cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 11   12   13   14   15 
Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali Arnanto, Ardhi; Suharno, Suharno; Supriyanti, Theresia
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.218

Abstract

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) has succeeded in creating a digital database based on land parcels that can be utilized by various parties. However, there is still a need to further study the need for cadastral data for various purposes. This research specifically focuses on analyzing the PTSL database to meet the needs of the various parties involved. A qualitative descriptive method was used in this study, through interviews with various agencies that required data based on land parcels. The results of the study show that the PTSL database is currently still used sectorally by the Land Office and has not yet involved other agencies. Therefore, it is necessary to design an appropriate structure and system for the PTSL program results database, so that it can support the use of the database by various parties for multi-stakeholder needs.   Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil menciptakan basis data digital berbasis bidang tanah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebutuhan data kadaster untuk berbagai keperluan. Penelitian ini secara khusus fokus pada analisis basis data PTSL guna memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, melalui wawancara dengan berbagai instansi yang memerlukan data berbasis bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis data PTSL saat ini masih digunakan secara sektoral oleh Kantor Pertanahan dan belum melibatkan instansi lainnya. Oleh karena itu, perlu dirancang struktur dan sistem yang tepat untuk basis data hasil program PTSL, sehingga dapat mendukung penggunaan basis data tersebut oleh berbagai pihak untuk kebutuhan multipihak.
Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW provinsi Riau di desa Beringin Jaya Muammar, Ahmad Allaam; Amrullah, M. Nur Kamila
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.222

Abstract

The Regional Spatial Plan (RTRW) is the basis on which the government carries out regional development. To ensure that development is carried out according to regulations, it is important to ensure compatibility between land use and the RTRW Map. Land problems arose in Beringin Jaya Village, Riau Province, due to the expansion of plantation land that penetrated into forest areas. This study aims to evaluate the extent to which the RTRW Map issued by the Provincial Government of Riau corresponds to the actual field conditions. The results showed that the level of suitability between land use and the RTRW Map was 67.78% suitable, 30.42% not suitable, and 1.48% supported. Furthermore, a suitability analysis between land parcels that have SHAT and the RTRW is carried out through overlay using parcel data downloaded with the RTRW Map. From the results of the Land Use Map overlay, it was revealed that 29% of the total area was determined according to the spatial plan, while 49% of the 45 sampled plots of land were located outside the forest area. . Thus, the local regional government needs to work together with relevant agencies in formulating appropriate, effective and efficient policies so that problems related to spatial planning can be resolved and then the Governor needs to submit a request to the Ministry of Environment and Forestry to form an Integrated Team.   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan, penting untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan lahan dengan Peta RTRW. Permasalahan pertanahan muncul di Desa Beringin Jaya, Provinsi Riau, karena perluasan lahan perkebunan yang merambah ke kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Peta RTRW yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan dan Peta RTRW sebesar 67,78% sesuai, 30,42% tidak sesuai, dan 1,48% mendukung. Selanjutnya, analisis kesesuaian antara bidang tanah yang memiliki SHAT dengan RTRW dilakukan melalui overlay menggunakan data persil yang diunduh dengan Peta RTRW. Dari hasil overlay Peta Penggunaan Lahan, terungkap bahwa 29% dari total luas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan tata ruang, sementara 49% dari 45 sampel bidang tanah berada di luar kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat perlu bekerja sama dengan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang sesuai, efektif, dan efisien sehingga permasalahan terkait penataan ruang dapat terselesaikan dan kemudian Gubernur perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian LHK untuk dibentuk Tim Terpadu.
Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia Earlene, Felishella; Djaja, Benny
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.223

Abstract

Unbalanced land ownership is an issue that arises due to the basic need for everyone to own land. This imbalance in land ownership not only triggers agrarian conflicts and disputes but also has the potential to violate human rights (HAM). This study aims to examine the relationship between Agrarian Reform and the inequality of land ownership in the context of human rights. Normative legal research methods are used by analyzing secondary data through library research. The research results show that agrarian reform aims to restructure land ownership, use, and utilization with the principle of justice. Nonetheless, the imbalance in land ownership that still exists has the potential to violate human rights. Human rights violations related to land ownership inequality not only cover land rights but also other rights such as employment, a decent standard of living, and others. Agrarian conflicts that arise due to inequality in land ownership can increase poverty and hinder the enforcement of human rights, especially in civil and political aspects. The importance of fair agrarian policies is crucial to preventing human rights violations. Unfortunately, the implementation of agrarian reform is still far from achieving the desired justice and prosperity, especially due to the frequent occurrence of agrarian conflicts related to unequal land ownership.   Kepemilikan tanah yang tidak seimbang menjadi isu yang muncul akibat kebutuhan dasar setiap orang untuk memiliki tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah ini tidak hanya memicu konflik agraria dan sengketa, tetapi juga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara Reforma Agraria dan ketimpangan kepemilikan tanah dalam konteks HAM. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk merestrukturisasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan prinsip keadilan. Meskipun demikian, ketimpangan kepemilikan lahan yang masih ada berpotensi melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang terkait dengan ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya mencakup hak atas tanah, tetapi juga hak-hak lain seperti pekerjaan, standar hidup yang layak, dan lainnya. Konflik agraria yang muncul akibat ketimpangan kepemilikan tanah dapat meningkatkan kemiskinan dan menghambat penegakan HAM, terutama dalam aspek sipil dan politik. Pentingnya kebijakan agraria yang adil menjadi krusial dalam mencegah pelanggaran HAM. Sayangnya, pelaksanaan reforma agraria masih jauh dari harapan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan, terutama karena sering terjadi konflik agraria terkait dengan ketimpangan kepemilikan lahan.
Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi: Pengalaman Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kawasan Taman Hutan Raya Ilmadianti, Ilmadianti; Salim, M Nazir
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.226

Abstract

The existence of the land acquisition object for the construction of the Balikpapan-Samarinda toll road, which has the status of the Bukit Soeharto Grand Forest Park (Tahura) area, raises problems, namely being forced to change the spatial layout and provide compensation to the community because at the Tahura location there is land control by the community. This research aims to explain the mechanism for changing the designation of some conservation forest areas to Allocation for Other Uses (APL), look at the consequences of changing the designation of forest areas, and explain the process of compensation to communities that control APL in the "former" Tahura area. The research method used is a socio-legal method with a document study and field study approach. The results of the research show that the change in the designation of some forest areas to APL is carried out through a mechanism for changing the designation of forest areas for provincial areas, the status of APL land in former forest areas is state land, and the provision of compensation for communities that control APL in former forest areas only covers objects that are above the ground. Changing conservation forests to APL is a compromise effort, even though the solution seems forced. The compensation is considered unfair because the government relies more on normative arguments that do not benefit the community.   Keberadaan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang berstatus Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto menimbulkan persoalan, yakni terpaksa merubah tata ruang dan ganti rugi kepada masyarakat, karena di lokasi Tahura terdapat penguasaan tanah oleh masyarakat. Penelitian ini ingin menjelaskan mekanisme perubahan peruntukan sebagian kawasan hutan konservasi menjadi Alokasi Penggunaan Lain (APL), melihat konsekuensi perubahan peruntukan kawasan hutan, dan menjelaskan proses ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai APL pada “bekas” kawasan Tahura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal dengan pendekatan studi dokumen dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan peruntukan sebagian kawasan hutan menjadi APL dilakukan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, status tanah APL bekas kawasan hutan adalah Tanah Negara, dan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas kawasan hutan hanya meliputi benda-benda yang berada di atas tanah. Perubahan hutan konservasi menjadi APL adalah upaya kompromi yang dilakukan sekalipun jalan keluarnya terkesan dipaksakan, ganti rugi yang dianggap tidak adil, karena pemerintah lebih bersandar pada argumen normatif yang tidak menguntungkan masyarakat.
Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang Maharani, Lala Putri; Sutaryono, Sutaryono; Martanto, Rochmat
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.254

Abstract

Population growth and regional development continue to increase, but land availability is limited, requiring harmony between land use and spatial planning policies to avoid conflicts of interest. The purpose of this study was to determine the suitability of changes in land use to the Detailed Spatial Planning Plan (RDTR) and to carry out analysis related to potential changes in land use during the 2017–2037 RDTR for the Diwek Urban Area. A survey research method employs a descriptive approach. The survey method is carried out during a ground check of actual land use. Apart from that, interviews were also conducted with related parties. A descriptive approach is used in order to display a real picture of the object under study. The analysis model in this study uses an overlay technique to use Geographic Information System (GIS) technology. The results of the first analysis show that there are three classifications of suitability of land use changes to the RDTR, namely suitable (882.05 ha), not suitable (272.56 ha), and not suitable (38 ha). Second, the potential for changes in land use during the Diwek BWP RDTR is divided into three classifications: potential to change according to the RDTR (272.56 ha), change not according to the RDTR (38 ha), and no potential to change according to the RDTR (882.05   Pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah yang terus meningkat, namun ketersediaan tanah yang terbatas, memerlukan keselarasan antara penggunaan tanah dan kebijakan penataan ruang supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta melakukan analisis terkait dengan potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek 2017-2037 berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif. Metode survei dilakukan pada saat ground check penggunaan tanah aktual. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak terkait. Pendekatan deskriptif digunakan agar dapat menampilkan gambaran nyata dari objek yang diteliti. Model analisis pada penelitian ini menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan melakukan teknik tumpang susun (overlay). Hasil analisis yang pertama menunjukkan terdapat tiga klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR yaitu sesuai (882,05 ha), belum sesuai (272,56 ha), dan tidak sesuai (38 ha). Kedua, potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR BWP Diwek berlaku dibuat dalam tiga klasifikasi yaitu berpotensi berubah sesuai RDTR (272,56 ha), berubah tidak sesuai RDTR (38 ha), dan tidak berpotensi berubah sesuai RDTR (882,05 ha).
Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan dengan Metode Studi Kasus dan Black Box Testing Darman, Ridho
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.256

Abstract

In the current digital era, technology is rapidly advancing. One of the increasingly popular technologies being used is Artificial Intelligence (AI). ChatGPT is one of the AI chatbots, computer programs designed to mimic human interactions through chat or text. AI chatbots are now widely used in various sectors, including the legal industry. Land issues are a common legal problem in Indonesia. Handling land-related issues requires precise decision-making to minimize conflicts and expedite  resolution. However, sometimes resolving land issues can be time-consuming and costly. The aim of this research is to provide a clearer perspective on the role of ChatGPT in addressing land issues and an understanding of its limitations. Testing of the free accessible version of ChatGPT is conducted using a black box testing method. The final results of the study indicate that ChatGPT has the potential to provide real-time and valuable information, helping the general public understand legal land issues. However, it is important to note that ChatGPT has limitations. ChatGPT cannot entirely replace the role of humans in making complex legal decisions, ChatGPT can only function as an informant providing general information.   Dalam era digital seperti saat ini, teknologi semakin berkembang pesat. Salah satu teknologi yang semakin populer digunakan adalah Artificial Intelligence (AI). ChatGPT merupakan salah satu chatbot AI, yaitu sebuah program komputer dirancang untuk meniru interaksi manusia melalui chat atau teks. Saat ini chatbot AI sudah banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Pertanahan merupakan salah satu persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Menangani masalah pertanahan memerlukan dan pengambilan keputusan yang tepat agar dapat meminimalisir konflik dan mempercepat proses penyelesaian. Namun, terkadang penyelesaian masalah pertanahan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran ChatGPT dalam menangani masalah pertanahan serta pemahaman akan keterbatasan-keterbatasannya. Pengujian dilakukan menggunakan ChatGPT versi gratis dengan metode black box testing. Hasil akhir menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki potensi untuk memberikan informasi yang berguna secara real-time serta membantu masyarakat umum memahami isu-isu hukum pertanahan. Namun, penting untuk diingat bahwa ChatGPT memiliki keterbatasan. ChatGPT tidak dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam pengambilan keputusan hukum yang kompleks, ChatGPT hanya mampu berperan sebagai informan yang memberikan informasi bersifat umum.
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Taolin, Fitriana Trinengsi; Mujiburohman, Dian Aries; Widarbo , Koes
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.277

Abstract

Transfers of land rights must be registered at the local land office. However, there are still people who have not registered the transfer of land rights due to low legal awareness. This lack of awareness can have legal repercussions and hinder the objectives of land registration. This research aims to analyze the level of legal awareness of the community regarding the importance of registering the transfer of land rights and the potential impacts that could occur if the community does not carry out this registration in the Banyuraden District. The method used is an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and document study. The results of the analysis show that of the 37 respondents, only 14% have taken concrete action by registering the transfer of their land rights. Thus, it can be concluded that public legal awareness in Banyuraden District is still low. The causes of low legal awareness regarding registration and transfer of land rights involve a number of factors, including lack of socialization, low level of education, lack of interest, limited information, and distrust of the relevant agencies. Meanwhile, potential impacts that may arise as a result of not registering the transfer of rights include legal uncertainty for new rights holders, limitations in carrying out other legal actions, land administration irregularities, and potential land disputes.   Peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Namun, masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan peralihan hak tanah karena rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran ini dapat menimbulkan dampak hukum dan menghambat tujuan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan potensi dampak yang dapat terjadi jika masyarakat tidak melakukan pendaftaran tersebut di Kalurahan Banyuraden. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 37 responden, hanya 14% yang telah mengambil tindakan konkret dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kalurahan Banyuraden masih rendah. Penyebab rendahnya kesadaran hukum terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah melibatkan sejumlah faktor, antara lain kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya minat, keterbatasan informasi, dan ketidakpercayaan terhadap instansi yang terkait. Sementara itu, potensi dampak yang mungkin timbul akibat tidak mendaftarkan peralihan hak meliputi ketidakpastian hukum bagi pemegang hak baru, keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum lainnya, ketidakteraturan administrasi pertanahan, dan potensi sengketa tanah.
Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten Wulansari, Harvini; widiyantoro, susilo; Widodo, Sri
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.278

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to increase the quantity and quality of land data in Indonesia; however, PTSL activities tend to prioritize quantity over quality of land parcels, including mapping of Category 4 (K4) land parcels. This research was conducted in Klaten Regency by taking samples from PTSL activities in 2020 and 2021. The aim of this research was to determine the quality of land data and the obstacles faced by the Klaten Regency Land Office in improving the quality of K4 land data. The method used is descriptive-qualitative. The research results show that the quality of land data in every village in Klaten Regency is above 99% complete. However, in completing the Complete Village, there were several obstacles in the form of internal and external obstacles. Internal constraints include: (1) variations in the quality of spatial data in registration maps; (2) limited human resources; and (3) a limited number of measurement letter archives that can be uploaded to the KKP, while external constraints include: (1) lack of availability of land data in villages or sub-districts; (2) relatively new village apparatus; and (3) a large number of state land statuses in one region. Various efforts were made to complete the complete village, namely: (1) determining priorities for the complete village based on physical and administrative conditions; (2) a land census involving all stakeholders; (3) land plot mapping based on the position and size of the latest land plot; and (4) careful handling of documents and comparative studie   Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data pertanahan di Indonesia, namun kegiatan PTSL cenderung mementingkan kuantitas daripada kualitas bidang tanah, termasuk pemetaan bidang tanah Kategori 4 (K4). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dengan mengambil sampel hasil kegiatan PTSL pada tahun 2020 dan 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas data pertanahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas data pertanahan K4. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan di setiap desa di Kabupaten Klaten di atas 99% lengkap. Namun demikian, dalam penyelesaian Desa Lengkap terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi: (1) Keberagaman kualitas data spasial di peta pendaftaran; (2) Keterbatasan sumber daya manusia; (3) Keterbatasan jumlah arsip Surat Ukur yang dapat diunggah ke KKP, sedangkan kendala eksternal antara lain : (1) Kurangnya ketersediaan data pertanahan di desa/kelurahan; (2) Perangkat desa yang tergolong baru; (3) Jumlah status tanah negara yang besar dalam satu wilayah. Berbagai upaya dilakukan untuk penyelesaian Desa Lengkap yaitu : (1) Penetapan prioritas desa lengkap berdasarkan kondisi fisik dan administrasi; (2) Sensus pertanahan dengan melibatkan seluruh stakeholder; (3) Pemetaan bidang tanah berbasis posisi dan ukuran bidang tanah terbaru; dan (4) Penanganan dokumen secara hati-hati dan studi banding.
Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia Tama, Berlian Widya; Manik, Putu Ratna Indriyani
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.279

Abstract

Local norms and customs have an impact on the laws in Indonesia regarding the ownership of customary land by customary law communities (MHA). Even though the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes the rights of indigenous peoples, the existing regulations lack legal certainty due to overlapping laws and regulations. The diversity of culture and relatively old society in Ethiopia make it relevant to compare regulations in Indonesia. Data collection was carried out through a library study using secondary legal data sources as the main reference base. The statutory-regulatory approach (statut approach), contextual approach (conceptual approach), and comparative approach (comparative approach) are used to examine the issue of customary land administration in Indonesia. Then the findings and data analysis will be presented in a qualitative, descriptive manner. Indonesia and Ethiopia, which have similar legal codification systems and a diversity of customs, make it easier for Indonesia to adopt Ethiopia's efforts to prosper and fulfill the interests of its MHA through continuous codification with each other in order to create legal certainty.   Hukum di Indonesia mengenai kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat (MHA) dipengaruhi oleh norma dan adat istiadat setempat. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat, namun peraturan yang ada kurang memiliki kepastian hukum karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Keberagaman budaya dan masyarakat yang terhitung cukup tua di Ethiopia menjadikan relevan untuk membandingkan peraturan di Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan sumber data hukum sekunder sebagai landasan rujukan utama. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan untuk menelaah isu penatausahaan tanah ulayat di Indonesia. Kemudian, temuan dan analisis data akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Indonesia dan Ethiopia yang memiliki kesamaan sistem kodifikasi hukum dan keberagaman adat istiadat, memudahkan Indonesia untuk mengadopsi upaya Ethiopia dalam menyejahterakan serta memenuhi kepentingan MHAnya melalui kodifikasi yang berkesinambungan satu sama lainnya agar tercipta kepastian hukum.
Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lokasi Wisata Gili Trawangan Abidin, Asat; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina N.
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.280

Abstract

The Gili Trawangan tourism sector has the potential for extraordinary beauty, which can encourage the growth of other sectors such as culinary, accommodation, transportation, and tourism services. Seeing this potential, the NTB Provincial Government (Pemprov), as the holder of management rights, entered into a cooperation agreement with PT. Gili Trawangan Indah to build facilities and infrastructure by granting building use rights to the HPL. Unfortunately, PT. Gili Trawangan Indah was unable to fulfill the agreement, so the NTB Provincial Government proposed canceling the HGB, which was granted. Due to conditions in the field, HPL has been leased to other parties by PT. Gili Trawangan Indah, so HPL holders need to reorganize their assets. This research was carried out as normative legal research using statutory regulations and library materials. The results of this research indicate that the cancellation of the HGB was due to the fact that PT. Gili Trawangan Indah could not fulfill the agreement in the Decree on Granting Rights. The NTB Provincial Government can manage assets through a cooperation scheme based on an agreement or a land redistribution scheme coupled with the release of HPL. In cooperation, the party who controls the land can obtain use rights, business use rights, or building use rights according to the agreement.   Sektor pariwisata Gili Trawangan memiliki potensi keindahan luar biasa yang dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti kuliner, penginapan, transportasi dan jasa wisata. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selaku pemegang Hak Pengelolaan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Gili Trawangan Indah untuk membangun sarana dan prasarana dengan diberikannya Hak Guna Bangunan di atas HPL tersebut. Sayangnya, PT. Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian sehingga Pemprov NTB mengajukan pembatalan HGB dan dikabulkan. Kondisi di lapangan, HPL sudah disewakan dengan pihak-pihak lain oleh PT. Gili Trawangan Indah sehingga pemegang HPL perlu melakukan penataan asetnya kembali. Penelitian ini dilakukan secara penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan HGB dikarenakan PT. Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian pada SK Pemberian Hak. Penataan aset dapat dilakukan oleh Pemprov NTB dengan skema kerja sama berdasarkan perjanjian atau skema redistribusi tanah yang dibarengi dengan pelepasan HPL. Dalam kerja sama, pihak yang menguasai tanah bisa mendapatkan hak pakai, hak guna usaha, atau hak guna bangunan sesuai perjanjian.

Page 13 of 18 | Total Record : 178

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue