution without going through and involving Germo or Mucikari. Sex service transactions are more practical and effective. By checking in in person and meeting at hotels, the practice of prostitution is safer.
PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINIAL MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Umami, Ariza; Iskandar
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.85

Abstract

Kewarisan adat Minangkabau harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan penga-wasan harta dari generasi yang sudah me-ninggal kepada generasi yang masih hidup.

Page 7 of 13 | Total Record : 126

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue