cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2025)" : 13 Documents clear
Kolaborasi Bhabinkamtibmas dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Desa Karamabura Dompu Soepriadin, Ady; Ihlas, Ihlas; Ilham, Ilham; Hikmah, Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4156

Abstract

This study aims to analyze the form of collaboration between Bhabinkamtibmas and village customary institutions in mediation efforts against criminal acts of violence against children in Karamabura Village, Dompu Regency. The problem of violence against children that is still rampant at the village level requires a solution approach that does not only rely on formal legal mechanisms, but also considers local wisdom values ​​through customary institutions. This study uses a sociological juridical legal research method, namely an approach that examines law not only as a written norm (law in books), but also as a social reality that lives and develops in society (law in action). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, involving key informants from Bhabinkamtibmas elements, customary leaders, village officials, and the local community. The results of the study indicate that the form of collaboration that was built was synergistic, where Bhabinkamtibmas acted as a facilitator of state law, while village customary institutions functioned as guardians of local norms and values ​​in society. This collaboration is considered effective in accelerating the case resolution process, reducing the potential for further conflict, and reconstructing social harmony in the village community. However, this study also found a number of obstacles, including differences in perception between formal and customary law, as well as limited human resources and supporting facilities. Based on these findings, it is recommended to strengthen institutional capacity and formulate an integrated mediation mechanism based on the principles of positive law and local culture. Keywords: Collaboration, Bhabinkamtibmas, Customary Institutions, Violence Against Children, mediation, Desa Karamabura Dompu
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Permata, Suyandi; Firmanto, Taufik; Ihlas, Ihlas; Hikmah, Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.
Korupsi Perspektif Hukum Islam: Upaya, Dampak dan Penanggulangan Vandita, Lalu Yoga
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4219

Abstract

Corruption is a crucial problem that affects almost all countries in the world and is one of the main inhibiting factors in economic, social development, and the democratic process. Islamic law (sharia) strictly regulates the prohibition of all forms of betrayal of trust, bribery, and illegal taking of property, all of which are fundamental elements of corruption. To facilitate understanding in this writing, we use research methods including; by increasing the exploration of data sources from various literatures related to corruption from an Islamic perspective, so that we can draw the conclusion that Islam with its legal system offers an effective way to build a just, clean, and civilized society.
Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu Alamudi, Ichwan Ahnaz; Syafiq, Muhammad; Abdillah, Muhammad Torieq; Ramadhani, Sri Ridma
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4287

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat badamai sebagai khazanah lokal masyarakat Banjar yang kemudian dihubungkan dengan sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apakah bisa adat badamai digunakan dalam sengketa pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat badamai merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar dan berperan menghadirkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Adat badamai dewasa ini sering digunakan dalam kasus-kasus hukum perdata dan hukum pidana. Padahal, adat badamai tidak menutup kemungkinan digunakan juga dalam kasus sengketa pemilu. Menurut Ahmadi Hasan, saat terjadi sengketa Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan dalam prosesnya pasti telah terjadi tarik-menarik baik itu terkait musyawarah atau yang mengarah kepada cara-cara nonlitigasi, seperti badamai.
Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Nisardi, Muhammad Fitrah; Amin, Abd Rauf Muhammad; Akmal, Andi Muhammad; Halimang, St; Mustafa, Zulhas’ari
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4314

Abstract

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang diakui: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masyarakat cenderung mengunnakan forum musyawarah adat yang dikenal sebagai tudang sipulung untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. Fenomena ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat, sekaligus membuka ruang kajian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik tudang sipulung dalam perspektif hukum waris Islam serta merokonstruksi nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa tudang sipulung menjadi sarana eferktif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun tidak sepenuhnya merujuk pada ketetntuan fikih waris, praktik ini mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan persaudaraan yang sejalan dengan nilai keislaman. Hasil ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang kontekstual dan aplikatif. Kata Kunci: Warisan, Tudang Sipulung, Hukum Islam.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana, Heriana; Talli, Abdul Halim; Halimang, St; Sultan, Lomba; Hamsir, Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Maṣlaḥah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Maṣlaḥah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum keluarga Islam) Syahid, Fahmi; Ahsan, Khoirul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4461

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap keharmonisan hubungan suami istri, dengan fokus pada persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah menikah. Kekerasan verbal meski tidak bersifat fisik tetapi dapat menyebabkan luka emosional mendalam yang berdampak pada komunikasi, rasa saling menghargai, hingga munculnya konflik berkepanjangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dapat menimbulkan pengabaian pasangan, trauma psikologis, bahkan berujung pada perceraian. Selain itu anak yang menyaksikan konflik tersebut juga terdampak secara psikis. seperti menjadi tertutup atau meniru perilaku agresif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan verbal merupakan ancaman serius bagi stabilitas rumah tangga dan perkembangan anak. Maka dari itu penting adanya kesadaran serta upaya preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah Nurfath, Muhammad Faathur; Usman, Musyafi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4487

Abstract

Fenomena memviralkan kasus perselingkuhan rumah tangga melalui media sosial menunjukkan gejala krisis etika digital dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial dari tindakan tersebut serta menelaahnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, termasuk pelaku, saksi, pengguna media sosial, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan lima dampak utama: dorongan psikologis yang spontan, kerusakan reputasi dan trauma sosial, normalisasi ghibah, terganggunya hubungan keluarga besar, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman nilai keislaman. Semua dampak ini berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip ḥifẓ al-‘irḍ, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ ad-dīn. Analisis maqāṣid menunjukkan bahwa tindakan memviralkan aib merupakan pelanggaran struktural terhadap syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif dan kuratif: edukasi pranikah, penguatan etika bermedia sosial, serta peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan konflik secara tertutup dan bermartabat. Penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi panduan normatif dan etis dalam merespons tantangan moral di era digital.
Wakaf Digital Solusi Wakaf Modern Untuk Kesejahteraan Keluarga Miskin Aminullah, Muhammad; Putra, Muhammad Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4534

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman di era modern saat ini, berkembang juga berbagai macam penemuan-penemuan dari hasil riset dan penelitian oleh para ahli pada bidang mereka masing-masing. Islam sebagai agama yang membawa rahmat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin) dalam hal ini tidak pernah mempermasalahkan selama masih dalam garis-garis yang telah ditetapkan oleh Al Qur’an dan sunah-sunnah Rasulullah Saw., tentunya hal tersebut tidak lain dengan maksud dan tujuan mulia, yaitu mensejahterkan kehidupan manusia terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa misalnya dalam dunia kedokteran, ditemukannya bayi tabung, sewa rahim, pendeteksi kehamilan dan lain sebagainya. Di dunia teknologi ditemukannya handphone, Kendaraan self-balancing, Alat Pengujian DNA Pribadi, Lensa Bionic dan lain-lain. Serta yang tidak kalah pentingnya penemuan dalam bidang keagamaan yang merupakan hasil ijtihad para ulama, yaitu wakaf digital. Tujuan utama dari wakaf digital tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam yang hendak berwakaf dengan jumlah tunai tertentu serta tidak terbatas dengan jumlah yang ditentukan, artinya seseorang berpeluang mewakafkan hartanya tampa memikirkan sedikit banyaknya yang dikawafkan. Dari hasil penelitian ini, diperoleh beberapa data bahwa penerapan dan pemanfaatan wakaf digital gangat diperlukan saat ini, yang dengannya memberikan kemudahan serta membawa dampak yang cukup segnifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice Pranata, Akhmad Indra; Indrawan, Rudy
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4347

Abstract

This article explores the resolution of the criminal act of vandalism through a restorative justice approach. Under Indonesian criminal law, vandalism is regulated in Article 406 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of two years and eight months. However, the retributive approach is considered less effective in achieving substantive justice as it focuses solely on punishing the offender. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the urgency of implementing restorative justice in resolving vandalism cases. The findings indicate that restorative justice offers a more humane approach by prioritizing the restoration of relationships between offenders and victims through mediation and mutual agreement. This approach aligns with local cultural values such as deliberation and contributes to reducing the burden on judicial and correctional institutions. Moreover, restorative justice provides a fairer and more efficient resolution, strengthening community involvement in legal enforcement. Therefore, this approach is relevant for application in vandalism cases that meet the established criteria, as a means to achieve balanced justice and restore the condition of all parties involved. Keywords: restorative justice, vandalism, restoration, alternative sentencing, criminal law

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue