cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 253 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM Bunga Candra Kanti; M. Qafid Jalaludin; M. Ihsan Asyik Amali; Maya Novatina; Moch. Abidin Maula; Khurin Nadhiroh; Irma Mangar
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53467

Abstract

Abstrak Analisis terhadap konsep-konsep hukum merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memahami elemen-elemen dasar yang membentuk teori, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsep-konsep hukum dalam membangun kerangka kerja sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Kajian ini tidak hanya membahas definisi hukum dan asas-asas keadilan, tetapi juga mengeksplorasi tanggung jawab hukum, penerapan hukum dalam konteks praktis, dan tantangan global seperti digitalisasi serta krisis lingkungan. Dalam era modern, perkembangan teknologi dan perubahan sosial memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi dan efektivitas konsep hukum tradisional. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum, mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan hukum kontemporer, dan memperkuat penerapan hukum dalam masyarakat yang kompleks. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan relevan. Kata Kunci: Analisis hukum, konsep hukum, asas keadilan Abstract The analysis of legal concepts is a comprehensive approach aimed at understanding the fundamental elements that underpin legal theories, principles, and doctrines. This study highlights the importance of legal concepts in establishing a fair, consistent, and responsive legal framework for addressing social dynamics. It delves into the definition of law, principles of justice, legal responsibilities, and practical applications of law, while also examining global challenges such as digitalization and environmental crises. In the modern era, technological advancements and social changes necessitate a reevaluation of the relevance and effectiveness of traditional legal concepts. Through theoretical and empirical methods, this research seeks to provide a significant contribution to the development of legal science, identify innovative solutions to contemporary legal challenges, and strengthen the application of law in complex societies. The findings of this analysis are expected to offer valuable insights for academics, legal practitioners, and policymakers in formulating more equitable and relevant policies. Keywords: Legal analysis, legal concepts, principles of justice
HUBUNGAN TASAWUF DENGAN EKONOMI (KORELASI TAWAKAL DENGAN MANAJEMEN) Apipudin, Apipudin; Novianto , Novianto; Prajaka , Sandhi
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53848

Abstract

Abstrak Tawakal dan manajemen sangat erat hubungannya. Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika orang bertasawuf, pasti bertawakal, dan ketika sesorang tawakal pasti dalam hidupnya termenej dalam segala hal termasuk pengelolaan harta. Demikian juga ketika dalam pengelolaan harta termenej, sebenarnya sudah mengamalakan nilai tasawuf. Penelitian ini termasuk deskriptis analaisis. Dengan pendekatan yang digunakan kajian kepustakaan. Pada penelitian ini akan menggambarkan konsep tawakal dan menggambarkan konsep manajemen. Setelah digambarkan dari dua konsep tersebut dicari benang merahnya. Dengan demikian kajian ini dapat menggugurkan pemahaman pada umumnya yang menganggap bertasawuf menghindari kehidupan dunia khususnya bidang ekonomi. Kata Kunci: Tasawuf, Ekonomi, Tawakal, Manajemen. Abstract Tawakal and management are closely related. The relationship between the two cannot be separated one from the other. If people do tawawuf, they must have tawakal, and when someone has tawakal, his life is managed in all respects, including the management of his life. a person tawakal must be in his life termenej in all respects including property management. Likewise, when the management of wealth is managed, has actually practiced the value of Sufism. This research includes descriptive analaisis. With the approach used literature review. In this research This research will describe the concept of tawakal and describe the concept of management. After describing the two concepts, the common thread is sought. With Thus this study can abort the understanding in general that considers tawakuf to avoid the life of the world, especially the economic field. tawwuf avoids the life of the world especially the economic field. Keywords: Sufism, Economy, Tawakal, Management
AKAD WADIAH YAD DHAMANNAH SEBAGAI INOVASI AKAD DANA PENSIUN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Naufal Muhamad Shodiqin; Husni Rizallul Muslim; Safrudin, Ramadhan
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53878

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis penggunaan akad wadi’ah yad dhamanah sebagai inovasi dalam pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Akad ini menawarkan keamanan dana pokok, stabilitas pengelolaan, dan transparansi yang lebih baik dibandingkan akad mudharabah, sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wadi’ah yad dhamanah mampu meningkatkan kepastian perlindungan finansial bagi peserta dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah. Inovasi ini juga relevan untuk menjawab kebutuhan pasar dan mendorong daya saing produk keuangan syariah. Kata Kunci: Akad Wadiah yad Dhamanah, Inovasi, Lembaga Keuangan Syariah.   Abstract This study analyzes the use of the wadi’ah yad dhamanah contract as an innovation in pension fund management within Islamic financial institutions. This contract offers enhanced security of principal funds, management stability, and greater transparency compared to the mudharabah contract, while adhering to Islamic principles. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, with data obtained through interviews and document studies.The findings reveal that the wadi’ah yad dhamanah contract enhances financial security assurance for participants and builds public trust in Islamic pension fund products. This innovation is also relevant for addressing market needs and boosting the competitiveness of Islamic financial products Keywords: Akad Wadiah Yad Dhamanah, Innovation, Islamic Financial Institutions.
STUDI PERKEMBANGAN CROWD FUNDING SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP SOLUSI PENDANAAN UMKM Halim, Andri; Safrudin, Ramadhan
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53929

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia sebagai opsi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Crowdfunding syariah didefinisikan sebagai sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindari unsur riba, perjudian, dan keuntungan spekulatif. Artikel ini menyajikan informasi tentang struktur model crowdfunding, pertumbuhan fenomena crowdfunding di Indonesia, manfaatnya bagi UMKM, serta tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Selain itu, regulasi yang terkait dengan crowdfunding, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap crowdfunding, melibatkan pihak-pihak terkait, dan berkolaborasi dengan negaranegara yang memiliki pengalaman dalam menerapkan crowdfunding. Harapannya, crowdfunding syariah dapat menjadi model pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung perkembangan UMKM, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan dan pemerintah. Kata Kunci: Crowdfunding syariah, Pendanaan UMKM, Studi Perkembangan.   Abstract This study examines the development of Sharia-compliant crowdfunding in Indonesia as a financing option for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Sharia crowdfunding is defined as a financing system aligned with Islamic principles, avoiding elements of usury (riba), gambling, and speculative profit. This article provides insights into the structure of crowdfunding models, the growth of the crowdfunding phenomenon in Indonesia, its benefits for MSMEs, as well as the challenges and obstacles faced. Additionally, regulations related to crowdfunding, particularly those issued by the Financial Services Authority (OJK), are also discussed. The article highlights the importance of raising public awareness about crowdfunding, involving relevant stakeholders, and collaborating with countries experienced in implementing crowdfunding. It is hoped that Sharia-compliant crowdfunding can become an inclusive and sustainable financing model, support MSME development, and reduce dependency on financial institutions and the government. Keywords: Sharia Crowdfunding, MSME Funding, Development Study.
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM PENJUAL JAJANAN PASAR DI PASAR TEMPEL WAY DADI KOTA BANDAR LAMPUNG Isnaini, Andira Putri; Zaki, Muhammad; Alghiffary, Idrus
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53999

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip maslahah mursalah dalam kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penjual jajanan pasar, dengan fokus pada studi di Pasar Tempel Way Dadi, Kota Bandar Lampung. Subfokus penelitian ini adalah Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kewajiban Setifikasi Halal Bagi UMKM Penjual Jajanan Pasar di Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan  wawancara mendalam kepada pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala utama yang menghambat UMKM untuk mematuhi kewajiban ini terletak pada kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, mengira biaya sertifikasi yang tinggi, dan kompleksitas prosedur. Analisis maslahah mursalah menunjukkan bahwa kewajiban ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup mereka.  Penelitian ini juga telah berhasil membantu UMKM untuk mendaftarkan produk mereka dalam proses sertifikasi halal, memberikan dukungan praktis untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memberikan bantuan untuk menerbitkan sertifikasi, serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kata kunci : maslahah mursalah, sertifikasi halal, UMKM.   Abstract This study aims to analyze the application of the principle of maslahah mursalah in the obligation of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) selling market snacks, focusing on studies at Tempel Way Dadi Market, Bandar Lampung City. The subfocus of this research is the Maslahah Mursalah Analysis of the Obligation of Halal Certification for MSMEs Selling Market Snacks at Tempel Way Dadi Market, Bandar Lampung City. The method used in this research is a qualitative approach with observation methods and in-depth interviews with MSME owners. The results showed that the main obstacles that prevent MSMEs from complying with this obligation lie in the lack of knowledge about halal certification, considering the high cost of certification, and the complexity of the procedure. The maslahah mursalah analysis shows that this obligation aims to protect consumers from products that are not in accordance with Islamic law, which is a fundamental need for their survival.  This research has also successfully helped MSMEs to register their products in the halal certification process, providing practical support to overcome existing obstacles. Based on these findings, this study provides policy recommendations to simplify certification procedures, provide assistance to issue certification, and increase socialization on the importance of halal certification. Keywords: maslahah mursalah, halal certification, MSMEs.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Maemanah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55971

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi fokus utama dalam upaya memerangi masalah kesehatan dan keamanan masyarakat. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum untuk penanganan kasus-kasus ini, termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif untuk mengumpulkan data tentang implementasi sanksi hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum, tantangan dalam implementasi masih terjadi, termasuk dalam hal konsistensi penerapan sanksi oleh lembaga peradilan dan efektivitas dalam mencegah tindak pidana kembali. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi hukum dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah ini secara holistik. Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi, Tindak Pidana, Narkotika. Abstract Law enforcement against narcotics crimes is a major focus in efforts to combat public health and safety issues. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics establishes a legal framework for handling these cases, including imposing strict sanctions on perpetrators. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of legal sanctions regulated in the law. The research method used is normative to collect data on the implementation of legal sanctions against narcotics crime cases in Indonesia. The research findings show that although Law Number 35 of 2009 provides a strong foundation for law enforcement, challenges in implementation still occur, including in terms of consistency in the application of sanctions by judicial institutions and effectiveness in preventing re-offending. The results of this study can contribute to improving understanding of the factors that influence the success of the application of legal sanctions in the context of narcotics crimes, as well as identifying efforts that need to be made to improve the effectiveness of the legal system in handling this problem holistically. Keywords: Effectiveness, Sanctions, Crime, Narcotics.
TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA MASYARAKAT TANA TORAJA Raodiah
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55972

Abstract

Abstrak Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Akibat hukum terhadap akta kematian yang tidak diterbitkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana toraja; status peralihan kepegurusan ahli waris; sebagai alat bukti dalam proses gugatan pada Pengadilan; serta status keperdataan pada kantor Catatan Sipil; Faktor-faktor yang menghambat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam Menerbitkan Akta Kematian sebagai upaya tertib administrasi, antara lain; kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kata Kunci: Akibat Hukum,Akta Kematian, Status Keperdataan. Abstract A death certificate is proof of a person's death. The latest registration period is 60 (sixty) working days after death, except for foreign citizens, the latest period is 10 (ten) working days after the day of death. Legal consequences for death certificates that are not issued by the Tana Toraja Regency Population and Civil Registry Office; transitional status of management of heirs; as evidence in the lawsuit process in court; as well as civil status at the Civil Registry office; Factors that hinder the Population and Civil Registry Office of Tana Toraja Regency in issuing death certificates as an effort for orderly administration, include; community awareness, facilities and infrastructure, human resources and lack of outreach to local communities. Keywords: Legal Consequences, Death Certificate, Civil Status.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN “CONTEMPT OF COURT” DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN Maemanah; Raodiah
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55973

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan Peradilan dan Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan Peradilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri dengan mengumpulkan mempelajari data yang diperoleh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengumpulkan dan mempelajari data yang ada pada Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan contempt of court pada Pengadilan Negeri adalah jenis perkara yang disidangkan, tingkat pendidikan masyarakat profesionalisme hakim, tidak kooperatifnya para pihak dalam melaksanakan putusan hakim. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam upaya mencegah terjadinya tindakan contempt of court pada Pengadilan Negeri adalah membacakan tata tertib persidangan sebelum di mulainya persidangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib persidangan. mengingatkan hakim yang memimpin sidang agar bertindak profesional dalam memimpin jalannya persidangan, melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Kata kunci: Contempt Of Court, Penyelenggaran, Peradilan. Abstract This study aims to determine the factors that cause the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice and to determine what efforts can be made to prevent the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice. This study was conducted in the jurisdiction of the District Court by collecting and studying the data obtained and applicable laws and regulations. Collecting and studying data available at the District Court. The results of the study indicate that the factors that influence the occurrence of contempt of court in the District Court are the type of case being tried, the level of public education, the professionalism of the judge, and the uncooperativeness of the parties in implementing the judge's decision. The efforts made by the District Court in an effort to prevent contempt of court in the District Court are to read the trial rules before the trial begins, supervise the implementation of the trial rules. remind the judge leading the trial to act professionally in leading the trial, cooperate with the police in executing court decisions. Keywords: Contempt Of Court, Implementation, Justice.
OTONOMI DAERAH DI INDONESIA: IMPLEMENTASI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI MASA DEPAN Muh. Arpat Rasyid; Arjuna Rizaldi Azis
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55974

Abstract

AbstrakOtonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka. Meskipun tujuan otonomi daerah adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya masih banyak tantangan dalam implementasinya, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta masalah korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem ini di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dinamika otonomi daerah dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kata Kunci: Otonomi Daerah; Desentralisasi; Pemerintahan Daerah. Abstract Regional autonomy in Indonesia is one form of decentralization implementation that gives authority to local governments to regulate and manage their government affairs. Although the goal of regional autonomy is to encourage equitable development and improve community welfare, in reality there are still many challenges in its implementation, such as development inequality between regions, conflicts of authority between the central and regional governments, and corruption problems. This article aims to analyze the implementation of regional autonomy in Indonesia, the challenges faced, and provide recommendations for improving this system in the future. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method to describe the dynamics of regional autonomy and solutions that can be applied to overcome existing problems. Keywords: Regional Autonomy; Decentralization; Regional Government.
DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: ANTARA EFISIENSI EKONOMI DAN RESISTENSI SOSIAL Sri Handayani; Burhan
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55975

Abstract

AbstrakUndang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan salah satu produk hukum yang mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan omnibus law, UUCK bertujuan untuk meningkatkan investasi dan efisiensi regulasi. Namun, pengesahannya memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menganalisis politik hukum di balik pengesahan UUCK, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya, serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi dalam politik hukum, tetapi mengabaikan partisipasi publik yang memadai, sehingga memicu resistensi sosial. Kata Kunci: Politik Hukum, Omnibus Law, Resistensi Sosial. Abstract The Job Creation Law (UUCK) is one of the legal products that reflects the dynamics of legal politics in Indonesia. With an omnibus law approach, UUCK aims to increase investment and regulatory efficiency. However, its ratification has raised pros and cons in society. This article analyzes the legal politics behind the ratification of UUCK, examines the factors that influenced its formation, and its impact on the principles of the rule of law and democracy. This study uses a juridical-sociological method with a document analysis approach and in-depth interviews. The results of the study show that UUCK reflects the dominance of economic interests in legal politics, but ignores adequate public participation, thus triggering social resistance. Keywords: Legal Politics;Omnibus Law; Social Resistance.

Page 15 of 26 | Total Record : 253

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Juni Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue