cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 1" : 15 Documents clear
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar Nur Wahidah; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19164

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam. Kata kunci tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana
Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar) Rahmawati Rahmawati; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19247

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningktanya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Permintaan, Dispensasi, Nikah, Pengadilan 
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan Jusmiati Jusmiati; Asni Asni; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19349

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni:1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan? 2) Bagaimana dampak pandangan masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki  hubungan persusuan. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Perkawinan Hubungan Persusuan, Masyarakat Tondong Tallasa.AbstractThe main problem of this research is the Community Views of Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations. The sub-problems are: 1) How far the community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? 2) What is the impact of the views of the people of Tondong Tallasa District, Pangkajene Regency and the Islands on Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? The results of this study indicate that the understanding of the Tondong Tallasa community is very lacking, both in religious knowledge and education, so they do not know about the prohibition of marriage for those who have breastfeeding relationships. The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up of marriages, genetic similarities, their children are at high risk of birth defects, weak immune systems and risk of death.Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng Adriani Adriani; Zulfahmi Alwi; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19424

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penulisa ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pra-wedding di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Pokok masalah di bagi dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik pra-wedding di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?. 2. Bagaimana prosesi pra-wedding masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja, Provinsi Sulawesi Salatan. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain: 1. Praktik foto pra-wedding ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto pra-wedding, foto pra-wedding ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda pengenal yang tercetak diundangan. 2. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak diatara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Tetapi apabila Pra-wedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang pra-wedding tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. Pra-wedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto pra-wedding secara syar’i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap . Kata Kunci: Prewedding, Kab. Soppeng.AbstractThe subject matter of this paper is a Review of Islamic Law on Cultural Practices of Pre-wedding Photos in Soppeng Regency (Case Study of Liliriaja District, Soppeng Regency). The main problems are divided into two sub-problems, namely: 1. How is the pre-wedding practice among the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency? 2. How is the pre-wedding procession of the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency in the perspective of Islamic law? This research was conducted. This research is located in Soppeng Regency, Liliriaja District, Sulawesi Salatan Province.The results of the research obtained by the authors include: 1. The practice of pre-wedding photos is like a husband and wife, even though there is no legal bond, most of the poses are touching, holding hands, staring at each other and embracing. For young people who want to get married in this era, they will feel incomplete if they do not practice pre-wedding photos, this pre-wedding photo is intended as a bridal wall decoration and as a printed identification. 2. Islamic Law View Haram, when viewed from the aspect of poses or styles performed by the bride and groom, such as holding hands, touching, looking at each other and not having a distance between them like husband and wife. But if pre-wedding is okay because there is no hadith or verse that explains the prohibition on pre-wedding but there is only a prohibition on approaching adultery.Pre-wedding is allowed if it fulfills requirements such as taking photos in groups or working in teams, if there are no elements of approaching adultery such as, staring at each other, touching and so on. The practice of pre-wedding photography is syar'i okay because it is like taking photos separately or back to back with a distance, taking photos in a pose that stands parallel and does not touch or stare at each other. Keywords: Prewedding, Kab. Soppeng
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar Inawati Inawati; A. Qadir Gassing; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22194

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) ?Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia.  2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (homoseksual) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur’an Surah Al-A’raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis.Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) di indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm) Dewi Sri Andriani; Patimah Patimah; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22499

Abstract

Abstrak              Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan Iin Srianturi; Rahman Syamsuddin; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22526

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, sumber data Pidana perempuan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hak narapidana perempuan sebagai warga negara indoesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan kemasyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia islam, wanita memliki kedudukan yang mulia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari alQuran, yang relevan dengan masalah yang di bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.Kata Kunci : Hak, Narapida, Perempuan
Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis” (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone) Taufik Al Hamdani; Nurnaningsih Nurnaningsih; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22659

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis” (Studi Kasus di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu: Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah 1). Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, meraka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. 2). Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah.Kata Kunci: Adat perkawinan bugis, Mabbollo, Tradisi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl) Andi chandra Kurniawan Amrin; Patimah Patimah; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22966

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalahanalisis yuridis terhadap putusan hakim tentang  hak ahli waris pengganti (mawali) di pengadilan agama polewali mandar  (studi putusan no.206/pdt/2015/pa.pwl). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana dasar hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.Implikasi penelitian ini adalah:  1) KHI sebagai jelmaan hukum Islam itu sendiri, maka dari itu putusan hakim haruslah selalu mengedepankan KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara, 2) ahli waris pengganti merupakan  masalah kontemporer hukum Islam, sehingga dalam menetapkan hukumnya harus mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.Kata Kunci: Putusan Hakim, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research is a juridical analysis of the judge's decision on the rights of substitute heirs (mawali) in the polewali mandar (study of decision no. 206/pdt/2015/pa. pwl). religious court. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) What is the basis for judges in determining mawali at the Polewali Religious Court? 2) How is Islamic law reviewing the judge's decision in determining mawali at the Polewali Religious Court? The results of this study indicate that the basis for determining the judge in deciding the case of substitute heirs cannot be separated from Article 185 of the Compilation of Islamic Law and before the judge at the Polewali Religious Court gives a decision regarding the replacement heir, the judge first determines the property as joint property, determines the share of the heirs, then after that the judge then determines the successor heirs. The decision of the polewali religious court judge in decision no. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl is in accordance with the provisions of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law article 185 paragraph 1 which says that an heir who dies before the heir can be replaced by his son.The implications of this research are: 1) KHI as the incarnation of Islamic law itself, therefore the judge's decision must always prioritize KHI as the main guideline in deciding cases,. 2) the replacement heir is a contemporary problem of Islamic law, so that in determining the law it must prioritize the principle of benefit for all parties concerned.Keywords: Judge's Decision, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAPPIERANG PADA ORANG MENINGGGAL DI JENEPONTO (STUDI KASUS DESA BEROANGING) Muh Irwan Baharuddin; Abdul Qadir Gassing; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22990

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Pappierang terhadap orang meninggal pada masyarakat desa Beroanging. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang  dilakukan yaitu pendekatan antropologi budaya, sosiologi, dan normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Desa Beroanging, Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tradisi pappierang merupakan sebuah  seserahan yang diberikan kepada pelaksana mayit seperti memandikan dan yang mengimani dan orang yang ditunjuk pihak keluarga si mayit yang dianggap kurang mampu sebagai sedekah dan bentuk rasa terima kasih seseorang kepada pelaksana mayit dan orang yang ikut mendoakannya.. Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Pappierang.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue