cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 159   160   161   162   163 
Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi Ika Setyorini; Imam Yahya; Sukendar Sukendar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6380

Abstract

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum bagi Bangsa Indonesia diambil dari pemikiran yang sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Sehingga dalam membangun bangsanya membutuhkan pemimpin nasional yang mampu melandaskan nilai nilia kepribadiam Pancasila untuk mengantisipasi perubahan ditengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kwalitatif adalah penelitian yang digunakanuntuk memahami fenomena tentang Gambaran yang nyata. Pendekatan yang bersifat penelitian hukum normatif /kepustakaan yang bersumber dari pustaka, buku, serta karya ilmiah jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya untuk melihat konsep revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan pasca reformasi. Kepemimpinan yang diharapakan pada era pemerintahan pasca reformasi yang bernilai Pancasila bisa diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional dimana segala kebijakan negara dan program pemerinyah harus bernilai didalamnya. Hal ini diantaranya: a) mencakup pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, b) Penerapan siistem pemerintahan yang transparatif dan akuntabel, c) pengambilan Keputusan yang berbasisi pada kepentingan umum dan keadilan sosial, d) penguatan Lembaga demokrasi yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Kata Kunci: Revitalisasi, Pancasila, Pemimpin, Reformasi Abstract Pancasila as the basis of the state and the source of law for the Indonesian nation is taken from ideas that existed long before the Indonesian nation was born. So that in building the nation, it needs a national leader who is able to base the values of Pancasila personality to anticipate changes in the midst of current social, political, and economic dynamics. Along with the rapid and complex changes in globalization, the challenges faced by countries in building effective and efficient national leadership. This study uses a type of library research with a qualitative approach method. The qualitative approach method is a research used to understand the phenomenon of the real picture. In this case, the author uses an approach that is normative/literature research sourced from literature, books, and journal scientific papers that are relevant to the subject matter. These sources are taken from various works to see the concept of Pancasila revitalization in building post-reform leadership. The leadership expected in the post-reform government era that has the value of Pancasila can be applied in the practice of national leadership where all state policies and government programs must be valued in it. These include: a) including character building based on Pancasila, b) the implementation of a transparent and accountable governance system, c) decision making based on public interest and social justice, d) strengthening democratic institutions that are able to accommodate and channel the aspirations of the people. Keywords: Revitalization, Pancasila, Leader, Reform
Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim Stanley Muljadi Art; Muhammad Rangga Arya Putra; Rachel Milafebina
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6383

Abstract

Abstrak Dalam sistem acara perdata yang berlaku, hakim terikat pada alat bukti yang sah. Artinya, hakim dapat memutus berdasarkan alat bukti yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR. Selain itu, terdapat bukti di persidangan dan keterangan ahli bahwa meskipun dokumen elektronik belum dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Pembuktian yang berlaku saat ini, alat bukti elektronik banyak digunakan di masyarakat dan dalam transfer elektronik. Khususnya dalam transaksi bisnis baru. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam menilai suatu perkara yang alat buktinya menggunakan alat bukti elektronik, hakim bersandar pada hukum substantif yang mengatur perkara tersebut karena hukum formal, yaitu Kode Etik, bukanlah rakyat (HIR) yang mengaturnya. Hukum informasi dan komunikasi elektronik atau Undang-Undang sosial. Namun demikian, sekalipun tidak ada Undang-Undang substantif yang mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang diperbolehkan di pengadilan, atau jika hakim tidak mau menempatkan alat bukti tersebut pada hukum substantif, maka hakim akan memutus Undang-Undang tersebut dengan membandingkan dan menafsirkan alat bukti tersebut secara sah. asalkan Hal itu akan diproses secara elektronik sehingga dapat digunakan tidak hanya sebagai alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi juga sebagai alat bukti peradilan. Kata Kunci: Pembuktian, Bukti Elektronik, Penemuan Hukum Abstract In the current civil procedure system, judges are bound by valid evidence. This means that the judge can make a decision based on evidence determined in accordance with the provisions of article 164 HIR. In addition, there is evidence at trial and expert testimony that although electronic documents cannot yet be accepted as evidence based on the current Evidence Act, electronic evidence is widely used in society and in electronic transfers. , especially in new business transactions. This article concludes that in assessing a case where the evidence uses electronic evidence, the judge relies on the substantive law that regulates the case because the formal law, namely the Code of Ethics, is not the people's (HIR) that regulates it. Electronic information and communications law or social law. However, even if there is no substantive law that regulates electronic evidence as evidence that is permitted in court, or if the judge does not want to place the evidence in substantive law, then the judge will decide on the law by comparing and interpreting the evidence. the evidence is valid. provided that this will be processed electronically so that it can be used not only as evidence as regulated in the Civil Procedure Law, but also as judicial evidence. Keywords: Evidentiary, Electronic Evidence, Legal Discovery
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery pada Platform Jual Beli Gratia Ester Simatupang; Baharuddin Jusuf Habibie Hasta; Antonio Bravo; Bayu Prasetyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6384

Abstract

Abstrak Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mengubah perdagangan tradisional menjadi e-commerce, menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada konsumen dalam membeli barang dan jasa. Salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Shopee, telah banyak mengadopsi metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang sangat disukai konsumen karena kemudahan dan kepercayaannya. Namun, metode ini mengharuskan pengumpulan data pribadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar mengenai privasi dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi COD pada aplikasi Shopee dengan menggunakan metode penelitian normatif.Penelitian ini mengeksplorasi kerangka teoritis tentang hak dan kewajiban konsumen, ketentuan hukum seputar perlindungan data pribadi, dan potensi risiko yang terkait dengan pelanggaran data. Selain itu, kajian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menjaga data konsumen dalam negara Indonesia. Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan terkait dalam KUH Perdata, untuk mengevaluasi kecukupan upaya hukum yang ada saat ini.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan dasar untuk melindungi data konsumen, terdapat kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang membuat konsumen rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data. Studi ini menggarisbawahi perlunya pengawasan peraturan yang lebih kuat, peningkatan protokol keamanan pada platform e-commerce, dan kesadaran konsumen yang lebih besar untuk memitigasi risiko-risiko ini. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan langkah-langkah praktis untuk mengamankan data pribadi dalam transaksi e-commerce juga dibahas dalam penelitian ini. Kata Kunci: E-Commerce, Cash On Delivery, Data Pribadi, Perlindungan Konsumen Abstract The rapid advancement of digital technology has transformed traditional trade into e-commerce, offering consumers convenience and efficiency in purchasing goods and services. One of the leading e-commerce platforms in Indonesia, Shopee, has adopted the Cash on Delivery (COD) payment method which is very popular with consumers because of its convenience and trustworthiness. However, this method requires the collection of personal data, raising major concerns regarding data privacy and security. This research aims to analyze the legal protection of consumer personal data in COD transactions on the Shopee application using normative research methods. This research explores the theoretical framework regarding consumer rights and obligations, legal provisions surrounding personal data protection, and potential risks associated with data breaches. In addition, this study examines the effectiveness of existing legal instruments in safeguarding consumer data in Indonesia. This study utilizes various legal sources, including national regulations such as the Personal Data Protection Law and related provisions in the Civil Code, to evaluate the adequacy of current legal remedies. Findings show that although the legal framework provides the basis for protecting consumer data, there are gaps in implementation and enforcement of laws that make consumers vulnerable to data breaches and misuse. This study underscores the need for stronger regulatory oversight, enhanced security protocols on e-commerce platforms, and greater consumer awareness to mitigate these risks. Recommendations for improving legal protection and practical steps to secure personal data in e-commerce transactions are also discussed in this research. Keywords: E-Commerce, Cash on Delivery, Personal Data, Consumer Protection
Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Imelda Martinelli; Cendana Suryani; Thalia Rizq Aurora Patty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6387

Abstract

Abstract Sales agreements are fundamental in society, regulated by the Indonesian Civil Code. These agreements establish reciprocal obligations between sellers and buyers, binding both parties upon agreement, even before the exchange of goods or payment. Sales transactions play a crucial role in meeting needs and driving economic growth. With the emergence of electronic commerce (e-commerce), transactions have evolved, facilitated by advanced technology. Online marketplaces like Tokopedia and Shopee have become significant platforms, regulated by laws such as Law No. 11 of 2008. Payment methods, including Cash On Delivery (COD), offer convenience and security, although conflicts such as non-payment or violence against couriers have arisen. In COD transactions, sellers set several requirements to ensure the smoothness of the sales process. Firstly, buyers order goods from sellers through agreed platforms or communication. Subsequently, sellers and buyers engage in discussions until reaching an agreement that forms an official contract between both parties. An electronic sales agreement with a COD payment system follows the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which states that an electronic transaction is deemed to occur when an offer made by the seller is accepted and approved by the recipient. Keywords: Agreements, Electronic Commerce, Cash On Delivery Abstrak Perjanjian jual beli merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, mengikat kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan, bahkan sebelum pertukaran barang atau pembayaran. Transaksi jual beli berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi telah berkembang, difasilitasi oleh teknologi canggih. Marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi platform penting, diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Metode pembayaran, termasuk Cash On Delivery (COD), menawarkan kenyamanan dan keamanan, meskipun konflik seperti tidak membayar atau kekerasan terhadap kurir telah muncul. Dalam transaksi bayar ditempat atau COD, penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kata Kunci: Perjanjian, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat
Pengaruh Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia Loficha Metesa Br Ginting; Julia Ivanna
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6398

Abstract

Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh pendidikan didalam menentukan pilihan politik,kesadaran politik mahasiswa yang ada di UPI Bandung didalam pemilu yang sudah dilaksanakan.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif,pengumpulan data menggunakan teknik analisis data yang berupa wawancara dan kajian literatur sebagai pendukung penulisan artikel ini.Hasil pembahasan di dlam artikel ini berkaitan tentang seberapa pentingkah pendidikan untuk mempengaruhi pilihan politik didalam pemilu kemarin,tingkat pendidikan di UPI Bandung mempengaruhi prefensi dan keputusan politik mahasiswanya dan faktor pendidikan apa saja yang paling berpengaruh didalam pemilu kemarin, penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi preferensi dan keputusan politik mahasiswa, seperti media sosial, kampanye politik, dan isu-isu terkini lainnya. Dengan lebih memahami kekuatan politik mahasiswa, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis dan bertanggung jawab dalam demokrasi Kata Kunci: Mahasiswa, Politik, Pendidikan Abstract The writing of this article aims to find out how influential education is in determining political choices, political awareness of students at UPI Bandung in elections that have been held. The research method used is descriptive qualitative, data collection using data analysis techniques in the form of interviews and literature review as a support for writing this article. The results of the discussion in this article are related to how important education is to influence political choices in the last election, the level of education at UPI Bandung affects the preferences and political decisions of its students and what educational factors are most influential in the last election, research is needed to identify other factors that influence students' political preferences and decisions, such as social media, political campaigns, and other current issues. By better understanding the political power of students, we can build a more intelligent, critical and responsible society in a democracy. Keywords: Students, Politics, Education
Analisis Wanpretasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel Barnabas Juni Saputra Gulo; Mohammad Rubby Sriyanto; Akbar Nur Rokhim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6399

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia, dengan fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pakar perdagangan internasional dan pelaku bisnis, serta analisis dokumen dan laporan. Temuan menunjukkan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak yang komprehensif, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah strategi kunci bagi perusahaan untuk mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus dan memperkuat infrastruktur logistik untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik terhadap perdagangan internasional Indonesia. Kata Kunci: Wanpretasi Indonesia, Perdagangan Internasional, Peperangan Abstract This research analyzes the impact of the Palestine-Israel conflict on Indonesia's international trade, focusing on the types of breaches of contract (wanprestasi) that occur and mitigation strategies that can be implemented. The conflict causes significant disruptions to the global supply chain, affecting Indonesian companies with delays in delivery, damaged goods, and contract violations. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, collecting primary data through interviews with international trade experts and business practitioners, as well as document and report analysis. Findings indicate that market diversification, comprehensive contract drafting, and effective supply chain management are key strategies for companies to manage the risk of contract breaches. Additionally, the government needs to formulate specific regulations and strengthen logistics infrastructure to reduce the negative impact of geopolitical instability on Indonesia's international trade. Keywords: Indonesian Default, International Trade, War
Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Imelda Martinelli; Margareta Kristiani Hartono; Najwa Maulida Sabrina
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6400

Abstract

Abstrak Perkara-perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara perdata telah menjadi pilihan yang banyak digunakan. sehingga perlu diketahui tolak ukur keberhasilan dan keterkaitan mediasi dalam penerapanya pada tiap sistem hukum. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan Mediasi berdasarkan sistem hukum yang dianut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki perbedaan dalam penerapanya di tiap sistem hukum serta Mediasi diketahui dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, serta mengurangi konflik dan ketegangan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien. Kata Kunci: Mediasi, Efektivitas, Upaya Damai, Penyelesaian Sengketa Abstract Civil cases that occur in the community can cause conflicts and tensions between related parties. Therefore, an effective effort is needed to overcome the conflict. Mediation as an alternative to resolving civil cases has become a widely used option. So it is necessary to know the benchmark of success and the relevance of mediation in its application in each legal system. This paper aims to compare the application of Mediation based on the legal system adhered to. The research method used is document analysis by reviewing laws and regulations and related articles. The results of the study show that mediation has differences in its application in each legal system and mediation is known to help improve communication and cooperation between related parties, as well as reduce conflicts and tensions. Thus, mediation can be an effective and efficient alternative to resolving civil cases. Keywords: Mediation, Effectiveness, Peace Efforts,, Dispute Resolution
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah Govara Remeina Pitang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6401

Abstract

Abstract This research analyzes the legal regulations regarding the Land Use Permit (IPT) in the City of Surabaya based on the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 3 of 2016. IPT is a permit granted by the Mayor or a designated official to use land controlled by the City Government of Surabaya. This study also examines the decision of the Surabaya State Administrative Court in a dispute case regarding the revocation of IPT. The analysis results show inaccuracies in the legal considerations regarding the subject of the lawsuit, as well as the importance of improving the quality of the judicial process to provide legal certainty. This research is expected to provide input for the relevant parties in an effort to improve the effectiveness of the regulation and supervision of land use in the City of Surabaya through the IPT mechanism. Keywords: Land Use Permit, Regional Regulation, Permit Revocation Dispute, State Administrative Court Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum terkait Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016. IPT merupakan izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini juga menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam kasus sengketa pencabutan IPT. Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pertimbangan hukum terkait subjek gugatan, serta pentingnya peningkatan kualitas proses peradilan untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan penggunaan tanah di Kota Surabaya melalui mekanisme IPT. Kata Kunci: Izin Pemakaian Tanah, Peraturan Daerah, Sengketa Pencabutan Izin, Pengadilan Tata Usaha Negara
Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Poppy Primadana Top Gea; Nailah Ariqah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6402

Abstract

Abstrak Ada banyak masalah yang mengganggu pemilihan kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah politik uang, penegakan hukum dan kode etik yang tidak efektif, obyek perselisihan yang luas, anggaran penyelenggaraan yang boros, partisipasi pemilih yang rendah, banyak kepala daerah yang terlibat dalam korupsi, kepala daerah yang tidak sesuai dengan wakilnya, birokrasi yang tidak efisien, dan pemerintahan yang tidak efektif. Pemilihan Kepala Daerah serentak memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memenuhi syarat-syarat prosedural; yang lebih penting adalah menarik partisipasi dan dukungan rakyat untuk mendukung aspirasi, visi, dan misi yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Kepala Daerah; Kecurangan dan Politik Uang Abstract Many problems interfere with regional head elections. Some of them are money politics, ineffective enforcement of laws and codes of ethics, extensive disputes, wasteful implementation budgets, low voter participation, many regional heads involved in corruption, regional heads who are not compatible with their deputies, bureaucracy that is not efficient, and ineffective government. Simultaneous regional head elections require increased community participation as stakeholders. The aim of holding regional head elections is not only to fulfill procedural requirements; what is more important is attracting people's involvement and support to support the aspirations, vision, and mission that are the hopes and interests of the community. Keywords: Voter Participation; District Head; Fraud; And Money Politics
Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura) Imelda Martinelli; Olga Abigail Sugama; Carissa Patricia Hong
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6403

Abstract

Abstrak Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia, memungkinkan perkawinan beda agama terlaksana. Perkawinan beda agama di Indonesia bukan merupakan hal baru yang terjadi di antara masyarakat yang multikultural. Hal ini bukan berarti tidak menjadi sebuah permasalahan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Indonesia tidak memiliki hukum yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan, Terdapat negara yang mengatur mengenai perkawinan beda agama salah satunya ialah Singapura. Singapura sendiri memiliki 2 Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yaitu hukum perkawinan islam (AMLA 1966) dan women’s charter 1961. Perkawinan beda agama di Singapura diperbolehkan dan juga mendapat pengakuan hukum dari negara tetapi berbeda bagi calon pengantin muslim yang ingin menikah dengan calon pengantin non-muslim di Singapura. Terdapat beberapa syarat ketat bagi yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terutama muslim dan non-muslim. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menerapkan data hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kata Kunci: Perkawinan, Beda agama, women’s charter 1961, AMLA 1966 Abstract The diversity of religions and sects of belief in Indonesia makes it possible for interfaith marriages to take place. Interfaith marriage in Indonesia is not a new thing that occurs among a multicultural society. This does not mean that it does not become a problem. Marriage in Indonesia is regulated by Law No.1 of 1974. However, Indonesia does not have a law that regulates in detail about interfaith marriages. Meanwhile, there are countries that regulate interfaith marriages, one of which is Singapore. Singapore itself has 2 laws governing marriage, namely Islamic marriage law (AMLA 1966) and women's charter 1961. Interfaith marriages in Singapore are allowed and also receive legal recognition from the state but it is different for Muslim brides who want to marry non-Muslim brides in Singapore. There are several strict requirements for those who want to enter into an interfaith marriage, especially Muslims and non-Muslims. This journal uses normative legal research methods or doctrinal legal research by applying secondary legal data and using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Keywords: Marriage, interfaith, women’s charter 1961, AMLA 1966

Page 161 of 168 | Total Record : 1679

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue