cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PATINYAWA (MUNUH) TERHADAP PELAKU YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG PADA ADAT DAYAK BANYUKE (Studi Kasus di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau) Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i2.229

Abstract

Kabupaten Sanggau terdapat banyak sub suku Dayak dengan adat istiadatnya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Suku Dayak di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau terdapat Suku Dayak Banyuke, selain Suku Dayak Banyuke terdapat suku dayak lainnya seperti Suku Dayak Aje, Dayak Hibun, Dayak Benyadu, dan lainnya. Suku Dayak Banyuke merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Desa Engkasan. Desa Eangkasan terdiri dari tiga dusun antara lain Dusun Tapang, Dusun Empirit Banyuke, dan Dusun Engkasan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT DI DESA ENSAID PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.109

Abstract

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang pengerajin untuk terus berkarya dalam proses pembuatan kain tenun ikat. Rendahnya tingkat partisipasi menyebabkan menurunnya motivasi pengerajin dalam memperoduksi kain tenun ikat sehingga potensi ekonomi yang menjadi bagian dari potensi wisata daerah juga belum maksimal untuk menunjang perekonomian masyarakat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR Redin -
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v8i2.459

Abstract

Sintang district’s regional government has issued its decree no. 57 year 2018 about the proposed land opening ceremony for people in sintang district. Such policies restrict the rights of local people and their generation to burn-through what has always been done according to local policy values. The study used the normativejuridical approach method, conducted to identify and analyze in detail the restriction of traditional field farmers’ rights in land opening by burning that had been set in the 57th year 2018 regents’ rule and the local farmer’s traditional field wisdom in clearing by burning. Studies show that in article 6 of the 57th year 2018 regaining rule, regulatory the traditional farmers’ rights to perform land clearing by burning. The complex requirements of the conditional provisions made it difficult for traditional farmers to carry out the traditional traditions passed down in the indigenous dayak community in sintang district.
PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG Genopepa Sedia
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i1.306

Abstract

Abstract Sintang Regency, West Kalimantan Province has an area of 21,635 Km2, the third largest in West Kalimantan Province after the Districts of Ketapang and Kapuas Hulu. One of the Sintang districts is intended to preserve local wisdom, the customs of the Dayak community for natural wealth, one of which is the existence of the Salt Well in the vicinity of Suak Hamlet, Manis Raya Village, Sepauk District. The purpose of this study is to identify and identify internal and external factors that influence the process of developing the well of the Salt Well tourism object and to overcome all the factors that become obstacles. Customary Institution is an Institution that has a Strategic to maintain Norms, customs that apply in indigenous peoples who become flesh and blood in the life of the Dayak tribe in general, one of which is applied at certain moments with a reception device and other rituals, one of them welcoming guests organized by the Dayak Indigenous Council at the sub-district level in Sintang District. Dayak “village” people must maintain the culture they have that comes from their ancestors even though they have embraced religion that is recognized by the government, but customs are born before religion exists so that it is worth guarding and preserved by indigenous people in general on the island of Kalimantan. Employees who are celebrations, for example, are disputed, bejereh, traditional mourning, tooth grinding, hair clippers and planting flowers and gadgets which are a means of resolving cases in the community which are commonly known in the community as the closing ceremony of the year or after the harvest season. Settlement of land boundaries dispute of Dayak indigenous people and customs rules in the village of Manis Raya in terms of maintaining and preserving the attractions of the Salt Well which is quite an indication of its existence. Keywords: Management, Salt Well, Customary Law.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i2.248

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran BPD dalam masyarakat khususnya sebagai perwakilan masyarakat yang dapat menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tata cara atau mekanisme yang tersistematis sehingga dapat dijadikan suatu rencana pembangunan di dalam RAPBDes. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD sebanyak 3 orang, Ketua kelompok seni budaya 2 orang. Hasil penelitian yaitu seni dan budaya masyarakat memerlukan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk dukungan dan aspirasi tersebut menjadi tugas BPD. Selain itu diperlukan koordinasi dari pemerintah desa dan BPD kepada pemerintah kecamatan dan Kabupaten untuk memperhatikan kesenian dan budaya daerah dalam bentuk alokasi dana pembinaan serta pengadaan kelengakapan yang diperlukan dan hal tersebut sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa karena keterbatasan anggaran di desa.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA Bill Hayden
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i1.322

Abstract

Kehidupan modern menghendaki segala bentuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Seiring perkembangan tersebut maka diperlukan pembangunan hukum yang ditujukan untuk menetapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum. Sesuai dengan fungsinya perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu, fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut maka perjanjian mengambil peran yang sangat penting dalam pembangunan secara khusus dalam suatu transaksi ekonomi.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PN STG). Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.222

Abstract

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang - kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.Diversi telah dilaksanakan oleh Hakim – Hakim di Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
PENGGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH (STUDI KASUS DESA NANGA TEMPUNAK DENGAN DESA ANGGAH JAYA) Michell Eko Hardian
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v3i1.239

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam system penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa memberikan pengertian tentang desa adalah sebgai berikut “Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”. Penyelesaian batas wilayah yang dilakukan oleh kedua desa antara desa Anggah Jaya dan Desa Nanga Tempunak dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dikedua desa tersebut dan hasil kesepakatan bersama di setujui dan ditanda tanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintahan setempat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESA SOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.114

Abstract

BPD merupakan perwakilan masyarakat yang berada pada sistem pemerintahan desa sehingga memiliki peran dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek termasuk dalam mengembangkan sosial budaya tujuannya agar kebudayaan masyarakat dapat terpelihara dalam kehidupan sosial melalui keterlibatan pemerintah desa.
KODE ETIK HAKIM Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i2.237

Abstract

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Permasalahan dan tujuan dari jurnal ini antara lain: untuk memenuhi jurnal umum, untuk mengetahui pengertian, tugas dan tanggung jawab hakim, dan supaya kita mengetahui kode etik seorang hakim. Metode yang digunakan dalam jurnal ini studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kode etik hakim.

Page 2 of 21 | Total Record : 204

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue