cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 537 Documents
 25   26   27   28   29 
JAMINAN HAK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI WARGA NEGARA BERBASIS ITE Taufik Hidayat
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16815

Abstract

Dalam era informasi digital, akses terhadap informasi menjadi semakin penting bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Internet telah menjadi media utama untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, dengan berkembangnya penggunaan Internet dan teknologi informasi, muncul pula berbagai tantangan terkait keterbukaan informasi. Jaminan hak keterbukaan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara bebas dan adil. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang ITE menjadi penting dalam mengatur dan memberikan batasan atas akses dan penyebaran informasi di dunia digital. Kata kunci: Informasi digital, ITE, Internet
ALTERNATIF MENGATASI KEKAKUAN FORMALITAS DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE Ujang Charda S.; Fernando Manggala Yudha S; Syaefa Wahyuni
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16890

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (restorative justice) dan melalui tahapan diversi sebagai alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mengatasi kekakuan formalitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui restoratif justice dalam sistem peradilan yang selama ini berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penanganan dengan pendekatan restoratif justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kata kunci: Kekakuan Formalitas; Penanganan Anak; Restoratif Justice.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR Silvia; Sukmareni; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892

Abstract

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.
EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih; Ibrahim Fajri; Wildan Majdi Ramadhan
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16893

Abstract

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.
KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK HUKUM TRADISI MERARIQ ADAT SUKU SASAK LOMBOK M Ali Marzuqi; Ali Trigiyatno
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16990

Abstract

Merariq adalah tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq berasal dari bahasa Sasak yang berarti "lari". Yaitu suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim. Tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya sebagai berikut : Pemidangan, Beseboq , Selabar, Sejati,Sorong Serah. Seiringan zaman tradisi merariq sudah sejalan dengan hukum islam, dan juga bisa bertahan sebagai tradisi yang harus di lestarikan. Dan sosiologi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola merariq masyarakat suku sasak, yang dimana bebarapa hal dalam pelaksanaan merariq sudah berubah karena pengaruh tradisi masyarakat luar suku sasak. Kata Kunci:Merariq, Suku Sasak, Lombok
TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hervin Yoki Pradikta; Agita Juliana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16991

Abstract

Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara. Salah satunya Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian “library research” atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya, menurut fiqh siyasah tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep fiqh siyasah disebut Muhtasib yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan hisbah, hisbah sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep Amar Makruf Nahi Mungkar (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah, terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kata kunci: Jaksa, Pengacara Negara, Fiq Siyasah
MANFAAT POSITIF BAGI PENYELENGGARA NEGARA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Pujo Bayu Aji; Syofyan Hadi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.17113

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Indonesia dikategorikan sebagai sebuah tindak Pidana Luar biasa karena banyaknya para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupi, pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan diberlakukkannya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya sehinga dengan begitu dapat digunakan sebagai salah satu upaya memantau harta kekayaan penyelenggara negara. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah kewajiban bagi Penyelenggara Negara, ketentuan tersebut diatur dalam Undang undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aturan tetang penyampaian Laporan harta kekayaan sudah ada tetapi masih banyak penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya. Ketidaktaatan para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan tersebut apakah karena Penyelenggara belum memahami manfaat positif bagi Penyelenggara negara ketika tersangkut tindak pidana korupsi Kata kunci: Korupsi, Laporan Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara, Manfaat.
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BOGOR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BOGOR NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR Revaldi Wahyu Aji Nugraha; Andi Muhammad Asrun; Astim Riyanto
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.17172

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRIT 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRIT 1945 alinea Keempat, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan, sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Terdapat pengaturan tersendiri tentang pelayanan publik yaitu melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah Kota Bogor bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik melalui Peraturan Wakilkota (Perwali) Kota Bogor No. 78 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pelayanan publik yang optimal dapat tercipta bilamana aparatur pelaksananya mendapatkan pengembangan kompetensi yang cukup sebagaimana amanat Pasal 203 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hak PNS sebagaimana yang telah dijelaskan di atas serta hasil penelitian terdahulu terdapat kontradiksi pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadikannya tidak optimal yang patut diduga hal tersebut terjadi pula di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melalui Peraturan Wali Kota Bogor No. 65 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengatur juga tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah lingkup kewenangannya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang serupa dengan penelitian terdahulu sebagaimana dijabarkan sebelumnya, bahwasanya tidak terdapat hukuman disiplin bagi pelanggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi yang tidak memenuhi seluruh hak yang seharusnya didapat oleh PNS, sehingga terkesan peraturan tersebut seperti peraturan karet, sehingga penting untuk diteliti mengenai kepastian hukum aturan tersebut guna memberikan keadilan bagi PNS dalam mendapatkan haknya. Kata Kunci: Pelayanan Publik, PNS, Kompentensi
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA DI ERA DIGITAL Filda Evangelista Nababan; Polin Prodigy Sirait; Michael Rio Hamonangan Manalu
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17255

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang juga menganut ideologi negara kesejahteraan. Ideologi ini berdampak pada cara negara beroperasi, yang menjadi semakin penting dan berkembang. Semakin meluasnya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah ternyata telah menimbulkan beberapa kemunduran bagi masyarakat luas, khususnya di bidang hukum publik. Penelitian ini bermaksud untuk dapat memahami bagaimana pengertian kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana proses penyelesaiannya di dunia digital seperti sekarang ini. Secara khusus, penelitian ini akan melihat bagaimana konsep yang berhubungan satu sama lain. Karena semakin banyak orang yang menyadari kesulitan hukum di negara ini sebagai akibat dari globalisasi digital. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif analitis. Selain itu, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data guna mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah. Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa pihak berwenang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal yang mereka lakukan karena tindakan ini terkait langsung dengan pelanggaran hukum dan melibatkan semacam tindakan melebihi atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan secara terang terangan, dan atau secara terselubung, yang dimana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat pada aspek berbagai pihak dan juga Pemerintah itu sendiri. Kata Kunci : PMHP, Hukum, Negara, Masyarakat
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE Bertha Maulidina; Silvia Ratna Anzani; Vianna Novita Kristya
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17256

Abstract

Penegakan hukum dalam PTUN ialah proses atau usaha untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum mengenai hal yang berkenaan dengan tata usaha negara atau pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebagian pelaksana pemimpin kehakiman bagi warga masyarakat yang hendak mendapatkan keadilan kepada Negara Sengketa administrasi. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jenis metode penelitian yang kita gunakan ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan referensi hukum tertulis merupakan definisi hukum normatif, kemudian sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Kami mendapatkan hasil bahwa dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun good governance di Indonesia. Dengan kata lain, PTUN memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem tata usaha negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, PTUN dapat menjadi wahana bagi warga negara untuk melindungi hak-hak mereka dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat PTUN sebagai institusi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci : PTUN, Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Good Governance

Page 27 of 54 | Total Record : 537

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue