Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Articles
162 Documents
<![CDATA[PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT ]]>
<![CDATA[Kaemirawati, Diah Turis]]>;
<![CDATA[Hidayah, Bayu]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8909
<![CDATA[Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan sanski penderitaan bagi para orang yang melanggarnya, dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang dijadikan prinsip fundamental bagi para penegak hukumnya, termasuk asas lex favor reo yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana, asas ini ternyata memiliki perbedaan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sedangkan pada KUHP baru asas ini diatur pada Pasal 3 dari mulai Ayat (1) hingga Ayat (7) yang ayatnya berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” lantas timbul pertanyaan eksistensi kedudukan asas lex favor reo ini dalam penerapannya pada kasus Ferdy sambo CS. Mengingat kata terdakwa dengan pelaku ini berbeda Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan kata pelaku ini menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai orang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan artinya disini adalah terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap pelaku pada sebelum atau sesudah hasil putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami menggunakan metode normative dan deskriptif dengan bahan sumber dari bacaan media website dan peraturan perundang-undangan terkait yang mana berdasarkan hasil kami menyimpulkam bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Provisky, Cedatendo Lambang]]>;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>;
<![CDATA[Efendi, Aan]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8910
<![CDATA[Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait]]>
<![CDATA[PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Zarah, M. Miswar]]>;
<![CDATA[-, Fatmawati]]>;
<![CDATA[Sultan, Lomba]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8911
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum Islam dan sumbernya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Islam sejak masa Rasulullah hingga masa kontemporer umat Muslim memiliki dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadis yang selalu dijadikan landasan bagi umat Muslim dalam menjawab persoalan kehidupan. Wujud al-Qur’an dan Hadis sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multi interpretasi dari orang yang membacanya, ini mengakibatkan munculnya golongan tekstualis dan kontekstualis dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Golongan tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan hukum Islam melalui arti dan makna langsung al-Qur’an dan Hadis itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas, sebaliknya golongan kontekstualis berupaya mendialogkan teks al-Qur’an dan Hadis dengan realitas sosial yang dinamis. Padahal seyogyanya sebuah interpretasi komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan agar dapat menghasilkan kajian Islam yang aktual dan faktual serta agar konten al-Qur’an dan Hadis benar-benar menjadi relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi kapan saja dan dimana saja.]]>
<![CDATA[ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU TEORI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN PERKARA BAGI KURATOR DAN PENGENAAN SANKSI DALAM HAL KURATOR SEDANG MENANGANI LEBIH DARI TIGA PERKARA ]]>
<![CDATA[Monica, Tiur Henny]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8912
<![CDATA[Berbicara mengenai pembatasan penanganan perkara bagi seorang kurator telah diatur secara tegas pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa seorang kurator hanya boleh menangani perkara PKPU dan/atau Kepailitan paling banyak 3 (tiga) secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya terhadap pengaturan tersebut bagaimanakah ketentuan sanksi yang akan dikenakan dalam hal ternyata seorang kurator menangani lebih dari 3 (tiga) perkara?.]]>
<![CDATA[MENGANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Samara, Vinsensius]]>;
<![CDATA[Fallo, Umbu]]>;
<![CDATA[Ropa, Alfonsus]]>;
<![CDATA[Jawa, Mariana]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8913
<![CDATA[Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan. Di Indonesia, perbuatan ini dilarang dan tercantum dalam bab “Kejahatan terhadap Kehidupan” KUHP. Meskipun aborsi merupakan tindakan ilegal, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini tidak cukup menjawab alasan perempuan melakukan aborsi, dan faktanya masih banyak perempuan yang melakukan aborsi karena berbagai alasan. Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang tidak disengaja adalah aborsi yang tidak diinginkan yang terjadi tanpa keterlibatan apa pun. Sebaliknya, aborsi yang diinduksi adalah aborsi yang terjadi karena suatu tindakan. Pasal: Pasal 194 berlaku juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan/atau Pasal 348 KUHP (KUHP) dan/atau Pasal 299 KUHP. Pelaku. Mereka akan diadili berdasarkan KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut Pasal 299 KUHP, siapa pun yang dengan sengaja menganiaya seorang perempuan tidak boleh memberitahukan kepadanya bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi, atau bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 2913/PDT.G/2020/PA.TA TENTANG GUGAT NAFKAH ANAK ANGKAT ]]>
<![CDATA[Syahputra, Harianto]]>;
<![CDATA[Purnomo, Didi Yuda]]>;
<![CDATA[Hutagaol, Serafin E. H.]]>;
<![CDATA[Simatupang, Daniel Chrismanto]]>;
<![CDATA[-, Rizki]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8914
<![CDATA[Perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun apabila terjadi keadaan yang mana anak angkat yang kedua orangtua nya bercerai menjadi permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/Ta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis melalu metode kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari pengangkatan anak maka status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung dalam perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta telah menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hakim memberikan putusan dengan adil karena Tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN ASAS BUSINESS JUDGEMENT RULE YANG BERAKIBAT PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PT FKS FOOD SEJAHTERA DAHULU PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK ]]>
<![CDATA[Monica, Tiur Henny]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8915
<![CDATA[Berbicara mengenai prinsip business judgement rule, maka prinsip ini kerap dijadikan tameng atau imunitas dalam hal pertanggungjawaban direksi atas tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Tulisan ini akan membahas bagaimana pembatasan keputusan direksi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip BJR serta didasari pada niat untuk mencari keuntungan pribadi direksi dan bukan perusahaan (bad faith), maka pada saat itulah direksi wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana.]]>
<![CDATA[PEMBIAYAAN FIKTIF DI PERBANKAN SYARIAH DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Afdilla, Shifa]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8916
<![CDATA[Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat terjadi di perbankan syariah dilakukan dengan berbagai macam modus yang dilakukan pihak internal perbankan maupun eksternal. Aksi kejahatan tersebut dapat merusak dan merugikan perekonomian Negara, seperti pembiayaan fiktif, akibat dari tindakan kejahatan tersebut menimbulkan rasa ketidak percayaan terhadap lembaga keuangan, merusak peredaran uang dan merugikan perekonomian Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah aksi tindak pidana pembiayaan fiktif yang terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang berujung pada kerugian yang diderita oleh bank. Akibatnya kerugian risiko operasional yang disebabkan oleh tidak optimal fungsi sistem informasi dan pengawasan pihak internal bank syariah, lemahnya sistem administrasi, kelalaian SDM baik disengaja maupun tidak, kebijakan bisnis yang keliru, serta tidak terlaksanya sistem dan prosedur kerja yang baik. Strategi penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dapat di aplikasikan aktivitas perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi.]]>
<![CDATA[MENGUAK KEKUATAN TERSEMBUNYI: HUKUM SEBAGAI MESIN KONTROL SOSIAL DAN STRATEGI MACHIAVELLIAN DALAM PERGULATAN KEPEMIMPINAN KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Atho’illah, Amam Masyhur]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8917
<![CDATA[Jurnal ini melihat bagaimana hukum, dinamika masyarakat, dan strategi Machiavellian berinteraksi satu sama lain dalam bidang kepemimpinan modern. Narasi berkembang melalui analisis menarik tentang peran transformatif hukum sebagai penggerak perubahan sosial. Ini dikombinasikan dengan kompleksitas taktik kepemimpinan Machiavellian. Machiavelli percaya bahwa para pemimpin harus menggunakan perilaku manipulatif, dan analitis dalam upaya untuk memperolehdan mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini meneliti bagaimana kekuatan ini bekerja sama dengan pengendalian sosial dan pertimbangan etika dengan memasukkan situasi dunia nyata dan konteks teoretis. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks yang membentuk lingkungan kepemimpinan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena termasuk dalam penelitian hukum doktrinal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS 1 PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Khotimah, Khusnul]]>;
<![CDATA[Kusdarini, Eny]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8918
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Pelayanan Makanan dan Minuman Narapidana, Kepala Sub Seksi Pelayanan Kesehatan, Petugas LPKA dan Anak Didik Pemasyarakatan Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif model Creswell dengan tahap meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut yaitu pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu pertama, pembinaan kepribadian meliputi: (1) pembinaan kesadaran beragama yang diberikan melalui bimbingan rohani; (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan melalui pembelajaran PPKn; (3) pembinaan kesadaran hukum yang diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang hukum; dan (4) pembinaan intelektual, dengan adanya sekolah formal dan sekolah kejar paket. Kedua, pembinaan keterampilan meliputi: 1) pelatihan keterampilan memangkas rambut; 2) pelatihan keterampilan berbahan dasar kain songket; 3) pelatihan Las; dan 4) Pelatihan servis dan cuci AC.]]>
