cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 17   18   19   20   21 
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BINJAI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA Dhermawan, M. Ryan; Aspan, Henry; Saragih, Yasmirah Mandasari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1994

Abstract

Di Indonesia, undang-undang perkawinan tidak secara jelas dan tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan banyak penafsiran apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan, jika diizinkan, bagaimana prosesnya dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, akan menekankan penelitian di lapangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Pencatatan nikah atau pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh kedua mempelai karena buku nikah yang mereka dapatkan merupakan bukti otentik keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun kenegaraan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Donsisko Marbun
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1932

Abstract

ain hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya). Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga menyebabkan terjadinya sanksi pidana terhadap para pelaku main hakim sendiri sesuai peran masing – masing dalam tindakan tersebut. Jenis penellitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Pertanggungjawaban para pelaku tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian masing – masing dijatuhi hukuman yang berbeda. Hal tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para terdakwa agar diperoleh rasa keadilan terhadap para terdakwa. Pengaturan tentang tindakan main hakim sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (3). Dalam perspektif kriminolgi yang sering ditemui penyebab main hakim sendiri (eigenrichting) adanya Relative Deprivation ( Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman). Adanya deprivasi relative yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas .
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT Gabryela Sihol Marito Simanjuntak; Susanto Susanto; Gema Ramadani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1910

Abstract

Penanggung jawab pailit sebuah perseroan terbatas (PT) diakomodir oleh Direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan terbatas (PT) yang mengalami pailit dan untuk mengetahui tindakan – tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, metode ini dipilih untuk mengetahui bagimana peran peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab Direksi perseroan terbatas atas terjadinya pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap PT yang mengalami pailit bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan direksi yang menyebabkan perusahaan mengalami pailit dan direksi tersebut tidak dapat dipilih kembali dalam RUPS. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang secara yuridis telah diatur dalam Pasal 97-107 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan-tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit diantaranya melakukan upaya hukum pembuktian terbalik, membayar semua utang perusahaan, melakukan upaya hukum dan melakukan restrukturisasi utang perusahaan.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN) Parlindungan Nababan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.2125

Abstract

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertaruhkan melalui angka-angka. Irasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagi banyak berlaku di masyarakat. Larangan mengenai perjudian ini di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Walaupun ancaman hukumnya telah diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukan perjudian. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama bagaimana aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam KUHP?, kedua bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN-MDN?, ketua bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN ? Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan mencari asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : No. 2506/PID. B/2018/PN.MDN. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis. Hal ini diperkuat dengan undang-undang di luar KUHP yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN-MDN didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbutan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN.MDN harus lebih mengutamakan efek jera dan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
TINJAUAN YURIDIS SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR Nainggolan, Jonas; Yudistiara, Irfan; Yasid, Muhammad
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1739

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis sita umum dan penjualan saham debitor pailit oleh curator. Keinginanan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usalia adalah melakukakn peminjaman modal kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan olah kedua belah pihak. Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi riset ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaedah- kaedah ataupun norma- norma hukum positif. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (Library Reseaarch). Hasil riset menunjukkan masih banyak nya produsen kosmetik yang belum mendaftarkan merknya menjadi penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan BPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dll. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK
TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKANN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Zebua, Yamoaro; Laia, Silfanus; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1983

Abstract

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividenya itu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias dibagi sebagai deviden atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Diharapkan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian Dividen Interim yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang Perseroan dapat meningkat keuntungan/laba yang akan diperoleh dalam perusahaan serta bertanggungjawab penuh akan resiko yang terjadi dalam perseroan dan kebijakan-kebijakan pembagian dividen dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen tepat diterapkan dan mampu meningkatkan keuntungan pada perseroan dalam meningkatkan pendapatan laba perseroan.
KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI Pinondang Pinondang
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1954

Abstract

Tindakan psikis ini merupakan siksaan isteri kepada suami akibat hilangnya rasa hormat isteri kepada suami serta enggan isteri melayani nafkah batin suami. Penyelesaian Kasusu KDRT ini bisa dilakukan melalui cara musyawarah ataupun dengan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis Pengaturan Mengenai Perlindungan Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Untuk Menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana dan Menganalisis Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada deskriptif analistis artinya bahwa penelitian termasuk penelitian menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data , Bahan hukum primer : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen; dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;Bahan hukum sekunder : jurnal, tesis, skripsi, buku-buku, makalah, mengenai Kriminologi atau Faktor Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahan Hukum Tersier :kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) .
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM, MEMELIHARA, MENYIMPAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA (PUTUSAN NO 213/PID.SUS/2019/PN BLG) Hari Chander; Panji Ireneus Sinaga; Rumelda Silalahi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1896

Abstract

Isu narkotika merupakan permasalahan klasik negeri ini dan perkembangannya sangat signifikan dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa dan pengguanya juga sangat beragam. Studi ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan hukum dan analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika berdasarkan putusan No 213/Pid.Sus/2019/PN BLG dan apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam memberantas tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang undangan putusan pengadilan dan asas keadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotikayaitu undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 pasal 112. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian.Faktor penghambat yang di alami oleh Kepolisian yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor penghambat internal yaitu dari fasilitas, sarana pra sarana di kepolisian sedangkan faktor eksternal yaitu mengenai peran dari masyarakat dan perkembangan dari pengedar Narkotika yang menggunakan cara cara baru.
KAJIAN HUKUM KONSEP BANK TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PASCA UU CIPTA KERJA Nellis Ramadhanti; Onny Medaline; T. Riza Zarzani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2093

Abstract

Tanah merupakan sumber pendapatan utama di negara agraris seperti Indonesia. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah diperlukan untuk dapat mengatur keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep hukum hak atas tanah untuk kepentingan umum setelah undang-undang hak cipta karya disahkan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis hukum normatif, dengan data sekunder bersumber dari studi dokumentasi berupa jurnal penelitian terdahulu. Hasil kajian ini adalah bahwa pemerintah berwenang melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan pengadaan tanah pada tahap perencanaan yaitu menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan di kepentingan publik. Sedangkan tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim) Siswanto Sp; Shandra Sari; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1727

Abstract

Metode penelitian ini adalah yuridis normative.Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt dan Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.Adapun hasilnya Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur atas nama terdakwaMuhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; memang harus sesuai dengan hukum yang mengatur, baik itu perbuatan percobaan, menyembunyikan informasi tentang terorisme dan memberikan bantuan terhadap terorisme. Penerapan hukum sesuai dengan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hal yang baik dan bijaksana jika mengacu pada tujuan pembentukan Undang-Undang terorisme itu sendiri.Dimana dengan memberlakukan pemidanaan diyakini sebagai tujuan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sehingga meminimalisir terjadinya hal yang serupa. Karena pada ketentuannya hukum tidak membeda-bedakan namun memandang setiap orang itu sama dan hukum harus ditegakkan pada pelanggar. Dengan demikian penulis setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan sanksi 5(lima) tahun penjara. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini.

Page 19 of 58 | Total Record : 575

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue