Garuda - Garba Rujukan Digital

METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM Andi Takdir Djufri; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777

Abstrak: Tulisan ini membahas metode Sad/Fath Az-Zariah dalam pemahaman hukum Islam yang berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Sad Az-Zariah bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sementara Fath Az-Zariah membuka jalan untuk kemaslahatan dengan mendukung perbuatan yang membawa kebaikan. Penelitian ini menyelidiki keduanya dalam konteks perdebatan mazhab klasik, seperti Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, serta Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih selektif. Perbandingan dengan metode ijtihad lain, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, menunjukkan peran Sad/Fath Az-Zariah dalam melindungi Maqashid Syariah—memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kedua metode ini dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan sosial, menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ke depannya, disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan metode ini untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kata Kunci: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad Abstract: This article discusses the Sad/Fath Az-Zariah method in understanding Islamic law which plays an important role in the application of Ushul Fiqh to overcome contemporary problems. Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness. This research investigates both in the context of debates between classical schools of thought, such as the Maliki and Hanbali schools which fully accept them, as well as the more selective Hanafi and Shafi'i schools. Comparison with other ijtihad methods, such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Murlahah, shows the role of Sad/Fath Az-Zariah in protecting Maqashid Syariah—protecting religion, soul, mind, descendants, and property. The application of these two methods to contemporary issues, such as sharia economics, health and social affairs, shows the relevance and flexibility of Islamic law in facing the challenges of the times. In the future, it is recommended to encourage cross-disciplinary collaboration in the application of this method to produce fatwas that are more comprehensive and acceptable to the wider community. Keywords: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Usul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad

ANALISIS HUKUM NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH: PRO DAN KONTRA DALAM KONTEKS INDONESIA Nursyamsi Ichsan; Andi Akmal
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58783

Abstrak Nikah mut’ah, atau pernikahan sementara yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, merupakan isu kontroversial dalam diskursus hukum Islam dan praktik sosial kontemporer. Dalam sejarah hukum Islam, praktik ini sempat dibolehkan pada masa awal Islam dalam konteks darurat, namun kemudian diharamkan secara permanen oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih. Meskipun mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkannya, sebagian kalangan Syiah Imamiyah masih menganggapnya sah berdasarkan interpretasi atas ayat Al-Qur’an tertentu. Di Indonesia, nikah mut’ah tidak hanya tidak diakui dalam sistem hukum nasional, tetapi juga ditolak oleh otoritas keagamaan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharamannya secara mutlak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah mut’ah dalam perspektif maqasid syariah serta implikasinya terhadap sistem hukum dan nilai sosial keindonesiaan. Pendekatan normatif dan sosiologis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-‘irdh), dan agama (hifz al-din). Hasil analisis menunjukkan bahwa nikah mut’ah bertentangan dengan prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai hukum serta budaya di Indonesia, karena cenderung membuka celah eksploitasi terhadap perempuan, merusak struktur keluarga, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan edukasi publik terkait institusi pernikahan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kata kunci: nikah mut’ah, maqasid syariah, hukum Islam, hukum nasional, perlindungan perempuan, ketahanan keluarga. Abstract Mut’ah marriage, or temporary marriage limited by a certain period of time, is a controversial issue in Islamic legal discourse and contemporary social practice. In the history of Islamic law, this practice was allowed in the early days of Islam in the context of emergency, but was later permanently forbidden by the Prophet Muhammad SAW based on authentic hadiths. Although the majority of Ahlus Sunnah wal Jamaah scholars agree that it is forbidden, some Shia Imamiyah groups still consider it valid based on interpretations of certain verses of the Qur’an. In Indonesia, mut’ah marriage is not only not recognized in the national legal system, but is also rejected by religious authorities through a fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI) which states that it is absolutely forbidden. This article aims to analyze the position of mut’ah marriage from the perspective of maqasid sharia and its implications for the legal system and social values of Indonesia. Normative and sociological approaches are used to assess the suitability of this practice with the main objectives of Islamic law, namely preserving offspring (hifz al-nasl), honor (hifz al-‘irdh), and religion (hifz al-din). The results of the analysis show that mut’ah marriage is contrary to the principles of maqasid sharia and legal and cultural values in Indonesia, because it tends to open up opportunities for exploitation of women, damage family structures, and create legal uncertainty for children born. Therefore, synergy is needed between religious law and state law in providing legal certainty, social protection, and public education related to the institution of marriage in accordance with the principles of justice and welfare. Keywords: mut’ah marriage, maqasid sharia, Islamic law, national law, protection of women, family resilience.

HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER Umar Laila; Hamzah Hasan; Abdul Wahid Haddade
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58821

Abstrak Artikel ini mengkaji penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Data primer diperoleh dari Al‑Qur’an, Hadis, kitab ushul fiqh, serta peraturan perundang‑undangan nasional seperti KUHP dan UU pelaksanaan hukuman mati. Data sekunder terdiri dari literatur seperti jurnal, tesis, dan studi komparatif tentang hudud, qisas, ta‘zīr, serta teori maqāṣid al‑Sharī‘ah. Analisis menggunakan content analysis dengan metode deduktif‑induktif, dibingkai oleh pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al‑Sharī‘ah untuk menilai relevansi syariat dalam konteks modern. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati harus memenuhi prinsip keadilan, perlindungan maqāṣid, dan penghormatan hak asasi manusia. Kajian ini merekomendasikan kebutuhan terhadap ijtihād kontemporer dalam menjaga keseimbangan antara syariat, kemaslahatan sosial, dan norma internasional. Kata kunci: hukuman mati, hukum Islam kontemporer, maqāṣid al‑Sharī‘ah, hudud, qisas, ta‘zīr, ijtihād. Abstract This article analyzes the implementation of the death penalty within a contemporary Islamic legal perspective using a qualitative-normative approach. Primary data are derived from the Qur’an, Hadith, ushul fiqh texts, and national legislation such as the Criminal Code and death penalty laws. Secondary data include literature reviews, theses, and comparative studies on hudud, qisas, ta‘zīr, and maqāṣid al‑Sharī‘ah theory. Analysis is conducted through content analysis with deductive-inductive methods, framed by ushul fiqh and maqāṣid al‑Sharī‘ah approaches to assess the relevance of Sharia in a modern context. The results indicate that the application of the death penalty must uphold principles of justice, maqāṣid protection, and respect for human rights. This study recommends the need for contemporary ijtihād to balance Sharia, social welfare, and international norms. Keywords: death penalty, contemporary Islamic law, maqāṣid al‑Sharī‘ah, hudud, qisas, ta‘zīr, ijtihād.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ERIGO INDONESIA UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT BY ERIGO INDONESIA COMPANY Muhammad. Syafi'i
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58904

Abstrak Tenaga kerja merupakan bagian integral dari sistem produksi dan konsumsi yang memegang peran strategis, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pelanggaran terhadap hak-hak pekerja masih kerap terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor industri retail dan fashion yang saat ini berkembang pesat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik terjadi pada tahun 2022 dan melibatkan PT Erigo Indonesia, sebuah perusahaan fashion lokal yang dikenal luas di kalangan anak muda. Dalam kasus tersebut, puluhan karyawan dilaporkan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan setelah ditemukan selisih data pada saat proses stock opname. Karyawan diberi dua pilihan yang sama-sama merugikan: mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau membayar ganti rugi sebesar puluhan juta rupiah atas barang yang dianggap hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT Erigo Indonesia dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian yang dilakukan tanpa melalui prosedur bipartit dan mediasi bertentangan dengan asas perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi perusahaan. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PT Erigo, Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja, PHK Sepihak Abstract The workforce is an integral part of the production and consumption system, playing a strategic role not only as an economic actor but also as a driving force in maintaining the stability and sustainability of national development. Violations of workers’ rights still frequently occur across various sectors, including the rapidly growing retail and fashion industry. One notable case that drew public attention occurred in 2022 and involved PT Erigo Indonesia, a local fashion company well known among young people. In this case, dozens of employees were reportedly terminated unilaterally by the company following discrepancies discovered during a stock opname process. The employees were presented with two equally disadvantageous options: resign voluntarily or pay tens of millions of rupiah in compensation for allegedly missing goods. This study aims to examine the legality of the unilateral termination of employment by PT Erigo Indonesia from the perspective of Indonesian labor law. Using a normative juridical method, this research analyzes the provisions of the Omnibus Law on Job Creation and its implementing regulations. The findings indicate that terminations conducted without bipartite negotiations or mediation procedures violate the principle of worker protection. Therefore, such actions may constitute a legal violation and could result in legal consequences for the company. Keywords: Termination of Employment, PT Erigo, Labor Law, Worker Protection, Unilateral Dismissal

PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER Nasrah Hasmiati Attas; Hamzah Hasan; Abdul Wahid Haddade
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58976

Abstrak Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Wacana ini telah lama menjadi perhatian dalam literatur fikih klasik, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita yang tengah mengandung akibat hubungan nonmarital. Namun, perkembangan sosial dan transformasi nilai dalam masyarakat modern menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji respons hukum Islam kontemporer terhadap praktik pernikahan wanita hamil melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu suatu kerangka normatif yang menekankan pada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat sebagai fondasi pengambilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan cara menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, termasuk pendapat ulama, fatwa institusional, serta regulasi hukum Islam di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam dimensi perlindungan terhadap nasab (hifẓ al-nasl), kehormatan (hifẓ al- ‘irḍ), jiwa (hifẓ al-nafs), dan agama (hifẓ al-dīn), memberikan justifikasi normatif atas kebolehan pernikahan wanita hamil dalam kondisi tertentu. Legalitas ini tetap mensyaratkan adanya pertobatan, kesediaan untuk bertanggung jawab dari pihak pria, serta komitmen memperbaiki kondisi sosial-hukum anak yang dikandung. Dengan demikian, aktualisasi maqāṣid menjadi strategi penting dalam merespons dinamika sosial umat Islam secara bijak dan solutif Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Hukum Islam Kontemporer Abstract The marriage of pregnant women outside of wedlock constitutes a multidimensional issue encompassing social, moral, and legal aspects within contemporary Muslim societies. This discourse has long been a subject of attention in classical Islamic jurisprudence, which reveals differing opinions among scholars regarding the permissibility of marrying a woman who is pregnant due to extramarital relations. However, ongoing social changes and value transformations in modern society demand a renewed interpretation of Islamic legal constructions that is more contextual, inclusive, and oriented toward public welfare (maṣlaḥah). This study aims to examine contemporary Islamic legal responses to the practice of marrying pregnant women through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, a normative framework that emphasizes the preservation of the objectives of Islamic law as the foundation for legal reasoning. This research employs a normative-juridical method by analyzing both classical and contemporary Islamic legal sources, including the opinions of scholars, institutional fatwas, and relevant legal regulations in Indonesia such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that the maqāṣid al-sharī‘ah approach—particularly in relation to the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl), honor (ḥifẓ al-‘irḍ), life (ḥifẓ al-nafs), and religion (ḥifẓ al-dīn)—provides normative justification for the permissibility of marrying pregnant women under specific conditions. This permissibility requires sincere repentance, willingness to assume responsibility by the male partner, and a commitment to improve the legal and social status of the unborn child. Therefore, the actualization of maqāṣid becomes a strategic tool in responding to contemporary social realities among Muslims with wisdom and solution-oriented insights. Keywords: Marriage of Pregnant Women, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Contemporary Islamic Law

ANALISIS TATA RUANG TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI 5 SEBAGAI FASILITAS PEJALAN KAKI DI TROTAR KOTA PALOPO BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM Ichsan Ashari Achmad; Fitriah Kahar Djabal Tira; Riris Anastasia Rudi; Riskyanita; Lianto; Nursyamsi Ichsan; Citra Nasir
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59238

Abstrak Jalan jendral sudirman sebagian besar merupakan pusat dari kegiatan pedagang kaki lima yang dapat menyebabkan gangguan kenyamanan pejalan kaki karena banyaknya aktifitas pedagang kaki lima yang terjadi disana. Pada trotoar di jalan jendral sudirman banyak terdapat pedagang kaki lima.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagaimana fungsi sebenarnya trotoar. metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkaitkan hasil responden melalui data kuisioner. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil pengisian kuisioner oleh para responden dan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Dari hasil analisis menghasilkan kesimpulan bahwa banyak sekali pedagang kaki lima yang memenuhi jalur pedestrian atau trotoar sehingga para pejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman saat melintasinya, bahkan sulit untuk berjalan di trotoar Kata Kunci: Tata Ruang, Trotoar, Pedagang Kaki Lima Abstract Jalan Jendral Sudirman is largely a hub for street vendor activity, which can disrupt pedestrian comfort due to the numerous activities taking place there. Many street vendors are found on the sidewalks of Jalan Jendral Sudirman. This study aimed to determine and understand the true function of sidewalks. The research method used in this study was descriptive qualitative research, linking respondent results through questionnaire data. Data analysis was conducted by collecting the questionnaires completed by respondents and drawing conclusions from the data obtained. The analysis concluded that the large number of street vendors crowding the pedestrian path or sidewalks makes pedestrians feel unsafe and uncomfortable when crossing them, even making it difficult to walk on the sidewalk. Keywords: Spatial Planning, Sidewalks, Street Vendors

HAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR OLEH NEGARA PALESTINA MELALUI PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PALESTINA, ISRAEL DAN YORDANIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN OSLO Risti Dea Nuraeni; Happy Yulia Anggraeni; Rizkita Kurniasari
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59250

Abstrak Konflik sumber daya air antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hak pengelolaan air bagi negara Palestina di bawah kerangka hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan hak atas sumber daya air bagi Palestina dalam Perjanjian Oslo dan mengetahui pelaksanaan perjanjian air antara Palestina, Israel, dan Yordania. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan prinsip dan standar hukum positif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Perjanjian Oslo memberikan pengakuan terbatas terhadap hak air Palestina, namun implementasinya terhambat oleh kontrol dominan Israel melalui Joint Water Committee yang memberikan hak veto kepada Israel. Kata Kunci : Israel; Hak pengelolaan air; Palestina; Perjanjian Oslo; Yordania. Abstract The water resources conflict between Palestine and Israel has been ongoing for decades and is of concern to the international community. It raises the question of water management rights for the Palestinian state under the international legal framework. This research aims to understand how the regulation of the right to water resources for Palestine in the Oslo Accords and to find out the implementation of the water agreement between Palestine, Israel and Jordan. This research uses a normative juridical approach to analyze legal issues based on positive legal principles and standards with secondary data through literature studies. The Oslo Agreement provides limited recognition of Palestinian water rights, but its implementation is hampered by Israel's dominant control through the Joint Water Committee which gives veto rights to Israel. Keywords: Israel; Water management rights; Palestine; Oslo Accords; Jordan.

ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK NASIONAL Rasnawati; Nasrullah Bin Sapa; Cut Muthiadin
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59429

Abstrak Penelitian ini mengkaji kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, mengidentifikasi masalah terkait kurangnya pemahaman tentang peran spesifik lembaga dan dampaknya terhadap efektivitas proses sertifikasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan lembaga serta menilai dampaknya terhadap kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab atas audit dan verifikasi produk. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan fatwa halal. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun terdapat sistem sertifikasi yang terstandarisasi, masih ada tantangan dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi dan sosialisasi regulasi halal untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi. Rekomendasi praktis termasuk penguatan pengawasan terhadap produk halal dan penelitian lebih lanjut tentang dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk di pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Kata Kunci: Analisis Kewenangan lembaga; Proses Sertifikasi Halal; Produk Nasional Abstract This research examines the authority of institutions in the halal certification process in Indonesia, identifying issues related to the lack of understanding of the specific roles of institutions and their impact on the effectiveness of the certification process. The objective of the research is to analyze the authority of the institution and assess its impact on the quality of halal products and consumer trust. The research method used is a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research results show that the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) has the primary authority in setting policies, while the Halal Inspection Agency (LPH) is responsible for product audits and verification. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) plays a role in issuing halal fatwas. This research also notes that although there is a standardized certification system, there are still challenges in coordination between agencies, as well as a lack of competent human resources. The implications of this research emphasize the importance of enhancing the capacity of certification bodies and socializing halal regulations to improve the effectiveness of certification. Practical recommendations include strengthening the supervision of halal products and further research on the impact of halal certification on product competitiveness in the global market. This research is expected to contribute to the development of a more transparent and accountable halal certification system in Indonesia. Keywords: Institutional Authority Analysis; Halal Certification Process; National Products

PERAN HUMAN CAPITAL DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA: TINJAUAN LITERATUR PERSPEKTIF ISLAM Nur Aulia Husnihita Muchtar; Devi Novianty; Lince Bulutoding; Muhammad Wahyuddin Abdullah
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59595

Abstrak Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islam, khususnya melalui optimalisasi dana zakat dan pengembangan human capital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas strategi Islamic Human Capital Management (IHCM) dalam membangun organisasi yang lincah (agile) dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan (well-being). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah teori-teori dan temuan ilmiah seputar modal manusia, prinsip-prinsip Islam dalam manajemen SDM, serta kerangka Resource-Based View (RBV). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa human capital merupakan komponen vital dalam intellectual capital yang mendukung daya saing organisasi. Pengelolaan SDM berbasis Islam yang mencakup etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai kolektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Kata Kunci: Human Capital, Islamic Management, Agile Organization, Kesejahteraan Karyawan, Zakat, RBV Abstract Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, holds tremendous potential in managing human resources based on Islamic values, particularly through the optimization of zakat and human capital development. This article aims to examine the effectiveness of Islamic Human Capital Management (IHCM) strategies in building agile and well-being-oriented organizations. Using a literature review method, this study explores theories and empirical findings on human capital, Islamic principles in HR management, and the Resource-Based View (RBV) framework. The findings reveal that human capital is a vital component of intellectual capital that supports organizational competitiveness. Islamic-based HR management— encompassing ethics, spirituality, and social responsibility—has proven to enhance sustainable organizational performance and strengthen collective values in the face of globalization and digital transformation Keywords: Human Capital, Islamic Management, Agile Organization, Employee Wellbeing, Zakat

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ISTISHNA’ PADA PEMBUATAN PERAHU DI PULAU PAMANTAUANG DESA PAMMMAS KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP Khaerul Anam; Muhammadiyah Amin; Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.59741

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna’ Pada Pembuatan Perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan syariah. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak pembuat perahu dan pembeli perahu, dan sumber data sekunder bersumber dari al-Qur’an, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dengan pihak pembeli dan pembuat perahu di Pulau Pamantauang. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dilakukan dengan sistem pesanan yaitu pembeli (mustashni’) meminta dibuatkan langsung kepada penjual (shani’) dengan spesifikasi dan syarat tertentu antara kedua belah pihak. Dalam jual beli perahu yang dilakukan di Pulau Pamantauang tersebut termasuk dalam bentuk jual beli Istishna’. 2) Dalam Praktik jual beli perahu yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat istishna’ yang dimana pembuat dan pembeli perahu dilakukan dengan saling ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, hal tersebut dilandasi pada prinsip yang lebih mengedapankan pada kepercayaan, kerelaan, dan kebersamaan oleh masyarakat sehingga jual beli yang dilakukan dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Istishna’, Pembautan Perahu Abstract This research was conducted to find out how the Review of Islamic Law on the Istishna' Contract on Boat Making on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency. This type of research uses qualitative descriptive field research with the research approaches used are juridical approaches and sharia approaches. The primary data sources of this study are boat builders and boat buyers, and secondary data sources are sourced from the Qur'an, books, journals, and other sources. The data collection methods used are observation, interviews and direct documentation with buyers and boat builders on Pamantauang Island. This study shows that: 1) the implementation of buying and selling boats on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency is carried out with an order system, namely the buyer (mustashni') asks to be made directly to the seller (shani') with certain specifications and conditions between the two parties. In the boat buying and selling carried out on Pamantauang Island, it is included in the form of buying and selling Istishna'. 2) In the practice of buying and selling boats that are carried out has fulfilled the harmony and conditions of istishna' where the boat maker and buyer are carried out with mutual pleasure and voluntarily without any coercion, it is based on a principle that is more based on trust, willingness, and togetherness by the community so that the buying and selling carried out can be declared valid and allowed in Islamic law. Keywords: Islamic Law, Akad Istishna', Boat Anchoring

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA