cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 6   7   8   9   10 
TINJAUAN PELAKSANAAN KONSINYASI SEBAGAI TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH MENURUT PRINSIP WELFARE STATE Renard Kananda Dipta; Erik Syaputra Johan
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.86

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai negara hukum berpedoman secara jelas pada aturan-aturan yang ada dalam kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Salah satu aspek kebijakan yang terkait langsung dengan warga adalah pengadaan tanah/lahan. Pengadaan tanah kesejahteraan umum merupakan salah satu fungsi khusus pemerintah untuk melaksanakan tugas administrasi. Dalam Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pemerintah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dengan cara memberi ganti rugi pada pemilik sebelumnya dengan adil. Jika terjadi penolakan dari pemilik hak atas tanah, instrumen hukum mengatur adanya mekanisme konsinyasi untuk memberikan ganti rugi melalui pengadilan. Namun, mekanisme konsinyasi dijalankan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta tidak menggunakan penilaian yang layak. Dengan demikian telah bertentangan dengan prinsip welfare state yang berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi pelaksanaan konsinyasi di Indonesia dan tinjauan pelaksanaan konsinyasi tindakan hukum pemerintah menurut prinsip welfare state. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dalam penelitian yaitu Konsinyasi dapat dimaknai sebagai tindakan hukum pemerintah dalam ranah privat dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan konsepsi welfare state dengan catatan pemerintah tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kata Kunci: Konsinyasi, Welfare State, Pemerintah, Prinsip AbstractIndonesia as a constitutional state is clearly guided by the existing rules in policies relating to the rights of its citizens. One aspect of the policy that is directly related to residents is land acquisition. Procurement of public welfare land is one of the special functions of the government to carry out administrative tasks. The Public Interest states that the government transfers ownership rights to land by giving compensation to the previous owner in a fair manner. If there is a refusal from the owner of the land rights, the legal instrument regulates the existence of a consignment mechanism to provide compensation through the courts. However, the consignment mechanism is carried out without considering the principles of justice and humanity and does not use proper judgment. Thus it is contrary to the principle of the welfare state which holds that the actions taken by the government are for the welfare of the people. This study aims to find out the regulations for implementing consignments in Indonesia and reviewing the implementation of consignment actions by the government according to the welfare state principle. This study uses a normative method by studying the mechanism of land acquisition in the public interest. This study uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study are that consignment can be interpreted as a legal action by the government in the private sphere and in accordance with the principles of the rule of law and the concept of a welfare state, provided that the government cannot ignore the principles of justice and humanity.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Deshaini, Liza; Muhammad Nur Amin; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.89

Abstract

AbstrakTinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di geledah, dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan, Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Analisis Hukum, Penggeledahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana AbstractJuridical Review Unauthorized Search Based on Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), is as follows:bIn very necessary and urgent circumstances the investigator can carry out search without first obtaining permission from the Chief Justice Local country. With the obligation to immediately report this to the Chairman local court for approval. And the search procedure in an urgent situation is that a search can be carried out immediately without prior permission from the Head of the District Court for the places being searched, within two (2) days after the search the investigator makes an official report containing the course and results of the search, the investigator's obligation to immediately report to the Chief Justice of the District Court.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI Rusniati, Rusniati; Siti Mardiyati; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.90

Abstract

Abstrak Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperda-gangkan tanpa izin berwajib demi memper-oleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Apa yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari perspektif victimologi. Metode pelaksanaan penelitian dalam pelaksanaan ini penulis menggunaan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan terhadap korban narkotika, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan korban.Diharapkan bagi setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan, melakukan pengawasan, dan menanamkan pendidikan yang benar terutama dalam hal menyeim-bangkan antara emosi, inteligensi, dan spritual sejak dari dini terhadap anak sebagai benteng terhadap dirinya untuk dapat membentengi dari pengaruh narkotika dan psikotropika yang semakin mengancam keadaan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika Abstract Narcotics, Psychotropics and Other Additives are various kinds of drugs that should be used according to certain interests, for example in the medical world to assist doctors in carrying out surgical operations. However, currently these illegal drugs have been consumed, distributed, and traded without a permit from the authorities in order to gain profit and pleasure for a moment. What are the factors that lead to narcotics and psychotropic abuse. How is the regulation of the crime of narcotics and psychotropic abuse in Law Number 35 of 2009 from a victimology perspective. Methods of conducting research in this implementation the authors use normative legal research methods. Protection for victims of narcotics, when connected with several theories of punishment in the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there is a balance between protection for perpetrators of narcotics crimes and victims. right, especially in terms of balancing emotions, intelligence, and spirituality from an early age for children as a fortress against themselves to be able to fortify themselves from the influence of narcotics and psychotropics which increasingly threaten the condition of the community environment
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI MENGENAI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT Rusniati, Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.91

Abstract

Monopoly practice is a concentration of economic power by one or more actors that results in the control of the production and marketing of certain goods or services, which results in obsolete competition, unfair competition is competition between entrepreneurs who carry out activities of production or marketing of goods and services in a way that is unfair, against the law, or hinder the competition of enterprises. In accordance with article 1, paragraph (2)-activities prohibited: (a) Monopoly, (b) Monopsony, (c) Market domination, (d) Concerns, (e) Dominant positions, (f) Department of Invasion, (g) Non-compliant ownership of shares, (h) Mergers, mergers, and non-procedural acquisitions. Forbidden treaties: (a) Oligopoly, (b) Pricing, (c) Territorial division, (d) boycott, (e) cartels, (f) trusts, (g) oligopolies, (h) vertical integration, (i) closed agreements, (j) agreements with foreigners.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mardiyati, Siti; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.92

Abstract

Money laundering prevention and suppression strategies rely on presumption of guilt, which means that the person who owns property allegedly derived from a crime must prove that the property does not come from a criminal offence. Theoretically, the principle of probability balance is used to support the reverse proof of the origin of property property.The money-laundering process consists of several steps, such as placement, coating or coating, and integration or merger.
KATEGORI DAN TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM UPAYA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI BARANGSIAPA YANG MENYIMPANGI DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE Kesuma, Derry Angling
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.93

Abstract

Abstrak Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu sebagai berikut : 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending juducial proceedings); 2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (knowledge of pending proceeding); 3. Pelakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (acting corrupthy with intent); 4. Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut : 5. Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik Obstruction of Justice jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); 2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (Obtsruction of Justice) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik; 3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum; 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Proses Hukum, Tahapan Abstract Obstruction of Justice can actually be processed by law if it fulfills 5 important elements, namely as follows: 1. The action causes a delay in the legal process (pending judicial proceedings); 2. The perpetrator knew his actions and was aware of the effects of his actions (knowledge of pending proceedings); 3. The performer commits or attempts a deviant act with the aim of interfering with or interfering with the process or administration of law (acting corruption with intent); 4. In addition, several courts in America have added one more condition regarding acts that obstruct this legal process, namely that the individual: 5. It is proven that he had a motive to commit the act he was accused of, namely trying to obstruct the legal process. The stages of law enforcement carried out by law enforcement officials, in an effort to apply criminal sanctions to anyone who deviates from the Obstruction of Justice offense when viewed from the criminal procedural law and in the Corruption Eradication Commission Law are divided into 4 stages, namely: 1. Investigations Conducted by the State Police (Investigators) or By Investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK); 2. Prosecution by the Prosecutor or Public Prosecutor This stage of the prosecution is carried out by the Prosecutor as a public prosecutor in cases of corruption (Obtsruction of Justice) which have been completed by investigators; 3. Examination before a court session by a judge Examination before a court session is carried out after the prosecution stage is completed by the public prosecutor; 3. Implementation of Court Decisions by Prosecutors and Correctional Institutions Under the Supervision of the Chief Justice.
KRITERIA BERITA HOAKS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Haryadi, Tobi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.94

Abstract

Abstrak Permasalahan yang saat ini sedang marak dan menjadi masalah baru dalam informasi elektronik adalah banyaknya oknum yang dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai, membesar-besarkan, merubah, menghilangkan, bahkan mengada-ada sehingga tercipta sebuah berita bohong atau yang lebih sering disebut “berita hoax”. Berita bohong ini memuat berbagai materi dan berbagai jenis berita sepertu ekonomi, politik, agama, kebangsaan. Pertanian. Gaya hidup, penemuan-penemuan baru dan lainnya, namun hal itu tentu hanya berita yang sebenarnya tidak terjadi. Kriteria berita hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan kriteria yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Kriteria, Berita Bohong, Hoaks. Abstract The problem that is currently rife and has become a new problem in electronic information is that there are many people who deliberately make news that is inappropriate, exaggerate, change, omit, even make it up so that fake news is created or what is more commonly called "hoax news". This fake news contains various materials and various types of news such as economics, politics, religion, nationality. Agriculture. Lifestyle, new discoveries and more, but of course that's just news that didn't actually happen. The first criterion for hoax news according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that every person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes electronic information and/or electronic documents that contain insults and/or content accessible. or defamation, and the second criterion is that everyone intentionally and without right spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions.
TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PALEMBANG Yonani; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.95

Abstract

One of the main objectives of the UUPA is to lay the foundation for providing legal certainty regarding land rights for all people, by having registered land on every land throughout Indonesia, it means that it has provided the foundations for realizing legal certainty regarding land rights. for the Indonesian people, especially for the peasant people as a society, their rights can be protected. The services of the land office in terms of land registration in Palembang City are in accordance with the BPN service standards listed in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Arrangements, where Article 3 reads: The purpose of this regulation is to realize certainty law, openness and public service accountability. To further increase public awareness about land registration because not all people understand the importance of land registration and also many do not have legal guarantees of certainty over land rights, because of these two things a conflict and land dispute arises that stems from lack of evidence of rights in the hands of the community in the form of certificates. Settlement through the courts is also ineffective, especially for people with a weak economy.
SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIENNYA Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.96

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memperjelas peranan dan tanggung jawab advokat dalam masyarakat, terutama terhadap dirinya sendiri dan terhadap advokat lain, namun dengan adanya undang-undang ini sangat jelas peranan dan wewenang asisten sebagai pengawas. dari hukum berikut: Hal yang sama berlaku untuk polisi, jaksa, dan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sanksi dapat dikenakan kepada pengacara yang mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemutusan hubungan kerja untuk selamanya, sesuai dengan kondisi umum pengacara. Nomor 18 Tahun 2003 untuk Pengacara. Sponsor dan klien harus menjaga hubungan baik dan bekerja sama berdasarkan kesepakatan bersama, dilandasi keterbukaan pikiran, kejujuran dan tanggung jawab
TELAAH NORMATIF PENERAPAN PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) DI KABUPATEN BANYUASIN Kurniati, Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.97

Abstract

Abstrak Tanah memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat kepada manusia baik secara ekonomi, sosial dan politik. Bagi masyarakat Indonesia yang agraris,tanah adalah media utama untuk mencari sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang akan selalu berusaha memilikinya dan menguasainya. Melaksanakan Catur tertib pertanahan baik di tingkat Kelurahan/Desa,sampai di Kantor Pertanahan Kab/Kota. Catur tertib pertanahan tersebut adalah tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup; Meningkatkan pengawasan terhadap petugas ukur dari BPN oleh atasannya. Pada aspek hukum hendaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiansengketa hak atas tanah tumpang tindih (Overlapping). Badan pertanahan nasional sebagai pelaksana administrasi pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih meningkatkan ketelitian, kecermatan dan akurasi dengan didukung oleh data peta yang kuat. Sebaiknya Badan Pertanahan nasional deberikan kewenangan dalam melakukan uji materil terhadap permohonan penerbitan suatu hak agar sertifikat ganda (overlapping) ini tidak terjadi lagi. Selain itu juga jangan membiarkan tanah yang terbit sertifikatnya dibiarkan kosong, ada baiknya tanah tersebut di manfaatkan supaya kepastian hukum terhadap tanah tersebut lebih terjamin. Kata Kunci : Sengketa, Sertifikat, Tanah Abstract Land has a value that can provide benefits to humans both economically, socially and politically. For Indonesian people who are agrarian, land is the main medium for finding a source of life. So important is land for human life that everyone will always try to own it and control it. Carry out orderly land tenure both at the Kelurahan/Village level, up to the District/City Land Office. The rules for land use are orderly law, orderly administration, orderly use of land and orderly maintenance of the environment; Increase supervision of measuring officers from BPN by their superiors. In the legal aspect, deliberation and consensus should be prioritized in resolving disputes over overlapping land rights. The National Land Agency, as the executor of land administration, in carrying out its duties and functions, must further increase its thoroughness, precision and accuracy, supported by strong map data. It is better if the National Land Agency is given the authority to carry out a judicial review of an application for the issuance of a right so that this overlapping certificate does not happen again. Apart from that, don't let the land for which the certificate has been issued be left empty, it is better if the land is utilized so that legal certainty for the land is guaranteed. Keywords: Dispute, Certificate, Land

Page 8 of 13 | Total Record : 126

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue