cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 2,081 Documents
 189   190   191   192   193 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst) Winny Merita Sharon Toha; Yana Sukma Permana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4151

Abstract

Abstrak Salah satu permasalahan ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan buruh atau pekerja. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum Masalah yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak diharapkan akan terjadi, terutama dari kalangan buruh atau pekerja, karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja buruh atau pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di PT. Permatagriya Asri sudah melalui proses bipartit dan mediasi, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa buruh atau pekerja telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya membayar kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja atau buruh. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kewajiban Membayar Kompensasi. Abstract One of the employment problems is the unilateral Termination of Employment carried out by the Company. This study aims to find out the legal considerations of judges in examining and deciding termination disputes caused by violations committed by workers or workers. In conducting this study, the author uses a normative juridical approach because the target of this study is the method or law The problem related to termination of employment (PHK) is an event that is certainly very unexpected to occur, especially from workers or workers, because with the termination of employment the worker or the worker will lose his job which is a source of livelihood to meet his own needs and his family. According to the results of this study, it is known that cases regarding violations committed by workers or laborers in PT. Permatagriya Asri had already gone through a bipartite and mediation process, but the two did not reach an agreement and the workers or workers filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The decision of the Central Jakarta Industrial Relations Court Number 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. states that the worker or workers have committed violations that result in termination of employment but the employer still has to pay his obligation to pay compensation as a result of the inappropriate termination of employment of the worker or laborer. Keywords: Termination of Employment (LAYOFFS), Obligation to Pay Compensation.
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan) Hendy Tannady; Siti Annisa Wahdiniawati; Ikhsan Amar Jusman; Nanny Mayasari; Alain Rishi Zacharias; Iwan Henri Kusnadi; Irma M Nawangwulan; Samuel PD Anantadjaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4152

Abstract

Abstrak Tujuan pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan yang ada di Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengolahan data statistik deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, guna dapat melihat secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di Sudin Disnakertrans. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 77 karyawan yang ada di Sudin Disnakertrans. Kesimpulan dari penelitian adalah Beban kerja menunujukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0.590 < 1.971) atau Sig <α (0,557 > 0,05) yang mana hal ini menunjukan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H1 pun ditolak. Lingkungan Kerja Fisik menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (7.940 > 1.971) atau Sig < α (0.000 < 0.05) yang mana hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H2 pun diterima. Kata kunci: Beban Kerja, Lingkungan Kerja Fisik, Kinerja Karyawan, Sudin Abstract The purpose of this study was to determine how much influence the work and work environment had on the performance of employees in the South Jakarta Sub-Department of Manpower, Transmigration and Energy Administration. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical data processing techniques. This research method uses the type of field research (field research). Researchers made direct observations in the field, in order to be able to see firsthand the actual conditions that occurred in the Manpower and Transmigration Sub- Department. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to 77 employees in the Manpower and Transmigration Sub-Department. The conclusion of the study is that the workload shows the result that the t-count value is smaller than the t-table value (0.590 < 1.971) or Sig <α (0.557 > 0.05) which indicates that the workload does not significantly affect employee performance, Thus H1 was rejected. Physical Work Environment shows that the arithmetic value is greater than the table (7.940 > 1.971) or Sig < (0.000 < 0.05) which indicates that the work environment has a positive and significant effect on employee performanc, and thus H2 is accepted. Keywords: Workload, Physical Work Environment, Employee Performance, Sub-Department
Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah Zayyan Hadhari Bik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4153

Abstract

Abstrak Teknologi blockchain mendapatkan daya tarik secara global. Blockchain menawarkan mekanisme validasi yang aman dan kolaborasi massal yang terdesentralisasi. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi ini sebagai kelas aset baru bagi investor di seluruh dunia. Cryptocurrency sedang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal melalui Initial Coin Offering (ICO). Aliran masuk modal yang tidak diatur secara substansial ke dalam industri transaksional dan transnasional telah membangkitkan minat tidak hanya dari investor, tetapi juga sekuritas nasional dan badan pengatur moneter. Penelitian bersifat kualitatif ini meninjau pernyataan awal Komisi Keamanan dan Pertukaran. Selanjutnya pernyataan pada ICO untuk menggambarkan potensi masalah dengan menerapkan kerangka hukum lama menuju ekosistem yang terus berkembang. Adanya ketidakmampuan penegakan dalam peraturan yang ada kerangka kerja, kami membahas pentingnya regulasi aset kripto dan kolaborasi internal antara instansi pemerintah dan pengembang dalam pembentukan ekosistem yang terintegrasi perlindungan investor dan investasi. Serta model harus dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pengoperasian total model harus difasilitasi oleh struktur hibrid yang sesuai dengan syariah. harus mematuhi semua persyaratan hukum Syariah dan harus diterima hanya jika sesuai dengan syariah dalam pembentukan, sistem, operasi dan kode etik dalam lingkup Maqashid al-Shari'ah. Kata Kunci: Manajemen Resiko; Ketidakpastian Regulasi; Investasi Cryptocurrency; Ekonomi Syariah Abstract Blockchain technology is gaining traction globally. Blockchain offers a secure validation mechanism and decentralized mass collaboration. Cryptocurrencies are leveraging this technology as a new asset class for investors around the world. Cryptocurrencies are being used by companies to raise capital through Initial Coin Offerings (ICOs). Substantially unregulated capital inflows into the transactional and transnational industries have aroused interest not only from investors, but also national securities and monetary regulatory bodies. This qualitative study reviews the initial statement of the Security and Exchange Commission. Further statements at the ICO to illustrate the potential problems with applying the old legal framework towards an ever-evolving ecosystem. Given the inability to enforce existing regulatory frameworks, we discuss the importance of crypto asset regulation and internal collaboration between government agencies and developers in the establishment of an integrated ecosystem of investor protection and investment. And the model must be operated based on Sharia principles. The operation of the total model should be facilitated by a hybrid structure that is compliant with sharia. must comply with all the requirements of Sharia law and must be accepted only if it is in accordance with sharia in the formation, system, operation and code of ethics within the scope of Maqashid al-Shari'ah. Keywords: Risk Management; Regulatory Uncertainty; Cryptocurrency Investment; Sharia Economics
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Danil Siswadi; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4156

Abstract

Abstrak Kemajuan zaman dalam bidang transportasi sudah ditransformasi dari sistem konvensional menjadi lebih multi-kreatif salah satunya dengan lahirnya transportasi berbasis online yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu maupun oleh kelompok. Saat ini, muncul berbagai macam jenis transportasi berbasis online, salah satunya Go-jek. Dalam penelitan ini digunakan metode penelitian hukum normatif/metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability), yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-jek. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui jalur non litigasi dan kedua melalui jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi yang dapat di fasilitasi dan didampingi oleh LPKSM atau Advokat. Namun apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaian yang telah dilaksanakan melalui jalur-jalur tersebut, maka Konsumen dapat menempuh jalur litigasi, yaitu jalur melalui pengadilan yang dapat ditempuh melalui proses hukum pidana maupun proses gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transportasi Online. Abstract The progress of the times in the field of transportation has been transformed from a conventional system to a more multi-creative one, one of which is the birth of online-based transportation that can be used by individuals and by groups. Currently, various types of online-based transportation appear, one of which is Go-Jek. In this research, normative legal research methods/normative juridical methods are used. The results of the study show that there are two responsibilities as the implementation of legal protection provided by PT Gojek to consumers as users of online transportation services, namely responsibilities that must be carried out as well as possible (responsibility) and responsibility for compensation (liability), which are regulated in the Partnership Agreement. PT. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims. The legal protection is an accident, the object of the order is damaged/lost, the object does not reach the consumer. The trick is the Go-jek driver comes to the PT. Go-jek to convey the problems encountered to company representatives by bringing documents proof of Go-jek orders. Legal remedies that can be taken by consumers if their rights are not fulfilled can be done in two ways, first through non- litigation and secondly through litigation. The non- litigation path is carried out by means of mediation, negotiation, or conciliation which can be facilitated and accompanied by LPKSM or an advocate. However, if one of the parties does not agree with the settlement that has been carried out through these channels, then the consumer can take litigation, namely the path through the courts that can be taken through criminal law processes or civil lawsuits to obtain compensation. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Transportation.
Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Muhamad Indrawan; Pita Permatasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4157

Abstract

Abstrak Kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE baik tahun 2008 maupun tahun 2016 dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Kata Kunci: Jual Beli Online, Penipuan, Perlindungan Korban. Abstract cases of online fraud victims often demand compensationmaterial loss to the perpetrator in order to get his rights returned because of the loss obtained by the victim himself and the form of responsibility for the perpetrator of online fraud. However, this has not been fully realized because no one has legally regulated how to compensate victims of online fraud themselves. The importance of compensation to victims of online transaction fraud is the ejahwantah of achieving the rights of victims, which is a form of justice. In the ITE Law both 2008 and 2016 it can be seen that there is only one main criminal article and criminal threats are given to the perpetrator but it has not explained how to protect the victim, what kind of protection the victim can get after the case is finished with material losses. and immaterial suffered by the victim. Compensation for victims who are harmed is a legal protection for victims where victims can get certainty, victims are not only protected by legal witnesses but how to achieve the rights of victims afterwards. Keywords: Online Buying And Selling, Fraud, Victim Protection
Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) Fikri Amirulloh; Sugeng Djatmiko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4158

Abstract

Abstrak Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana analisis akad asuransi dalam akan pembiayaan murabahah di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundangan. Hasil dari penelian ini adalah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kata Kunci: Akad, Asuransi, Murabahah Abstract Insurance is a way or method to nurture a human being in avoiding the various risks (threats) of danger that will occur in his life, in the course or activities of his life or in his economic activities. In Islamic law, it has been stated that insurance is an agreement transaction between two parties, where one party is obliged to pay dues and the other party is obliged to provide full guarantee to the dues payer if something happens to the first party in accordance with the agreement made. The research formulation in this article is how is the analysis of insurance contracts in financing murabahah in Indonesia? The type of research used in this research is Normative with a conceptual approach and laws and regulations. The result of this research is that the National Sharia Council of the Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in its fatwa gave a definition of insurance, according to him, sharia insurance (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) is an effort to protect and help each other among a number of people or parties through investments in the form of assets and or tabarru funds that provide a pattern of return to face certain risks through sharia-compliant contracts (perikatan). Keywords: Contract, Insurance, Murabahah
Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng.) Morten Erick Espana; Amsori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4159

Abstract

Abstrak Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak di INDONESIA melalui (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Kng.)? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Konsep telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perkara Anak, Pidana Abstract In principle, it is a philosophy (basic guideline) in the peace process outside the judiciary by using mediation or deliberation methods in achieving justice expected by the parties involved in the criminal law, namely the perpetrators of criminal acts (their families) and victims of criminal acts (their families) to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. The formulation of the problem in this study is the settlement of children's cases in INDONESIA through (Verdict Study Number: 8 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Kng.)? The type of research used is juridical-normative with a conceptual and statutory approach. The result of the research is that the concept has emerged more than twenty years ago as an alternative to solving child criminal cases. The United Nations Juvenile Justice Working Group defines as a process of all parties dealing with a particular criminal act sitting together to solve a problem and thinking about how to cope with future consequences. This process is basically carried out through discretion (policy) and diversion (transfer from criminal court proceedings to outside formal proceedings to be resolved by deliberation). Settlement through deliberation is actually not new to Indonesia, even customary law in Indonesia does not distinguish between criminal and civil case settlements, all cases can be resolved by deliberation with the aim of obtaining balance or restoration of the situation. Keywords: Restorative Justice, Child Case
Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT Dhita Sariwidayanti; Jamiatur Robekha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4160

Abstract

Abstrak Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan diketahui bahwa terdapat layanan untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT yang dikelola oleh pihak yang berbeda, diantaranya adalah organisasi perempuan (misalnya women’s crisis centre), lembaga non-pemerintah (misalnya lembaga bantuan hukum) maupun pemerintah seperti badan pemberdayaan perempuan (misalnya P2TP2A), kepolisian (misalnya RPK) dan rumah sakit (misal PPT). Dalam perspektif pemenuhan HAM, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan langkah yang sangat progresif karena merupakan implementasi pemenuhan HAM bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, baik pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Dalam tataran kebijakan, peraturan pembentukan PPT sudah diatur, namun implementasinya masih banyak mengalami kendala. Kata Kunci: Lembaga Penyedia Layanan Terpadu, Perempuan dan Anak, Korban KDRT Abstract The impact of domestic violence is complex and affects the resilience of individuals and family resilience so that it requires serious treatment to recover victims. In the legal aspect, special agencies and law enforcement officials and assistance for victims of domestic violence are needed to assist in the process of resolving victims of domestic violence. In this study, it uses normative juridical methods and it is known that there are services to help the process of resolving victims of domestic violence managed by different parties, including women's organizations (for example women's crisis centers), non-governmental institutions (for example legal aid agencies) and governments such as women's empowerment agencies (for example P2TP2A), police (e.g. RPK) and hospitals (e.g. PPT). In the perspective of fulfilling human rights, the establishment of an Integrated Service Center (PPT) is a very progressive step because it is the implementation of human rights fulfillment for women and children who are victims of violence in various aspects, both complaint services, health services, social rehabilitation services, legal aid services and repatriation as well as social reintegration. At the policy level, regulations for the formation of CFT have been regulated, but their implementation is still experiencing many obstacles. Keywords: Integrated Service Providers, Women and Children, Victims of Domestic Violence
Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan Fandy Lucky Septiyandi; Fikrotul Jadidah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4161

Abstract

Abstrak Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjungjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative, artinya data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah bahwa Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Demonstran Anarkis Abstract With the enactment of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public, it is hoped that the public can carry out activities to express opinions in public freely but still uphold responsible freedom. The research method used by the author is a normative juridical method, meaning that the data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that legal responsibility for the destruction of public facilities by demonstrators is generally regulated by the provisions of Article 406 of the Criminal Code paragraph 1 which reads "Anyone who intentionally and against the law destroys, damages, renders unusable or eliminates something wholly or partly belonging to another person. otherwise, it is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. Keywords: Legal Responsibility, Anarchist Demonstrators
Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Heydi Perdana Santoso; Ardiansyah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4162

Abstract

Abstrak UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian ini yaitu mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana. Kata Kunci: Penghapusan, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Abstract The Tipikor Law states that in addition to being able to be sentenced to the principal criminal defendant in a corruption case can be sentenced to additional crimes, one form of which is the payment of substitute money. The purpose of this study is to know the Implementation of the Elimination of Criminal Acts through the Return of State Financial Losses and the return of state financial losses can be the reason for the elimination of criminals in corruption crimes. The research method used is normative juridical research using a qualitative approach The secondary data intended is legislation related to the implementation of the return of state financial losses. The result of this study is to return additional criminal penalties in the form of replacement refunds. Additional criminal for payment of surrogate money is a criminal policy to achieve the welfare of society The surrogate money must be withdrawn from the convicted corruption of paying the surrogate's money, no later than 1 month after the court decision. A surrogate's money penalty is an additional criminal offense that must be accompanied by a principal criminal, and the refund of such a substitute money in the case of a state financial return does not mean removing the criminal charges. Keywords: Abolition, Corruption Crime, Return of State Financial Losses

Page 191 of 209 | Total Record : 2081

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue