cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,679 Documents
Moderasi Beragama Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika Sebagai Penguatan Karakter Siswa Muhamad Hijran; Reza Adriantika Suntara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.3784

Abstract

Abstrak Keberagaman Agama warga negara Indonesia sangat besar dengan ditandai dengan adanya enam agama yang diakui oleh negara secara administratif dan hukum. Proses menjaga harmonisasi keberagaman agama harus didukung dengan berbagai cara, khususnya di sekolah. Konsep inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya seperti siswa di sekolah karena merupakan sebagai tulang punggung kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang. Melalui penelitian ini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Puding Besar diharapkan dapat menjadi sarana penguatan karakter dalam moderasi beragama dalam mengatasi berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan yang menyasar generasi muda khususnya siswa di sekolah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode penelitian ini dianggap sangat sesuai untuk menggali masalah dan mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan yang ada. Hasil dari penelitian ini, dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya kolaborasi antara sekolah, masyarakat serta lembaga terkait. Salah satu yang dilakukan dengan mengadakan berbagai acara seperti kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan, Pekan Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta ceramah keagamaan. Abstract The religious diversity of Indonesian citizens is very large, marked by the existence of six religions that are recognized by the state administratively and legally. The process of maintaining the harmony of religious diversity must be supported in various ways, especially in schools. This concept must be conveyed to the Indonesian people, especially the younger generation such as students in schools because they are the backbone of the progress of the Indonesian nation in the future. Through this research conducted at SMA Negeri 1 Puding Besar, it is hoped that it can be a means of strengthening character in religious moderation in overcoming the development of excessive religious understanding and practice that targets the younger generation, especially students in schools. This research was conducted using a qualitative approach with a case study method through observation, interview, and documentation study techniques. This research method is considered very appropriate for exploring problems and getting answers to every question that exists. The results of this study, in overcoming these problems, collaboration is needed between schools, the community and related institutions. One of the things that is done is by holding various events such as national insight provision activities, the Pancasila Student Profile Strengthening Project Work Exhibition Week, and religious lectures
Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Disabilitas Ahmad Fariji; Aris Riswandi Sanusi; Lusiana Rahmatiani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.3791

Abstract

The author conducted research examining the role of the Election Supervisory Board of Karawang Regency in providing political education to voters with disabilities. This study applies a qualitative method. The qualitative approach is used to describe and understand the phenomena emerging in the research based on information provided by the research subjects. The subjects of this research are the Chairman of the Karawang Regency Election Supervisory Board (Bawaslu), the Coordinator of the Prevention, Community Participation, and Public Relations Division, and the Coordinator of the Violation Prevention, Data, and Information Division. The findings of the study reveal that the Karawang Regency Election Supervisory Board plays a very important role in the process of political education for individuals with disabilities. Bawaslu Karawang implements a political education concept that focuses on inclusivity and accessibility for people with disabilities. These efforts include providing educational materials in accessible formats and collaborating with the General Election Commission (KPU) to ensure that polling stations (TPS) are disability-friendly. Political education is tailored to meet the specific needs of individuals with disabilities, ensuring that they understand their rights and how to participate in elections. Participatory supervision involves individuals with disabilities in the election monitoring process, giving them direct insight into the electoral mechanisms and the importance of each stage in maintaining fairness and transparency. This also helps them understand their rights and responsibilities as voters, as well as how to report violations. Keywords: Bawaslu’s Role, Political Education, Disability
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022 Yuliani Fitriasih Widhi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.3792

Abstract

Abstrak Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan sistem proporsional terbuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.114/PUU-XX/2022. Putusan itu menjawab uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Kini pasca adanya putusan MK 114/PUU-XX/2022, bola menggelinding di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar konsisten melaksanakan amanah tersebut. Yang dimaksud dengan sistem proporsional mengacu pada metode perhitungan suara yang memungkinkan partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya. Sedangkan sistem terbuka mengacu pada praktik di mana pemilih memiliki akses langsung terhadap calon-calon yang dipilih oleh partai politik. Sistem Pemilu merupakan salah satu hal penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu terutama berkaitan dengan proses dan hasil Pemilu. Dalam sistem proporsional satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipecah, kursi untuk perwakilan wilayah dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh para kontestan. Sedangkan sistem campuran memadukan di antara keduanya dengan mengambil beberapa sisi positif dari masing-masing sistem. Kata Kunci: Putusan, Analisis, Mahkamah Konstitusi
Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan di Sekolah Menegah Pertama Teuku Umar Semarang Siti Ainurohmah; Suwarno Widodo; Rosalina Ginting
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.4997

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di SMP Teuku Umar Semarang. Latar belakang dari penelitian yaitu adanya permasalahan yang timbul dari karakter siswa dan kurangnya penerapan karakter religius dari diri siswa dilingkungan sekolah yang terlihat dari perilaku peserta didik seperti terlambat masuk sekolah dan tidak taat aturan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di Sekolah Menengah Pertama Teuku Umar Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di Sekolah Menengah Pertama Teuku Umar Semarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 1) Mengucapkan salam sudah dilaksanakan di sekolah. 2) Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sudah dilaksanakan di sekolah. 3) Melaksanakan ibadah keagamaan sudah terlaksana di sekolah. 4) Merayakan hari besar keagamaan sudah dilaksanakan di sekolah. 5) Toleransi sudah dilaksanakan di sekolah. Kata Kunci : Karakter, Religius, Sekolah Abstract The purpose of this research is to describe the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The background of the research is the problems arising from the character of students and the lack of application of religious character from students in the school environment which can be seen from the behavior of students such as being late for school and not obeying the rules. The formulation of the problem in this study is how the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The purpose of this study is to determine the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. This study found that 1) Saying greetings has been implemented at school. 2) Praying before and after learning has been carried out at school. 3) Carrying out religious worship has been implemented at school. 4) Celebrating religious holidays has been implemented at school. 5) Tolerance has been implemented at school. Keywords: Character, Religious, School
Analysis of Forced Marriage as an Offense of Sexual Violence Chandera Halim; Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5514

Abstract

Abstrak Fenomena pelaksanaan perkawinan secara paksa sebagai suatu fenomena sosial telah bergulir menjadi suatu fenomena hukum. Pemaksaan perkawinan dalam perkembangannya menjadi salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini akan menganalisis tentang pemaksaan perkawinan sebagai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Fokus kajiannya adalah berkaitan dengan pengertian tindak pidana pemaksaan perkawinan dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemaksaan perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia dan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan; Kekerasan Seksual; Pertanggungjawaban Pidana. Abstract The phenomenon of forced marriage as a social phenomenon has turned into a legal phenomenon. In its development, forced marriage has become a form of criminal sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Sexual Violence. This article will analyze forced marriage as a type of criminal act of sexual violence. The focus of the study is related to the definition of the criminal act of forced marriage and the form of criminal responsibility for perpetrators of the criminal act of forced marriage. The results of this research are that the criminal act of forced marriage is a violation of human rights and is a form of criminal sexual violence. Keywords: Forced Marriage; Sexual Violence; Criminal Liability.
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) di SMA Negeri 1 Watubangga Jasrudin; Dede Sopiandy; Suriaman; Nurrahman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5532

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan atau kondisi terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Watubangga yang masih kurang optimal, karena kualitas proses dan hasil pembelajaran PPKn yang dilaksanakan masih kurang dari kriteria ketuntasan minimum. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) di SMA Negeri 1 Watubangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri atas prasiklus, siklus I dan siklus II dengan menggunakan metode statistik deskriptif terhadap 35 siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Watubangga. Instrumen penelitian ini berupa tes. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prasiklus di kelas X IPS SMA Negeri 1 Watubangga berada pada nilai rata-rata 66. Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar dengan perolehan nilai rata-rata 72,34 dan ketuntasan secara klasikal sebesar 17%. Hasil tindakan siklus I, selanjutnya dilakukan perbaikan pada siklus II, sehingga nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 76,09 dan ketuntasan secara klasikal sebesar 81% dengan intensitas peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas X IPS SMA Negeri 1 Watubangga dari siklus I ke siklus II sebesar 3,85% dan peningkatan hasil belajar siswa dianggap telah berhasil dengan diterapkannya model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Kata Kunci: Numbered Head Together, hasil belajar, PPKn Abstract This research was motivated by the circumstances or conditions for the learning outcomes of class X IPS students at SMA Negeri 1 Watubangga which are still not optimal, because the quality of the process and learning outcomes of the PPKn carried out are still less than the minimum completeness criteria. The purpose of this study was to describe the increase in student learning outcomes through the Numbered Head Together (NHT) learning model at SMA Negeri 1 Watubangga. This type of research is classroom action research consisting of pre-cycle, cycle I and cycle II using descriptive statistical methods on 35 students of class X IPS SMA Negeri 1 Watubangga. The research instrument is in the form of a test. Data collection techniques are carried out by observation, tests, and documentation. The results showed that the pre-cycle in class X IPS SMA Negeri 1 Watubangga was at an average score of 66. In the first cycle there was an increase in learning outcomes with an average score of 72.34 and classical completeness of 17%. The results of the actions of cycle I, then carried out improvements in cycle II, so that the average value of students increased to 76.09 and classical completeness was 83% with the intensity of increasing student learning outcomes in PPKn subjects in class X IPS SMA Negeri 1 Watubangga from cycle I to cycle II of 3.85% and an increase in student learning outcomes is considered successful with the implementation of the Numbered Head Together (NHT) learning model. Keywords: Numbered Head Together, learning outcomes, PPKn
Kajian Yuridis Hukum Lingkungan Terhadap Permasalahan Pencemaran yang Terjadi di Sungai Ciliwung Mella Ismelina F.R.; Columbanus Priaardanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5533

Abstract

Abstrak Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, sungai tersebut membentang melewati daerah Bogor di Jawa Barat Hingga ke Jakarta Utara DKI Jakarta, dibalik kemegahan dari sungai Ciliwung terdapat permasalahan pencemaran yang mengintai dan amat sangat berbahaya apabila dibiarkan secara terus menerus, permasalahan pencemaran ini terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan masyarakat membuang limbah dan sisa hasil residu kegiatan industri ke dalam aliran sungai Ciliwung sehingga pencemaran tersebut tidak dapat terhindarkan, dalam tulisan ini pembahasan meliputi mengenai bagaimana regulasi yang mengatur mengenai pencemaran daerah aliran sungai dan juga mengatur mengenai dampak akibat terjadinya pencemaran di aliran air sungai Ciliwung serta membahas mengenai efektifitas dari ditegakkannya hukum dalam memberantas pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung, kajian ini dibahas dengan menggunakan teori yuridis normatif dan mengambil sumber-sumber data dari beberapa sumber primer dan sekunder dalam tersusunnya jurnal ilmiah ini. Kata Kunci: Pencemaran Air, Sungai Ciliwung
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Beserta Kinerja KPK Dalam Penanganannya Urbanisasi; Columbanus Priaardanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5534

Abstract

Abstract The crime of corruption is one of several special criminal acts that become an urgency in the life of the state in Indonesia, the rise of corruption crimes that occur among the government is increasingly soaring and rising, the role of the KPK (Corruption Eradication Commission) in the midst of this problem has not been seen, coupled with various obstacles that arise both from the KPK and from kpk enemies who make the law become Hampered. In the midst of a difficult situation during the Covid-19 pandemic, power officials often take advantage of difficult situations and grief that is soeable in the community as an income field for those who certainly do not care about human values and justice, they take advantage of the difficult situation in the midst of the Covid-19 Pandemic to reap various benefits ranging from the alleged involvement of officials such as ministers and heads of institutions in the PCR business to embezzlement in the distribution of community social assistance funds to people stranded from Covid-19. Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission
Peranan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Dalam Penerbitan Laporan Akhir Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182 Sebagai Upaya Tercapainya Kepastian Hukum Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182 Amad Sudiro; Columbanus Priaardanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5535

Abstract

Abstract The Sriwijaya SJ-182 plane crash has become an accident that adds to the record of aircraft accidents in Indonesia, the National Committee for Transportation Accidents (KNKT) is the institution in charge of the implementation of investigations into every plane crash in Indonesia, at the time of the Sriwijaya Air SJ-182 plane crash, KNKT also carried out an investigation into the accident, in every accident case handled, KNKT needs to issue a statement or final report as a summary and recommendations on the problems that caused the accident. But then of course for almost more than 2 (two) years KNKT has not provided the results of the report on the Sriwijaya Air SJ-182 aircraft accident case and only issued the final report in November 2022 , the problem in this paper is how the impact of legal certainty received by the victim's family on the issuance of the final knkt report on the sriwijaya sj-182 aircraft crash case, How is the role of KNKT in the process of issuing the final report on the Sriwijaya SJ-182 aircraft accident. This research is made based on normative juridical methods and is made based on primary and secondary legal materials. This accident was allegedly caused by an autothrottle (Auto Pilot) which had problems resulting in the crash of this aircraft. With the issuance of this final report, it is hoped that it can meet legal certainty for victims and it is hoped that in the course of every aircraft accident investigation process, KNKT can be more transparent and efficient in solving every aircraft accident case, as well as for the Indonesian government to pay more attention to the implementation of air transportation safety and is expected to provide upset prevention and recovery training (UPRT) training to every airline. Keyword: National Committee for Transportation Accidents (KNKT), Legal Certainty, Plane Crash.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Hukum Adat Suku Jawa Dalam Pandangan Teori Talcot Person Imelda Martinelli; Columbanus Priaardanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5536

Abstract

Abstrak Suku adat jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki beragam norma dan hukum adat yang telah diadopsi oleh banyak pihak di luar masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana dalam hal ini banyak kebudayaan dalam lingkup kehidupan dalam sistem sosial masyarakat yang diadopsi ditengahnya, dimana tentu dalam hal ini penggunaan norma hukum adat jawa dilakukan sesuai dengan tujuan dan kondisi tertentu serta dalam hal ini dibahas dalam korelasinya dengan teori talcot parsons. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan dibahas dengan literatur yang bersumber dari sumber primer, sekunder dan tersier, dimana pembahasannya mencakup secara garis besar tentang kaitan penggunaan hukum adat dalam sistem sosial masyarakat adat. Kata Kunci: Teori Talcot Parsons, Masyarakat Adat, Sistem Sosial