cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS EKSISTENSI NETIZEN INDONESIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Elfiani, Fitri; Amelya, Siska; Febiola, Abel; Aulia, Shifa
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2387

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) semakin melaju sangat pesat. Melalui perkembangan TIK berbagai aplikasi media sosial juga sangat diminati oleh para warganet /netizen. Dengan manfaat media sosial sebagai sarana untuk pencarian informasi, ternyata dapat berdampak pada bentuk respon netizen setelah memperoleh informasiinformasi terbaru serta informasi-informasi viral. Pada informasi-informasi pengaturan dan penegakan hukum tidak sedikit media sosial beserta netizen Indonesia yang ikut serta mempengaruhi hukum tersebut. Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. penulis tertarik untuk eksistensi netizen Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia dan hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dibatasi untuk tahun 2024. Model pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian hukum normatif (legal research). Menggunakan data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi netizen Indonesia cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Maka patut kita apresiasi bersama, namun netizen juga harus diberikan edukasi untuk menyebarkan berita yang benar, menghindari berita-berita viral yang bersifat hoaks, dan lebih bijak dalam memberikan komentar/respon dari sebuah berita atau kasus di media sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Perubahan sosial dan hukum tidak hanya kita perhatikan dari pola masyarakat saja, hukum juga senantiasa berubah meskipun konteks peraturan perundang-undangannya tidak berubah sama sekali. Karena perubahan hukum dapat terjadi dari perubahan sikap/perilaku badan-badan penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan serta advokat. Kata Kunci: Netizen, Penegakan Hukum, Perubahan Sosial
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Syahputra, D.Novrian; Yunita, Winda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2405

Abstract

Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru sebaliknya terjadi dimana korbannya terjadi pada anak di bawah umur. penulis melakukan penelitaian ini untuk mengkaji viktimologis perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normative. Hasil penelitian Perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hak Untuk dilindungi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa anak sebagai korban kejahatan penyalahgunaan narkotika berasal diri dalam diri anak sendiri yaitu keingintauan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu, ingin lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup dan ajakan teman.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA Baswara Dascha, Raka Nur; Kamal, Ubaidillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2458

Abstract

Sampah plastik yang dihasilkan sektor industri, telah menjadi permasalahan serius dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, negara Indonesia sebagai pemasok sampah plastik terbesar nomor 2 (dua) di dunia. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan memicu tren pemasaran hijau (green marketing) oleh perusahaan. Namun, sebagian perusahaan menyalahgunakan tren ini dengan melakukan greenwashing klaim palsu atau menyesatkan terkait ramah lingkungan demi keuntungan. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kebingungan informasi (green consumer confusion), meningkatnya skeptisisme, dan penyesatan dalam pengambilan keputusan pembelian. Penelitian ini menganalisis praktik greenwashing di Indonesia, dampaknya terhadap konsumen, serta perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus perusahaan yang melakukan greenwashing. Kasus PT X menjadi sorotan utama dengan penggunaan klaim “Pure Life Natural Spring” dan “eco-shaped bottle” yang menyesatkan publik. Penulis menemukan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perihal Greenwashing, namun kerangka hukum perlindungan konsumen dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan konsumen dan peningkatan kesadaran hukum dalam menghadapi praktik greenwashing di Indonesia.
IMPLEMENTASI PERDA NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PKL SEKITAR PEMERINTAH DAERAH DI KABUBAPTEN ROKAN HULU Amelya, Siska; Elfiani, Fitri; Nora Nst, Elfi; Aulia, Sindi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan seperti ketidaktertiban, kemacetan, dan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi kepada PKL, keterbatasan sumber daya aparat penegak perda, serta tidak tersedianya alternatif lokasi berjualan yang memadai. Selain itu, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama para PKL untuk tetap bertahan di lokasi yang dilarang. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat persuasif dan belum berorientasi pada solusi jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif antara pemerintah dan PKL, penyediaan lokasi relokasi yang strategis, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penegakan perda. Dengan demikian, ketertiban umum dapat terwujud tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil. Kata Kunci : Perda, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Implementasi Kebijakan, Rokan Hulu
ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKANMEREK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Raza; Amrullah, Rinaldy; Adhan, Sepriyadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q70ds066

Abstract

 Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telahdilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian:bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenispenelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melaluistudi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi danpenyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadappelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor:50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sahmenyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarsebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkanbahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jerakepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkandan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidanatanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuanbertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampumelakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengansengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa  perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf tepenuhikarena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalamkeadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar 
ANAK SEBAGAI KORBAN ADIKSI GAWAI : TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI RIKA AL MIRAH; Hana Faridah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/32xgwk92

Abstract

Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan pada gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh kembang anak. Ketika anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gawai dengan bataswaktu yang tidak ditentukan serta menimbulkan kerugian fisik dan atau mental, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Penelitian ini menerapkan studi hukum  yuridis normatif. Hasilnya  menunjukkan analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emtif.  Kata Kunci: Anak, Adiksi Gawai, Victimologi   
PERAN HUKUM DALAM BRAND MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA DI GEM RESEARCH INTERNATIONAL LAB Febri Shollihatul Lailah; Nurwentari Dyah Fitriyawardhani; Dellia Mila Vernia; Aliya Fazila Daulay
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/31td1m16

Abstract

 Industri batu permata merupakan sektor ekonomi yang memiliki nilai tinggi dan kompleksitastersendiri. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, brand management menjadifaktor krusial bagi keberhasilan usaha sertifikasi batu permata. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis peran hukum dalam manajemen merek untuk meningkatkan keunggulankompetitif, dengan fokus Gem Research International Lab. Hukum memberikan perlindunganterhadap merek sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen untukmengidentifikasi bagaimana hukum mempengaruhi strategi untuk mencapai keunggulankompetitif bagi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanyamemastikan kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan citrapositif pada konsumen. Selain itu, pemanfaatan merek sebagai sarana promosimemungkinkan usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas. Kesimpulan dari penelitian iniadalah bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung danmelindungi management brand pada usaha sertifikasi batu permata yakni Gem ResearchInternational Lab. Oleh karena itu, pengusaha sertifikasi batu permata perlu memahami danmematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberlangsungandan pertumbuhan usaha mereka.   Kata Kunci: Hukum, Brand Management, Kompetitif Usaha 
KAPABILTAS PERAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI APARATURSIPIL NEGARA DALAM PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAHYANG KOSONG PADA MASA TRANSISI MENJELANGPELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 OSONG PADA MASA TRANSISI MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 Suryadarma, Silvia
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wqq4sw96

Abstract

 Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sebagai wadahsarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan/atau kotasebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi Undang-Undang. Terkait pengisian jabatan kepala daerah melaluipelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini menjadi isu hangatdiperbincakan di media nasional yaitu akan dilaksanakan secara serentah pada tahun 2024.Problematika pengangkatan penjabat kepala daerah diawali dengan Menteri Dalam Negeri –Tito Karnavian yang melantik penjabat gubernur dari kalangan Aparatur Sipil Negara. Bahwamasyarakat menilai pengangkatan penjabat kepala daerah ini dilakukan tidak menjunjungdemokrasi, tidak transparan, kurangnya partisipasi public, dan akuntabel serta dalam pelantikpenjabat tersebut tidak memiliki peraturan yang cukup mumpuni. Adapun metode dalampenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka danperaturan perundang-undangan yang akan mengkaji mengenai Hak Konstitusional PegawaiAparatur Sipil Negara dan Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Konstelasi Pemilihan danMenjadi Kepala Daerah.Kata Kunci: Pemilihan Umum, aparatur sipil negara, penjabat kepala daerah 
UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA SERTA PENEGAKANHUKUM DAN REGULASINYA Erlina, Erlina.B; Bintang, Windy Bintang Pratama; Dian, Dian Ari Kurniawan; Tri, Nanda Triandanu; Novi, Novi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/h6t5rw44

Abstract

 Permasalahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkatyang sangat serius dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Pemerintah melaluiberbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkoba secarakomprehensif melalui pendekatan hukum, regulatif, dan preventif. Penelitian ini bertujuanuntuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upayapemberantasan narkoba di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridisnormatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terhadappelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapatperangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aktif aparatpenegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun tantangan seperti lemahnyapengawasan, korupsi, dan keterbatasan rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam upayapemberantasan narkoba secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum,koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkanpemberantasan narkoba yang berkelanjutan dan berkeadilan.Kata kunci: Narkoba, Pemberantasan, Penegakan Hukum, Regulasi, Kebijakan 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENERBITAN COVERNOTE ATAS OBJEK JAMINAN YANG SAMA DENGAN DUA KREDITURYANG BERBEDA SEBAGAI JAMINAN PENCAIRAN KREDIT OLEH PIHAK BANKAIRAN KREDIT OLEH PIHAK BANK Sabila Tohari, Annisa; Agung Iriantoro
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/j2zg6616

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus pelaksana profesi hukum yang memiliki posisi  sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik sebagai alat bukti yang kuat, dalam hal ini yakni akta autentik. Selain penerbitan akta autentik, Notaris juga dapat mengeluarkan covernote yang merupakan surat keterangan. Covernote berisi informasi terkait sertifikat dan dokumen-dokumen yangmenjelaskan tentang akta yang sedang dibuat oleh Notaris, termasuk dalam tahapan proses dan target penyelesaiannya dalam waktu tertentu yang tercantum didalam covernote. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris dalam penerbitan covernote atas objek jaminan yang sama dengan dua kreditur yang berbeda sebagai jaminan pencairan kredit oleh pihak bank. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum dari covernote yang diterbitkan oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris ketika terjadi konflik akibat covernote. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote yang diterbitkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, namun Notaris harus bertanggung jawab penuhjika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan covernote. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menigkatkan pengawasan terhadap penerbitan covernote oleh Notaris serta memberikan sanksi tegas bagi Notaris yang melanggar. Kata Kunci: Notaris, Covernote, Objek Jaminan

Page 9 of 11 | Total Record : 107

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue