cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 162 Documents
 9   10   11   12   13 
PENYERANGAN TERHADAP ORANG INDIA DI AUSTRALIA DENGAN SERANGAN BERMOTIF RASIAL Hardy, Tiara Aulia; Zahra, Rafela Ashyla; Antoni, Herly
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8899

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kekerasan internasional yaitu penyerangan terhadap warga India yang dilakukan di Australia yang merupakan serangan bermotif rasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus-kasus kekerasan yang dijelaskan berdasarkan kronologi dan reaksi yang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan internasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi kesimpulan penelitian terhadap kasus penyerangan terhadap warga India di Australia adalah dugaan kejahatan rasial dimulai di India, yang sebagian besar bersifat kritis terhadap Kepolisian Australia dan Victoria, namun Investigasi Pemerintah India lebih lanjut menyimpulkan bahwa, dari 152 laporan penyerangan terhadap warga India pelajar di Australia dari jumlah tersebut, 23 diantaranya bernuansa rasial.
DIFERENSIASI PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERSEROAN DAERAH SEBAGAI SARANA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA Sasi, Puja Lestari Nawang; Samhudi, Gamalel Rifqi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8900

Abstract

Dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan harus menyesuaikan bentuk hukumnya. Salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah memerlukan aturan-aturan tersendiri dalam pengelolaannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatis-empiris, yaitu menggunakan studi kasus hukum dengan cara mengaitkan Undang-Undang dan mencari sumber berupa fakta yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena saat ini terdapat kekosongan hukum mengenai Badan Usaha Milik Daerah, maka Kabupaten Banjarnegara saat ini belum memiliki peraturan khusus.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM HOMOLOGASI PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Irayadi, Muhamad
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8901

Abstract

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Dalam hal ini, undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi debitur dalam homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa sebelum perdamaian dibatalkan, debitur diberi kesempatan untuk membuktikan perdamaian telah dipenuhi serta Pengadilan Niaga berwenang memberi kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Adapun jika dalam jangka waktu tersebut debitur tetap lalai, maka sebagai akibat hukumnya, perdamaian dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT -, Badariah; Panjaitan, Junifer Dame
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8902

Abstract

Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Dalam operasional rumah sakit ada dampak negative yang perlu diperhatikan yakni limbah medis yang ditakutkan akan mencemari lingkungan dan penyebab wabah penyakit, hal ini karena di dalam rumah sakit terdapat limbah yang tidak memungkiri dapat mengandung jasad renik seperti virus dan bakteri. Sehingga, tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengkaji tanggung jawab rumah sakit terhadap pengelolaan limbah medis dalam upaya pencegahan penyakit dengan studi yang dilaksanakan di RS Idaman Banjar Baru. Metode yang diterapkan ialah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengelolaan limbah medis di RS Idaman Banjar Baru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015 sehingga proses pengelolaan limbah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI BERBAGAI NEGARA Alhakim, Abdurrakhman; Febriani, Emiliya; Febrian, Atila Jeny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8903

Abstract

Penelitian ini membandingkan kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama terkait penerapan konsep Restorative Justice. Di Indonesia, Restorative Justice diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan penerapan terbatas pada mediasi dan melibatkan lembaga negara. Sebaliknya, Amerika Serikat melibatkan fasilitator swasta dan berbagai program restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum Indonesia, tetapi perbedaan praktik dengan Amerika Serikat, terutama dalam melibatkan aktor dan proses penyelesaian. Kesimpulan penelitian ini menekankan perbedaan dalam penerapan Restorative Justice antara kedua negara, meskipun tujuan mengurangi jumlah narapidana tetap menjadi fokus utama. Ini memberikan wawasan terperinci tentang kemajuan dan perbedaan praktik penanganan tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA RSUD TUGUREJO DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK Darma, Surya; Saputra, Arikha
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8904

Abstract

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Salah satu bentuk kerjasama yang terjalin adalah antara RS Tugurejo Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang melalui perjanjian kerjasama MoU. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar  pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kepada peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Karena penelitian ini bersifat noarmatif maka fokus datanya pada data sekunder yaitu melalui dengan didukung dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan merupakan wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu Kontrak perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB Sutrisno, Endang; Legawa, Gibran Dima; Prasetyawati, S. Endang; Alfiyan, Angga
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8905

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dan hukum penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Dono Mulyo, Banjit, Waykanan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan pasir dan dampak lingkungan. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengamatan terhadap kejadian aktual, seperti penangkapan pelaku pertambangan pasir ilegal oleh Polda Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemiskinan, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan faktor politik dan sosial berperan dalam mendorong kegiatan pertambangan pasir ilegal. Dalam putusan hukum, hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan, termasuk identifikasi terdakwa, kesaksian saksi, dan penerimaan terdakwa. Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pertambangan dan izin-izin terkait. Selain itu, penelitian juga menyoroti kurangnya sosialisasi penegakan hukum dan perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan pertambangan pasir ilegal. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kuat, perbaikan kondisi ekonomi, dan upaya menjaga lingkungan merupakan elemen-elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas isu pertambangan pasir ilegal, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan pertambangan ilegal.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN RAWAT JALAN YANG MENGALAMI MEDICATION ERROR Setiawanti, Herny; -, Azmi; Arif, Mohamad Noor Fajar Al
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8906

Abstract

Pelayanan kesehatan yang baik dan selaras dengan standard pelayanan kesehatan merupakan hak tiap-tiap orang serta ialah sebuah kewajiban yang musti dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Namun medication error masih sering dilakukan oleh tenaga medis serta tenaga kesehatan dalam praktik sehari-hari yang sangat membuat kerugian pada pasien. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah Pertanggungjawaban hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat jalan yang mengalami medication error dan Perlindungan hukum terhadap pasien rawat jalan yang mengalami medication error. Dalam mengidentifikasi masalah teori yang dipergunakan oleh peneliti yaitu teori perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif dengan metode peraturan perundang-undangan (statute approach) menggunakan landasan data bahan hukum primer berupa data kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara  di lapangan. Dengan hasil penelitian masih banyak kejadian medication error yang dialami oleh pasien rawat jalan yang tidak mendapatkan perlindungan berupa pertanggungjawaban hukum dari fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana pasien tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan jika mengalami medication error selain menyampaikan keluhan dan bagaimana selanjutnya jika tuntutannya tidak ditanggapi oleh fasilitas pelayanan kesehatan, selain itu fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan yang memperlakukan medication error bukan sebagai indikator keselamatan pasien dengan tidak menindaklanjuti kasus medication error yang terjadi. Sehingga perlu ada sanksi yang jelas dan nyata atas penegakan hukum dan penegakan disiplin terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan serta diperlukan UU dan peraturan pelaksana undang-undang yang berpihak kepada perlindungan pasien.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK Adlisyach, Imam; Rusli, Tami
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8907

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perkawinan dari perspektif agama Kristen dan Islam, serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Pernikahan dianggap sakral dan dihormati oleh masyarakat, namun terkadang mengalami ketidakharmonisan yang mengarah pada perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur proses perceraian, keputusan hakim tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bukti yang cukup, ketidakpatuhan prosedur hukum, dan pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam sebuah studi kasus, putusan hakim menolak gugatan cerai karena cacat formil pada surat kuasa, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan memicu kewajiban membayar biaya perkara. Artinya, meskipun perceraian diizinkan secara hukum, tetapi prosedur dan bukti yang tepat tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, agama, dan kepentingan keluarga dalam penanganan perkara perceraian di Indonesia.
KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DIPANDANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Nabila, Salsa Putri; Liu, Fanny; Esfandiary, Jennifer Kayla; Hosnah, Asmak UL
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8908

Abstract

Materi ini menganalisis Konflik Israel-Palestina melalui lensa hukum pidana internasional dengan fokus pada pelanggaran hukum yang terjadi selama konflik tersebut. Penelitian mencakup serangkaian peristiwa, termasuk tindakan militer, pendudukan, dan kebijakan keamanan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap populasi sipil. Pendekatan hukum pidana internasional digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Israel atau Palestina melanggar norma-norma hukum pidana internasional, seperti peraturan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mendefinisikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, dampak psikologis dan kemanusiaan konflik tersebut juga diperhitungkan, memberikan dimensi tambahan pada analisis hukum. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik ini, mengidentifikasi tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum individu dan negara. Implikasi kemanusiaan dan hak asasi manusia juga menjadi fokus, menyoroti perlunya pendekatan yang holistik untuk mencapai keadilan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Page 11 of 17 | Total Record : 162

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue