cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bogor Febriyansyah, Indra Taufik; Yulian, Bayu Eka
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.497

Abstract

Agrarian reform aims to eliminate inequality in land ownership and control through asset management and equitable access. Success in implementing agrarian reform can be achieved when communities are able to obtain land rights accompanied by improvements in their standard of living in terms of income, education, health, and food security. This study aims to analyze the success of the agrarian reform program in realizing public welfare using a mixed-methods sequential exploratory method. A qualitative approach was first conducted through in-depth interviews, followed by a quantitative approach through questionnaires. A total of 3 informants were selected using a snowball sampling technique, while 30 respondents were selected using a saturated sampling technique. Primary data in the study were obtained from in-depth interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from literature studies in journals, books, and trusted websites. The results of this study indicate a weak positive relationship between the implementation of agrarian reform and community welfare. This finding is evidenced by the implementation of agrarian reform, which is only able to provide security of land rights but has not been able to improve the standard of living and welfare of the community subject to the benefits of Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).   Reforma agraria mempunyai tujuan untuk menghapus ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah melalui penataan aset dan penataan akses yang berkeadilan. Keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria dapat tercapai ketika masyarakat mampu memperoleh hak atas tanah dengan disertai peningkatan taraf hidup masyarakat dalam aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan program reforma agraria dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan metode mixed methods sequential exploratory. Pendekatan kualitatif terlebih dahulu dilakukan melalui wawancara mendalam, kemudian pendekatan kuantitatif diperoleh melalui kuesioner. Sebanyak 3 informan dipilih dengan teknik pemilihan snowball sampling, sedangkan 30 responden dipilih melalui teknik pemilihan sampling jenuh. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dari jurnal, buku, dan web terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara pelaksanaan reforma agraria dengan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan reforma agraria yang hanya mampu memberikan keamanan hak atas tanah namun belum mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat subjek penerima manfaat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kajian Spasial Estimasi Harga Lahan Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Firmansyah, Arizal Arif; Prabawa, Septa Erik
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.498

Abstract

Spatial analysis of land price estimation is a geographical approach used to identify the distribution of land values ​​based on spatial and socioeconomic parameters within a region. This study aims to analyze land price estimation in Menganti District, Gresik Regency, by employing a spatial approach that utilizes a Geographic Information System (GIS). The methods used include scoring techniques and overlay analysis of parameters such as land use, road accessibility, proximity to industry, and public facilities. Spatial data was collected from various official sources, such as RBI Maps, Google Maps, and the Bhumi ATR/BPN website. The analysis results indicate that proximity to centers of economic activity and infrastructure strongly influences the class of land price estimation. The distribution of land prices is classified into five categories ranging from very low to very high, with the highest values ​​concentrated around the center of Menganti District and along main roads. This estimation has high relevance in spatial planning, controlling land conversion, and determining priority development zones. The GIS-based approach has proven effective in providing a representative spatial and economic picture of actual conditions in the field.   Analisis spasial estimasi harga lahan menjadi suatu pendekatan geografis yang digunakan untuk mengidentifikasi distribusi nilai lahan berdasarkan paeameter spasial dan sosial ekonomi dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis estimasi harga lahan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan pendekatan spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode yang digunakan meliputi teknik skoring dan analisis tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter seperti penggunaan lahan, aksesibilitas terhadap jalan, kedekatan dengan industri, serta fasilitas umum. Data spasial dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti Peta RBI, Google Maps, dan situs Bhumi ATR/BPN. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas estimasi harga lahan sangat dipengaruhi oleh kedekatan terhadap pusat aktivitas ekonomi dan infrastruktur. Sebaran harga lahan diklasifikasikan ke dalam lima kategori mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi, dengan nilai tertinggi terkonsentrasi di sekitar pusat Kecamatan Menganti dan sepanjang jalur utama. Estimasi ini memiliki relevansi tinggi dalam perencanaan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta penentuan zona pembangunan prioritas. Pendekatan berbasis SIG terbukti efektif dalam memberikan gambaran spasial dan ekonomi yang representatif terhadap kondisi aktual di lapangan.
Integrasi Data Pertanahan dalam Pembaruan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Cakranegara Utara, Kota Mataram Vivekananda, Gipih Shivam; Suyudi, Bambang; Widiyantoro, Susilo
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.501

Abstract

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is an important source of locally owned revenue in Mataram City, but its collection still faces obstacles due to inconsistencies in data on tax subjects and objects. The Complete City Program's integration of land data and PBB-P2 data is a strategic move to keep the tax database accurate over time. This study aims to assess the effectiveness of the integration of Complete City land data and PBB-P2 data in North Cakranegara Village, as well as to compare the potential land tax revenue before and after the data update. The method used is mixed, including interviews, field surveys, and spatial analysis, with the calculation of potential taxation referring to Mataram City Regional Regulation Number 1 of 2024. The results demonstrate that the data integration is proceeding as planned, with interagency cooperation providing support. The data update resulted in an increase in the number of tax objects, corrections to area and parcel boundaries, and a decrease in tax revenue as a result of more accurate data adjustments.   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram, namun pemungutannya masih menghadapi kendala akibat ketidaksesuaian data subjek dan objek pajak. Integrasi data pertanahan dan data PBB-P2 melalui Program Kota Lengkap menjadi upaya strategis untuk memperbaiki akurasi basis data pajak secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas integrasi data pertanahan Kota Lengkap dan data PBB-P2 di Kelurahan Cakranegara Utara, serta membandingkan potensi penerimaan pajak bumi sebelum dan sesudah pembaruan data. Metode yang digunakan adalah mixed methods, meliputi wawancara, survei lapangan, dan analisis spasial, dengan perhitungan potensi pajak mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan integrasi data berjalan efektif sesuai jadwal dan didukung kerja sama antarinstansi. Pembaruan data menghasilkan peningkatan jumlah objek pajak, koreksi luas dan batas bidang, serta penurunan penerimaan pajak sebagai dampak penyesuaian data yang lebih akurat.
Zona Khusus Kepemilikan Asing dan Restrukturisasi Kebijakan Pertanahan untuk Pertumbuhan Investasi dan Family Office di Indonesia: Tinjauan Integratif dan Analisis Isi Susanto, I Made Herman; Utomo, Dani Lukmito; Dethan, Wehelmina Linda Herlophina; Widiastuti, Ni Luh Putu Ari Saptarini; Sriati, Ni Ketut
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.514

Abstract

The global investment wave from Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs) and Family Offices (FOs) faces a paradox in Indonesia: policy pressures to attract long-term investment clash with foreign land ownership regulations that are considered rigid and vulnerable to illegal practices such as nominees. This qualitative research, using an integrative literature review and content analysis approach to existing regulations and literature documents, aims to (1) synthesize literature findings on FOs and foreign land ownership policies, (2) evaluate the opportunities for establishing 'Special Zones' as an adaptive policy solution, and (3) formulate priority strategies for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The research results identify a fundamental tension between investment attractiveness and sustainability imperatives. As a solution, this study recommends policy restructuring that focuses on the creation of Special Zones for Foreign Ownership (ZKKA) based on the Digital RDTR, the development of a risk-based ownership verification system, reform of land services digitalization policies, specific regulations for investment and FOs, and human resource capacity building. This multidimensional strategy is expected to transform challenges into opportunities to attract strategic investment while ensuring agrarian sovereignty, environmental sustainability, and social justice.   Gelombang investasi global dari Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs) dan Family Office (FO) menghadapi paradoks di Indonesia: desakan kebijakan untuk menarik investasi jangka panjang berbenturan dengan regulasi kepemilikan asing atas tanah yang dianggap kaku dan rentan terhadap praktik ilegal seperti nominee. Penelitian kualitatif dengan pendekatan Integrative Literature Review dan Content Analysis terhadap regulasi eksisting dan dokumen literatur ini bertujuan untuk: (1) mensintesis temuan literatur mengenai FO dan kebijakan kepemilikan asing atas tanah, (2) mengevaluasi peluang pembentukan 'Zona Khusus' sebagai solusi kebijakan adaptif, serta (3) merumuskan strategi prioritas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasil penelitian mengidentifikasi ketegangan mendasar antara daya tarik investasi dan imperatif keberlanjutan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi kebijakan yang berfokus pada penciptaan Zona Khusus Kepemilikan Asing (ZKKA) berbasis RDTR Digital, pengembangan sistem verifikasi kepemilikan berbasis risiko, reformasi kebijakan digitalisasi layanan pertanahan, regulasi khusus untuk investasi dan FO, dan peningkatan kapasitas SDM. Strategi multidimensi ini diharapkan dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menarik investasi strategis sekaligus menjamin kedaulatan agraria, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.
Pilihan Karier dan Disagregasi Karakteristik Demografis: Studi Minat Generasi Muda Bekerja di Sektor Agraris Irwandi, Putra; Novita, Ninda; Kartika Sandra, Indah
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.515

Abstract

Many factors currently cause the younger generation's low interest in working in the agricultural sector, even though this sector plays an important and strategic role in national economic development. This study aims to analyze the factors that influence the career choices of the younger generation to work in the agricultural sector by paying attention to the disaggregation of demographic characteristics. This study was conducted in September 2025 on 169 research respondents, namely agribusiness students and faculty of agriculture and forestry at Satya Terra Bhinneka University, purposively through filling out a Google form. The research variable used was interest as the dependent variable, while the independent variables consisted of age, gender, place of residence, parental occupation, parental land ownership, and work experience. Data analysis used binary logistic regression with the help of Microsoft Excel and STATA 17 software. The results showed that domicile, parental occupation, parental land ownership, and work experience had a significant effect on the interest of the younger generation in working in the agricultural sector. Therefore, relevant stakeholders are expected to increase exposure and direct experience for the younger generation in the agricultural sector through access to education, training, and agrarian entrepreneurship programs for future generations.   Rendahnya minat generasi muda bekerja di sektor agraris saat ini disebabkan oleh banyak faktor, meskipun sektor agraris ini memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karier generasi muda untuk bekerja di sektor agraris dengan memperhatikan disagregasi karakteristik demografis. Penelitian ini berlangsung pada September 2025 terhadap 169 responden penelitian yakni mahasiswa Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Satya Terra Bhinneka secara purposive melalui pengisian google form. Variabel penelitian yang digunakan yakni Minat sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen terdiri umur, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, kepemilikan lahan orang tua, dan pengalaman kerja. Analisis data menggunakan Regresi Logistik binner dengan bantuan softwere microsoft excel dan STATA 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa domisili tempat tinggal, pekerjaan orang tua, kepemilikan lahan orang tua, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap minat generasi muda bekerja di sektor agraris. Oleh karena itu, diharapkan peran stakeholder terkait, untuk dapat meningkatkan eksposur dan pengalaman langsung generasi muda di sektor agraris melalui akses pendidikan, pelatihan, dan program kewirausahaan agraris bagi generasi muda di masa mendatang
Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Terhadap Konflik Tanah Bekas Lapangan Terbang di Nagari Gadut Kabupaten Agam Darman, Ridho
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.524

Abstract

This study aims to analyze the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) in resolving land conflicts over the former airfield area in Nagari Gadut, Tilatang Kamang Subdistrict. The conflict stems from overlapping claims of control between the government and local communities over military land that has long been utilized by residents for agricultural, residential, and social purposes. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through document analysis of the 2022 official report of the GTRA of Agam Regency, mapping results of Agrarian Reform Object Land (TORA), and various policy documents related to agrarian reform. The findings reveal that the GTRA of Agam Regency plays a crucial role as a cross-sectoral coordination facilitator, a mediator in non-litigation conflict resolution, and a formulator of land redistribution policy recommendations. The mapping results indicate that most of the land has been productively used by the community. However, the implementation of agrarian reform still faces several obstacles, including overlapping state asset data and limited authority of local GTRA institutions, as well as insufficient support in terms of resources and information systems. Conceptually, resolving the conflict in Nagari Gadut requires synergy between asset and access restructuring involving the central GTRA, local government, and community stakeholders.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian konflik pertanahan area bekas lapangan terbang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang. Konflik tersebut berasal dari tumpang tindih klaim penguasaan antara pemerintah dan masyarakat atas tanah aset militer yang telah lama dimanfaatkan warga untuk kepentingan pertanian, permukiman, dan fasilitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022, peta hasil pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta berbagai dokumen kebijakan reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GTRA Kabupaten Agam berperan penting sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor, mediator penyelesaian konflik non-litigasi, dan penyusun rekomendasi kebijakan redistribusi tanah. Pendataan menunjukkan sebagian besar lahan telah dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria menghadapi kendala berupa tumpang tindih data aset negara, keterbatasan kewenangan GTRA daerah, serta keterbatasan dukungan sumber daya dan sistem informasi. Secara konseptual, penyelesaian konflik di Nagari Gadut membutuhkan sinergi antara penataan aset dan akses yang melibatkan GTRA pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Perwitasari, Dyah Arum; Wahyudi, Adip; Wijaya, Ali
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.528

Abstract

Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang membutuhkan perencanaan tata ruang berdasarkan analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan kesesuaian lahan perumahan di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan mengacu pada parameter fisik dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Terperinci (RDTR) 2023–2043. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Geographic Information System (GIS), dengan kriteria utama meliputi kemiringan, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah didominasi oleh kelas S2 (sesuai) seluas 524,55 km² (53,61%) dan S1 (sangat sesuai) seluas 240,31 km² (24,56%), sehingga lebih dari 78% wilayah tersebut memiliki daya dukung lahan yang layak untuk pembangunan organisasi. Selain itu, kelas S3 (sesuai marginal) menempati sebagian wilayah kecil, sedangkan kelas N1 (tidak sesuai) seluas 32.629 km² (3,34%), masih memiliki potensi pengembangan melalui intervensi teknis seperti teras atau pengendalian banjir. Kelas N2 (tidak sesuai mutlak) hanya mencakup 0,2973 km² (0,30%) dan tidak direkomendasikan untuk organisasi karena kendala biofisik yang sulit dimodifikasi. Sebaran organisasi yang ada, yang sebagian besar berada di zona S1 dan S2, menunjukkan konsistensi antara kondisi biofisik lahan dan arah RDTR. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan analisis tata ruang dalam perencanaan tata ruang untuk mewujudkan organisasi berkelanjutan di Kecamatan Kabat.
Problematika Hukum Tanah Absentee serta Dampak Pengecualian bagi Aparatur Sipil Negara terhadap Ketimpangan Agraria Rizqi, Muhammad; Wulandari, Nawang Wahyu; Merlyan, Mitha; Prawiradijaya
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.537

Abstract

The main objective of agrarian reform in Indonesia is to achieve social welfare through equitable land distribution. This effort is mandated by Article 10 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 (UUPA), which requires owners to actively cultivate agricultural land, and is reinforced by the prohibition of Absentee land ownership in Government Regulation No. 224 of 1961. However, the implementation of this policy has been ambivalent due to the exemption for civil servants through Government Regulation No. 4 of 1977. This study aims to analyze how this exemption has implications for agrarian inequality and how it relates to land conflicts in Indonesia. Using normative juridical methods and a legislative approach as well as case studies of court decisions, the results of this study show that the exemption for civil servants has created a new class of landlords that exacerbates structural inequality in land ownership. Based on data on agrarian conflicts, this exemption is often abused, which hinders land redistribution to small farmers. In terms of distributive justice theory, this policy is considered disproportionate because it prioritizes the economic security of state officials over the land sovereignty of local communities. This study recommends the need to revise Government Regulation No. 4 of 1977 and strengthen the digital land registration monitoring system to ensure that the social function of land is maintained and to close legal loopholes that perpetuate inequality.   Tujuan utama reforma agraria di Indonesia adalah mencapai kesejahteraan sosial melalui distribusi tanah yang berkeadilan. Upaya ini diamanatkan oleh Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mewajibkan pemilik untuk mengusahakan tanah pertanian secara aktif serta dipertegas melalui larangan kepemilikan tanah secara Absentee dalam PP No. 224 Tahun 1961. Namun, implementasi kebijakan ini mengalami ambivalensi dengan adanya pengecualian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui PP No. 4 Tahun 1977. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengecualian tersebut berimplikasi pada ketimpangan agraria dan bagaimana hubungannya dengan konflik pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian bagi ASN telah menciptakan kelas tuan tanah baru yang memperparah ketimpangan struktur penguasaan lahan. Berdasarkan data konflik agraria, pengecualian ini sering kali disalahgunakan yang menghambat redistribusi tanah kepada petani kecil. Secara teori keadilan distributif, kebijakan ini dinilai tidak proporsional karena memprioritaskan jaminan ekonomi aparatur negara di atas kedaulatan lahan masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap PP No. 4 Tahun 1977 dan penguatan sistem pengawasan pendaftaran tanah digital guna memastikan fungsi sosial tanah tetap terjaga dan menutup celah hukum yang melanggengkan ketimpangan.

Page 18 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue