cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 324 Documents
 29   30   31   32   33 
Analisis Maslahah terhadap Tradisi Ajun Arah dalam Adat Kerinci: Perspektif Hukum Islam Wegestin Lagus; Zainal Azwar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5373

Abstract

Ajun Arah is a tradition of customary law in the Kerinci community that regulates the procedure for establishing a house through permits and briefings from traditional stakeholders. This tradition plays a role in maintaining social order, strengthening family values, and ensuring fair and orderly land use in the community. This research aims to analyze the practice of Ajun Arah from the perspective of maslahah in Islamic law and assess its relevance in the midst of modern social and legal developments. Using a qualitative-normative study employing a literature-based method, this study examines the extent to which Ajun Arah provides benefits to society and supports the main goals of Islamic sharia (maqashid sharia), especially in the protection of property (hifzh al-mal) and social order. The results of the study show that Ajun Arah can be categorized as a practice that reflects the maslahah mursalah, because it provides real benefits without contradicting sharia principles. This tradition helps prevent land ownership conflicts, strengthens indigenous social structures, and creates harmony in the community. However, along with the dynamics of land laws and regulations in Indonesia, there is a need for renewal and harmonization so that the Ajun Arah remains relevant, does not cause legal overlap, and is inclusive for all citizens. The maslahah-based approach opens up space for the preservation of this tradition in a more contextual, adaptive manner, and still based on Islamic justice values.
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Keterlambatan Masa Tambat Kapal di Pelabuhan Panjang Tami Rusli; Vanesia Vanesia
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6458

Abstract

Masa tambat kapal adalah jangka waktu kapal berada dalam keadaan tertambat atau bersandar di pelabuhan, baik untuk keperluan bongkar muat barang, pengisian bahan bakar, perbaikan, maupun menunggu izin pelayaran. Dalam praktik hukum perdata, masa tambat kapal dapat berujung pada sengketa apabila terjadi pelampauan waktu tambat yang telah diperjanjikan atau ditetapkan dalam kontrak, seperti perjanjian sewa tambat, perjanjian pengangkutan, atau perjanjian jasa kepelabuhanan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa perdata terkait masa tambat kapal umumnya timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini menganalisis tentang Keterlambatan Proses Penurunan Muat Barang Akibat Hujan dalam kasus PT.Trigade Artha Samudera yang dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan memaksa) yang menghapuskan tanggung jawab perdata untuk membayar denda peraturan hukum mengenai tanggung jawab perdata perusahaan pelayaran terhadap pengelola pelabuhan dalam keterlambatan masa tambat kapal di pelabuhan panjang. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan kasus melalui putusan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu berdasarkan studi pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawancara untuk mendapatkan keterangan dan jawaban atas pokok permasalahan penelitian.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK) Putri Areta Arzety Sinaga; Lina Maulidiana
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6472

Abstract

Masa Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta ak tivitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa ekonomi syariah dapat timbul dari beragam jenis transaksi. Mekanisme yang dikembangkan untuk memenuhi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data hukum sekunder, primer dan tersier. analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar) Muhamad Andra Wahyudi; Lintje Ana Marpaung; Okta Ainita
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6493

Abstract

This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its supervisory function based on South Lampung Regency Regulation No. 2 of 2023 concerning Village Government, with a case study in Kerawang Sari Village, Natar District. The main problem in this study is the suboptimal involvement of the BPD in supervising village administration and the existence of various structural and operational obstacles that hamper the performance of this institution. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the BPD's role in supervision and to identify the obstacles faced in the implementation of the Perda. The research method used is a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the Village Head and the Chair of the Kerawang Sari Village Council, while secondary data was obtained through a literature study of relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the role of the Kerawang Sari Village Council in its supervisory function has not been maximized in accordance with the mandate of Local Regulation No. 2 of 2023. The main obstacles identified include low quality human resources, minimal understanding of regulations, and less than harmonious working relationships with village heads. The conclusion of this study emphasizes the need to improve human resource capacity through ongoing training and strengthened coordination between the BPD and village government.
Analisis Dampak Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Perspektif Psikologis, Sosiologis, Ekonomis) Husnul Khatimah; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6525

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia dan sering kali berujung pada perceraian. Ketidaksiapan individu dalam aspek psikologis, ekonomi, dan sosial menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian akibat pernikahan dini melalui perspektif psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis berupa stres, depresi, dan trauma emosional; dampak ekonomi berupa kemiskinan dan ketergantungan finansial; serta dampak sosiologis berupa stigma sosial dan terganggunya struktur keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan edukasi pranikah untuk menekan angka perceraian dan dampak sosial yang ditimbulkannya
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial TikTok dan YouTube (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Devita Vallensia; Frederich Gunawan; Theodore Francisco Emmanuel Sutanto; Marcell Tirta; Johan Kristian Zebua
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6748

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law to acts of blasphemy committed through social media, particularly in Decision Number 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. This research is a normative juridical study employing statutory, case, and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the application of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law has fulfilled the elements of the criminal offense, including intent and the potential to incite hatred based on SARA (ethnicity, religion, race, and inter-group relations). The judges’ considerations were based not only on juridical aspects but also on the social impact of the act and the defendant’s attitude during the trial. From the perspective of sentencing theory, the decision reflects a combined approach between retributive and preventive objectives. However, the effectiveness of criminal sanctions in creating a deterrent effect remains a challenge. The study also highlights the tension between freedom of expression and the protection of religious values in the digital era, emphasizing the need for preventive measures such as improving digital literacy and promoting religious tolerance within society.
Digitalisasi dan Transformasi Hukum Islam: Tantangan Peradilan Agama Dalam Era Peradilan Elektronik Mustafa Mustafa; Kurniati Kurniati; misbahuddin misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6839

Abstract

Transformasi peradilan agama melalui digitalisasi merefleksikan perubahan mendasar dalam cara hukum Islam dipahami dan dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan elektronik tidak hanya menggeser aspek teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi struktur, kultur, dan epistemologi hukum. Pergeseran tersebut tampak pada berubahnya otoritas hukum yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada aktor, melainkan juga pada sistem digital yang membingkai proses peradilan. Di sisi lain, munculnya problematika normatif dan epistemologisterutama dalam pembuktian dan kehadiran para pihak menuntut penafsiran ulang terhadap konsep klasik hukum Islam. Dalam kerangka ini, pendekatan maq??id al-shar?‘ah relevan sebagai landasan reflektif agar transformasi tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Kekuatan kajian ini terletak pada integrasi dimensi normatif, sosial, dan teknologi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hukum Islam di tengah perubahan zaman. Selain itu, pengembangan gagasan seperti rekonstruksi epistemologi hukum dan ekosistem fikih digital memberikan kontribusi reflektif terhadap pengayaan diskursus hukum Islam kontemporer, sekaligus menegaskan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas modernitas. Namun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan, terutama karena dominasi pendekatan normatif yang membuat dimensi empiris belum tergali optimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat menantang relevansi analisis. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif dan empiris guna memperkuat temuan serta pengembangan konseptual.
Urgensi Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution dalam Sistem Hukum Indonesia Nurul Fajar Ashari; Muhammad Gazali Rahman; Bambang Sutiyoso
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6886

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi bisnis dan memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses penyelesaian sengketa, serta menyesuaikan proses hukum dengan karakter transaksi digital. Namun, implementasinya belum optimal. Dari aspek keadilan, masih terdapat risiko bias teknologi dan kesenjangan akses digital. Dari aspek kepastian hukum, belum adanya regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan terkait eksekusi putusan, yurisdiksi lintas batas, dan validitas bukti digital. Dari aspek kemanfaatan, manfaat ODR belum dirasakan secara merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, standar teknis, dan pemerataan akses digital agar pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan efektif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Kolonial di Indonesia: Analisis Historis-Kritis terhadap Politik Hukum Kolonial Muhammad Achyar Hamid; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam dalam konteks kolonialisme serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengungkap bagaimana intervensi kolonial tidak hanya memengaruhi struktur kelembagaan hukum Islam, tetapi juga membentuk ulang dasar konseptual dan legitimasi otoritasnya dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain historis-kritis melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang memungkinkan penelusuran dinamika perubahan hukum secara sistematis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme berperan signifikan dalam mereduksi otoritas hukum Islam melalui kebijakan hukum yang bersifat subordinatif, seperti penerapan teori resepsi, yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat dalam sistem kolonial. Selain itu, kolonialisme juga mengubah cara pandang terhadap sumber dan otoritas hukum Islam, sehingga berdampak pada praktik hukum di era kontemporer. Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis historis, konseptual, dan nilai secara sistematis untuk memahami transformasi hukum Islam secara menyeluruh. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial modern, guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Implementasi Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Muhammad Arpandi; Muhammad Rifan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6946

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sektor pendidikan adalah isu yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Anak dan memiliki berbagai regulasi yang relevan, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal, yang terlihat dari masih tingginya angka kekerasan, diskriminasi, dan pungutan liar di lingkungan pendidikan sebuah kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata yang belum banyak diteliti secara yuridis-normatif secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan hak anak dalam pendidikan, mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak anak di lingkungan pendidikan, serta merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang cukup komprehensif, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual di sekolah, diskriminasi akses bagi kelompok rentan, serta praktik pungutan liar yang melanggar hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menegakkan regulasi secara konsisten, sehingga dapat menjadi acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah dan protektif bagi anak

Page 32 of 33 | Total Record : 324

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026) Vol 10 No 1 (2026) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 9 No 2 (2025) Vol. 9 No. 1 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8 No 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol. 4 No. 2 (2020) Vol 4 No 2 (2020) Vol. 4 No. 1 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol. 3 No. 2 (2019) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol. 3 No. 1 (2019) Vol. 2 No. 2 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol. 2 No. 1 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol. 1 No. 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol. 1 No. 1 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue