cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PENULIS BUKU BOOK CHAPTER DENGAN Yuliana, Elfira; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/gwzkt155

Abstract

 Hak cipta memberikan perlindungan hukum secara ekslusif kepada pencipta atas karya aslinya.Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalammenerbitkan suatu buku, pengarang dan penerbit terlebih dahulu akan mengadakanperjanjian/kontrak, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain hak cipta, bentuk perlindungan HAKI lainnya juga disebutkan dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur berbagai aspekterkait buku, mulai dari penerbitan sampai dengan pendistribusiannya, meliputi hak dan kewajibanpelaku perbukuan serta peran pemerintah dalam pengawasannya. Kemudian, mengenai hak danroyalti yang akan diperoleh pengarang, hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti untuk LisensiPenggunaan Kedua Atas Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lain dengan mengatur batasan istilahyang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentukperlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pengarang bab buku dengan CV. Gita Lentera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta 
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASEMARANG TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAANKONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA Putri, Delvita Tri; Ratih Damayanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cjshve76

Abstract

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap penyelenggaraan konser musik, denganmenitikberatkan pada ketegasan hukum terhadap promotor, efektivitas kelembagaanpengawasan, dan keberlakuan peraturan daerah sebagai instrumen hukum administratif ditingkat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum daerah, sertaliteratur akademik dalam ranah hukum administrasi negara. UU No. 23 Tahun 2014 dan UUNo. 10 Tahun 2009 secara jelas memberi wewenang kepada pemerintah daerah untukmengatur dan mengawasi kegiatan kepariwisataan, termasuk konser musik. Namun, DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang belum memiliki perangkat kelembagaan danperaturan pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara penuhdan akuntabel.Kata Kunci: Hukum Negara, Pengawasan Konser, Dinas Budaya dan Pariwisata 
PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH DALAM KASUS KEPEMILIKAN TAK DIKETAHUI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G/2022/PN KBU Ikhsan Zulkarnaen; Suwardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xc2qpx59

Abstract

Kompleksitas administrasi pertanahan di Indonesia semakin tampak ketika prosedur hukum formal dihadapkan pada kondisi sosial yang tidak ideal, seperti keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui. Artikel ini mengkaji pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah dalam kondisi pemilik tidak diketahui, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi hukum yang diterapkan ketika persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi, serta bagaimana putusan pengadilan dapat menggantikan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiadaan akta akibat tidak ditemukannya pemilik, putusan pengadilan yang didasarkan pada bukti faktual yang kuat dan itikad baik dari pembeli dapat menjadi dasar sah untuk proses balik nama di kantor pertanahan. Artikel ini menyimpulkan bahwa intervensi pengadilan sangat penting ketika mekanisme administratif tidak dapat dijalankan, dan merekomendasikan reformasi regulasi untuk mengakomodasi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan literasi hukum masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan responsivitas penegakan hukum pertanahan. Kata Kunci: hukum administrasi; pendaftaran tanah; kepastian hukum; hak milik; balik nama
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Nisa Fadhilah; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vzqgy904

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan   
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR 14/PDT/2023/PT KPG) Nurul Alaina; Syaddan Dintara Lubis
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.2854

Abstract

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin merupakan persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditinggalkan, baik secaramateriil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum daripembatalan pernikahan secara sepihak menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkajipertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor14/PDT/2023/PT KPG yang memutuskan bahwa pembatalan sepihak tersebut merupakanperbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan perundang-undangan dan studi putusan, serta dianalisis melalui pendekatan analitisdan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan khususmengenai pertunangan atau pembatalan pelaksanaan perkawinan, tindakan membatalkanperkawinan secara sepihak yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawabanhukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengakuiadanya unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan adanya ganti rugi sebagai bentukperlindungan hukum terhadap calon pengantin yang dirugikan.   Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Keperdataan 
ANALISIS HUKUM PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA SEBAGAIKEJAHATAN LINTAS NEGARA : STUDI KASUS SINDIKAT PENJUALAN GINJAL WNI KE KAMBOJA Santriana; Zildjianda, Raesitha; Atika, Biyes Nurul
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/2arr4c22

Abstract

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat serius yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara salah satunya yaitu di wilayah Indonesia. Artikel ini menganalisis dari perspektif hukum internasional terhadap perdagangan organ manusia sebagai kejahatan lintas negara melalui studi kasus sindikat penjualan ginjal Warga Negara Indonesia (WNI) ke Kamboja. Kasus sindikat penjualan ginjal warga negara Indonesia (WNI) ke Kamboja yang terbongkar pada tahun 2023 mengungkap adanya praktik eksploitasi organ tubuh manusia yang melibatkan jaringan transnasional terorganisir, termasuk oknum aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam kerangka hukum internasional berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan Protokol Tambahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perdagangan organ tubuh manusia dalam studi kasus sindikat penjualan ginjal WNI ke Kamboja telah memenuhi karakteristik sebagai kejahatan lintas negara, sehingga menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta menjalin kerja sama lintas negara dalam upaya penanggulangannya. Kendati demikian, kelemahan dalam regulasi khusus serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional, disertai dengan penguatan kerja sama internasional sebagai langkah strategis dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kata Kunci: Perdagangan Organ Manusia, Kejahatan Lintas Negara, Hukum Internasional, UNCATOC.  
PENANGANAN KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL BAGI INDONESIA DITINJAU DARI ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE Asnawi, Sona; Rudi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5f5tr51

Abstract

Dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia melalui implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dalam periode 2020-2025. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait bantuan hukum timbal balik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas, dengan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus narkotika, korupsi, dan pencucian uang. Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi. Namun demikian, disparitas sistem hukum antar negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas prosedur birokrasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi kerjasama. Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi, dan standardisasi prosedur operasional untuk memaksimalkan potensi MLA dalam pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Kejahatan Transnasional, ASEAN, Regulasi Hukum, Tantangan dan Hambatan
HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN Akhsanal Viqria, Adinda; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w8mh1h47

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS TERKAIT JUALBELI SAHAM YANG MENYEBABKAN CROSSHOLDING REFADI, AILSA MUMTAZ
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/f1pgxs78

Abstract

Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang dilakukan perseroan untuk mempertahankan dinamika perseroan. Pada Praktiknya jual beli saham menimbulkan perseroalan hukum apabila tidak dilakukan dengan prinsip kehati- hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta jual beli saham serta akibat hukum terhadap akta notaris terkait jual beli saham yang menyebababkan crossholding. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus khususnya Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, dan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdata dan Undang- Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Hasil kajian menunjukkan bahwa notaris memilki perat yang sangat penting dalam pembuatan akata jual beli saham dan akibat huum terhadap akta jual beli saham yang menyebabkan crossholding, akata tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi klausa yang halal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip kehati- hatian bagi notaris dalam pembuatan akta jual beli saham untuk meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin timbul, baik bagi para penghadap maupun bagi pihak ketiga. Sehingga memastikan bahwa akta tersebut dapat dilaksanaka sebagaimana mestinya dan mengurangi risiko timbulnya sengketa di kemudian hari. Kata-Kata Kunci: Notaris, Akta, Crossholding

Page 10 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue