cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 151   152   153   154   155 
Analysis of the Influence of Educational Background, Life Expectancy and Infrastructure Maturity on Poverty Growth in Indonesia Using Quantile Regression Method Ardiyanto Maksimilianus Gai; Monsar Marito Sir; Iwan Harsono; Agusalim; Titik Poerwati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5883

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regresi kuantil mempengaruhi hubungan kemiskinan dengan angka harapan hidup, rata-rata lama pendidikan, dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif. Badan Pusat Statistik dan organisasi lain memberikan data sekunder kepada para peneliti, yang mereka gunakan untuk membuat populasi observasi sebanyak seratus individu. Metode regresi yang kami gunakan adalah regresi kuantil. Dari data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model regresi pada kuantil 0,5, variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif secara parsial dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan model regresi pada kuantil 0,6, variabel rata-rata lama sekolah mempunyai dampak yang besar dan sebagian besar bersifat negatif terhadap kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi positif secara signifikan dan parsial oleh variabel infrastruktur, dengan model regresi pada kuantil 0,6. Dengan menggunakan model regresi pada kuantil 0,5 maka variabel angka harapan hidup secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel rata-rata lama sekolah secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel infrastruktur secara simultan berpengaruh positif dan signifikan. Kata Kunci: Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Lama Sekolah, Infrastruktur, Regresi Kuantil Abstract The purpose of this study is to determine how quantile regression affects the relationship between poverty and life expectancy, average length of education, and infrastructure. This study uses secondary data and is quantitative in nature. The Central Statistics Agency and other organizations provided the researchers with secondary data, which they used to create an observation population of one hundred individuals. The regression method we employed was quantile regression. We can infer the following conclusion from the data and discussion: using a regression model at the 0.5 quantile, the life expectancy variable partially and significantly negatively affects poverty. According to a regression model at the 0.6 quantile, the variable average years of schooling has a substantial and largely negative impact on poverty. Poverty is significantly and partially impacted positively by the infrastructure variable, with a regression model at the 0.6 quantile. Using a regression model at the 0.5 quantile, the life expectancy variable simultaneously has a positive and insignificant effect on poverty, the average years of schooling variable simultaneously has a negative and significant effect, and the infrastructure variable simultaneously has a positive and significant effect. Keywords: Poverty, Life Expectancy, Years of Schooling, Infrastructure, Quantile Regression
Kepemimpinan Strategis di Masa Pemerintahan Joko Widodo Dalam Menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Negara Arditho B P; Pande Made Rony Kurniawan; Trismadi; Andrian Andaya Lestari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5895

Abstract

Abstrak Indonesia pada tahun 2020 - 2021 mengalami pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, pandemi Covid-19 juga dialami hampir seluruh negara di dunia. Pandemi ini akibat adanya penyebaran virus corona, virus ini menyerang sistem pernafasan dan menimbulkan masalah kesehatan. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan guna melindungi bangsa Indonesia dan mewujudkan pertahanan negara. Kebijakan pemerintah yang pertama dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melalui Peraturan Pemerintah. Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk berfikir secara strategis dengan tujuan menciptakan perubahan yang lebih baik. Penerapan kepemimpinan strategis akan berpengaruh ada langkah strategis yang diambil oleh pemimpin. Pemerintah menujukkan langkah strategis berupa mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19, jaminan ketersediaan kebutuan pokok, serta jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap angka kasus positif Covid-19 yang menurun. Jika pemerintah terus mengambil dan menerapkan langkah strategis maka penyelesian pandemi Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dengan tepat dan cepat. Kata Kunci: Covid-19, Kepemimpinan Strategis, Pemerintah, Pertahanan Negara
The Influence of Number of Industries, Nominal Wages of Labor and Educational Background on Employment Absorption in Medium and Large Industries Sector in Indonesia Ardiyanto Maksimilianus Gai; Titik Poerwati; Monsar Marito Sir; Dana Aswadi; Moch Arif Hernawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5897

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, lama pendidikan, dan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Data yang digunakan diklasifikasikan sebagai data sekunder. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, serta sumber-sumber lain yang dapat dipercaya seperti publikasi, makalah, internet, dan karya ilmiah yang relevan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk analisis data. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kompensasi memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Jumlah industri memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Variabel upah, jumlah industri, dan lama sekolah memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Kata Kunci: Tingkat Upah, Jumlah Industri, Lama Sekolah, Tenaga Kerja Abstract The objective of this study is to determine the impact of income level, years of education, and number of industries on labor absorption in the industrial sector. The data utilized is classified as secondary data. The data gathering approach for this research involved utilizing secondary data obtained from the Central Statistics Agency, as well as other credible sources such as publications, papers, the internet, and relevant scholarly works. The research employed panel data regression for data analysis. Survey results indicate that compensation levels have a significant impact on the amount of labor absorption. The number of industries has a favorable and considerable impact on labor absorption. Higher levels of education have a beneficial and substantial impact on the ability to secure employment. The variables of pay, number of industries, and years of schooling exert a substantial impact on labor absorption. Keywords: Wage Level, Number of Industries, Years of Schooling, Employment
Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa berbasis Kearifan Lokal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Andreas Gama Lusi; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5905

Abstract

Abstrak Konflik Pulau Adonara merupakan konflik lateral antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala. Konflik Agraria tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek konflik, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria secara umum diantaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk bertambah; kemiskinan. Secara spesifik, faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik terjadi karena perebutan kepemilikan lahan. Dalam artikel ini, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan bentuk metode yang membantu menggambarkan dan menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil penelitian, Konflik agraria Pulau Adonara tergambarkan dengan lumrah sebagai persaingan antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala tetapi kondisinya lebih kompleks. Adapun resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan konflik agraria batas desa di Pulau Adonara ini ialah dengan mufakat yang berupa perang tanding. Aksi ini telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi tradisi kearifan lokal yang di sepakati dan di jalankan oleh masyarakat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kata Kunci: Konflik Agraria, Resolusi, Tanah, Kearifan Lokal
Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia Lazuardi Loqman Ar Rahman; Anak Agung Banyu Perwita; Agung Rishdianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5911

Abstract

Abstrak Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan, baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional. Praktik IUU Fishing dapat dikaitkan dengan kejahatan di sepanjang rantai perikanan, sehingga perlu diketahui strategi diplomasi maritim Indonesia dalam negeri dan dalam RPOA-IUU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus. Pembangunan kekuatan diplomasi pertahanan maritim dalam negeri dilakukan dengan membentuk Satgas 115, Forum Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Tim Integrasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Strategi diplomasi maritim Indonesia dalam RPOA-IUU untuk menyelesaikan masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia dilakukan dengan membesarkan RPOA-IUU menjadi kerjasama regional strategis, dan melaksanakan core element yang ada di dalam RPOA-IUU secara maksimal. Indonesia di dalam kanal-kanal diskusi MCS Working Group juga terus aktif untuk membentuk kerjasama bilateral dan regional untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing. Kata Kunci: Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, RPOA-IUU, Diplomasi Pertahanan Maritim.
Bisnis Berskema Piramida Berkedok Multilevel Marketing (MLM) Menurut Pandangan Hukum Pidana Albert Pede; Yudin Yunus; Siti Alifsyahrin Lasori; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5925

Abstract

Abstrak Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji kembali produk hukum yang telah mengatur suatu masalah hukum dan dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sanksi pidana dalam mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing masih sangat lemah. Meskipun sanksi pidananya telah diatur khususnya dalam Undang-Undang perdagangan, namun sampai saat ini belum ada satu pun perusahaan yang dikenai pidana seperti yang tertera dalam Undang-Undang perdagangan. Sehingga dirasa perlu untuk dibuatkan suatu Undang-Undang khusus atau turunannya untuk mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing. Mengingat jumlah korban dan jumlah materi yang tidak sedikit Kata Kunci: Multilevel Marketing, MLM, Skema Piramida Absrtact This research grouped by juridical-normative type, the mean is re-viweing law product who adjusting any law problem and associated with who realy happened in social fact. this research indicated who crime implementation to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate is so weak. Though the sanction wrote in trade constitution, however until today no one of the company or the owner applied crime as wrote in trade constitution. So that we need to make a new special contitution or the transcription to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate. Reckon in the count of the victim and the count of worth are huge. Keywords: Multilevel Marketing, MLM, Pyramid Scheme
Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia La Gurusi; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5926

Abstract

Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan dalam analisis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pembunuhan; Keadilan; KUHP Abstract Criminal sanctions against maltreatment cases have clearly been contained in the legislation, especially the Criminal Code, but not necessarily a suspected perpetrator of a criminal offence can be directly sanctioned based on what has been stated in the legislation. This research uses normative legal research with several approaches in the analysis, namely the statutory approach and the case approach. The research analysis will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results of the research will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results showed that the Judge of the Pasarwajo Class II District Court before making a decision did not only consider the juridical aspects, but also considered outside of the juridical aspects such as: taking into account the attitude and behaviour of the defendant while in court, age, and the future of the defendant as part of the judge's consideration in making a decision. Keywords: Judge's Decision; Crime of Murder; Justice; Criminal Code
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek Epi Septianingsih; Fatkhul Muin; Ikomatussuniah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5944

Abstract

Abstrak Penelitian ini di latar belakangi mengenai penjualan obat keras tanpa resep di Apotek yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker dianggap negatif oleh media di Indonesia, dikarenakan terdapat praktek yang tidak sesuai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggung jawab hukum administrasi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat keras yang memiliki izin edar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, Sosiologis. Data untuk analisanya menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum. Apotek dalam setiap menjual obat keras harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kefarmasian terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter yaitu sanksi administratif dimulai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan SIA. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk BPOM sebagai pengawasan obat keras yang ilegal. Adanya BPOM pengawasan pemerintah lebih terjamin, dan masyarakat lebih aman dan nyaman dalam menggunakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Apotek Abstract This research is motivated by the issue of over-the-counter sales of prescription drugs in pharmacies conducted by pharmacists. Pharmacists are perceived negatively by the media in Indonesia due to inappropriate practices. The objectives of this research are to determine the sales of prescription drugs without a doctor's prescription in Lebak Regency. Furthermore, to understand the administrative legal responsibilities for pharmacies selling prescription drugs without a doctor's prescription, and how the supervision is carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for prescription drugs with circulation permits. This research employs a normative empirical juridical approach with legal and sociological perspectives. Qualitative analysis is used for data analysis. The results of this research indicate that the sale of prescription drugs without a doctor's prescription is a legal violation. Pharmacies must adhere to existing regulations when selling prescription drugs and are responsible for reporting each sale to the government, specifically the Health Department. Sanctions imposed on pharmaceutical business operators for selling prescription drugs without a doctor's prescription include administrative penalties ranging from written warnings to temporary cessation of activities to revocation of the pharmacy license. Government oversight is carried out through the establishment of BPOM to monitor illegal prescription drug sales. The existence of BPOM ensures more effective government supervision, providing greater safety and comfort for the public in using the medications they need. Keyword: Rensponsibility, Law, Pharmacy
Kajian Filosofis: Pancasila dan Altruisme Anggit Rizkianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5970

Abstract

Abstrak Perilaku prososial (prosocial behavior) masyarakat Indonesia, khususnya perilaku altruisme, seringkali tidak terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila semakin tidak membumi di lapangan sosial. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dan altruisme sebagai dasar tindakan moral pada dasarnya memiliki kedekatan gagasan dan dapat saling menopang. Studi ini merupakan studi teks, dengan menempatkan teks-teks relevan sebagai dokumen historis, lalu mendeskripsikannya kembali dan merekonstuksinya untuk menjawab masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari pandangan bahwa Indonesia sebagai suatu negara memiliki identitas kebangsaan yang kuat, yang sangat mengedepankan nilai gotong royong dan kebaikan bersama. Sementara itu, altruisme adalah sikap dan tindakan suka rela menolong orang lain. Seorang altruis selalu memiliki kesadaran moral mementingkan manusia lain dan kebaikan bersama, alih-alih diri sendiri. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan kesadaran moral dan tindakan altruistik. Pancasila dapat semakin memperkokoh moral altruis tersebut dan membuatnya dapat semakin berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Filsafat Pancasila, Altruisme Abstract The prosocial behaviour of Indonesian people, especially altruistic behavior, often unrelated to the values of Pancasila. So, this means that Pancasila can not be realized in the social reality. The purpose of this article is to show that Pancasila as a state philosophy and altruism as a basis for moral action have similar ideas and can support each other. This study is a text study, with relevant texts as historical documents, then re-describing and reconstructing them to answer the problem. The result of the study show that Pancasila was born from the thought that Indonesia as a country has a strong national identity, which prioritizes the values of mutual cooperation and the mutual benefits. Meanwhile, altruism is the attitude and behavior of voluntarily helping others. An altruist always has a moral awareness of prioritizing other humans and mutual benefits, rather than themself. As a national philosophy, Pancasila can be a solid foundation for developing moral awareness and altruistic behavior. Pancasila can also reinforce altruist moral and make it more sustainable in the life of Indonesian society. Keywords: Pancasila, Pancasila Philosophy, Altruism
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung) Yayat Hidayat; Omo Permana; Mungguh Subekti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5972

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the role of DPMD in empowering the community through BUMDes and to know the inhibiting factors and solutions regarding the process of advancing BUMDes. The method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach. Researchers collect data by going to the field with interview and observation techniques. Community empowerment that has been carried out by BUMDes Mawa Raharja is through circular economy activities and the utilization of village potential, namely the natural beauty owned by Cibiru Wetan Village so that it is used as a tourist attraction including Tangga Seribu and Batu Kuda. The Community and Village Empowerment Office of West Java Province has two roles in empowering the community through BUMDes in Cibiru Wetan Village, namely as extension workers and facilitators. The obstacles experienced by DPMD in advancing BUMDes are technical obstacles and also the village's original income. In order for DPMD to be more optimal in carrying out the next task, there is a suggestion, namely that the village government is expected to cooperate with BUMDes in optimizing village potential by making village regulations regarding village financial management and building community participation to build businesses. Furthermore, BUMDes can establish relationships with external parties through AKSARA (Champion Village Academy) activities. Keywords: DPMD, PUEM, BUMDes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPMD dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes serta mengetahui faktor penghambat dan solusi mengenai proses memajukan BUMDes. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan turun ke lapangan dengan teknik wawancara dan observasi. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh BUMDes Mawa Raharja ialah melalui kegiatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan potensi desa yaitu keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Cibiru Wetan sehingga dijadikan sebagai objek wisata diantaranya adalah Tangga Seribu dan Batu Kuda. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki dua peran dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes di Desa Cibiru Wetan yaitu sebagai penyuluh dan fasilitator. Hambatan yang dialami oleh DPMD dalam memajukan BUMDes adalah kendala teknis dan juga pendapatan asli desa. Agar DPMD lebih optimal dalam menjalankan tugas selanjutnya maka terdapat saran yaitu diharapkan pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes dalam optimalisasi potensi desa dengan membuat peraturan desa mengenai pengelolaan keuangan desa serta membangun partisipasi masyarakat untuk membangun usaha. Selanjutnya BUMDes dapat menjalin relasi dengan pihak luar melalui kegiatan AKSARA(Akademi Desa Juara). Kata Kunci: DPMD, PUEM, BUMDes

Page 153 of 168 | Total Record : 1679

 151   152   153   154   155 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue