cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 162 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI DALAM PENGATURAN PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DI INDONESIA (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru) A’maludin, Risqi; Samhudi, Gamalel Rifqi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8919

Abstract

Norma sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam proses interaksinya dalam bermasyarakat. Ketaatan pada norma-norma akan menciptakan ketertiban. Pemerintah masih berupaya mempertahankan beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ini, salah satunya pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah menghapus pasal tersebut, karena dinilai inkonstitusional. Namun, pada KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 mengembalikan pasal penghinaan Presiden pada Pasal 218 dan 219. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik ini merupakan, pengumpulan dengan cara mencari kepustakaan. Data yang telah di dapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menguji pasal tentang Penghinaan Presiden, dan Mahkamah menghapusnya karena dianggap inkonstitusional. Pasal Penghinaan Presiden sangat rentan digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. Asas lex posterior derogat legi priori berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Dalam hal ini Putusan Mahkamah sebagai aturan baru dalam pengaturan penghinaan kepada Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semua elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib melaksanakan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum pada semua pihak yang terlibat ketentuan yang diputusakan, putusan tersebut bersifat wajib terhadap semua. Dengan di undangkannya suatu undang-undang akan mengakibatkan hukum yang sama, yang berakibat keputusan tersebut mengikat semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya Kevin, Emmanuel; Syahputri, Martika Dini
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8920

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi pemisahan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keuangan negara terhadap tata kelola korporasi, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum BUMN atas kerugian keuangan. Sebagai badan usaha dengan orientasi keuntungan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun pemisahan keuangan telah terjadi sesuai Undang-Undang BUMN, pertanggungjawaban BUMN tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan memastikan kemandirian BUMN dalam mencapai tujuan anggaran UUD. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan BUMN, menjelaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi hukum kerugian keuangan BUMN, meskipun dapat menimbulkan tuduhan tindak pidana korupsi, bergantung pada pemahaman bahwa kekayaan negara yang disetor menjadi modal BUMN adalah milik BUMN sebagai badan hukum privat. Pemisahan kekayaan ini menjadi faktor penentu dalam menilai dampak hukum dan keberlanjutan operasional BUMN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab hukum BUMN dalam konteks pemisahan keuangan dan menghadapi kerugian keuangan.
PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Hariati, Sri
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau  murtahin. Asuransi merupakan hasil dari peradaban manusia, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pengaturan hukum asuransi syari’ah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan  polis dana asuransi syari’ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pengaturan asuransi syariah saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992, Kepmenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksananya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana dalam polis asuransi syari’ah dengan menggunakan akad bisnis dan akad tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta’awun, cooperation, al-amanah, al-ridha, larangan riba, maisir, larangan ghara .
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA SAAT INI Ibrahim, Arif M.; Polidu, Irwan; Moha, Sri Wahyuni S.
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini telah diatur uu perlindungan konsumen. Seperti diketahui pasal 8 uu perlindungan konsumen menentukan (sembilan) hak konsumen, pasal 5 UUPK tentang Kewajibannya, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi  Elektronik Di Indonesia Saat Ini Salah satu contoh Hambatan-hambatan yang sering terjadi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via tiktok Shop yaitu; Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya, karena dalam praktiknya konsumen tidak selalu berada pada situasi yang aman dan nyaman terhadap tas branded signature yang dibeli, dalam beberapa kasus di lapangan ketidaknyamanan ini berorientasi pada beberapa hal yang berbeda, salah satunya adanya risiko produk yang tidak otentik keasliannya, tidak terdapat no. seri produk. Risiko barang defec terlihat palsu, penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur dalam sejumlah pasal UUPK seperti Pasal 45 UUPK. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elekronik di indonesia perlu adanya diperbaharui dalam hal aspek peraturan perundang-undangan, terkait penyelesaian sengketanya sebab banyak hal yang terjadi dimasyarakat terkait sengketa konsumen dalam hal beberapa produk yang digunakan tidak sesuai perjanjian dan traksaksi sebelumnya serta tidak berdasarkan kenyataan yang ada Hambatan dan penyelesian sengketa dalam perlindungan konsumen perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar supaya dalam hal penyelesaian sengketa tidak ada faktor intervensi dari pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaiannya berjalan sebagaimana yang diharapkan, harapannya adalah Pemerintah harus banyak-banyak memperhatikan mana regulasi yang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga jika terjadi sengketa terkait perlindungan hukum bagi konsumen,  peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Peran pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal transaksi elektronik harus lebih ketat lagi, ini perlu dilakukan sebab perkembangan suatu pemerintahan saat ini juga bergantung pada kegiatan bisnis yang paling banyak dan aktif adalah kelompok masyarakat sendiri.
ANNULMENT OF MARRIAGE DUE TO DATA MANIPULATION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW Nursheta Resmi, Herni; Hidayah, Astika Nurul
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9462

Abstract

Abstract Marriage is a sacred bond between a man and a woman whose aim is to form a happy and eternal family based on the Almighty Godhead. However, in practice, sometimes marriages are annulled for several reasons, one of which is due to data manipulation. This research aims to analyze marriage annulments due to data manipulation from the perspective of Islamic law and positive law. The method used in this research is normative juridical, namely the research process of researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory and other literature to answer the legal problems being studied. The research results show that in Islamic law, data manipulation in marriage is considered fraud (gharar) which can damage the purpose of marriage, so it can be a reason to cancel the marriage. Meanwhile, in positive law in Indonesia, data manipulation in marriage is regulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law as one of the reasons for canceling a marriage. So, both in Islamic law and positive law in Indonesia, manipulation of data in a marriage can be a reason to annul a marriage. Keywords: Marriage, Marriage Cancellation, Data Manipulation
CRIMINAL LIABILITY AND THE APPLICATION OF MENS REA IN THE CRIMINAL OFFENSE OF INTERCEPTION IN INDONESIA Prasetyo, Ekky Aji; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9467

Abstract

The aim of this thesis research is to find out and analyze the findings of criminal liability related to mens rea in the crime of interception, and to find out and analyze the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception. The problem formulation is how is the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception? and what will be the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability relating to mens rea in the crime of interception? The research method used in this research is normative juridical which reveals that normative legal research or doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptualizer or its development. In this research, the approaches that will be used are the conceptual approach, the statutory approach, and the comparative approach. Analysis of legal materials is carried out after all legal materials have been collected and then analyzed in a normative juridical manner. The analysis is carried out by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. Analysis of legal materials is carried out using inventory techniques, systematization techniques and interpretation techniques. The results of this research are that it is necessary to differentiate the mens rea for perpetrator witnesses who carry out interception or wiretapping so that their actions cannot be categorized as criminal liability, and there is a need for special protection for people who carry out interception or wiretapping in the public interest for certain criminal acts, such as criminal acts. corruption crimes, human trafficking crimes, money laundering crimes, and other special crimes.
LEGAL PROTECTION FOR HOME WORKERS IN PACKING THE POCI PRODUCTS Lestari, Siti Duwi; Wardani, Susilo
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9475

Abstract

AbstractThe development of the industrialized world and business mechanisms are becoming more efficient, many peoplecan now use labor in a more flexible way toavoid additional costs or fees. This research aims to analyzethe legal relationship between the employer and the homeworker and analyze the legal protection of the fulfillment of the rights of homeworkers in the packing of teabags in the village.legal protection over the fulfillment of the rights of homeworkers in the packing of teapots in Kedawung Village, Tegal Regency.Kedawung Village, Tegal Regency. The method used in this research is juridical and empirical.empirical, Soerjono Soekanto argues that empirical juridical research is a method that connects legal theory with social reality.method that connects legal theory with social reality. This research uses secondary dataThis research used secondary data with data collection method of observation interview. The first research resultshows that the legal relationship that occurs between employers and home workers is based on an ordinary civil agreement.homeworkers is based on ordinary civil agreements and is not an employment relationship as in Law No. 13/2003.homeworkers are workers in a company who carry out production activities outside the company's premises.workers in a company who carry out production activities outside the company environment at home or at the location of an association.outside the company's premises at home or at the location of a community gathering with a putting out system.where they work on some of the stages of production outside the Company and areare paid based on the unit wage produced and do not receive other rights as formal workers.as formal workers. The second shows that even though home-based workerswork part of the production stages of the company, but do not getm Translated with DeepL.com (free version)
DEMOCRACY, ETHICS OF STATE AND GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE: AN EXAMINATION OF THE EXERCISE OF POWER IN INDONESIA Fajari, Ghiska; Setiadi, Wicipto
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9479

Abstract

Democracy provides a view that power comes from the people. State ethics and the application of general principles of good governance (AAUPB) are two important pillars that support the integrity and credibility of a country. This research focuses on how democracy, state ethics and AAUPB are aligned and how democracy, state ethics and AAUPB are implemented in Indonesia. By prioritizing the values of democracy, civic ethics, and AAUPB, we can create an environment that supports and strengthens democracy and serves the common good. In the exercise of power in Indonesia, it is important to ensure that democracy is exercised with civic ethics and follows AAUPB so that the government runs well and in accordance with the interests of the people.
AGRARIAN REFORM IN THE CONTEXT OF INCREASING POOR PEASANTS' ACCESS TO LAND TENURE IN INDONESIA Tobing, Anggiat; Praptono, Seno Tri; Hestiono, Pramu; Pattinasarany, Eva Berta
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9481

Abstract

The development of Indonesian society has a goal, as stated in paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In connection with demands for reform in all areas of development, the People's Consultative Assembly in 2001 issued Decree Number IX/MPR/2001, concerning Agrarian Reform and Natural Resources Management, and MPR RI Decree Number 5/MPR/2003, concerning assignments to MPR Leaders to Convey Suggestions on the Implementation of MPR Decisions by the President, DPR, Supreme Court, BPK. Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 as the basis for national land law which is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the land provisions are aimed at achieving social justice for the entire community in relation to the acquisition and utilization of resources. natural resources, especially land. Agrarian reform or Agrarian Reform as an issue is complex and multidimensional, which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing poor farmers' access to land control in Indonesia, but in implementing agrarian reform, this is not an issue. which is easy, there are many obstacles, both from legal, land administration, social, political, cultural and security aspects.
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE IMPOSITION OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES Sofyan, Ade
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9486

Abstract

The judge's consideration is an important thing in the imposition of punishment, so it is necessary to conduct a deeper review of the suitability between the amount of punishment and the consideration used by the judge, because the judge's consideration has a major influence on the proportionality of the imposition of punishment and the determination of the severity of the punishment, with this it is hoped that the punishment given has fulfilled a sense of justice for all parties. This study aims to determine the factors considered by the judge in the imposition of punishment and the proportionality of the imposition of punishment in cases of negligence that causes death and injury to others. The research method used is normative juridical which is descriptive (describing) with a research approach in the form of a statute approach and case approach. The result of the research shows that there are several objectives in imposing punishment commensurate with the fault of the perpetrator which considers the same importance between public protection, general prevention and special prevention. However, in the development of discourse on the imposition of punishment, the position of proportionality as a limiting principle is not only followed by the preventive view, but also adopted by the modern retributive variant. This is influenced by different perspectives in viewing the principle of proportionality. From a positive understanding of the principle of proportionality, the court is obliged to impose a punishment that is commensurate with the criminal offence. To that end, the court determines the severity of the punishment to be imposed based on the criminal offence.

Page 13 of 17 | Total Record : 162

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue