cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Arnowo, Hadi
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.408

Abstract

The Agrarian Reform Village in Mekarsari Village is the result of the implementation of a post-asset management access management program through community empowerment. However, there are a number of problems, such as a lack of infrastructure, inadequate assistance with agricultural production facilities, and limited access to capital. This research aims to develop an effective pattern of community empowerment after asset structuring. The research method used is descriptive qualitative with primary data from interviews with the community, field observations, and secondary data. The research results show that the government has built simple housing and road infrastructure, although it is still inadequate. Support in the form of agricultural production facilities has been provided, while access to capital is facilitated through a cheap credit program by Permodalan Nasional Madani. Based on data analysis, the community empowerment pattern was formulated into three segments: planning, implementation, and evaluation, with activities involving community participation. The Agrarian Reform Task Force has a strategic role in coordinating activities to ensure program sustainability. This pattern is expected to be able to answer challenges and improve the welfare of the community in the Agrarian Reform Village.   Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari,  merupakan hasil implementasi program penataan akses pasca penataan aset melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan seperti kurangnya infrastruktur, minimnya pendampingan, kurang memadainya bantuan sarana produksi pertanian, serta terbatasnya akses permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pola pemberdayaan masyarakat yang efektif pasca penataan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dengan masyarakat, pengamatan lapangan, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun perumahan sederhana dan infrastruktur jalan meski masih kurang memadai. Dukungan berupa sarana produksi pertanian telah diberikan, sedangkan akses permodalan difasilitasi melalui program kredit murah oleh Permodalan Nasional Madani. Berdasarkan analisis data, pola pemberdayaan masyarakat dirumuskan dalam tiga segmen: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan untuk memastikan keberlanjutan program. Pola ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria.
Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Adawiyah, Rodiatun; Lubis, Andi Hakim
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.401

Abstract

The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia’s national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.   Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.
Prediksi Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bogor Tahun 2026 Menggunakan Random Forest dengan Citra Satelit Sentinel-2 Terklasfikasi Rohman, Muhammad Syaifur; Afrinaldi, Afrinaldi; Syauqani, Ahmad; Safira, Maya
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.413

Abstract

Bogor Regency has experienced significant land cover changes due to urbanization, population growth, and infrastructure expansion. This study predicts land cover changes in 2026 using a random forest model based on classified Sentinel-2 satellite imagery. The model was trained with data from 2017, 2020, and 2023 and evaluated using 2-fold time-series cross-validation, with an accuracy of 87.96%, Kappa 0.8131, and F1-Score 0.8752. The prediction results show an increase in built-up area from 748.02 km² (2017) to 953.89 km² (2023) and is estimated to reach 976.84 km² in 2026—especially in Pamijahan and Jonggol. On the other hand, agricultural areas decreased from 652.53 km² to 541.11 km² and are predicted to decrease again to 530.33 km², threatening local food security. Tree cover areas also decreased from 1,509.12 km² (2017) to 1,385.34 km² (2023) but are expected to increase to 1,413.42 km² in 2026 due to the reforestation program. These findings emphasize the importance of sustainable land planning to balance development with environmental conservation for the sustainability of the ecosystem and the welfare of the Bogor community.   Kabupaten Bogor mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan akibat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi infrastruktur. Penelitian ini memprediksi perubahan tutupan lahan tahun 2026 menggunakan model Random Forest berbasis citra satelit Sentinel-2 yang telah diklasifikasi. Model dilatih dengan data tahun 2017, 2020, dan 2023, serta dievaluasi menggunakan 2-fold time-series cross-validation, dengan akurasi 87,96%, Kappa 0,8131, dan F1-Score 0,8752. Hasil prediksi menunjukkan peningkatan area terbangun dari 748,02 km² (2017) menjadi 953,89 km² (2023), dan diperkirakan mencapai 976,84 km² pada 2026—terutama di Pamijahan dan Jonggol. Sebaliknya, area pertanian menurun dari 652,53 km² menjadi 541,11 km², dan diprediksi turun lagi menjadi 530,33 km², mengancam ketahanan pangan lokal. Area tutupan pohon juga menurun dari 1.509,12 km² (2017) ke 1.385,34 km² (2023), namun diperkirakan meningkat menjadi 1.413,42 km² pada 2026 karena program reboisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan lahan berkelanjutan untuk menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Bogor.
Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung Nathanael, Christian; Taryana, Didik
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.420

Abstract

Spatial planning functions as a guideline in regulating space utilization to achieve suitability of land use in urban areas. However, in its implementation, deviations often occur. The high demand for land among the community is one of the factors driving the mismatch between land use and the established spatial plan, leading to land use conversion. This study aims to evaluate land use compatibility with the Detailed Spatial Plan (RDTR) 2022 in Pulo Gadung District. Spatial analysis methods in geographic information systems (GIS) were employed through overlay processing and the ITBX compatibility matrix. Researchers identified the level of land use compatibility with the patterns outlined in the RDTR. The analysis results show that 86.72% of land use falls into the compatible category, while 13.28% is categorized as incompatible. The main deviations occur in road body zones used for residential purposes, as well as green open spaces and trade-service zones that have been converted into industrial areas. This incompatibility is driven by high population density and the demand for housing and industrial activities in Pulo Gadung District. From this study, it is expected that the community and local government can continue to reduce incompatibility due to land use conversion and maintain land use according to its designated purpose through regular monitoring and evaluation. Thus, the effectiveness of spatial planning in Pulo Gadung District can be enhanced.   Perencanaan tata ruang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang untuk mencapai kesesuaian penggunaan lahan di wilayah perkotaan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi penyimpangan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi salah satu pemicu ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga terjadi alih fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2022 di Kecamatan Pulo Gadung. Metode analisis spasial dalam sistem informasi geografis (SIG) digunakan melalui tahap pengolahan overlay dan matriks kesesuaian ITBX. Peneliti mengidentifikasi tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan pola yang telah ditetapkan dalam RDTR. Hasil analisis menunjukkan bahwa 86,72% penggunaan lahan masuk dalam kategori sesuai, sedangkan 13,28% termasuk dalam kategori tidak sesuai. Penyimpangan utama terjadi pada zona badan jalan yang digunakan untuk hunian serta zona ruang terbuka hijau dan perdagangan jasa yang beralih fungsi menjadi area industri. Ketidaksesuaian ini dipicu oleh tingginya populasi dan permintaan akan kebutuhan tempat tinggal serta kegiatan industri di Kecamatan Pulo Gadung. Dari penelitian ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah setempat dapat terus mengurangi ketidaksesuaian akibat alih fungsi lahan serta mempertahankan penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, efektivitas tata ruang di Kecamatan Pulo Gadung dapat ditingkatkan.
Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem Nuryasinta, Radhityas Kharisma; Pangestika, Padhina
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.421

Abstract

This study examines the role of asset legality and land management in strengthening agrarian reform, particularly its impact on the welfare of smallholder farmers in Indonesia. The main objectives of this study are to evaluate the effectiveness of regulations that support farmer empowerment and to formulate an integrative strategy to promote sustainable agrarian justice. This study looks at laws and regulations, checks how they are put into practice, and measures how well these policies help reduce unfairness in owning and accessing land and resources. The results show that programs such as Complete Systematic Land Registration (PTSL) play an important role in accelerating the legalization of land assets but have not fully addressed the challenges of legal uncertainty and weak land management. Legal land ownership has been shown to increase smallholder farmers' access to financing and subsidies, while effective land management contributes to increased productivity and sustainability. To realize inclusive agrarian reform, cross-sectoral synergy is needed through bureaucratic simplification, fair land redistribution, technical training, and strengthening the role of the National Land Agency (BPN) and developing a community-based land management model.   Penelitian ini mengkaji peran legalitas aset dan manajemen lahan dalam memperkuat reforma agraria, khususnya dampaknya terhadap kesejahteraan petani gurem di Indonesia. Tujuan utama studi ini adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang mendukung pemberdayaan petani serta merumuskan strategi integratif untuk mendorong keadilan agraria secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan metode deskriptif-analitis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, mengevaluasi implementasinya di lapangan, dan menilai sejauh mana kebijakan mampu mengatasi ketimpangan kepemilikan serta akses terhadap sumber daya agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berperan penting dalam mempercepat legalisasi aset tanah, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan ketidakpastian hukum dan lemahnya pengelolaan lahan. Kepemilikan tanah yang sah terbukti meningkatkan akses petani gurem terhadap pembiayaan dan subsidi, sementara manajemen lahan yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan reforma agraria yang inklusif, diperlukan sinergi lintas sektor melalui penyederhanaan birokrasi, redistribusi tanah yang adil, pelatihan teknis, serta penguatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengembangan model manajemen lahan berbasis komunitas.
Implementation of AI-Based Chatbots to Enhance Efficiency and Transparency in Land Certification in Indonesia Oktavia, Chaulina Alfianti; Pribadi, Risky Feryansyah
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.426

Abstract

This study explored the implementation of artificial intelligence (AI)-based chatbots to improve the land certification process in Indonesia. The primary objective was to evaluate how chatbots could address key challenges such as accessibility, transparency, and efficiency in obtaining land certification information. A chatbot system was developed and tested to provide users with basic information about the land certification process, including document requirements, registration procedures, and verification methods. The methodology involved collecting user feedback through a survey and evaluating the chatbot’s performance in terms of response accuracy and user satisfaction. The results indicated that the chatbot successfully answered 85% of general queries accurately, with 80% of users expressing high satisfaction with the system. However, challenges were encountered in addressing more complex, legally oriented queries. The discussion suggested that while the chatbot was effective for routine questions, further improvements in the knowledge base, integration with government systems, and the user interface are required to enhance its functionality. The study concludes that AI-powered chatbots have the potential to streamline the land certification process, but future developments are necessary to fully address the complexities of legal and procedural inquiries. The integration of expert systems and real-time updates could further improve the chatbot’s efficiency and user engagement.   Penelitian ini mengeksplorasi implementasi chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses sertifikasi tanah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis bagaimana sistem ini dapat mengatasi tantangan utama dalam aksesibilitas informasi, transparansi prosedur, dan efisiensi layanan sertifikasi tanah. Sistem ini yang dikembangkan dirancang untuk memberikan informasi dasar mengenai sertifikasi tanah, termasuk persyaratan dokumen, prosedur pendaftaran, dan metode verifikasi. Metode penelitian melibatkan pengumpulan umpan balik pengguna melalui survei serta evaluasi kinerja chatbot berdasarkan akurasi respons dan tingkat kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot mampu menjawab 85% pertanyaan umum dengan akurasi tinggi, sementara 80% pengguna menyatakan kepuasan terhadap sistem ini. Namun, ditemukan tantangan dalam menangani pertanyaan yang lebih kompleks dan berkaitan dengan aspek hukum. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meskipun chatbot efektif dalam menjawab pertanyaan rutin, peningkatan lebih lanjut diperlukan dalam pengembangan basis pengetahuan, integrasi dengan sistem pemerintah, serta optimalisasi antarmuka pengguna guna meningkatkan fungsionalitasnya. Studi ini menyimpulkan bahwa chatbot berbasis AI memiliki potensi untuk menyederhanakan proses sertifikasi tanah, tetapi pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kompleksitas hukum dan prosedural. Integrasi dengan sistem pakar dan pembaruan informasi secara real-time dapat lebih meningkatkan efisiensi dan keterlibatan pengguna.
Potensi Pengenaan Pajak Progresif pada Lahan Kosong melalui Pendekatan Zona Nilai Tanah di Kabupaten Bogor Hidayat, Wahyu
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.427

Abstract

Urbanization has significantly increased land consumption in cities. In many cases, urban areas intended for public use such as housing development or public facilities fail to fulfill the land use functions considerably remained unused for years. This situation often occurs due to property considerations, resulting in land speculation in the hope that prices will rise. In consequence, the government needs to implement effective land value taxation policies such as progressive taxes on Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) for vacant land. This research aims to identify the potential for progressive taxation that may be implemented in the Western and Central Development study areas of Bogor Regency. The method used in this research uses a descriptive quantitative approach with secondary data collection. Through spatial analysis using GIS on land parcel data, vacant land use, and land value zones, they combined with a modified PBB-P2 calculation incorporating a double tax increase per year. The result shows that a loss of potential local revenue around 133% in the 2019-2021 timeframe compared to the existing tax value. However, this research impacts to balance fairness for landowners, reduce land speculation, and encourage effective land use for development.   Tingginya tingkat urbanisasi  di perkotaan berdampak pada konsumsi lahan yang semakin meningkat. Dalam banyak kasus, kawasan perkotaan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan perumahan atau fasilitas umum, tidak memenuhi fungsi tata guna lahannya dengan membiarkan kosong bertahun-tahun. Situasi ini sering terjadi karena pertimbangan properti, sehingga aksi spekulasi tanah terjadi dengan harapan harga naik. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberlakukan pajak nilai tanah yang efektif dalam bentuk kebijakan pengenaan pajak progresif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap lahan kosong. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengenaan pajak progresif yang mungkin dapat di implementasikan pada wilayah studi Pengembangan Barat dan Tengah Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengambilan data sekunder. Analisis spasial menggunakan GIS terhadap data bidang tanah, penggunaan lahan, dan zona nilai tanah melalui penghitungan PBB-P2 yang dimodifikasi meningkat dua kali lipat setiap tahunnya atau kenaikan pajak berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kehilangan potensi pendapatan daerah sebesar 133% dalam rentang waktu 2019-2021 dibandingkan nilai pajak eksisting. Tentunya penelitian ini berdampak pada keadilan bagi pemilik lahan yang memiliki properti, mengurangi spekulasi tanah, dan mendorong pemanfaatan lahan dalam pembangunan efektif.
Analisis Proyeksi Penggunaan Lahan Sawah untuk Kebutuhan dan Ketersediaan Beras di Kabupaten Jember Tahun 2032 Setiawan, Wahyu; Habibi, Ahmad; Setiawan, Akemat Rio; Nathanael, Christian; Silvia, Novi; Wahyudi, Adip
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.440

Abstract

This study analyzes land use changes in Jember Regency, East Java, with a focus on the conversion of agricultural land to non-agricultural land during the period 2013–2023 and predicts land use for the next decade. This study highlights the impact of population growth on land conversion, especially the shift from agricultural land to urban areas that has the potential to threaten food security. By utilizing GLC-FCS30D satellite imagery and combining Markov Chain and Cellular Automata methods, this study analyzes spatial data to predict scenarios of future land use change. The results of the analysis show a significant decrease in the area of ​​rice fields, from 95,985.09 hectares in 2012 to a projected 93,706.22 hectares in 2032. Additionally, we estimate a food deficit in 2032, with rice needs reaching 625,664 tons, while production remains stagnant at 531,314.26 tons. These findings emphasize the importance of formulating strategic land management policies to protect agricultural land and ensure the sustainability of food production amidst the pressures of urbanization and demographic growth.   Penelitian ini menganalisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan fokus pada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian selama periode 2013–2023, serta memprediksi penggunaan lahan untuk satu dekade mendatang. Studi ini menyoroti dampak pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan, khususnya pergeseran dari lahan pertanian ke wilayah perkotaan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan citra satelit GLC-FCS30D dan menggabungkan metode Markov Chain dan Cellular Automata, penelitian ini menganalisis data spasial untuk memprediksi skenario perubahan penggunaan lahan di masa depan. Hasil analisis menunjukkan penurunan signifikan pada luas lahan sawah, dari 95.985,09 hektare pada 2012 menjadi proyeksi 93.706,22 hektare pada 2032. Selain itu, diperkirakan akan terjadi defisit pangan pada tahun 2032, dengan kebutuhan beras mencapai 625.664 ton, sementara produksi stagnan di angka 531.314,26 ton. Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan pengelolaan lahan yang strategis untuk melindungi lahan pertanian dan menjamin keberlanjutan produksi pangan di tengah tekanan urbanisasi dan pertumbuhan demografis.
Tipologi dan Distribusi Spasial Bidang Tanah dalam Struktur Perkotaan: Studi Kasus Kota Denpasar Wihasti, Irene Septifa; Pramono, Retno Widodo Dwi
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.447

Abstract

Rapid urban growth demands efficient spatial planning, especially in land management. The relationship between areas creates spatial typology based on size and accessibility, which affects the structure and morphology of the city. This study aims to analyze the typology of land area systems in Denpasar City in order to understand land distribution patterns and their relationship to the effectiveness of urban space utilization. The study was conducted through a quantitative deductive approach using variables of land area density, land area front size, land area depth size, and land area compactness, all of which are accessed on a walkability scale at a radius of 500 meters. Data processing uses a geographic information system application for 500-meter road network analysis with a grid approach. Typology analysis uses machine learning with the K-means++ Clustering algorithm to group land areas into different typologies. The results of the study identified five main typologies of land areas that show variations in density and relationships with accessibility. These findings contribute to the development of more adaptive urban planning strategies by considering land use efficiency, accessibility, affordability, and environmental sustainability. Understanding land area typology is expected to be the basis for formulating spatial planning policies that are more responsive to the dynamics of Denpasar City development.   Pertumbuhan kota yang cepat menuntut penataan ruang yang efisien, terutama dalam manajemen bidang tanah. Hubungan antar bidang menciptakan tipologi spasial berdasarkan ukuran dan aksesibilitas, yang memengaruhi struktur dan morfologi kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi sistem bidang tanah di Kota Denpasar guna memahami pola pembagian lahan serta keterkaitannya dengan efektivitas pemanfaatan ruang kota. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deduktif kuantitatif menggunakan variabel kepadatan bidang tanah, ukuran muka bidang tanah, ukuran kedalaman bidang tanah, kekompakan bidang tanah yang semuanya diakses dalam skala walkability pada radius 500 meter. Pengolahan data menggunakan aplikasi sistem informasi geografis untuk analisis jaringan jalan 500 meter dengan pendekatan grid. Analisis tipologi menggunakan pembelajaran mesin dengan algoritma K-means++ Clustering untuk mengelompokkan bidang tanah ke dalam tipologi yang berbeda. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tipologi utama bidang tanah yang menunjukkan variasi dalam kepadatan dan hubungan dengan aksesibilitas. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi perencanaan kota yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan lahan, keterjangkauan aksesibilitas, serta keberlanjutan lingkungan. Pemahaman terhadap tipologi bidang tanah diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan Kota Denpasar.
Tambang dan Transformasi Agraria: Komparasi Perubahan Struktur Agraria antara Dua Dusun di Batujajar Fadilah, Umi Nurul; Purwandari, Heru
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.475

Abstract

Mining, as one of the major forms of large-scale land conversion, has significantly contributed to changes in agrarian structure, encompassing aspects of land ownership, control, and agricultural productivity. The presence of mining activities drives local communities to sell their dry agricultural land and overlook the potential negative impacts of mining on their wet agricultural land. This study aims to analyze the environmental transformation and the resulting changes in agrarian structure occurring in Batujajar Village. The research adopts an exploratory sequential mixed-method approach, beginning with a qualitative phase. In this phase, a comparison is made between two hamlets: Hamlet 3, which is located relatively far from mining sites, and Hamlet 5, which is closer to mining areas. The findings reveal that Hamlet 5 experiences more fluctuating changes in land ownership compared to Hamlet 3. Meanwhile, changes in land control and productivity display relatively similar patterns in both hamlets. These findings suggest that mining activities not only affect areas in close proximity to mining sites but may also influence the agrarian structure in more distant areas, albeit with varying degrees of intensity.   Pertambangan, sebagai salah satu bentuk konversi lahan berskala besar, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan struktur agraria, yang mencakup aspek kepemilikan, penguasaan, hingga produktivitas lahan pertanian. Keberadaan aktivitas pertambangan mendorong sebagian masyarakat untuk menjual lahan pertanian kering dengan mengabaikan potensi dampak negatif yang ditimbulkan pertambangan terhadap lahan pertanian basah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi lingkungan serta perubahan struktur agraria yang terjadi di Desa Batujajar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah exploratory sequential mixed method, dengan mendahulukan fase kualitatif. Dalam tahap kualitatif dilakukan perbandingan antara dua dusun, yakni Dusun 3 yang relatif jauh dari lokasi pertambangan dan Dusun 5 yang berdekatan dengan areal pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dusun 5 mengalami perubahan kepemilikan lahan yang lebih fluktuatif dibandingkan Dusun 3. Sementara itu, perubahan dalam aspek penguasaan dan produktivitas lahan menunjukkan pola yang relatif serupa di kedua dusun. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berdampak pada wilayah yang secara langsung berdekatan dengan areal tambang, tetapi juga dapat memengaruhi struktur agraria di wilayah yang berada pada jarak yang lebih jauh, meskipun dengan intensitas yang berbeda.

Page 16 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue