Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang
FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 17 nomor 1, Maret 2019, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting. terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan. Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.
Articles
450 Documents
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ]]>
<![CDATA[Antonius Erwandi]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i2.416
<![CDATA[Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu diwilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Pelimping masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanayak 67 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sintang sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Kelam Permai. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemrintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, PKH]]>
<![CDATA[ADMINISTRASI PELAYANAN KARTU KUNING (AK 1) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ]]>
<![CDATA[Aida Fitriani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 1 (2020): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i1.389
<![CDATA[Perkembangan penduduk yang cukup pesat merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi di Kabupaten Sintang antara lain: (1) Jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran yang tinggi (2) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang siap bersaing dalam memasuki pasar kerja, (3) Rendahnya sumber daya manusia dalam menghadapi pasar global di bidang ketenagakerjaan, (4) Kurangnya lapangan kerja yang dapat menampung dan menyalurkan angkatan kerja saat ini, (5) Rendahnya potensi masyarakat, baik ekonomi maupun sosial dalam menghadapi perubahan global, (7) Luas wilayah, jumlah penduduk yang besar dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil, (8) Kurangnya sarana latihan kerja yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Pelayanan publik yang berkaitan dengan persoalan ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.]]>
<![CDATA[POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Antonius Erwandi]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i2.215
<![CDATA[Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sember daya alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan utama transmigrasi. pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat di olah masyarakat menjadi berbagai produk bahan baku makanan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Martinus Syamsudin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 15, No 1 (2017): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v15i1.80
<![CDATA[Keterlibatan perempuan di Kecamatan Sintang ikut berpartisipasi politik dalam PemiluLegislatif tahun 2014 adalah karena adanya keinginan dari kaum perempuan untuk berikut serta dalamdunia politik. Sebagai warga negara mempunyai hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri khususnyakaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia. Selain itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akansangat menentukan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun dan partisipasi perempuan dalam politik untukmenyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani untuk meningkatkan peran gender di KecamatanSintang. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun2014 cukup ini terbukti dari keterlibatan dalam partisipasi politik yang dipahami secara baik sehinggakaum perempuan memahami arti penting hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bentuk PartisipasiPolitik Perempuan dalam Partai Politik pada Pemilihan Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun2014 telah dilakukan dalam berbagai bentuk yakni baik sebagai pemilih, perempuan juga terlibat dalamkegiatan langsung dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemilu dalambentuk sebagai Ketua Pelaksana Pemungutan Suara, Sebagai saksi dari Partai Politik]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ]]>
<![CDATA[Paulus MM]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 2 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v17i2.355
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di KSP Sejahtera yang berdomisili di Kota Sintang. Strategi pengembangan usaha, pertama, melalui desain produk jasa keuangan yaitu produk pinjaman untuk pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bunga kredit yang diterapkan sebesar 6 persen perbulan dengan sistem anuitas. Jangka waktu kredit maksimal 12 bulan. Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia, hasil penelitian menunjukkan sumber daya karyawan sudah memadai, kompetensi karyawan dikembangkan melalui program diklat yang dilaksanakan oleh divisi pengembangan sumber daya manusia dari kantor pusat yang berada diPemerintah Daerah tingkat Satu (Kota Pontianak). Ketiga, Pengadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana KSP Sejahtera sudah memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan kredit. Keempat, Permodalan. Permodalan bersumber dari setoran uang para pendiri dan dikembangkan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi Sejahtera selalu surplus setiap bulannya sehingga mendapatkan SHU yang selanjutkan dialokasikan untuk menambah modal lembaga. Strategi Koperasi dalam upaya pengembangan usahanya sudah cukup berhasil karena modal selalu bertambah dari tambahan laba yang diperoleh setiap bulannya. Sumber daya karyawan sudah mampu menjalankan operasional koperasi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Strategistrategi terus dikembangkan dengan melakukan inovasi produk dan pelayanan. Inovasi produk yang akan dilakukan adalah menambah spesifikasi produk pinjaman dengan menambah jangka waktu kredit dan segmentasi anggota peminjam. Selain itu Sarana dan prasarana disesuaikan untuk menjawab tuntutan pengembangan lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas sumber daya karyawan koperasi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN ]]>
<![CDATA[Aida Fitriani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i2.206
<![CDATA[Pembagian wewenang penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa belum menjadi pola yang tepat dalam upaya pemecahan persoalan jalan. Yang sangat memprihatinkan, justeru menimbulkan implikasi ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab ketika kondisi jalan sudah rusak berat yang tuntut masyarakat untuk segera ditangani. Dalam implementasinya di Kabupaten Sintang menunjukkan pelaksanaan yang belum tepat waktu, tepat mutu dan kesuaian dana dengan standar jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum ekonomis, biaya operasional pemeliharaan jalan semakin bertambah besar dan standard pelayanan minimal penyelenggaraan jalan belum tercapai serta masyarakat pengguna jalan semakin kesulitan. Faktor yang mempengaruhi penanganan jalan di Kabupaten Sintang ternyata berasal dari political will pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara pusat, Propinsi dan Kabupaten. Upaya pemeliharaan jalan yang ada belum dapat terlaksana secara efektif mengembalikan kondisi jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat, baik jalan dalam kota maupun jalan luar kota Sintang membuat masyarakat kesulitan transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.]]>
<![CDATA[FUNGSI DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Jhony Fredy Hahury]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.46
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyaiperan penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Anggota DPRD melalui partai politik, mewakilimasyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkanfungsi-fungsi DPRD yaitu: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mencapai kinerja yangmaksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitasDPRD.Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkanpemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya perlu mengedepankan komitmen moraldan profesionalitas. Komitmen menjadi penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif,kredibel, dan berwibawa. Dengan demikian, fungsi DPRD dapat terwujud apabila dilaksanakan denganmengedepankan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip good governance.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PEMASARAN KENDARAAN RODA TIGA GAJAH 150 CC DAN GAJAH 200 CC ]]>
<![CDATA[Juwanti -]]>;
<![CDATA[Venny Adhita Octaviani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i2.426
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pemasaran Kendaraan Roda Tiga Gajah 150cc dan Gajah 200cc di Dealer APPKTM Sintang Asean Motor Tahun 2018. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 42 responden dengan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh yang artinya seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis uji beda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian yakni tidak terdapat perbedaan pemasaran antara kendaraan roda tiga Gajah 150cc dengan Gajah 200cc pada Dealer APPKTM Sintang Asean Motor, yang ditunjukan dengan besarnya tingkat signifikansi independent sample t test sebesar 0,861 yang lebih besar dari 0,05, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni tidak terdapat perbedaan pemasaran kendaraan roda tiga Gajah 150cc dengan Gajah 200cc pada Dealer APPKTM Sintang Asean Motor. Terdapat beberapa hal yang peneliti sarankan dalam penelitian ini antara lain mengharapkan agar perusahaan senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan strategi pemasaran yakni produk, harga, tempat dan promosi untuk kendaraan roda tiga Gajah 150cc dan Gajah 200cc agar volume penjualan dari kedua produk tersebut dapat meningkat dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kata Kunci : Perbandingan Pemasaran]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Mikael Mahin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 1 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i1.142
<![CDATA[Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 berawal dari aspirasi masyarakat yang direspon positif oleh eksekutif selanjutnya dirumuskan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tidak dipeoleh secara intensif. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif mengenai implementasi tidak berjalan baik, sehingga berakibat tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah dimaksud. Karena Gubernur tidak tidak mengeluarkan Surat Peraturan Gubernur sebagai pengesahan pelaksanaan Peraturan Daerah. Dengan demikian berarti lembaga eksekutif secara langsung tidak menyetujui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005. Hal ini mengukapkan lembaga eksekutif tidak siap menyelenggarakan Pemerintahan secara transparan.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG PERWUJUDAN DARI KEHIDUPAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[A.M. YADISAR]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.35
<![CDATA[Pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu demokrasi langsung dan perwakilandan secara hirarkhi negara terdapat demokrasi tingkat nasional dan lokal. Di Indonesia perjalanan demokrasisudah banyak mengalami kemajuan dan kepercayaan rakyat pada elit politik menjadikan proses rekrutmenmengarah pada demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secaralangsung merupakan fenomena kenegaraan baru di Indonesia dengan sistem pelaksanaan Pilkada Serentaktahap pertama tahun 2015 dan sisanya akan dilaksanakan pada Pilkada tahun 2017. Hal ini menyusulpemilihan elit eksekutif nasional yang juga dilakukan secara langsung. Pilkada langsung serentak tahappertama di Kalimantan Barat di ikuti oleh 7 kabupaten/kota, sehingga segala hal yang melandasinya perludibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat dalambingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi dan proses kebijakan publik dan partisipasi politik rakyatdaerah. Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu Kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan pestademokrasi pada tahun 2015. Pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten sudah berjalansesuai dengan yang direncanakan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penyelenggaraan.Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di seluruhkecamatan di Kabupaten Sintang, dengan penetapan hasil perolehan suara yang dimenangkan olehpasangan dr. H. Jarot Winarno,M.Med.PH dan Drs. Askiman, MM. Partisipasi politik masyarakatKabupaten Sintang dalam pemungutan suara sebesar 75,66% dari jumlah pemilih.]]>
