Garuda - Garba Rujukan Digital

AKAD ‘ARIYAH EMAS DI KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Nor Faizah
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.56597

Abstrak Akad merupakan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, salah satu akad tabarru’ dalam Ekonomi Islam yaitu pinjam meminjam (‘ariyah) yang memiliki esensi menolong sesama atau tanpa mengharap imbalan apapun, sementara di Kecamatan Sokobanah terjadi kasus dalam akad ‘ariyah seseorang mengambil keuntungan dari akad tersebut (pemberi pinjaman memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian menurut Madzhab Maliki yaitu setiap akad boleh disepakati kecuali akad tersebut bertentangan dengan murtadho akad (tujuan akad). Sementara dalam praktik ‘ariyah masyarakat di Kecamatan Sokobanah sudah melakukan hal yang bertentangan dengan murtadho akad yakni mengambil kesempatan di dalam kesempitan dengan cara meminta ganti rugi, padahal esensi dari akad ‘ariyah adalah tolong menolong, maka dalam hal ini akad ‘ariyah hukumnya tidak sah atau batal. Kata Kunci: Akad, ‘Ariyah, Ganti rugi. Abstract A contract is a relationship of consent and qabul in accordance with the will of the shari’a which influences the object of the agreement, one of the tabarru contract in Islamic Economics is landing and borrowing (ariyah) which has the essence of helping others or without expecting anyting in return, while in Sokobanah District there is a case of an ariyah contract which taking advantage of the contract (the lender takes advantage of the opportunity in the shortfall). The research method used is a qualitative research approach, while the type of research usedn is field research. Based on the result research according to the Maliki Madzhab, every contract can be agreed upon unless the contract is in conflict with the apostasy of the contract (the porpose of the contract). Meanwhile, in the practice of ariyah, the people in Sokobanah District have done things that arev contrary to apostasy of the contract, namely taking oppurtunities in adversity by asking for compensation, even though the essence of the ariyah contract is mutual help. So, in this case the ‘ariyah contract is not valid or is void. Keywords: Contract, Ariyah, Compensation.

PENGGUNAAN MODEL KOLABORASI PENTA HELIX DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Riskayanti; Kattya Nusantari Putri
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57108

Abstrak Dua puluh enam tahun sejak disahkan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Selama ini, KPPU telah menjalankan amanat kebijakan persaingan usaha melalui berbagai upaya dan kerja sama dalam bentuk kegiatan pengawasan, penindakan bahkan berbagai bentuk publikasi agar isu persaingan usaha lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak kemajuan signifikan yang telah dicapai. Namun demikian, masih banyak pula hambatan dan tantangan yang masih harus dihadapi kedepannya. Untuk menjamin masa depan persaingan usaha dan KPPU dibutuhkan sebuah langkah konstruktif yang mampu menjadi fondasi yang lebih kuat. Pelibatan stakeholders melalui model kolaborasi dan pemberdayaan merupakan salah satu solusi yang dapat diperhitungkan dalam mewujudkan dunia usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Kolaborasi dapat dilakukan dalam bentuk Penta Helix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, pemerintah, dan media untuk merancang inovasi program. Output yang dihasilkan yakni terciptanya program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat”. Adapun outcome yang diharapkan adalah pemberdayaan dengan hadirnya pedagang berdaya sebagai agen untuk menyebarluaskan kebijakan persaingan usaha dan tugas KPPU. Semua hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Kata Kunci: Kelembagaan KPPU, Model Penta Helix, Persaingan Usaha Abstract After twenty-six years, Indonesia's Competition Law (The Law No. 5/1999) and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) have been in place to maintain Indonesia's economic stability. The KPPU has carried out the mandate of the competition policy through various efforts and cooperation in the form of monitoring activities, enforcement, and publication to improve people's knowledge about competition. There has been significant progress, but many obstacles and challenges still have to be overcome. Therefore, constructive steps are needed to become a stronger foundation to guarantee the future of business competition and the commission. Stakeholder engagement through collaboration and empowerment model is one solution to encourage healthy competition and improve commission performance. The Penta Helix collaboration model involves academics, business actors, the community, government, and the media to design innovation programs. The output of the engagement is to establish the "Healthy Competition Market Area" program, and the expected outcome is to empower the business actors as competition agents in disseminating competition policies and the commission's duties. It aims to prevent anti-competitive practices. Keywords: Business Competition, The Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), The Penta Helix Concept

ANALISIS PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING USAHA SUWEG LAPIS GENGGONG DALAM PERSPEKTIF MAQHASHID SYARIAH UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR Vindi Nur Cahyani; Abdul Aziz Wahab; Waqi’atul Aqidah
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57110

Abstrak Usaha Suweg Lapis Genggong yang bertempat di Jalan. Raya Condong, Desa Kapasan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, merupakan produk pangan tradisional berbasis umbian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan dan daya saing usaha Suweg Lapis Genggong dalam perspektif Maqhashid Syariah guna menghadapi persaingan pasar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suweg Lapis Genggong memiliki potensi daya saing yang kuat, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pemasaran dan inovasi produk. Implementasi Maqhashid Syariah dalam usaha ini meliputi aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal) melalui transparansi bisnis dan harga yang adil, serta pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dengan memastikan produk yang halal dan sehat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan inovasi produk, pemasaran digital, dan optimalisasi rantai distribusi. Kesimpulannya, penerapan prinsip Maqhashid Syariah dapat meningkatkan daya saing usaha dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Kata Kunci: Daya Saing, Pengembangan Usaha, Maqhashid Syariah, Persaingan Pasar, Pemasaran Digital Abstract The Suweg Lapis Genggong business, located on Jalan Raya Condong, Kapasan Village, Pajarakan District, Probolinggo Regency, is a traditional food product based on tubers. This study aims to analyze the development strategy and competitiveness of the Suweg Lapis Genggong business from the perspective of Maqhashid Syariah to face market competition. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that Suweg Lapis Genggong has strong competitive potential but still faces several challenges in marketing and product innovation. The implementation of Maqhashid Syariah in this business includes the aspect of wealth preservation (hifz al-mal) through business transparency and fair pricing, as well as the preservation of life (hifz an-nafs) by ensuring that the product is halal and healthy. Strategies that can be implemented include product innovation improvement, digital marketing, and optimization of the distribution chain. In conclusion, applying Maqhashid Syariah principles can enhance business competitiveness and support long-term business sustainability. Keywords: Competitiveness, Business Development, Maqhashid Syariah, market competition

PERAN LOGIKA HUKUM DALAM MENCAPAI KEBENARAN DAN KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN Indah Sekar Arum; Fikri Ardiansyah; Putra Alviano Raymound; Firli Nanda Saputri; Ulinnuha Nurrana; Irma Mangar
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57112

Abstrak Logika hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan formal Indonesia, logika hukum digunakan untuk menginterpretasi hukum secara konsisten dan rasional, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian perkara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran logika hukum dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan rasional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam pembahasan ini, penulis mengeksplorasi bagaimana logika hukum diterapkan dalam sistem peradilan pidana, penerapan teori hukum, serta konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Kata Kunci: Logika Hukum, Kebenaran, Keadilan, Sistem Peradilan, Restorative Justice Abstract Abstract are written in Bahasa Indonesia and English, provide a brief introduction, Legal logic plays a crucial role in the process of law enforcement aimed at achieving truth and justice within the judicial system. In the formal judicial system of Indonesia, legal logic is used to interpret the law consistently and rationally, which in turn influences the decisions made in the resolution of cases. This article aims to examine the role of legal logic in ensuring the fair and rational application of the law, while considering the principles of truth and justice. In this discussion, the author explores how legal logic is applied in the criminal justice system, the application of legal theories, and the concept of restorative justice in resolving legal cases. Keywords: Legal Logic, Truth, Justice, Judicial System, Restorative Justice

ASAS KEADILAN DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK MENURUT PMK-117/2024 : KRITIK TERHADAP ABSENSI MENKANISME PENGAWASAN Bambang Hermawan; Andi Reza Alief Chairin Nor
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57246

Abstrak Pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, berisiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria & verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024 serta pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menjamin keadilan dalam penghapusan piutang pajak. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural, kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Agar dilakukan revisi berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Melibatkan Komisi Pengawas Perjakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang. Kata kunci : Piutang Pajak, Pengawasan, Komisi Pengawasan Perpajakan. AbstractThe enactment of PMK-117/2024, effective on January 1, 2025, carries a high risk of abuse of authority. In the absence of a supervisory body, the process of tax receivables write-off has the potential to become a discriminatory tool. This study aims to examine the criteria and verification mechanisms for tax receivables write-off under PMK-117/2024, as well as to explore what kind of oversight can be implemented to ensure fairness in the process. This is a normative juridical legal research employing both statutory and conceptual approaches. The study finds that the regulation contains fundamental weaknesses, particularly in terms of procedural justice. The absence of oversight elements and independent participation in the verification process poses the risk of abuse of power and unfair treatment. Therefore, an independent supervisory mechanism is needed to balance the authority of the Ministry of Finance in writing off tax receivables. A revision of the regulation is recommended to incorporate a transparent and accountable oversight mechanism. It is also proposed that the Tax Supervisory Commission be involved as an independent supervisory body with the authority to directly monitor the process of tax receivables write-off.Keywords: Tax Receivables, Supervision, Tax Supervisory Commission.

HUBUNGAN ANTARA FINTECH SYARIAH DENGAN PRINSIP KEUANGAN ETIS: Studi Kasus Pembiayaan Syariah UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro Shofa Robbani; Afriska, Meysa; Mayu Herlina; Siska Putri Aprilia; Niken Ayu Putri Prameswari; Muhammad Albar; Ahmad Fakhrudin
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v1i1 Juni.57283

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara implementasi fintech syariah dengan prinsip keuangan etis dalam pembiayaan UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro. Fintech syariah sebagai inovasi teknologi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan inklusif bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan pengurus BMT MEKAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fintech syariah pada BMT MEKAH tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas pembiayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip keuangan etis seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui skema pembiayaan syariah, terutama akad murabahah, BMT MEKAH berhasil meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional pada pelaku UMKM yang telah menjadi anggota. Sinergi antara nilai-nilai syariah dan prinsip keuangan etis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi finansial dapat diarahkan untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem fintech syariah serta peningkatan dukungan kelembagaan guna mendorong pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Fintech syariah, Keuangan etis, Pembiayaan syariah, UMKM, BMT MEKAH Abstract This study aims to examine the relationship between the implementation of Islamic fintech and ethical finance principles in the financing of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) at BMT MEKAH (Mekar Barokah), Bojonegoro. Islamic fintech, as a financial technology innovation rooted in Islamic values, is considered a viable solution for providing fair, transparent, and inclusive financing to micro-entrepreneurs. A descriptive qualitative approach was employed through field observation and interviews with BMT MEKAH management. The findings reveal that the application of Islamic fintech at BMT MEKAH not only enhances service efficiency and accessibility but also reflects ethical finance principles such as justice, transparency, and social responsibility. Through Sharia-based financing schemes—particularly murabahah contracts—BMT MEKAH has successfully enhanced the profitability, liquidity, and operational efficiency of its financing partner MSMEs. The synergy between Sharia values and ethical finance principles demonstrates that financial technology can be harnessed to build a system that is not only efficient but also grounded in humanistic and sustainable values. This study recommends further development of Sharia-compliant fintech systems and greater institutional support to promote more effective and equitable empowerment of MSMEs. Keywords: Islamic fintech, Ethical finance, Sharia financing, MSMEs, BMT MEKAH

KONTESTASI KEKUASAAN NEGARA DAN OTONOMI KORPORASI : TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP MODAL BUMN DI BAWAH UU BUMN 2025 Mar’atun Fitriah; Nurul Shalihat Ansar
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57364

Abstrak Penelitian ini mengkaji perubahan mendasar dalam relasi antara kekuasaan negara dan otonomi korporasi dalam pengelolaan modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif —dengan analisis teks perundang-undangan, teori hukum, dan literatur sekunder— studi ini membandingkan rezim hukum pengelolaan modal BUMN sebelum (UU 19/2003 dan UU 17/2003) dan sesudah perubahan (UU 1/2025). Temuan utama menunjukkan bahwa pemisahan modal BUMN dari kekayaan negara menggeser kerangka pengawasan dari lembaga publik (BPK, DPR, KPK) menuju mekanisme tata kelola korporasi internal. Konsekuensi konstitusionalnya, BPK tidak lagi memiliki kewenangan audit otomatis atas seluruh aset BUMN, dan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara menjadi kabur. Transformasi ini memicu tantangan baru dalam akuntabilitas direksi, perlindungan aset strategis negara, serta efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan harmonisasi norma antara UU 1/2025, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor, serta pulihkan audit BPK dan publikasikan hasilnya; seleksi direksi/komisaris berbasis merit dan larang politisi aktif; wajibkan LHKPN bagi semua pejabat BUMN. Hanya dengan harmonisasi norma tersebut, BUMN dapat menjalankan fungsi ekonomi kerakyatan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, sekaligus mempraktikkan efisiensi dan profesionalisme tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Kata Kunci: Reformasi Hukum BUMN, Otonomi Korporasi, Transparansi Publik Abstract This study examines the fundamental shift in the relationship between state authority and corporate autonomy in the capital management of State-Owned Enterprises (BUMN) following the enactment of Law No. 1 of 2025 on BUMN. Using a normative legal research approach—comprising analysis of legislative texts, legal theory, and secondary literature—this study compares the legal regime governing BUMN capital before (Law No. 19/2003 and Law No. 17/2003) and after the amendment (Law No. 1/2025). The primary finding indicates that the separation of BUMN capital from state assets has shifted the oversight framework from public institutions (the Audit Board of Indonesia, the House of Representatives, and the Corruption Eradication Commission) to internal corporate governance mechanisms. Constitutionally, this means that the Audit Board of Indonesia no longer retains automatic authority to audit all BUMN assets, and the status of BUMN officials as state administrators has become ambiguous. This transformation has given rise to new challenges in accountability of state-owned company directors, protection of the nation’s strategic assets, and the effectiveness of anti-corruption measures. Therefore, this study recommends harmonizing the norms across Law No. 1/2025, the State Finance Law, and the Corruption Eradication Law; restoring the Audit Board of Indonesia’s audit authority and requiring publication of its findings; selecting directors and commissioners on a merit- and integrity-based basis while prohibiting active politicians from such positions; and mandating asset declarations (LHKPN) for all BUMN officials. Only through such normative harmonization can BUMN fulfill their function as instruments of a people-centred economy in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution, while simultaneously practicing efficiency and professionalism without compromising the principles of constitutional democracy. Keywords: State-Owned Enterprises Legal Reform, Corporate Autonomy, Public Transparency

TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Musfiratul Ilmi; Putri Mei Lestari Lubis
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57409

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan uang virtual, terutama cryptocurrency, menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Karakteristik cryptocurrency seperti transaksi cepat, biaya rendah, dan pseudonimitas memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas dan melancarkan transaksi ilegal yang sulit dilacak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Pembahasan mencakup prinsip pembuktian dan karakteristik cryptocurrency yang menyulitkan pelacakan yang dijawab melalui terobosan pemerintah dengan adanya prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) yang diatur oleh Bappebti untuk mitigasi risiko. Kata Kunci: Cryptocurrency; Pseudonimitas; TPPU. AbstractThis research aims to analyze the challenges in proving money laundering offenses through cryptocurrency. Although Indonesia has a comprehensive legal framework in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, the use of virtual currency, especially cryptocurrency, presents new challenges for law enforcement officials. Cryptocurrency characteristics like fast transactions, low costs, and pseudonymity allow perpetrators to conceal their identities and carry out illegal transactions that are difficult to trace. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The discussion covers the principles of proof and the characteristics of cryptocurrency that complicate tracing, addressed by government breakthroughs with the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) principles regulated by Bappebti for risk mitigation. Keywords: Cryptocurrency; Pseudonymity; Money Laundering

KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL Permana, Mochammad Aditya; Iryani, Dewi; Hartana
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57622

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (deterrent effect), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem double track yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH KEPADA GURU MENGAJI DI KELURAHAN DAWI-DAWI, KEC.POMALAA, KAB. KOLAKA Ashar Sinilele; Atika Mulidya Rahman
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v1i1 Juni.57674

Abstrak Pokok masalah pe.ne.litian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Pokok masalah te.rse.but diuraikan ke.dalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Je.nis pe.ne.litian ini te.rgolong kualitatif de.ngan pe.nde.katan pe.ne.litian yang digunakan adalah: pe.nde.katan Hukum Islam dan empiris. Adapun sumbe.r data pe.ne.litian ini bersumber dari Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Kepala Rt, Tokoh Agama, Pemberi Zakat dan Guru Mengaji. Se.lanjutnya me.tode. pe.ngumpulan data yang digunakan adalah obse.rvasi, wawancara, dokume.ntasi. Hasil pe.ne.litian ini me.nujukkan bahwa Pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka telah dilakukan secara turun temurun dan masyarakat di kelurahan tersebut lebih mengutamakan guru mengaji sebagai penerima zakat daripada asnaf lainnya seperti fakir miskin. Padahal guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Kelurahan Dawi-dawi dilakukan dengan cara datang langsung ke TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an). Waktu pemberian zakat fitrah di Kelurahan dawi-dawi adalah pada saat awal bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri sedangkan jenis yang di berikan untuk membayar zakat fitrah adalah beras dan juga uang tunai. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surah at- Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak mentikberatkan pada salah satu asnaf; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya. Kata Kunci: Guru Mengaji, Hukum Islam, Zakat Fitrah. Abstract The main problem of this research is how Islamic law views the distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? The main problem is described into sub-problems, namely: 1) How is the distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-Dawi sub-district, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) What is the view of Islamic law regarding the distribution of zakat fitrah to Koran recitation teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used being: Islamic Law and empirical approaches. The research data sources come from sub-district staff, community leaders, neighborhood heads, religious figures, zakat givers and Koran teachers. Next, method. The data collection used was observation, interviews, documentation. The results of this research show that the distribution of zakat fitrah in Dawi-dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency has been carried out for generations and the people in this subdistrict prioritize Koran teachers as zakat recipients rather than other asnaf such as the poor. Even though the Koran teachers in Dawi-dawi Village are quite capable. The distribution of zakat fitrah by muzakki to mustahik in Dawi-dawi Village is carried out by coming directly to the TPQ (Al-Qur'an Education Park). The time for giving zakat fitrah in Dawi-dawi Village is at the beginning of the month of Ramadan until before the Eid al-Fitr prayers are held, while the types given to pay zakat fitrah are rice and cash. The view of Islamic Law regarding the tradition of distributing zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village is contrary to Islamic law for the reasons: First, it is contrary to the explanation of Surah At-Taubah verse 60 in the Tafsir Ahkam which states that the distribution of zakat must be equitable in the sense that it does not focus on one of asnaf; secondly, it contradicts the main purpose of zakat, namely providing assistance to the poor and people who really need other assistance. Keywords: Koran teacher, Islamic Law, Zakat Fitrah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA