cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 7   8   9   10   11 
EFEKTIVITAS MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.98

Abstract

ABSTRAK Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang efektivitas dari penerapan mekanisme penyaluran dana program kemitraan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impelementasi ketentuan-ketentuan normative secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Dengan tipe penelitianadalah Deskriptif yang mana bersifat memaparkan atau menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai kejelasan dan pelaksanaannya terhadap suatu peraturan.Setelah melakukan penelitian ini dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh menteri BUMN dan sistem dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai serta dalam pelaksanaanya telah berjalan dengan baik. Kata Kunci: efektivitas, mekanisme, penyaluran, dana ABSTRACT Small business is a business activity that is able to expand employment and provide broad economic services to the community and encourage economic growth. This study aims to understand the implementation of the distribution of funds for the partnership program of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Panjang branch, the effectiveness of implementing the mechanism for channeling partnership program funds. The type of research used is normative-empirical legal research, namely legal research regarding the application or implementation of normative provisions in real terms in every particular legal event that occurs in society. The type of research is descriptive which is to explain or describe clearly and in detail regarding the clarity and implementation of a regulation. After conducting this research, information can be obtained that the implementation of the procedure for distributing partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch is in accordance with the mechanism established by the minister of SOEs and the system and mechanism for channeling partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch are appropriate and the implementation has been going well.
JAMINAN HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Mardiyati, Siti
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.99

Abstract

Abstrak Pekerja mengetahui atau memahami hak dan kewajibannya akan tetapi karena faktor langkanya pekerjaan membuat mereka bertahan dan tidak berani menuntut meskipun sebenarnya hak-haknya dilanggar oleh pengusaha. Salah satu bentuk pelanggaran adalah masalah Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya akan disebut PHK. Namun bila dilihat dari segi pekerja, penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu sangat kurang menguntungkan atau cenderung merugikan bagi pekerja. Apakah faktor-faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. bagaimana jaminan hukum terhadap hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Faktor-Faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Jaminan hak pekerja yang terkena pemutusan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu mencakup. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/institusi teknis secara konsisten dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Sosialisasi harus dilakukan kepada para pekerja terutama agar mereka menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kata Kunci : Jaminan, Hak Pekerja, Pemutusan, Perjanjian. Abstract Workers know or understand their rights and obligations, but because of the scarcity of work, they persist and do not dare to sue even though their rights have been violated by the employer. One form of violation is the issue of Termination of Employment, hereinafter referred to as Termination of Employment. However, when viewed from the perspective of workers, the application of a certain time work agreement system is very unfavorable or tends to be detrimental to workers. What are the factors of termination of employment in a work agreement for a certain time. how is the legal guarantee of the rights of workers who are affected by termination of employment in a work agreement for a certain time. Factors in the occurrence of termination of employment in a work agreement for a certain time. Guarantees for the rights of workers who are subject to termination in a work agreement for a certain time, which includes. the guidance and supervision carried out by technical institutions/institutions in a consistent and continuous manner towards the implementation of the provisions of the applicable laws and regulations in the field of manpower. Socialization must be carried out to workers, especially so that they are aware of their rights as workers as regulated by law.
LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni; Mujiburrahman
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.100

Abstract

Abstrak Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penelitian kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum sedangkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang disebabkan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut yaknidengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama; Kekosongan Hukum; Undang-undang Perkawinan Abstract Marriage in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. These two products of legislation regulate issues related to marriage, including inter-religious marriages. In the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 2 paragraph (1) it is stated: "Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief". The provisions of Indonesia's positive law do not explicitly prohibit interfaith marriages. However, from the existing provisions and Indonesia's position as a non-secular country, it is interpreted that in Indonesia interfaith marriages cannot be held. Marriage law in Indonesia does not specifically regulate the marriage of interfaith couples so that there is a legal vacuum. Regarding the validity of marriage, marriage is carried out according to religion and belief as regulated in Article 2 paragraph (1) of the UUP. This research uses normative legal research, using a statute approach and library research. It aims to study further related to the regulation of interfaith marriages in Law Number 1 of 1974. The conclusion of this study is that the validity of interfaith marriages remains to be returned to the laws of their respective religions, while relating to civil relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is considered valid and protected by law, while to overcome the legal vacuum caused by the indecisiveness of the Marriage Law in regulating interfaith marriages, namely by looking at Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Keywords: Interfaith Marriage; Legal Void; Marriage Law
KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Candra, Andi; Kinaria Afriani; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.103

Abstract

Abstrak Hukum progresif adalah hukum yang hidup dan berkembang, yang didukung peran aktif baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan yang tidak hanya mampu mendengarkan suara hati rakyat tetapi juga aparatur pemerintahan yang berani dan menjalankan hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan logikanya akan tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya. Dari adanya suatu konsep hukum progresif diharapkan terwujud suatu pemerintahan daerah yang didukung dengan aparatur pemerintahannya yang mampu dan mau mendengarkan suara hati rakyatnya. Dengan penerapan hukum progresif dalam pemerintahan di daerah sebagai suatu gagasan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai kebahagiaan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kata Kunci : Hukum Progresif, Pemerintah, Otonomi Daerah Abstract Progressive law is a law that lives and develops, which is supported by the active role of both the community and government officials who are not only able to listen to the voices of the people's hearts but also government officials who are brave and run the law and government not only with logic but also by using their spiritual intelligence. From the existence of a progressive legal concept, it is hoped that a regional government will be supported by government officials who are able and willing to listen to the voices of the people's hearts. With the application of progressive law in regional government as an idea, it is hoped that it will be able to support the implementation of regional autonomy so that happiness, security, order and welfare for the community are achieved. Keywords: Progressive Law, Government, Regional Autonomy
PENGARUH PUTUSAN PAILIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORGAN SUATU PERUSAHAAN Layang Sardana; Ermini; Suryati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.104

Abstract

Abstrak Sebuah kepailitan pada sebuah perusahaan dapat mengakibatkan hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijakan yang diberikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan pailit terhadap tanggungjawab organ suatu perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitianini bahwa efek dari pernyataan pailit berdampak bagi Direksi dan Komisaris yang dijelaskan dalam Pasal 93 dan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan direksi dan komisaris tidak dapat diangkat kembali dalam jabatannya tersebut jika dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 95 dan Pasal 112 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal demi hukum sejak saat anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui persyaratan tersebut. Kata Kunci: Putusan Pailit, Tanggung Jawab Organ Perusahaan Abstract A bankruptcy to a company may result in a working relationship being ended or terminated by a person. Based on this there are often disputes between employers and workers. Disputes between the parties are usually caused by feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they think are good, but the workers in question have their own considerations and views so are not satisfied with the policy given. The purpose of this research is to find out the effect of bankruptcy rulings on a company's organ responsibilities. The type of legal research used in research is normative juridical research. The result of this research is that the effect of the bankruptcy statement has an impact on the Board of Directors and Commissioners described in Article 93 and Article 110 of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company which states that the board of directors and commissioners cannot be reappointed in such positions if within 5 years before his appointment has been declared bankrupt. This is reaffirmed in Article 95 and Article 112 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies stating that appointments that do not meet the requirements are null and void from the moment a member of the Board of Directors or Board of Commissioners is aware of the requirement. Keywords : Bankruptcy Verdict, Corporate Organ Responsibility
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Nur Amin, Muhammad; Liza Deshaini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.105

Abstract

Abstract Settlement of consumer disputes in the General Courts is by filing lawsuits and examining evidence in court while settlement of consumer disputes outside the Court is by settlement of immediate (direct) compensation by peaceful means and claims for compensation through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Keywords: Settlement, Dispute, Consumers
PEMBERLAKUAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM Haryadi, Tobi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.106

Abstract

Abstrak Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”. Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, qishash (dengan pedang dan sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan. Kata Kunci : Pidana Mati, Algojo, Qishash. Abstract The execution of capital punishment in Indonesia as stipulated in Law Number 2 Presidential Decree (PNPS) of 1964 by being shot to death is considered a form of criminal torture. Despite various challenges from a number of countries, Indonesia still maintains the death penalty as a form of punishment. The application of capital punishment according to Indonesian criminal law was initially carried out according to the provisions in Article 11 of the Criminal Code which states that "death punishment is carried out by the executioner by hanging by tying the neck of the convict with a noose on a scaffold and dropping a board from under his feet". Because it was deemed inappropriate, the aforementioned article was later amended with the provisions in Article 1 of the rule stating that: "deviating from what is stipulated in other laws regarding this matter, the death penalty is imposed on civilians (not military), as long as the Governor General has not specified otherwise, it is carried out by shooting them to death". The application of capital punishment according to Islamic law has various variations, both through stoning, qishash (with a sword and so on) depending on the sentence imposed. Keywords : Death Penalty, Executioner, Qishash
UPAYA HUKUM KREDITUR KENDARAAN APABILA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PAILIT Zakaria, Zakaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.107

Abstract

AbstrakLembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan Kreditur Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit. Apa Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Upaya Hukum Kreditur Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit. Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu: Perlawanan, Kasasi, Peninjauan Kembali, Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab perusahaan pailit berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Undang-Undang kepailitan tahun 2004 masih perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dalam banyak hal, terutama dalam pengaturan perihal kewenangan mengajukan gugatan pailit dalam kredit sindikasi. Adanya pengaturan yang lebih jelas dan terperinci dalam undang-undang kepailitan perihal. kewenangan ini menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian sindikasi kredit. Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum. Kata Kunci : Upaya Hukum, Kredibitur, Kendaraan, Perusahaan Pembiayaan AbstractFinancial institutions are an alternative to non-banking financing that can be more adapted to the needs of the community. Financial institutions currently regulated in Presidential Regulation Number 9 In 2009 concerning Financing Institutions, it is stated that financial institutions, including financial institutions, are alternative financing outside banks that can be more tailored to the needs Public. What are the Legal Efforts made by the Vehicle Creditor If the Financing Company Banks Bankrupt. What are the Factors Causing the Bankruptcy of a Financing Company. This type of research uses normative legal research. Vehicle Creditor Legal Efforts If the Financing Company Banks Bankrupt. In the event of bankruptcy of a finance company, there are several legal remedies that can be taken by creditors based on Article 11, Article 13 and Article 14 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy, namely: Resistance, Cassation, Review, Factors Causing Bankruptcy of Financing Companies. There are several factors that cause companies to go bankrupt based on the Encyclopedia of Trade Finance Economics. The 2004 bankruptcy law still needs to be improved and refined in many ways, especially in the regulation regarding the authority to file a bankruptcy lawsuit in syndicated loans. There are clearer and more detailed arrangements in the bankruptcy law concerning matters. This authority becomes a reference in making credit syndication agreements. In order to avoid legal confusion, it is necessary to distinguish legal subjects in bankruptcy (bankrupt debtors) with all their legal consequences, namely the existence of regulations regarding the continuation or existence of legal subjects of legal entities that are declared bankrupt, so that rights and obligations can be distinguished between individual bankruptcy as subjects. private law with the bankruptcy of a legal entity. Keywords: Legal Efforts, Creditors, Vehicles, Financing Companies
TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI AMBULAN KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Maknun, Luil
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i3.108

Abstract

Abstrak Masyarakat Indonesia rata-rata banyak memiliki kendaraan pribadi, sehingga banyak dealer kendaraan baik motor atau mobil memberikan penawaran terhadap masyarakat dengan harga jual murah. Dengan penawaran rendah tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan masyakarat berkeinginan untuk memiliki kendaraan baik kendaraan motor dan mobil. Dengan membeli kendaraan tersebut semua kebutuhan transportasi yang cepat, mudah, dan bisa digunakan untuk diri pribadi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Kepada Kepolisian dan Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisai mengenai undang-undang lalu lintas dan peraturan lalu lintas secara rutin dan teratur diberbagai tempat seperti di sekolah, dan di media seperti: koran, televisi dan radio. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kata Kunci : Pengemudi, Kecelakaan, Lalu Lintas. Abstract On average, many Indonesian people have private vehicles, so many vehicle dealers, both motorbikes and cars, offer offers to the public at low selling prices. This low offer has indirectly caused people to want to own vehicles, both motorbikes and cars. By purchasing this vehicle, all your transportation needs are fast, easy, and can be used for yourself. The research used is normative legal research. The Police and Government are expected to conduct socialization regarding traffic laws and traffic regulations regularly and regularly in various places such as schools, and in the media such as: newspapers, television and radio. The Traffic Police are expected to further improve their performance in handling traffic violations and to pay more attention to the quality and quantity of Traffic Police officers so that handling traffic violations does not encounter obstacles and runs as expected. Keywords: Driver, Accident, Traffic
PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i3.109

Abstract

Abstrak Kewaritsan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarits, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warits dan berapa bagian masing-masing. Poligami diartikan suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian waris. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan harta, yang mana dalam harta tersebut juga terdapat hak istri yang harus dibagikan secara adil. Hukum kewaritsan Islam pada dasarnya tidak mengakui atau tidak mengenal konsep harta bersama itu sendiri, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baik dalam al-Qur’an ataupun hadis. Sedangkan dalam hukum positif belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam itu sendiri. Kata Kunci : Warisan, Perkawinan, Poligami Abstract Islamic inheritance is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to become heirs and how much each person will share. Polygamy is defined as a marriage in which a man has more than one wife. What is problematic in polygamous marriages is the distribution of inheritance. Where when the husband dies and leaves property, the wife's rights also include the wife's rights which must be distributed fairly. Islamic inheritance law basically does not recognize or recognize the concept of joint property itself, this is because there are no provisions in either the Qur'an or hadith. Meanwhile, positive law has not implemented the provisions contained in Islamic law itself. Keywords: Inheritance, Marriage, Polygamy

Page 9 of 13 | Total Record : 126

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue