cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 64   65   66   67   68 
Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Perlu Dilindungi (Putusan PN Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt) Ahmad Fajar Satrio; Gunawan Nachrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.009 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3232

Abstract

AbstrakHakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Seandainya anak sebagai penyalahguna narkotika dan harus berhadapan dengan hukum, maka putusan hakim yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil. Putusan hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut UU Narkotika, bahwa terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusaannya adalah harus berupa rehabilitasi.Kata Kunci : Hukuman, anak korban penyalahgunaan narkotika AbstractThe judge before making a decision on a child who commits a crime, there are several things that become the basis for consideration for the judge. If the child is a narcotics abuser and has to deal with the law, the judge's decision to be handed down must consider the child's future life, therefore the judge must be sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair. The verdict against children as narcotics users according to the Narcotics Law, that the defendant is a victim so that the verdict must be in the form of rehabilitation.Keywords: Punishment, child victims of drug abuse
Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Aris Syahputra Situmorang; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.457 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3233

Abstract

AbstrakPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan keselarasan. Dengan diterapkan asas ini pada pelaksanaan pengadaan tanah maka dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah bersifat layak dan adil, layak dari segi jumlah dan layak dari segi cara pemberiannya sehingga pemegang hak atas tanah tidak merasa dipaksakan melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak pemegang atas tanah. Musyawarah dalam pengadaan tanah dilakukan semaksimal mungkin dan tetap dalam posisi netral dan tetap dalam posisi sejajar dan tidak ada pihak yang merasa ditekan atau dipaksakan, prinsip penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah tertuang dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan memberikan perlindungan hukum dan dalam pemberian ganti kerugian tidak menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan sebelum pelepasan hak atas tanah.Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum AbstractLand procurement for development in the public interest must be carried out based on the principles of humanity, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability and harmony. By applying this principle to the implementation of land acquisition, it can minimize conflicts in land acquisition. The provision of compensation to the holder of land rights is appropriate and fair, appropriate in terms of quantity and appropriate in terms of the method of giving it so that the holder of land rights does not feel compelled to release their land to be used for development purposes based on the principle of respect for the rights of the holder to the land. Deliberations in land acquisition are carried out as much as possible and remain in a neutral position and remain in an equal position and no party feels pressured or forced, the principle of respect for land rights holders is contained in Law Number 2 of 2012 by providing legal protection and in granting compensation does not cause the holder of land rights to be in no worse condition than before the relinquishment of land rights.Keywords: Compensation, Land Acquisition, Public Interest
Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019) Ferdino Caprico; Gunawan Nachrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.914 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3234

Abstract

AbstrakPengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika AbsractNarcotics users who are not dealers when brought before the trial, will also be charged with other articles. Logically, users who obtain narcotics against the law, then of course there are also at once several acts committed by these users as formulated in Article 111 and or Article 112 or even Article 114. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.Keywords: Criminal System, Narcotics Crime
Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami Muhammad Ramadhani Hidayat; Anshori Anshori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.998 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3235

Abstract

AbstrakDalam praktek sering terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara anak- anaknya sebagai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut. Ada dua golongan ahli waris ini juga sering menimbulkan masalah, karena sanak keluarga pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau ab-intestato merasa dirugikan dengan adanya ahli waris testamentair, seperti kepada janda (tidak ada hubungan darah) terhadap harta bawaan suaminya.Kata Kunci: Kedudukan Janda, Mewaris Harta Bawaan Suami AbstractIn practice, it often happens when someone dies leaving their assets behind, a dispute will arise between their children as heirs regarding the distribution of the inheritance. There are two groups of heirs who also often cause problems, because the heir's relatives as heirs based on blood relations or ab-intestato feel disadvantaged by the presence of testamentair heirs, such as widows (no blood relation) to her husband's inherited property.Keywords: Both Widows, Inherit Husband's Property
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Berbasis Pendidikan Karakater pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Herlina Usman; Nina Nurhasanah; Yosi Wulandari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.795 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3240

Abstract

AbstrakPenelitian pengembangan bertujuan menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) elektronik berbasis pendidikan karakter sebagai penunjang materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Metode yang digunakan Research & Development, model yang dikembangkan dengan menggunakan; Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation (ADDIE). Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 04 Pagi. Langkah-langkah dalam tahapan penelitian ini, 1) menganalisis kebutuhan penelitian, 2) perancangan produk, 3) mengembangkan produk, 4) uji coba peserta didik, dan 5) evaluasi. Teknik analisis data menggunakan wawancara, dan kuesioner. Hasil uji coba pengembangan dievaluasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa yang diperoleh dari nilai rata-rata sebesar 90,3%dengan kategori sangat baik, sedangkan hasil uji coba pengguna secara online menghasilkan nilai rata-rata 84,45%. Ini menunjukkan bahwa LKPD layak digunakan untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas empat sekolah dasar.Kata Kunci: LKPD, Pendidikan Karakter, PPKn AbstractDevelopment research aims to produce a student worksheet of electronic-based character education as well as supporting the learning materials Pancasila and Citizenship Education. Methods used in Research & Development, models are developed with the use of; Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation (ADDIE). This research was conducted in elementary school Lebak Bulus 04 in the Morning. The steps in the stages of this research, 1) analyze the needs of the research, 2) product design, 3) develop the products, 4) trials of learners, and 5) evaluation. Data analysis techniques using interviews, and questionnaires. The results of the test development were evaluated by media experts, material experts, and linguists obtained from an average value of 90,3%with very good category, while the results of user testing online generate an average value 84,45%. This shows that the worksheet learners decent used for learning Pancasila and Citizenship Education in the fourth grade of primary school.Keywords: Student Worksheet, Character Education, Civic Education
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang Farid Azis Abdullah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.226 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3242

Abstract

AbstrakElektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.Kata Kunci : Elektronik Traffic Law Enforcement, Menghindari Suap AbstractElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the digitization of the ticketing process by utilizing technology that is expected to be more efficient and effective in the entire ticketing process and assist the police in administrative management. It is no secret that the practice of bribery in traffic operations often occurs, that is the reason the Indonesian police have implemented the E-ticket system and the ETLE system which are believed to reduce the practice of extortion (illegal fees) and bribes. The ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every red light to monitor road conditions. Unlike the E-Tilang, ETLE law enforcement uses surveillance cameras or CCTV. Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Avoid Bribes
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.958 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3243

Abstract

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izin AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit
Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021) Mohammad Al Faridzi; Gunawan Nachrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.322 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3244

Abstract

AbstrakTindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa juga karena dampak atau akibat yang ditimbulkannya begitu luar biasa terhadap perekonomian negara. Banyak pembangunan yang terbengkalai, pelayanan kepentingan umum yang terhambat, lapangan pekerjaan sempit dan kemiskinan tidak terentaskan akibat ulah oknum yang memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan keluargaKata Kunci : Korupsi, Extraordinary Crime AbstractCorruption is an extraordinary crime whose handling requires extraordinary crime efforts because the impact or consequences it causes are so extraordinary on the country's economy. Many developments are neglected, public interest services are hampered, job opportunities are narrow and poverty is not eradicated due to the actions of individuals who enrich themselves or benefit themselves without paying attention to the interests of the public, nation and state above personal and family interests.Keywords: Corruption, extraordinary crime
Peran Teknologi Pada Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal Guna Mendukung Tercapainya Net Zero Emission (NZE) Ice Fahmi; Fajar Gunawan Afandi; Nugroho Adi Sasongko; Donny Yoesgiantoro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.348 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3245

Abstract

AbstrakEnergi listrik merupakan suatu faktor penting dalam kehidupan. Hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan dukungan energi listrik. Tidak hanya itu, energi listrik juga berperan penting untuk memutar roda perekonomian suatu negara, bahkan dalam bidang pertahanan energi listrik memiliki peranan yang sangat penting seperti menghidupkan radar-radar yang ada di perbatasan sehingga kedaulatan suatu negara tetap terjaga. Oleh sebab itu, cadangan listrik suatu negara merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk dipikirkan bersama. Dewasa ini, listrik dapat dihasilkan melalui banyak sumber daya. Bahkan terdapat sumber daya energi listrik yang tidak menghasilkan emisi, atau yang lebih dikenal dengan istilah Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu sumber daya EBT yang melimpah di Indonesia adalah panas bumi (geothermal). Indonesia termasuk dalam negara yang dilintasi ring of fire sehingga memiliki banyak sekali potensi panas bumi. Untuk mengubah sumber daya panas bumi menjadi energi listrik dapat dilakukan dengan 3 jenis teknologi, yaitu flash steam, dry steam, dan binary cycle. Dalam penerapannya, efisiensi dari teknologi binary cycle merupakan yang tertinggi dan tingkat efisiensi terrendah adalah teknologi dry steam.Kata Kunci: Teknologi, Net Zero Emission AbstractElectrical energy is an important factor in life. Almost all activities in everyday life require the support of electrical energy. Not only that, electrical energy also plays an important role in turning the wheels of a country's economy, even in the field of defense, electrical energy has a very important role such as turning on radars on the border so that a country's sovereignty is maintained. Therefore, a country's electricity reserves are a very important factor to think about together. Nowadays, electricity can be generated through many power sources. There are even electrical energy resources that do not produce emissions, or better known as New and Renewable Energy (EBT). One of the abundant NRE resources in Indonesia is geothermal. Indonesia is included in the country crossed by the ring of fire so that it has a lot of geothermal potential. To convert geothermal resources into electrical energy can be done with 3 types of technology, namely flash steam, dry steam, and binary cycle. In its application, the efficiency of binary cycle technology is the highest and the lowest level of efficiency is dry steam technology.Keywords: Technology, Net Zero Emission
Pengaruh Aksesibilitas Menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta Terhadap Persepsi Penumpang Udin Zainal Sumardi; Walid Jumlad
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.473 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3247

Abstract

AbstrakPersaingan setiap perusahaan dalam dunia bisnis saat ini tidak hanya harus menghadapi persaingan pada produk tapi juga persaingan dalam bidang pelayanan jasa. Penumpang yang bepergian menggunakan pesawat udara melalui Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta sudah memperkirakan aksesibilitas menuju bandar udara agar dapat meminimalisir waktu tiba di Badar Udara, tetapi jika operasional Bandar Udara dipindahkan ke bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo penumpang perlu memperhitungkan kembali aksesibilitas dari tempat tinggal menuju ke bandar udara yang baru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potivisme. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Jumlah Kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden. Berdasrkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan Nilai t hitung sebesar 9,117 > t tabel sebesar 1.984 atau nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima berarti terdapat pengaruh variabel aksesibilitas menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta terhadap variabel persepsi penumpang dan Variabel aksesibilitas (X) memberikan pengaruh sebesar 45,9% terhadap variabel persepsi penumpang (Y) sisanya di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum didalam penelitian ini.Kata Kunci: Aksesibilitas, Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Persepsi AbstractCompetition every company in today's business world must not only face competition in products but also competition in the field of services. Passengers traveling by airplane via Yogyakarta Adisutjipto Airport have estimated accessibility to the airport in order to minimize arrival time at the airport, but if airport operations are moved to Yogyakarta International Airport (YIA) airport in Kulon Progo, passengers need to reconsider accessibility from their place of residence. just go to the new airport. This research uses quantitative methods or research methods based on the philosophy of potivism. The population in this study are passengers who use flight services at Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. The number of questionnaires distributed to 100 respondents. Based on the data analysis, it can be concluded that the t-count value of 9.117 > t-table of 1.984 or the sig value of 0.000 <0.05, it can be concluded that Ha is accepted, meaning that there is an influence of the accessibility variable to Yogyakarta International Airport on the passenger perception variable and the accessibility variable (X) gives an effect of 45.9% on the passenger perception variable (Y) the rest is influenced by other factors that are not summarized in this study.Keywords: Accessibility, Yogyakarta International Airport, Perception

Page 66 of 168 | Total Record : 1679

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue