cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Benito Asdhie Kodiyat
Contact Email
konstitusibuletin@gmail.com
Phone
+6281265757391
Journal Mail Official
benitoashdie@umsu.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Buletin Konstitusi
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : "2775006     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.xxx/xxxx
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Social Sciences
Buletin Konstitusi adalah buletin akademik terbitan Pusat Kajian Konstitusi dan Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel pada bidang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah. penelitian dan kajian terhadap disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum (sosiologi hukum, sejarah hukum, hukum komparatif, hukum privat, hukum pidana, hukum acara, hukum ekonomi dan bisnis, hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum internasional, dll). Buletin Konstitusi pertama kali diterbitkan pada Januari 2021. Menerbitkan dua (2) nomor dalam satu tahun (Januari dan Juli).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
KONSTITUSIONALITAS PERKAWINAN PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Irhamsyah, Irhamsyah; Kodiyat, Benito Asdhie
BULETIN KONSTITUSI Vol 5, No 1 (2024): Vol. 5, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i1.19728

Abstract

AbstrakPerkawinan pada manusia pada dasarya adalah naruliah untuk hidup bersama dan berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang merasakan kasih sayang diluar keluarganya. Perkawinan mana yang dirasakan oleh kedua pasangan tersebut tanpa paksaan dan sudah merasa cocok dan nyaman satu sama lain, kemudian berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan juga menuruti hukum agama dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Merupakan hak asasi dan hak konstitusionalitas bagi warga Negara terlebih pada pekerja yang ternyata menemukan jodohnya yang merupakan rekan sekerjanya dalam satu perusahaan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakannya pun menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah,  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa perusahaan dilarang untuk melarang dan atau memecat pekerjanya apabila terjadi perkawinan antar pekerja yang melangsungkan pernikahan. Dan apabila memang terjadi maka akibat hukum yang terjadi pada perusahaan bisa diambil tindakan hukum untuk mematuhi regulasi yang ada. Dan kembali memperkerjakan pasangan kain pekerja tersebut. Namun apabila pekerja melakukan kesalahan dan hal tersebut tidak terkait sama sekali dengan regulasi terhadap adanya larangan perkawinan pekerja dalam satu perusahaan. Pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PENYITAAN OBJEK HAK ATAS TANAH YANG TELAH DIJAMINKAN HAK TANGGUNGAN KARENA TERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2701 K/Pdt/2017) Tiffany, Tiffany; Kalo, Syafruddin; Harianto, Dedi
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 2 (2023): Vol. 4, No. 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit membutuhkan perjanjian tambahan/accesoir yang berupa perjanjian jaminan. Kegunaan jaminan ialah apabila pada suatu saat seorang debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, maka bank akan mengeksekusi jaminan sebagai pelunasan atas hutang debitur. Untuk membebankan hak  jaminan terhadap hak atas tanah digunakan istilah Hak Tanggungan. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Jaminan hak tanggungan yang terindikasi merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menyebabkan objek jaminan disita oleh Negara melalui penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Bitung. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik hak atas tanah dan juga terhadap kreditur, maka itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/Pdt/2017.Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dalam jaminan kebendaan. Sifat penelitian tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis. Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian tesis ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas serta menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang beritikad baik dan akibat hukum terhadap kreditur selaku pemegang hak tanggungan apabila objek jaminan disita dan dirampas oleh Negara untuk dilelang karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa objek jaminan hak tanggungan merupakan hak daripada kreditur karena didalamnya melekat hak-hak dan kepentingan kreditur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyitaan terhadap objek jaminan tidak sah merupakan putusan yang tepat. Hal ini dikarenakan pada objek jaminan telah melekat hak kreditur selaku pemegang hak tanggungan. Debitur selaku pemilik hak atas tanah yang beritikad baik juga sepatutnya memperoleh perlindungan hukum karena ia memperoleh hak atas tanah tanpa mengetahui asal dari perolehan hak atas tanah tersebut dari penjual.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA Siregar, Lenny Verawaty
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22777

Abstract

ABSTRAKHukum adat di Indonesia terlahir dari kebutuhan kebiasaan yang timbul dari lingkup masyarakat. Tanpa disadari hukum adat mampu memberikan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan eksistensi hukum yang ada di Indonesia tidak pernah lepas dari keberadaan hukum adat saat ini. Salah satu suku adat yang menerapkan kebiasaan hukum adat adalah Suku Batak khususnya dalam hal sistem pembagian waris adat. Sistem waris adat di wilayah batak yaitu pewarisan secara patrilineal di mana anak-anak akan mewarisi ayahnya dengan catatan yang akan menerima warisan adalah anak laki-laki, sehingga anak perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk harta waris. Ketimpangan yang dirasakan oleh anak perempuan menimbulkan konflik di masyarakat sekitar sehingga hukum adat dianggap tidak berlaku sepenuhnya.Dalam beberapa masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain diluar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka.
FILSAFAT PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER Siregar, Lenny Verawaty
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda oleh sebuah iklim karakter kehidupan yang tidak mendukung tumbuhnya budaya Pancasila. Memudarnya karakter dapat dilihat dari banyaknya peredaran narkoba, tawuran, pola hidup konsumeris, praktik hidup keagamaan yang mementingkan formalisme yuridis dan simbol-simbol yang memudahkan untuk diadu domba. Krisis karakter sekarang ini sudah menjalar pada lingkungan kampus sehingga mudah ditemui sikap dan perilaku mahasiswa yang bertentangan dengan nilai moral. Sebagai manusia yang menjunjung keharmonisin dan keserasian sebagai jati diri bangsa maka sangatlah tepat jika nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai nilai moral untuk landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya Peranan Filsafat Pancasila. 
PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA) Sarah, Ester Yuspita; Zannah, Miftahul; Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22771

Abstract

AbstrakPenelitian ini membandingkan sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam, dan waris adat Batak Toba. Waris perdata mengutamakan hukum positif dengan pembagian proporsional, waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan ketentuan yang rinci, sementara waris adat Batak Toba lebih mengutamakan prinsip patrilineal. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan mendalam antar sistem hukum dalam pembagian warisan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, agama, dan budaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS Fauzi, Mhd Rizky; Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22775

Abstract

AbstrakKetika seseorang meninggal dunia, pikiran kita seringkali terarah pada isu warisan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Salah satu cara untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain berdasarkan prinsip tabarru' (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara umum, wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan hak atas harta bendanya kepada pihak lain, yang mulai berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya telah membuat wasiat atas sebagian harta kekayaannya, baik kepada individu maupun lembaga, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Namun, jumlah harta yang bisa diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diinformasikan bahwa terdapat jumlah minimal yang wajib diterima oleh ahli waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (legitieme portie). Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie dalam akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 902 KUHPerdata, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi "batal demi hukum" (nietigheid), melainkan hanya dapat diajukan permohonan untuk pembatalannya.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM RUANG LINGKUP KEJAHATAN DI BIDANG BISNIS Kodiyat, Benito Asdhie; Kurniawan, Dedi
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.23325

Abstract

Perdagangan manusia merupakan permasalahan besar bagi pemerintah di Indonesia, karena negara ini merupakan negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan masalah ini adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Dalam lingkup kejahatan ekonomi, perdagangan manusia juga merupakan kejahatan transnasional, biasanya melibatkan organisasi mafia yang beraliansi dengan mitra lokal, militer, birokrat, pengusaha, dan masyarakat umum. Perdagangan gelap antar negara meliputi obat-obatan terlarang, senjata, produk elektronik, sumber daya manusia untuk tenaga kerja murah, penjualan organ, pekerja seks, dan modal. Upaya penanggulangan perdagangan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui peningkatan kerjasama regional dan internasional. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kemiskinan, pendidikan, dan penegakan hukum. Dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang, upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan.
PRINSIP KEADILAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA Nasution, Putri Handayani; Nadirah, Ida
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.23271

Abstract

Era globalisasi membawa perkembangan pesat dalam teknologi telekomunikasi, menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Namun, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha telekomunikasi sering menghadapi ketidakseimbangan, khususnya dalam pemberian ganti rugi saat terjadi kelalaian. Penelitian ini menganalisis prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pada sengketa telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi kepada konsumen sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan karena adanya klausula eksonerasi, norma hukum yang tumpang tindih, dan lemahnya posisi konsumen. Analisis hukum menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin keadilan dalam pemberian ganti rugi.
BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD Harahap, Muhammad Kholis
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.23306

Abstract

Sebanyak 33 kali judicial review soal presidential threshold telah dilakukan dan akhirnya pada pengujian ke 34 dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Nyaris tidak ada lagi argumentasi dan dalil hukum yang bisa digunakan, semua teori sudah habis terpakai, ada faktor non hukum yang menyebabkan hakim merubah pendiriannya. Bahkan jika mencermati ratio decidendi hakim sebagian besar sudah pernah di argumentasikan oleh para pemohon sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu berubahnya pendirian hakim dalam membatalkan norma presidential threshold memberikan dua pertanyaan untuk dibahas lebih mendalam, yaitu pertama, Apa yang menyebabkan hakim Mahkamah Konstitusi berubah pendirian? kedua, bagaimana cara mengatur pencalonan kadidat pilpres di tahun 2029 mendatang pasca presidential threshold dihapus? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa ada faktor non hukum mengapa putusan ini bisa dikabulkan yaitu berubahnya komposisi hakim yang merupakan faktor utama, ada dua hakim yang masuk sebagai pemain baru, tiga orang hakim lainnya yang berubah pendirian, sementara hakim yang konsisten sejak awal mengatakan presidential threshold itu inkonstitusional hanya dua hakim. Ada teori yang bisa digunakan untuk membaca arah  pemikiran hakim yaitu judicial activism vs judicial restraints judicial heroes, bila dicermati kesembilan hakim MK itu mengambil putusan dengan cara seperti itu dan semua orang bisa membaca situasinya melalui dissenting opinion mereka. Mempersiapkan pemilu 2029 mendatang semua partai diwajibkan untuk menetapkan calon presiden harus melalui konvensi nasional (pre elementary election) di internal partai, bukan lewat ketua partai. Sebelum partai yang baru dibentuk berkompetisi di level nasional harus lebih dulu memperkuat basis dukungan di level lokal.

Page 6 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 (2024): Vol. 5, No. 1 Vol 4, No 2 (2023): Vol. 4, No. 2 Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1 Vol 3, No 2 (2022): Vol. 3 No. 2 Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1 Vol 2, No 1 (2021): Vol. 2 No. 1 Vol 1, No 2 (2021): Vol. 1 No. 2 Vol 1, No 1 (2020): Vol. 1 No. 1