cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 313   314   315   316   317 
Penyusunan Kurikulum Operasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kearifan Lokal pada PKBM Ade Sastrawijaya; Endang Pujiastuti; Lisyanti; Sadiah Maemuna; Sanudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5575

Abstract

Abstrak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara SD, Paket B setara SMP,dan Paket C setara SMA harus memiliki Kurikulum Operasional yang baik yaitu berlandaskan pada kebutuhan peserta didik dan kearifan lokal. Hal ini penting karena mengantisipasi adanya degradasi nilai-nilai kebangsaan atau kedaerahan seiring dengan adanya kemajuan arus informasi terkait budaya dari luar negeri. PKBM belum memiliki Kurikulum Operasional apalagi yang berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman pendidikan kesetaraan pada PKBM dalam penyelenggaraan pembelajarannya dan dapat dijadikan rujukan/pilot projek dalam penyelenggaraan pembelajaran di PKBM untuk skala nasional bila dalam penerapannya nanti terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil lulusan yang lebih baik. Tujuan penelitian yaitu tersusunnya kurikulum operasional pendidikan kesetaraan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D) dengan model 4D; (1) define,(2) design, (3) develop, (4) disseminate. Hasil penelitian ini yaitu kurikulum operasional berbasis kearifan lokal dapat diterapkan di pendidikan kesetaraan melalui kegiatan dalam proses pembelajaran, penguatan profil pelajar pancasila, pembiasaan pada budaya PKBM, dan kegiatan kecakapan hidup. Kata Kunci: Kurikulum Operasional, Kearifan Lokal, Pendidikan Kesetaraan Abstract The Community Learning Activity Center (CLAC) as an equal education institution, namely package A equivalent to elementary school, package B equivalent to junior high school, and package C equivalent to high school must have a good Operational Curriculum that is based on student needs and local wisdom. This is important because it anticipates the degradation of national or regional values in line with the progress of the flow of information related to culture from abroad. CLAC does not yet have an Operational Curriculum, let alone one based on local wisdom. The results of this research can serve as guidelines for equality education at CLAC in implementing learning and can be used as a reference/pilot project in implementing learning at CLAL on a national scale if in its implementation there will be an increase in the quality of learning and better graduate outcomes. The aim of the research is to compose an operational curriculum for equality education based on local wisdom. This research uses the research and development (R&D) method with a 4D model; (1) define, (2) design, (3) develop, (4) disseminate. The results of this research are that an operational curriculum based on local wisdom can be applied in equality education through activities in the learning process, strengthening the Pancasila student profile, familiarization with CLAC culture, and life skills activities. Keywords: Operational Curriculum, Local Wisdom, Equality Education
Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Sekolah Mas Fierna Janvierna Lusie Putri; Faniya Putriani; Helna Santika; Krisnaufal Nadhif Mudhoffar; Natia Grashella Ananda Putri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5576

Abstract

Abstract Pancasila education plays an important role in shaping national character, because quality character will provide a solid foundation for sustainable national development. By making the Pancasila education subject mandatory in schools, it also aims to instill Pancasila values ​​as the basis of the state and philosophy of life for every student in school. The research method used in this journal is literature study. The data used is in the form of literature, books, articles and documents related to Pancasila education in forming character in schools. The results of this research show that Pancasila education has a significant role in shaping the character of students at school. Through Pancasila education, students can understand and form a sense of nationalism, appreciate cultural diversity, and realize their rights and obligations as Indonesian citizens. The implication of this research is the need for more attention to Pancasila education in both formal and non-formal education. Pancasila education must also be carried out systematically and integrated into the curriculum, and supported by innovative and effective learning methods Keywords: Pancasila Education, National Character, Pancasila Values, Formal Education Abstrak Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter bangsa, karena karakter yang berkualitas akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dengan diwajibkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini di sekolah juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi hidup bagi setiap peserta didik di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka. Data yang digunakan berupa literatur, buku, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Melalui pendidikan pancasila, peserta didik dapat memahami dan membentuk rasa nasionalisme, menghargai keberagaman budaya, serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian lebih terhadap pendidikan Pancasila baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan Pancasila juga harus diselenggarakan secara sistematis dan terintegrasi dalam kurikulum, serta didukung dengan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Karakter Bangsa, Nilai-Nilai Pancasila, Pendidikan Formal
Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Miskin di Nusa Tenggara Timur Khaerul Umam Noer; Sipin Putra; Endang Rudiatin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5577

Abstract

Abstrak Kemiskinan merupakan persoalan klasik di hampir semua wilayah di Indonesia, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Tulisan ini berfokus pada kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini adalah program yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan miskin, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini mempergunakan metode etnografi dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan model agile governance, terutama pendekatan dynamic governance, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang direncanakan dapat diubah, direvisi, dan ditambahkan di dalam prosesnya. Berbeda dengan model kebijakan tipe air terjun, di mana kebijakan bersifat rigid dan kaku, berjalan satu tahapan berlanjut ke tahap berikutnya, model agile membuka peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan refleksi dan revisi kebijakan di tengah prosesnya. Hal ini misalnya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada kelompok perempuan miskin, di mana mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan, akan tetapi kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan miskin. Kata Kunci: Pemberdayaan, Agile Governance Model, Kelompok Perempuan Miskin
Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis kasus PT Livatech Elektronik Indonesia) Ivana Trixie; Mikael Alvaro; Christopher Matthew; Heaven McLaren; Dinda Arista Putri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5578

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas implementasi hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT Livatech Elektronik Indonesia, dengan fokus pada kasus pelanggaran hak pesangon, keterangan pemecatan, dan perlindungan pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja. Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia mengungkapkan masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun upaya telah dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, upaya tersebut belum sepenuhnya memuaskan para pekerja. Kesimpulannya, perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia memerlukan peran pemerintah dan pemahaman yang lebih baik dari pelaku usaha agar situasi ketenagakerjaan dapat lebih ditingkatkan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perlindungan, Hak-Hak, Hubungan Kerja Abstract This article discusses the implementation of workers' rights regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment at PT Livatech Elektronik Indonesia, with a focus on cases of violations of severance pay rights, dismissal information, and worker protection during the employment termination process. The case of PT Livatech Elektronik Indonesia reveals that there are still companies that do not comply with labor regulations. Although efforts have been made by the company to ensure the fulfillment of workers' rights, these efforts have not fully satisfied the workers. In conclusion, protecting workers' rights in Indonesia requires the government's role and better understanding from business actors so that the employment situation can be further improved. Keywords: Employment, Protection, Rights, Employment Relations
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan Nugraha Budi Raharja; Ariawan Gunardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5579

Abstract

Abstract In the era of globalization and growing economic dynamics, the problem of corporate bankruptcy is becoming an increasingly complex issue and requires a careful legal approach. Bankruptcy of a company not only has an impact on the business actor itself but also has a significant impact on related stakeholders, including creditors, employees and the wider community. Therefore, developing legal mechanisms that can manage the bankruptcy process efficiently and fairly is a must. The aim of this research is to understand the legal provisions governing the independence of PKPU management regarding company assets. The type of research method in this writing is qualitative with document type. Qualitative research is a type of research whose results are not based on statistical figures or other calculations. Article 234 paragraph (2) of the Bankruptcy and PKPU Law stipulates criminal/civil sanctions for PKPU administrators who are not independent, but without details, leaving room for interpretation by judges. The PKPU management plays a role in incoming/outgoing money, transferring assets, and approving debtor assets. The success of the PKPU management is determined by the working relationship with the company/debtor. In decomposing the debtor's assets, a detailed list and assessment of the value of the assets is carried out. The PKPU management must ensure that the actions of the company management are with their approval. The PKPU Application process involves a list of receivables/debts, in some cases the aim is peace or debt repayment, even bankruptcy. The effectiveness of PKPU debt settlement can be hampered by uncooperative debtors, hiding/selling assets, and creditors with bad intentions. The good faith of all parties is important so that the PKPU process runs smoothly. Keywords: PKPU, Bankruptcy, Company Assett Abstrak Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, masalah kebangkrutan perusahaan menjadi isu yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang cermat. Kepailitan suatu perusahaan tidak hanya berdampak pada pelaku usaha itu sendiri tetapi juga memberikan dampak signifikan pada stakeholder terkait, termasuk kreditur, karyawan, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme hukum yang dapat mengelola proses kebangkrutan dengan efisien dan adil menjadi suatu keharusa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur kemandirian pengurus PKPU terhadap harta kekayaan perusahaan. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan sanksi pidana/perdata bagi pengurus PKPU yang tidak independen, namun tanpa rincian, memberi ruang interpretasi hakim. Pengurus PKPU berperan dalam pemasukan/pengeluaran uang, pengalihan harta, dan menyetujui perikatan harta debitor. Keberhasilan pengurus PKPU ditentukan hubungan kerja dengan perusahaan/debitor. Dalam penguraian harta debitor, daftar rinci dan penilaian nilai harta dilakukan. Pengurus PKPU harus memastikan tindakan pengurus perusahaan dengan persetujuannya. Proses PKPU Permohonan melibatkan daftar piutang/utang, dengan beberapa kasus tujuannya pada perdamaian atau pelunasan utang, bahkan kepailitan. Efektivitas penyelesaian utang PKPU bisa terhambat oleh debitor tidak kooperatif, penyembunyian/penjualan aset, dan kreditor beritikad buruk. Itikad baik semua pihak penting agar proses PKPU lancar. Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Harta Perusahaan
Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance Y. Hartono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5580

Abstract

Abstrak Amandemen Undang Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis, modern dan sejahtera. Untuk itu perlu diciptakan penyelenggarakan pemerintahan Negara yang mendasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Lembaga Negara non structural memiliki peran yang penting dalam mewujudkan good governance, karena sebagai lembaga negara yang independen dan otonom memiliki fungsi pengawasan/monitoring dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada urgensi lembaga non struktural dalam mewujudkan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan juridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga negara non struktural menjadikan terselenggaranya good governance menjadi lebih efektif mengingat lembaga ini bersifat independen dan otonom dalam fungsinya mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjaga interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kata Kunci: Negara Demokratis, Modern Dan Sejahtera, Lembaga Non Struktural, Good Governance Abstract Amendment to the 1945 Constitution aims to create a more democratic, modern and prosperous country. For this reason, it is necessary to create a state government that is based on the principles of good governance. Non-structural State Institutions have an important role in realizing good governance, because as independent and autonomous state institutions have a supervisory/monitoring function in supporting good governance. Therefore, this study focuses on the urgency of non-structural institutions in realizing good governance. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach. The results show that the existence of non-structural state institutions makes the implementation of good governance more effective considering that these institutions are independent and autonomous in their functions to accommodate the demands of the dynamics of social, national and state life and maintain a proportional interaction between the three government actors, namely: the government, the private sector. and society. Keywords: Democratic, Modern And Prosperous Country, Non-Structural Institutions, Good Governance
Model of the Indonesian Legal System Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5585

Abstract

Abstract This research aims to analyze the legal system of Indonesia with a focus on the model of customary law, written law, and the judicial structure. The research method employed is normative research with a library research approach. In the analysis of library research, the researcher collected and analyzed various relevant legal sources, including laws, constitutions, court decisions, and related legal literature. The researcher also compared the legal systems of Indonesia and other countries, particularly Malaysia, to gain a better understanding of the differences and similarities in their legal systems. The research findings indicate that the legal system of Indonesia possesses distinct characteristics and differences. One significant aspect is the recognition of the role of customary law within its legal system. Customary law plays a vital role in regulating social relationships, customary practices, and dispute resolution within the society. This sets Indonesia apart from many other countries that rely more heavily on written law. Indonesia places a strong emphasis on written law, with the Constitution serving as the primary source of law. The existence of written law underscores the importance of legal certainty within the Indonesian legal system. Additionally, Indonesia incorporates elements of Islamic law and international law, reflecting efforts to integrate diverse legal sources into the national legal system. In terms of the judicial structure, Indonesia has a similar hierarchy of courts as many other countries, including trial courts, appellate courts, and a court of cassation. This judicial system provides essential mechanisms to ensure justice and legal certainty for individuals. Keywords: Indonesian Legal System, Model of Customary Law, Model of Written Law
Pengaturan Pemberian Hak Upah Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5586

Abstract

Abstract This research aims to analyze the regulation of wage entitlements in the process of employment termination and their implementation in judge's decisions. The research question is "How is the regulation of wage entitlements in the process of employment termination governed by labor laws and regulations, and how is it implemented in judge's decisions?" The research adopts a literature review method with a normative juridical analysis approach. The data used consist of laws, regulations, Supreme Court decisions, and Constitutional Court decisions. The analysis involves identifying legal provisions that govern wage entitlements in the process of employment termination, examining the interpretations given by the Supreme Court in its decisions, and comparing these regulations with Constitutional Court decisions and other applicable regulations. The findings indicate that the regulation of wage entitlements in the process of employment termination is not specifically addressed in labor laws and regulations. This lack of clarity leads to varying interpretations and implementations by the Supreme Court in its decisions. To achieve consistency, the Supreme Court has issued Circular Letter No. 3 of 2015, which stipulates that employers are required to pay process wages for a period of six months following Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011. This aims to reduce the parties' responsibility for delays in the Industrial Relations Court process. The research emphasizes the importance for relevant parties, including employers and workers, to pay attention to the latest laws and legal decisions related to wage entitlements in the process of employment termination. Consistent implementation and adherence to applicable regulations will help maintain uniformity, clarity, and fair protection of the rights of workers and employers in accordance with the prevailing legal provisions. Keywords: Wage Entitlements, Employment Termination, Legal Regulation, Judge's Decisions, Normative Juridical Analysis.
Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia Namira Diffany Nuzan; Gratia Ester Simatupang; Fernanda Naulisa Situmorang; Meiliani; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5587

Abstract

Abstrak Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup. jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin. Kata Kunci: Pembunuhan, Berencana, Otopsi
Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech Di Era IndustrI 4.0 Waluyo; M. Kenza Radhya E. A.; Ersya Dwi Nurifanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5588

Abstract

Abstract ODR offers a very broad scope of dispute or conflict resolution. Forms of disputes that are difficult to resolve through a settlement system in the real world, through ODR will be able to be resolved properly. It is known that the forms of disputes that arise include disputes over data protection, taxation, in transactions, and defamation or violation of privacy. The implementation of dispute resolution through ODR has basically been regulated in the regulations and procedures for providing dispute resolution services by each Alternative Dispute Resolution. Keywords: Financial Technology, ODR, LAPS.

Page 315 of 322 | Total Record : 3213

 313   314   315   316   317 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue