Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang
FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 17 nomor 1, Maret 2019, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting. terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan. Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.
Articles
474 Documents
<![CDATA[SISTEM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MUNGGUK GELOMBANG KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Antonius Erwandi]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.586
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan bertujuan untukmeningkatkan berbagai produktivitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber dayaalam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristikmasyarakat sehingga dapat diterima dan di implementasikan secara berkelanjutan. sistem pemberdayaanmasyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat melalui peran pemerintah desa. Dalam teknispelaksanaannya masyarakat membentuk kelompok kerja atau kelompok tani dan memiliki lahan yangdapat dikembangkan menjadi lebih luas agar lebih produktif. Sosialsiasi melibatkan kepala dusun dantokoh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat dan prosesnya lebih efektif. Selanjutnyamekanisme pelaksanaannya dengan memberikan bantuan berbagai bisit tanaman, pupuk dan fasilitaskerja pada kelompok tani dan diberikan berbagai pendampingan dari penyuluh. Sedangkan pengawasansecara teknis pelaksanaannya melibatkan peran BPD dan juga secara eksternal dari inspektorat kabupatendan lebih pada aspek administrasinya setelah proses pelaksanaan selesai sesuai dengan batasan waktuyang telah dijadwalkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAMPAK PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Martinus Syamsudin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.577
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban, untuk dapat mengetahui, mendeskripsikandan menganalisis Implementasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dampak PandemiCovid-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pengaolahan data analisiskualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau mengambarkan keadaanataupun kejadian. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Urusan, Ketua BPD, MasyarakatPenerima Manfaat BLT-Dana Desa. Hasil Penelitian Proses Penyaluran BLT Dana Desa melaluipendataan masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnyadari pemerintah dan di klarifikasikan data dengan masyarakat penerima BLTDD melalui Musyawaratdesa secara khusus.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA TENUN IKAT DI DESA ENSAID PANJANG ]]>
<![CDATA[Antonius Antonius]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.591
<![CDATA[Partisipasi masyarakat dalam pelestarian tenun ikat oleh masyarakat mampu memberikanwarna baru dalam bidang kerajinan tenun ikat. Bentuk partisipasi masyarakat yakni ikut mengembangkandan melestarikan warisan budaya suku dayak dan adanya minat dan kepentingan masyarakat dalammeningkatkan ekonomi keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalammelestarikan tenun ikat yakni tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, budaya masyarakatyang masih kuat dengan adat istiadat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Ensaid Pajang yang masihrendah. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan tenun ikat hendaknya terus didukung oleh PemerintahDaerah Kabupaten Sintang dengan terus menggalakan pelatihan dan penyuluhan selain menyediakansarana pendukung kerajinan. Tingkat pengetahuan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintahkabupaten Sintang, Kecamatan kelam Permai. Masyarakat Desa Ensaid Panjang sudah mengangkatnama daerah melalui kerajinan tenun ikat. Ekonomi masyarakat diharapkan akan semakin membaikbilamana pemasaran melalui Koperasi Kerajinan Tenun Ikat Jasa Menenun Mandiri terus terjaga kualitasdan kuantitasnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMP EG) ]]>
<![CDATA[Imelda Margaretha Tomonob]]>;
<![CDATA[Gradila Apriani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.581
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang “Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Sistem InformasiManajemen Kepegawaian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenispenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengacu pada StandarOperasional Prosedur Pelaksanaan SIMPEG belum memiliki JUKNIS sebagai acuan penggunaanSIMPEG, namun penerapan SIMPEG sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan dari SumberDaya Manusia Pelaksana SIMPEG sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatanmaupun penambahan jumlah pengelola SIMPEG dan memberikan BIMTEK kepada operatorSIMPEG agar terciptanya intergrasi data antar SKPD di lingkungan Pemerintahan. Berdasarkandari indikator sarana dan prasarana perlu adanya penambahan, pembaharuan baik fisik maupunnon fisik yang berkaitan dengan pengembangan kelangsungan SIMPEG. Berdasarkan hasil penelitiantersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik, namun perluadanya peningkatan demi terciptanya intergrasi data.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REKRUTMEN, SELEKSI, DAN KETEPATAN PENEMPATAN KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Yuliana Lilistian]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.596
<![CDATA[Proses rekrutmen mempunyai peran penting dalam kesuksesan perusahaan karena prosesrekrutmen dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, beradaptasi danberkembang khususnya di tengah persaingan yang ketat. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntutuntuk lebih profesional dalam mengelola perusahaan khususnya dalam hal sumber daya manusia. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang: pelaksanaan rekrutmen,seleksi, dan ketepatan penempatan karyawan pada PT. Anzon Autoplaza Cabang Sintang. Metodedalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwaproses rekrutmen bermula dari spesifikasi yang jelas dari kebutuhan sumber daya manusia dan tenggangwaktu pemenuhan kebutuhan perusahaan. PT. Anzon Autoplaza Cabang Sintang melakukan prosesseleksi yang dilaksanakan didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia, karena dalam rencanatersebut telah di tetapkan berbagai persyaratan yang harus di penuhi oleh karyawan seperti seleksiadministrasi surat lamaran kerja, mengadakan tes wawancara, penilaian, dan penerimaan. Penempatankaryawan baru yang diterima di PT. Anzon Autoplaza sesuai dengan bidang tugas yang diumumkanpada saat proses rekrutmen yang lowong pada perusahaaan dikarenakan dari awal proses penerimaansudah mengetahui bidang tugas yang akan dikerjakannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM ]]>
<![CDATA[Mikael Mahin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.587
<![CDATA[Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun2017 Tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalandengan baik dalam implementasi ketertiban umum. Hal ini disebabkan kantor Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP) melakukan pendekatan secara langsung sehingga berdampak pada peran sertamasyarakat. Sumber daya Manusia dalam implementasi ketertiban umum ini sudah mencukupi. Adapunkomposisi sumber daya manusia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang,Pegawai Negeri Sipil berjumlah 72 Orang, dan Banpol Pamong Praja berjumlah 97 orang. Disposisidalam implementasi ketertiban umum sendiri sudah berjalan dengan baik. Keinginan dan kecenderungankantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang sebagai pelaksana melaksanakansecara sunguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dalam ketertiban umum dapat diwujudkan.Struktur Birokrasi implementasi ketertiban umum pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)Kabupaten Sintang sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas. S.O.Pdibentuk untuk mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang ketertiban umum di wilayahKabupaten Sintang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH PASAR SUNGAI DURIAN KECAMATAN SINTANG ]]>
<![CDATA[Emiliani Nindy Diana Rusega Sim]]>;
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.578
<![CDATA[Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur berdasarkan peraturan daerahtentang penetapan rencana daerah tata ruang Kota Sintan, larangan mendirikan bangunan pada alurjalan Wirapati, terminal Sungai Durian, jalan Brigjen Katamso pinggiran sungai kapuas, serta jalanKolonel Sugiono, tentang ritribusi mendirikan bangunan, tentang perihal larangan berjualan bukan padatempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Kebijakan penataanpedagang kaki lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaanlokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarangmelakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan data KantorDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 sampai tahun 2020 jumah pedagangkaki lima yang terdata di Kecamatan Saintang adalah 390 orang yang terdiri 290 orang berada padatempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan dan 100 orang menempati lokasi yang telah disediakan.Kesimpulan pada aspek kebijakan dapat dikatakan pada tataran implementasinya dianggap gagal karenatidak mendapat dukungan dari para PKL. Kemudian implementor harus memiliki sifat tanggungjawabdan komitmen untuk terimplementasikan kebijakan penataan PKL dengan baik sesuai target sasarancapaian kebijakan. Pengalaman dalam penataan PKL, apapun pahitnya dalam kaitan pertumbuhanekonomi merupakan sebuah input yang positif untuk meningkatkan kemampuan penegakan tertib hukum.Saran yang disampaikan perlu melakukan koordinasi, tersedia sumberdaya dukung aksi dilapangan,perlakuan yang sama kelompok sasaran dalam penataan, serta keharusan adanya strategi sosialisasikebijakan penataan PKL.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR ]]>
<![CDATA[Trionesia trionesia]]>;
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i2.654
<![CDATA[Perbuatan.melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang laindikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang ataumenjalankan .suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatiandalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi. laporankeuangan. investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip. transparansimerupakan jaminan bagi invstor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untukmenghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yangmenyesatkan bagi. investor. Pengenaan .sanksi yang termuat dalam Undang-Undang .Nomor 8 Tahun.1995 Tentang Pasar Modal .serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuanmengenai transparansi ini menjadikan .investor mendapat perlindungan. secara hukum agar tidakmengalami .kerugian dari praktik-praktik yang. memanipulasi atau memberikan. berita bohong pada.investor.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENDIDIKAN DASAR ANGGOTA TERHADAP KEPUTUSAN MEMINJAM PADA ANGGOTA CU ]]>
<![CDATA[Venny Adhita Octaviani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i2.645
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dasar anggotaterhadap keputusan meminjam pada anggota CU Bima Cabang Nanga Mau. Pengumpulan data dilakukandengan menggunaka kuesioner yang telah dibuat berdasarkan indikator-indikator penelitian yang telahditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang meminjam pada CU Bima CabangNanga Mau sebanyak 707 anggota, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 88 orang responden.Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi sedarhana dengan bantuanprogram SPSS.Berdasarkan hasil pengelohan data diperoleh hasil penelitian yakni 1) model regresi liniersedarhana untuk memprediksi besarnya pengaruh pendidikan dasar anggota terhadap keputusanmeminjam dalam penelitian ini dapat dirumuskan Y = -1.452 + 0,846X yang artinya bahwa jika terdapatpeningkatan pendidikan dasar anggota maka akan berdampak pada meningkatnya keputusan meminjam2) Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa pendidikan dasar anggota memiliki hubungan yang sangatkuat dengan keputusan meminjam anggota dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,892 atau 89,2%.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ]]>
<![CDATA[Yovinus Yovinus]]>;
<![CDATA[Nikodimus nikodimus]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i2.650
<![CDATA[Pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal merupakan salah satu focus pemerintah baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusah yaitu programnawacita dimana program ini ialah membangun Indonesia dari pingiran. Beranjak dari program danfocus pemerintah tersebut maka penulisan ini membahas masalah implementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal, lokus pembahasan ialah di daerah tertinggal yang ada di kawasan perbatasan. Aspekpembahasan ialah terkait daerah tertinggal, factor yang mempengaruhi, serta bagaimana strategi dalammembangun daerah tertinggal. Adapun saran yang dimasukan dalam tulisan ini ialah dalam membangundaerah tertinggal perlu adanya keseriusan dari pemerintah, disamping itu pembangunan juga harus bersifatberkelanjutan. Mengingat sulitnya pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah tertingal makadiharapkan semua komponen yang tergabung dalam pelaksanaan pembangunan baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun daerah tertinggal.]]>
