Buletin Konstitusi
Buletin Konstitusi adalah buletin akademik terbitan Pusat Kajian Konstitusi dan Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel pada bidang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah. penelitian dan kajian terhadap disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum (sosiologi hukum, sejarah hukum, hukum komparatif, hukum privat, hukum pidana, hukum acara, hukum ekonomi dan bisnis, hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum internasional, dll). Buletin Konstitusi pertama kali diterbitkan pada Januari 2021. Menerbitkan dua (2) nomor dalam satu tahun (Januari dan Juli).
Articles
59 Documents
<![CDATA[SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Indra]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/konstitusi.v1i2.6948
<![CDATA[Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12, 15 dan Pasal 21 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UUD 1945 NKRI, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dala Pasal 209 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[EXECUTIVE REVIEW/ ADMINISTRATIVE REVIEW:PERSPEKTIF KEWENANGAN DAN PENGAWASAN ]]>
<![CDATA[Budi SP Nababan]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur perkembangan masyarakat, sehinggaDengan adanya regulasi diharapkan memudahkan masyarakat dengan mudah berhadapan dengan peraturan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat, tetapi masyarakat kini disulitkan dengan terlalu banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legeslatif masing-masing lembaga Negara tersebut mengeluarkan peraturan yang hampir menyerupai, sehingga menjadi over regulated yang membuat masyarakat menjadi kesulitan. Sejak tahun 2016 Menteri Hukum dan HAM telah melakukan executive review/ administrative 759 peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan rincian: tahun 2016 sebanyak 193 peraturan perundang-undangan; tahun 2017 sebanyak 295 peraturan perundang-undangan; dan tahun 2018 sebanyak 271 peraturan perundang-undangan. akibatnya dengan 759 perda yang dibatalkan tersebut karena dinilai tidak taat dengan norma dan asas hukum maka perlu dilakukan pengawasan dalam pembentukan peraturan prundang-undangan dan serta Menkumham menggunakan kewenangan untuk menyikapi overregulated yang terjadi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legeslatif.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU ]]>
<![CDATA[Roman Situngkir]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan pengelolaan keuangan tidak hanya pada taraf keuangan negara, melainkan pada tataran pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Labuhan Batu melalui peraturan daerah sehingga dikaji seperti apa problematika dan juga solusinya terhadap materi muatan dari peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggantian suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan hal yang biasa disebabkan oleh perkembangan, situasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian berdasarkan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan demikian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai langkah penyempurnaan terhadap situasi dan kondisi saat ini untuk mengamankan keuangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Muhammad Anshor Lubis]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Eksistensi keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan mandiri yang dapat menyelesaikan sengketa/masalah Ekonomi Syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 93/PUU-X/2012 telah memberikan kekuatan dan kepastian hukum dalam menjalannya tugas dan fungsinya sebagai lemabaga pradilan yang mandiri dan independent dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga eksistensi peradilan agama dalam tata hukum Indonesia. Terhadap Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi peradilan agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Lembaga peradilan agama dan peradilan umum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Adanya 2 (dua) kewenangan dalam sengketa perbankan syariah ini ke dalam 2 (dua) lembaga peradilan telah menimbulkan dualisme kewenangan. Masuknya sengketa di bidang perbankan shariah dalam lingkungan peradilan umum bisa menyebabkan terjadinya titik singgung atau perseteruan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KANTOR BEA CUKAI TELUK NIBUNG TANJUNG BALAI) ]]>
<![CDATA[Ismail Koto]]>;
<![CDATA[Taufik Hidayat Lubis]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelundupan dalam sistem kepabeanan kerap sekali terjadi salah satunya penyelundupan pakaian bekas di tanjung balai. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A. Bea Cukai Hanyalah sebagai pelaksana dari aturan yang ada, dalam hal penyelundupan pakaian bekas, kementrian Perdagangan melalui Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Hambatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu pada saat melakukan penegakkan hukum di laut, ditemukan resistensi atau perlawanan dari para penyelundup dengan mengerahkan massa, Terkait dengan penegakan hukum terhadap pakaian bekas yang beredar di masyarakat dan atau yang di jual dalam bentuk eceren atau ball.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI WAKIL KEPALA DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: IMPLIKASI DAN SOLUSI TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Hadita, Cynthia]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/konstitusi.v2i1.7182
<![CDATA[Pengaturan wakil kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 berdampak terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rivalitas semasa menjabat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diberbagai daerah, sehingga akan berdampak terhadap berjalannya sistem pemerintahan daerah. Kewenangan wakil kepala daerah dalam tatanan atribusi, delegasi maupun mandat yang sangat timpang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, hingga kewenangannya yang bersifat asistensi dalam UU Pemda dan juga mandatoris melalui keputusan kepala daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan mengenai kepala daerah dan tidak menyebutkan mengenai wakil kepala daerah, tetapi terdapat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan untuk membentuk UU berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Naskah komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memuat bahwa frasa kepala daerah sudah termasuk wakil kepala daerah, tetapi konteks masa kini, diperlukan penguatan jabatan wakil kepala daerah mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga keseimbangan tugas, fungsi, dan wewenang dalam UU Pemda.]]>
<![CDATA[INDUSTRI HALAL DALAM PRILAKU KONSUMSI KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA: SEBUAH ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU ]]>
<![CDATA[KRISNALDO TRIGUSWINRI]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The consumption pattern of the Indonesian middle class Muslim group has played a role in increasing the prospects for a number of halal industries. Certainly for entrepreneurs, this condition is a market share that has great profit potential, where the percentage of middle class Muslim consumers reaches 87% of the total population of Indonesia. The lack of support and implementation of halal product certification by the government causes the potential for market expansion based on the halal concept to be delayed. The government seems to still have not utilized the potential of the halal industry as state income. In fact, global economic revenue in the field of halal products is projected in 2020 to reach 2.6 trillion dollars. This paper attempts to develop an economic sociology study regarding the development of the halal industry in Indonesia through a new institutionalism approach. The focus of this paper is on the phenomenon of the transformation of consumption behavior of middle-class Muslim groups accompanied by the response of business actors and the government to halal product certification.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[YUSRIZAL , ,]]>;
<![CDATA[BUDI BAHRESY]]>;
<![CDATA[FERDY SAPUTRA]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum Indonesia belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari realitas penegakan masih sedikitnya terpenuhinya hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidakseimbangan perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas bahwa setiap warga negara memiliki persamaaan kedudukan dalam hukum dan keadilan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui masih belum terpenuhinya hak korban kejahatan, terutama hakm anak dan wanita. Metode Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Melihat posisi korban sebenarnya belum ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan legislatif merumuskan kembali serta menyusun suatu perundangundangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan korban kejahatan, yang di dalamnya akan diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, finansial, psikis, maupun medis.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DALAM PERCEPATAN INVESTASI SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[QORRY ULFAH LASIA]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD - YAMIN]]>;
<![CDATA[ZAIDAR - -]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diakui pemerintah akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan masalah dalam sektor pengelolaan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong perluasan dan percepatan investasi, menyederhanakan persyaratan dasar untuk perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui undang-undang cipta kerja mempengaruhi masuknya investor asing dan tenaga kerja asing di Indonesia, bagaimana ruang lingkup aspek penataan ruang terhadap perubahan yang dilakukan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja dan bagaimana pengaruh percepatan investasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil pasca berlakunya undang-undang cipta kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisa kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, dengan melakukan penyesuaian pada berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasidan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja guna melakukan percepatan investasi khsusnya dalam bidang pengelolaan pulau-pulau kecil. Dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya suatu aturan serta pengawasan dalam undang-undang cipta kerja, maka tidak akan menimbulkan suatu kesenjangan antar pihak yang memanfaatkan pulau-pulau kecil.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[MIFTAH AL AZMI]]>
<![CDATA[ BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[BULETIN KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembatalan perkawinan adalah salah satu bentuk putusnya sebuah perkawinan. sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan dapat terjadi akibat kurang terpenuhinya rukun dan Syarat dalam melangsungkan perkawinan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan karena tidak memperoleh izin poligami. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan perkara pembatalan perkawinan Nomor 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn adalah karena perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 22 UU Perkawinan, dan Pasal 71 (e,h) KHI. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan nomor 2530/pdt.g/2019/PA.Mdn, dianggap sudah tepat, dimana hakim mengabulkan semua gugatan Penggugat karena sudah sejalan dengan aturan yang dimuat didalam KHI, dimana Tergugat melanggar beberapa Pasal dalam KHI, yaitu pada Pasal 71 (a,e dan h).Akibat hukum yang timbul karena dikabulkannya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan melalui Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdnyang pertama berdampak kepada kedudukan anak, kedua berdampak kepada hubungan suami istri, dan yang terakhir berdampak terhadap harta bersama.]]>
