cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2024)" : 28 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DAN MARKETPLACE DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH PEMBELI Ramadhan, Aji Wahyu
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8895

Abstract

Perkembangan sistem jual beli modern yang mempermudah transaksi dengan pertumbuhan pesat, terutama melalui platform e-commerce seperti Shopee. E-commerce memberikan potensi besar pada bisnis dunia maya dengan kemampuan menjangkau pasar lintas negara dan memudahkan pembeli menemukan produk sesuai kebutuhan. Namun, dalam perjanjian jual beli online, terdapat unsur-unsur esensial seperti barang dan harga, serta unsur natural dan accidental yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian. Fokus penelitian ini adalah mengenai pembatalan sepihak transaksi jual beli online, khususnya melalui metode pembayaran cash on delivery (COD) oleh pembeli. Tujuan penelitian meliputi pemahaman terhadap terjadinya pembatalan sepihak, dampak dari pembatalan tersebut, serta upaya perlindungan hukum bagi seller dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa seller di Shopee Xpress. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan sepihak oleh pembeli mengakibatkan kerugian bagi seller berupa tenaga, finansial, dan waktu. Selain itu, pelanggaran hak pelaku usaha juga terjadi, mengingat pembeli melanggar kewajiban pembayaran dan melakukan pembatalan sepihak. Meskipun terdapat asuransi dalam prosedur operasional, klaim sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif bagi seller dalam menghadapi pembatalan sepihak pada transaksi COD sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks bisnis e-commerce.
IMPLEMENTASI PENATAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN H. Insan, Isep; Khotimah, Hilda Husnul; Fitransyah, M. Dhanu; Nabila, Yesariza
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8896

Abstract

Dalam konteks penggunaan sumber daya alam suatu negara, tata kelola yang baik didefinisikan sebagai suatu proses tata kelola yang melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan ditelaah secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan menggabungkan reaktivitas yang tegas dengan pandangan ke depan dan dengan tetap memperhatikan cita-cita tanggung jawab, transparansi, keterlibatan, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan efisiensi dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, gagasan tata kelola yang baik bersifat global. Oleh karena itu, gagasan ini harus diimplementasikan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah daerah selama proses organisasi negara karena sifatnya yang komprehensif dan luas. Dengan tujuan agar terfasilitasi dan berjalan dengan prosedur yang ada.
RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN Roudah, Gheanova Amelia Noor; Zubaedah, Rahmi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8897

Abstract

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.
JENIS-JENIS BAHAN GALIAN DI INDONESIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN Hardy, Tiara Aulia; Zahra, Rafela Ashyla; H Insan, H. Isep
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8898

Abstract

Penelitian ini membahas terkait jenis-jenis bahan galian yang ada di Indonesia yaitu terdapat bahan galian golongan a, b dan c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap bahan galian yang ada di Indonesia itu berbeda dan banyak macamnya dan berbeda kegunaannya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, maka dari itu kesimpulan dari penelitian terhadap jenis-jenis bahan galian ini adalah untuk memahami semua jenis bahan galian dan memahami bahwa itu berbeda dan mengetahui perbedaan akan kegunaannya serta mendalami pengetahuan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian.
PENYERANGAN TERHADAP ORANG INDIA DI AUSTRALIA DENGAN SERANGAN BERMOTIF RASIAL Hardy, Tiara Aulia; Zahra, Rafela Ashyla; Antoni, Herly
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8899

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kekerasan internasional yaitu penyerangan terhadap warga India yang dilakukan di Australia yang merupakan serangan bermotif rasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus-kasus kekerasan yang dijelaskan berdasarkan kronologi dan reaksi yang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan internasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi kesimpulan penelitian terhadap kasus penyerangan terhadap warga India di Australia adalah dugaan kejahatan rasial dimulai di India, yang sebagian besar bersifat kritis terhadap Kepolisian Australia dan Victoria, namun Investigasi Pemerintah India lebih lanjut menyimpulkan bahwa, dari 152 laporan penyerangan terhadap warga India pelajar di Australia dari jumlah tersebut, 23 diantaranya bernuansa rasial.
DIFERENSIASI PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERSEROAN DAERAH SEBAGAI SARANA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA Sasi, Puja Lestari Nawang; Samhudi, Gamalel Rifqi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8900

Abstract

Dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan harus menyesuaikan bentuk hukumnya. Salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah memerlukan aturan-aturan tersendiri dalam pengelolaannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatis-empiris, yaitu menggunakan studi kasus hukum dengan cara mengaitkan Undang-Undang dan mencari sumber berupa fakta yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena saat ini terdapat kekosongan hukum mengenai Badan Usaha Milik Daerah, maka Kabupaten Banjarnegara saat ini belum memiliki peraturan khusus.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM HOMOLOGASI PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Irayadi, Muhamad
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8901

Abstract

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Dalam hal ini, undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi debitur dalam homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa sebelum perdamaian dibatalkan, debitur diberi kesempatan untuk membuktikan perdamaian telah dipenuhi serta Pengadilan Niaga berwenang memberi kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Adapun jika dalam jangka waktu tersebut debitur tetap lalai, maka sebagai akibat hukumnya, perdamaian dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT -, Badariah; Panjaitan, Junifer Dame
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8902

Abstract

Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Dalam operasional rumah sakit ada dampak negative yang perlu diperhatikan yakni limbah medis yang ditakutkan akan mencemari lingkungan dan penyebab wabah penyakit, hal ini karena di dalam rumah sakit terdapat limbah yang tidak memungkiri dapat mengandung jasad renik seperti virus dan bakteri. Sehingga, tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengkaji tanggung jawab rumah sakit terhadap pengelolaan limbah medis dalam upaya pencegahan penyakit dengan studi yang dilaksanakan di RS Idaman Banjar Baru. Metode yang diterapkan ialah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengelolaan limbah medis di RS Idaman Banjar Baru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015 sehingga proses pengelolaan limbah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI BERBAGAI NEGARA Alhakim, Abdurrakhman; Febriani, Emiliya; Febrian, Atila Jeny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8903

Abstract

Penelitian ini membandingkan kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama terkait penerapan konsep Restorative Justice. Di Indonesia, Restorative Justice diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan penerapan terbatas pada mediasi dan melibatkan lembaga negara. Sebaliknya, Amerika Serikat melibatkan fasilitator swasta dan berbagai program restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum Indonesia, tetapi perbedaan praktik dengan Amerika Serikat, terutama dalam melibatkan aktor dan proses penyelesaian. Kesimpulan penelitian ini menekankan perbedaan dalam penerapan Restorative Justice antara kedua negara, meskipun tujuan mengurangi jumlah narapidana tetap menjadi fokus utama. Ini memberikan wawasan terperinci tentang kemajuan dan perbedaan praktik penanganan tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA RSUD TUGUREJO DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK Darma, Surya; Saputra, Arikha
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8904

Abstract

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Salah satu bentuk kerjasama yang terjalin adalah antara RS Tugurejo Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang melalui perjanjian kerjasama MoU. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar  pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kepada peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Karena penelitian ini bersifat noarmatif maka fokus datanya pada data sekunder yaitu melalui dengan didukung dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan merupakan wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu Kontrak perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue