Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP MADDECENG DI DESA BONTO SINALA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mansur, Nurlaela Masriana]]>;
<![CDATA[Patimah, Patimah]]>;
<![CDATA[Istiqamah, Istiqamah]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.29949
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu membahas bagaimana perspektif hukum Islam mengenai Maddeceng di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam penelitian ini penulis meneliti terkait proses maddeceng dan konsep Al-Islah terkait proses maddeceng di Desa Bonto Sinala menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, empiris dan metode penelitian syar’i. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses maddeceng sesuai dengan metode berijtihad yang disebut Urf yaitu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berdasarkan dari al-Qur’an dan hadist dan jika dikaitkan dengan konsep Al-islah maddeceng dianjurkan untuk tercapainya perdamaian. Yang dimana al-Islah itu sendiri artinya adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan menganjurkan orang untuk berdamai antara yang satu dengan yang lainnya. Kata Kunci: maddeceng, Urf, Al-islah, perdamaian]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA NIKAH UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 TENTANG PERNIKAHAN ANAK STUDI KASUS KUA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO: indonesia ]]>
<![CDATA[Nurhasmi]]>;
<![CDATA[Jamil, Muh. Jamal]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30035
<![CDATA[This thesis discusses the effectiveness of the application of the age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 on child marriage. From the main problem, the writer formulates several sub-problems, namely: 1. What is the nature of the age limit for marriage according to Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Child Marriage? 2. How is the application of the age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning child marriage at the KUA, Belawa District, Wajo Regency? This type of research is research (field research) is a form of field research or it can also be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the Law approach. laws and case approaches, because what is being researched is how the implementation of Law Number 16 of 2019 at the KUA in Belawa District is. The results of this study indicate that 1. The age limit for marriage is raised to 19 years for both women and men because 19 years of age is considered mature in terms of emotional, biological and psychological aspects. 2. The marriage age limit permitted by the Belawa District Government is 19 years which is expected to reduce the number of child marriages, although it is not significant, but the reform of the law can be said to be quite effective in tackling the number of child marriages. The implication of this research is, when they want to get married, it is better if the parents of the bride and groom or the person who should do the marriage pay more attention to the age limit for marriage so that the purpose of marriage can be achieved and village priests and community leaders should take part in helping to increase public awareness in counseling. religion and cooperate with the local Office of Religious Affairs (KUA), particularly regarding marriage issues.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS PUTUSAN NOMOR 1454/PDT.G/2018 PA MKS (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) ]]>
<![CDATA[Baharuddin, Rabiatul Adawiah]]>;
<![CDATA[Asni, Asni]]>;
<![CDATA[Daeng Mapuna, Hadi]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30102
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dalam bentuk field research yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menggunakan pendekatan yuridis, empiris dan teologi normatif serta pendekatan syar’i dalam hasil penelitian menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar kelas IA Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS merupakan perkara mengenai pembatalan pernikahan yang amar putusannya mengatakan permohonan pemohon ditolak dan mengabulkan eksepsi termohon adapun pertimbangan dari majelis hakim karena permohonan pemohon mengandung cacat formil dan sebagai konsekuensi hukumnya tidak diterima (Niet Onvantkeljike Verkelarrd). Adapun jika putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS ditinjau dari hukum Islam bahwa pembatalan perkawinan atau disebut fasid nikah dalam hukum Islam telah sesuai apabila disandikan dengan perkara yang diteliti dikarenakan dalam hukum Islam fasid nikah dapat terjadi apabila adanya cacat hukum, cacat hukum yang dimaksud jika adanya kekeliruan dalam pengimplementasian terhadap syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, wali yang tidak berwenang dan menikahi kaum yang diharamkan oleh ajaran Islam (An-Nisa ayat 23) Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Hukum Islam]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAM KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Selman, Muhammad Arib Ramadhan]]>;
<![CDATA[Aisyah, Sitti]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30320
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah apakah e-court di Kabupaten Sidenreng Rappang telah di implementasikan dan bagaimana pengetahuan masyarakat sidenreng rappang mengenai e-court. Adapun permasalahannya yaitu, 1) Bagaimana implementasi e-court dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai penggunaan e-court. 3) bagaimana manfaat e-court bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan pemasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Hasil penelitian, 1) Pengimplementasian e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terlaksana pada tahun 2019. 2) Pada tahun 2021 terdapat 1671 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari keseluruhan perkara yang terdaftar terdapat 258 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Hal ini menunjukkan bahwa peminat e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terbilang rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang terdaftar pada tahun tersebut. 3) Manfaat e-court bagi masyarakat yaitu meberikan kemudahan bagi masyarakat ketika melakukan pendaftaran persidangan. Implikasi penelitian yaitu, agar masyarakat lebih mengetahui apa saja keuntungan Ketika berperkara menggunakan e-court. Sebaiknya Pengadilan Agama melakukan sebuah sosialisasi mengenai e-court ini, kepada seluruh advokad karena seiring dengan teknologi yang terus berkembang juga dibarengi dengan sumber daya manusia yang setara]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBAWAH PENGASUHAN AYAH ]]>
<![CDATA[Yusran, Dina Fatimah]]>;
<![CDATA[Patimah, Patimah]]>;
<![CDATA[Tarimana, Siti Nurul Fatimah]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30428
<![CDATA[This study is entitled Judges' Considerations in the Determination of Hadhanah who Has Not Been Mumayyiz Under The Care of Fathers (Study Of Judgment No. 635/Rev.G/2020/PA. Skg). The problem studied is how Hadhanah who has not been mumayyiz under the care of his father in the Sengkang Religious Court and how the legal analysis used by the judge in the judgment of hadhanah case number 635/Rev.G/2020/PA. SKG. This type of research is classified as qualitative, the research data is obtained directly from the results of interviews with judges at the Sengkang religious court by paying attention to several aspects relevant to the issues discussed such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Child Protection Law and the Law on Human Rights. Based on the results of the study, it shows that in the application of the hadhanah case decision in the Sengkang Religious Court, Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law becomes the basis for consideration for judges if there is no dispute between the two parents in the care of the child. But if you encounter hadhanah matters in general, The judge referred to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and also paid attention to the legal facts revealed in the trial and sourced to Jurisprudence Number 110 K/ 2007AG in the judgment of consideration in the hadhanah case.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATU ULAMA ]]>
<![CDATA[Nur, Muhammad Imran]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muh Saleh]]>;
<![CDATA[Fatimah, Siti Nurul]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30592
<![CDATA[The study, entitled Analysis of the Application of Taukil Guardians of Marriage from the Perspective of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in Pinrang Regency, describes the application of marriage guardian taukil based on the views of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in Pinrang Regency. The marriage guardian taukil is the submission of the marriage guardian in the marriage contract process. The problems in this study are the first, the factors that influence the application of the marriage guardian taukil in Pinrang Regency. The two views of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama on Taukil Guardian Marriage in Pinrang Regency. The background of this research is based on the author's interest in the practice of taukil guardians of marriage in Pinrang Regency which is influenced by the views of two major Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. Meanwhile, the author's observations on social phenomena related to the practice of marriage guardian taukil among the public have many question marks from two perspectives between Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The type of research used in this research is qualitative research using a phenomenological approach that examines the object of research in terms of phenomena that occur in the community. Based on the results of the research, the authors describe that there are two factors influencing the application of marriage guardian taukil in Pinrang Regency, namely cultural factors and community knowledge factors. Meanwhile, Muhammadiyah's view on the application of marriage guardian taukil is more inclined to prioritize or prioritize lineage guardians to become guardians in marriage, but if the lineage guardian is absent or unable to do so, other guardians are allowed. The Nahdatul Ulama's view is that it allows anyone who is a guardian in marriage as long as they do not leave the group or party that has been determined in Islamic law. In accordance with the description of the factors and perspectives of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama on the application of marriage guardian taukil, it is recommended that the authorized party in this case the Office of Religious Affairs (KUA) can educate the public regarding the application of marriage guardian taukil in Pinrang Regency.]]>
<![CDATA[MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS ]]>
<![CDATA[Andrianto, Moh Ifan]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30775
<![CDATA[The main problem being studied is how to mediate in the settlement of divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Maros Religious Court from the perspective of Islamic law. This type of research is a descriptive qualitative approach with juridical, normative and sociological theology. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study found that the mediation procedure at the Maros Religious Court class 1B based on PERMA Number 1 of 2016, the Covid-19 pandemic resulted in a change in procedure, namely having to do a Covid-19 test and also comply with health protocols. In 2019-2021 successful and unsuccessful mediation cases experienced ups and downs, successful mediation cases increased in 2020 and decreased in 2021, while unsuccessful mediation decreased in 2020 and increased in 2021. The Qur'an explains Conflicts and disputes that occur among human beings are a reality. Humans as caliphs on earth are required to resolve disputes.]]>
<![CDATA[HAK SEWA SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Hilman, Nur Insyirah]]>;
<![CDATA[Patimah]]>;
<![CDATA[Musyfikah Ilyas]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30844
<![CDATA[The development of waqf at this time was very rapid and varied, both the waqf property for good and for a certain period of time. This study aims to determine the existence and views of Islamic law on rental rights as waqf property and the implementation of RI Law no. 41 of 2004 concerning waqf. This research is library research in which the collection of information and data is obtained from various literatures, theses and related books. The results of this study indicate that the existence of lease rights as waqf property in order to obtain benefits from the waqf property. The enactment of the waqf law is expected to make the public more aware of waqf and professional management to produce something more tangible. Islamic law allows rental rights as waqf property because there are no legal provisions that explicitly prohibit it and the development of waqf comes from the results of ijtihad. Reviewing the public's understanding of waqf, which may have been a mistake in understanding the implementation of waqf due to the lack of evidence that discusses waqf. Therefore, it is necessary to socialize about waqf both regarding waqf property, the purpose and function of waqf itself by looking at the social conditions of the community.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Muhammad, Fadhel]]>;
<![CDATA[A. Qadir Gassing]]>;
<![CDATA[Nurfaika Ishak]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30891
<![CDATA[Main research problem how the role of LBH Advocacy Cares for Nation legal assistance to poor from perspective of Islamic law. This research is classified as qualitative with the research approach used is the syar'i approach and legislation. Sources of data this study became informants were Achyar and Najir. Data collection method used observation. Research instruments used obtain the data are laptops, cellphones, interview. Data processing technique is inductive, Analysis based on specific data. Results of research on legal status accordance with Law No. 16 of 2011 are improvements to previous regulations regarding Legal Aid. If they dont carry out their obligations, there subject to sanctions in Article 7 of Law No. 18 of 2003. As well providing legal assistance according the view Islamic law, Islam is religion that upholds justice. Implication this research is that government, society must pay attention to and support LBH its role in providing legal guidance to community that brings good things wider community.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM ]]>
<![CDATA[Teguh Dermawan]]>;
<![CDATA[Supardin]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.31101
<![CDATA[This study discusses the Implementation of the Division of Heritage Assets in the Islamic Community of Papalang District, Mamuju Regency (Case study 2020-2022). From the subject matter, the author formulates several sub-problems. First, the understanding of the Islamic community of Papalang district about inheritance and the second, the problem of the division of inheritance in Papalang District, Mamuju Regency. The type of research that the author uses is field research or can also be called qualitative research, field research carried out by observation methods, interviews, and describing the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the juridical normative approach and the empirical approach, which is an approach related to the Islamic legal view of how the process of inheritance division is. The second approach is an approach related to direct observation made by researchers to see and observe habits in the community about the process of distributing inheritance assets. The results of this study show that in fact, people tend to prefer to divide inheritance with customary and customary laws. This is done by the community for generations because the method used will further minimize disputes between heirs. The custom of the Islamic community in Papalang District was formed due to the lack of understanding of Islamic law which gave birth to the paradigm that the division of inheritance property does not have to be with Islamic law because the obligation is not like other worship services such as prayer, fasting, zakat etc. The implication of this study is that it is expected that all elements can abandon all forms of customs outside of Islamic law. In addition, the government must also take part and play an active role in providing a forum in the form of socialization so that people who do not understand can be enlightened and return to Islamic law. And it is also hoped that this research can provide legal references in the process of dividing inheritance assets]]>
