cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 12   13   14   15   16 
Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah Sopyan, Amalia Arofah Puji; Sidipurwanty, Eliana
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.296

Abstract

Community Land Empowerment (PTM) and the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) are important to overcome inequality in land access in Indonesia. However, improving coordination between sectors is necessary to enhance the effectiveness of PTM implementation. This research aims to determine the role of GTRA in implementing PTM and various developments in access arrangements in Central Bangka Regency, as well as the problems and solutions faced. The research uses qualitative methods by collecting data through document reviews, interviews, and literature studies, as well as qualitative descriptive analysis. This research produces findings about the role of GTRA in implementing PTM to support SDGs goals through partnerships. GTRA develops access with infrastructure and non-infrastructure assistance from various agencies, such as the Department of Fisheries, Maritime Affairs, and Agriculture, as well as the Department of Housing, Settlement Areas, and Transportation, as well as capital and infrastructure assistance from the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and UMKM. The PTM model implemented includes integrated agriculture, cross-sector collaboration, and UMKM development. GTRA faces a variety of obstacles, including a lack of community participation, changes in officials, difficulties collecting initial data, unsynchronized spatial data, time constraints, and passive village officials.   Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) penting untuk mengatasi ketidaksetaraan akses tanah di Indonesia. Namun, koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GTRA dalam pelaksanaan PTM dan ragam pengembangan penataan akses di Kabupaten Bangka Tengah serta permasalahan dan solusi yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan tentang peran GTRA dalam implementasi PTM untuk mendukung tujuan SDGs melalui kemitraan. GTRA mengembangkan akses dengan bantuan infrastruktur dan non-infrastruktur dari berbagai instansi seperti Dinas Perikanan, Kelautan, Pertanian, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, serta bantuan permodalan dan infrastruktur dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Model PTM yang diterapkan mencakup pertanian terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan UMKM. Kendala yang dihadapi oleh GTRA meliputi kurangnya partisipasi masyarakat, pergantian pejabat, kesulitan dalam pengumpulan data awal, ketidaksinkronan data spasial, keterbatasan waktu, dan perangkat desa yang pasif.
Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman Saimar, Hamda Afsuri; Fendri, Azmi; Fatimah, Titin
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.299

Abstract

Failure to implement good land redistribution to the community will lead to gaps in ownership of land rights in Indonesia. Implementation of land redistribution in accordance with expectations can at least ensure equal distribution of ownership of land rights, realize the optimization of agricultural land, and increase income for the people of Pasaman Regency. This research aims to examine the implementation of land redistribution, especially for the period 2021–2022, in Pasaman Regency in response to the challenge of equitable ownership of land rights. This research uses an empirical juridical approach; the nature of the research is descriptive and analytical; data collection techniques are carried out using interviews and document studies. The final results show that the implementation of land redistribution in Pasaman Regency, if seen in the last two years, is still considered to be less effective in realizing equal distribution of ownership of land rights. The lack of precise targets and the failure to achieve these targets impact the effectiveness of land redistribution. With the various challenges and prospects that are expected in the future, it is necessary to adapt policies to several agrarian reform events, such as the concept of land reform in Ngandagan Village and the proposed requirements for establishing cooperatives that were implemented in Nagari Timpe.   Tidak terlaksananya redistribusi tanah yang baik kepada masyarakat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Pelaksanaan redistribusi tanah yang sesuai dengan harapan setidaknya dapat memastikan pemerataan kepemilikan hak atas tanah, terwujudnya optimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah, terutama periode tahun 2021 dan tahun 2022 di Kabupaten Pasaman dalam menjawab tantangan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dipengaruhi oleh kurang tepatnya sasaran dan tidak tercapainya target pelaksanaan redistribusi tanah. Dengan berbagai tantangan beserta prospek yang diharapkan kedepannya diperlukan adaptasi kebijakan terhadap beberapa peristiwa pembaruan agraria seperti konsep landreform di Desa Ngandagan dan pengajuan persyaratan pendirian koperasi yang dilaksanakan di Nagari Timpe.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM Earlene, Felishella; Sitabuana, Tundjung Herning
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.301

Abstract

The Indonesian constitution and international instruments mandate the recognition and protection of customary law communities. The plan to build the Rempang Eco-City on Rempang Island triggered an agrarian conflict, which resulted in violations of the traditional rights of the Rempang Island customary community, especially land rights. This research is intended to determine the state's responsibility for the rights of the Rempang Island customary community by examining it from a Human Rights (HAM) perspective. This research uses a type of normative legal research with descriptive research characteristics through data collection techniques, a literature study of secondary data through a statutory regulations approach, and is analyzed qualitatively. This legal research provides results that implementing development must be based on the human rights of local customary law communities in order to reduce the potential for conflict, considering that human rights are very closely related to development, and there is a contradiction between fulfilling rights through the implementation of National Strategic Projects (PSN) in order to improve the quality of life of the community. Local communities' traditional rights serve as a foundation for state accountability, ensuring the fulfillment of their human rights through relocation efforts, all while respecting and safeguarding their right to remain free from forced relocation.   Masyarakat hukum adat telah diakui dan dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia maupun melalui instrumen internasional. Rencana pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang memicu konflik agraria yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Pulau Rempang khususnya hak atas tanah. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui tanggung jawab negara atas hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang dengan mengkaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap data sekunder melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum ini memberikan hasil bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus berlandaskan pada HAM masyarakat hukum adat setempat agar mengurangi potensi terjadinya konflik mengingat HAM memiliki kaitan sangat erat dengan pembangunan, dan terdapat kontradiksi antara pemenuhan hak melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hak tradisional masyarakat setempat, serta bentuk pertanggungjawaban negara dalam pemenuhan HAM masyarakat setempat ialah melalui upaya relokasi dengan tetap menghormati dan melindungi hak untuk tidak direlokasi secara paksa.
Perancangan Sistem Informasi Penilaian Tanah Berbasis Web untuk Efektivitas dan Aksesibilitas yang Lebih Baik Lasono, Lasono; Diyono, Diyono
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.306

Abstract

Land appraisal is an activity that involves estimating the economic value of land or property for a specific purpose at a certain time by considering the object's characteristics. The integration of the stages in the land assessment process into a single system remains incomplete. The development of information technology has the opportunity to provide an efficient web-based land assessment information system for the land assessment process. This research aims to design a land parcel-based land assessment information system that can be accessed online and is able to integrate all stages of land assessment into one system. The design of information systems begins with the identification of problems and system needs. Conceptual design of information systems using case diagrams and activity diagrams. The information system was built using the PHP, Leaflet.js, HTML, CSS, and JavaScript programming languages. The result is an information system equipped with a user management main menu, maps, payment verification, and a dashboard with admin users, assessors, BPN officers, and the public. This system is proven to be easy to use based on a usability test that uses five dimensions: effective, efficient, interesting, error-tolerant, and easy to learn by involving user participation. The usability test measurement analysis results show a value of 85.45%, indicating that the information system provides benefits and is suitable for use in land assessment activities.   Penilaian tanah merupakan kegiatan untuk mengestimasi nilai ekonomis pada tanah atau properti untuk tujuan tertentu pada waktu tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik pada obyek tersebut. Tahapan dalam proses penilaian tanah  belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam satu sistem. Perkembangan teknologi informasi berpeluang untuk menyediakan sistem informasi penilaian tanah berbasis web yang efisien dalam proses penilaian tanah. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi penilaian tanah berbasis bidang tanah yang dapat diakses secara online dan mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penilaian tanah dalam satu sistem. Sistem informasi dirancang berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan terhadap sistem. Perancangan konseptual sistem informasi menggunakan diagram use case dan diagram aktivitas. Sistem informasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, Leaflet.Js, HTML, CSS, dan JavaScript. Hasilnya adalah sistem informasi yang dilengkapi dengan menu utama manajemen pengguna, peta, verifikasi pembayaran, dan dashboard dengan pengguna admin, penilai, petugas BPN dan masyarakat. Sistem ini terbukti mudah digunakan berdasarkan uji kebergunaan yang menggunakan 5 dimensi yaitu efektif, efisien, menarik, toleransi terhadap kesalahan dan mudah dipelajari dengan melibatkan partisipasi pengguna. Hasil analisis pengukuran uji kebergunaan menunjukkan nilai sebesar 85,45% yang berarti sistem informasi memberikan manfaat dan layak digunakan dalam kegiatan penilaian tanah.
Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) Shani, Fauzan Maulana; Afrianto, Adi; Dwijananti, Bunga Mareta; Kustiwan, Iwan
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.310

Abstract

The conflict between the indigenous community of Senama Nenek Village and PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) has been ongoing for decades. This condition reflects the complexity of the conflict's issues. This research aims to analyze the conflict using the Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) approach. The DPSIR framework highlights the causal effect relationships among aspects, starting with drivers that exert pressure on the environment, causing changes in its natural condition. These environmental changes then have impacts on ecosystems and humans. Consequently, humans adapt to cope with these changing conditions. The DPSIR approach identified the industrialization of PTPN V as one of the root causes of the conflict. This industrialization exerted pressure on the environment through the acquisition of customary lands, leading to disputes and uncertainty over the land status of the indigenous community. In response to this situation, measures were taken, including the redistribution of land to 1,385 indigenous households. We expect this DPSIR approach to serve as a tool to resolve similar conflicts in Indonesia.   Konflik antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berlangsung puluhan tahun. Kondisi ini menandakan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dimaksud dengan pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). Kerangka DPSIR menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, mulai dari faktor pemicu yang memberikan tekanan pada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak bagi ekosistem/manusia. Selanjutnya manusia merespon untuk mengatasi hal tersebut. Melalui pendekatan DPSIR, teridentifikasi akar penyebab konflik tersebut salah satunya adalah industrialisasi PTPN V yang memberikan tekanan terhadap lingkungan berupa penguasaan tanah ulayat oleh pihak PTPN V yang berujung sengketa dan mengakibatkan ketidakpastian status lahan masyarakat adat. Atas kondisi ini, respon yang dilakukan antara lain redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat. Pendekatan DPSIR ini diharapkan dapat menjadi tools untuk mengurai konflik serupa yang terjadi di Indonesia.
Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Partisipasi Masyarakat Rineksi, Trisnanti Widi; Amrin, Reza Nur; Ayu, Sari Sekar; Kuncoro, Dhatu Mukti; Anggorowati, Dian Fitriliyani; Khoirunisa, Luluk Qoniah; Bhagaskara, Ricco Prasetya
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.312

Abstract

As the population grows and develops, agricultural land conversion becomes an inevitable activity. In the Special Region of Yogyakarta, Sleman Regency has the most agricultural land conversion problems. A comprehensive strategy with community involvement is needed to resolve this problem. Reporting is one way for community involvement in controlling agricultural land conversion. The aim of this study is to develop a community-supported information system and reporting instrument for monitoring agricultural land conversion. Using a participatory qualitative approach, the research method adapts the waterfall method to prepare a reporting application system. Spatial analysis was carried out to understand the characteristics of land use changes at the research location. The results of the research are a reporting application and a reporting dashboard in the form of a webGIS that provides initial information as input for the regional government in implementing monitoring, evaluating, and controlling space utilization. A web-based reporting application allows the community to report agricultural land conversions suspected of violating spatial planning. The community can also find out the direction of spatial planning in their area from the spatial planning map, which is the application's base map The reporting dashboard is a webGIS interface designed to be operated by authorized agencies and contains the results of public reporting. Access is limited and may not be released until the validation procedure is complete.   Seiring bertambahnya dan berkembangnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman mempunyai permasalahan konversi lahan pertanian yang paling banyak. Dibutuhkan strategi menyeluruh dengan keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian adalah dalam bentuk pelaporan. Tujuan studi ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi dan instrumen pelaporan yang didukung masyarakat untuk pemantauan konversi lahan pertanian. Metode penelitian mengadaptasi metode waterfall dalam rangka penyusunan sistem aplikasi pelaporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif. Analisis spasial dilakukan untuk memahami karakteristik perubahan penggunaan tanah di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian adalah aplikasi pelaporan dan dashboard pelaporan berbentuk webGIS yang memberikan informasi awal sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat dapat melaporkan konversi lahan pertanian yang diduga melanggar tata ruang melalui aplikasi pelaporan berbasis web. Masyarakat juga dapat mengetahui arah penataan ruang di wilayahnya dari peta rencana tata ruang yang menjadi peta dasar aplikasi. Dashboard pelaporan merupakan webGIS yang dirancang untuk dapat operasikan oleh instansi yang berwenang, dan memuat hasil dari pelaporan masyarakat yang aksesnya dibatasi dan tidak boleh dirilis hingga prosedur validasi selesai.
Smart Village Initiative in Indonesia: Governance’s Perspective Using PESTLE Analysis Pinuji, Sukmo; Lestari, Novita Dian; Yudhistira, Muhamad Irfan
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.311

Abstract

Globally, including in Indonesia, people have adopted the Smart Village Initiative. Although beneficial, the integration of information and communication technology (ICT) creates complexity in rural areas. The implementation of Smart Village varies due to different geographic, demographic, economic, and social backgrounds. Land-based implementations overcome challenges due to the dynamic nature of spatial data and attributes associated with land parcels, requiring an understanding of surveying as well as mapping for data updates and maintenance. This research aims to understand how these variations influence the implementation of smart villages and identify factors that impact the initiative. Using a comparative study approach, we analyzed the implementation of the Smart Village initiative in two different areas and assessed the results using the PESTLE analysis tool. The findings show that economic and social factors play an important role in shaping the design characteristics of the Smart Village, thereby creating significant differences between the two villages. These factors shape the inclusion of specific modules in the application. However, both face challenges related to community involvement, ICT culture, and environmental factors, which have an impact on optimizing utilization to achieve wider coverage and awareness in ICT adaptation.   Inisiatif Desa Cerdas diadopsi secara global, termasuk di Indonesia. Meskipun bermanfaat, integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menimbulkan kompleksitas di pedesaan. Penerapan Smart Village bervariasi karena latar belakang geografis, demografi, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Implementasi berbasis tanah menghadapi tantangan karena sifat dinamis dari data spasial dan atribut yang terkait dengan bidang tanah, sehingga membutuhkan pemahaman survei serta pemetaan untuk pembaruan dan pemeliharaan data. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana variasi-variasi tersebut mempengaruhi pelaksanaan inisiatif Desa Cerdas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap inisiatif tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, kami menganalisis implementasi inisiatif Desa Cerdas di dua bidang berbeda dan menilai hasilnya dengan menggunakan alat analisis PESTLE. Temuan menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik desain Desa Cerdas, sehingga menciptakan pembeda yang signifikan antara kedua desa tersebut. Faktor-faktor ini terutama mempengaruhi modul spesifik mana yang akan disertakan dalam aplikasi. Namun keduanya menghadapi tantangan terkait keterlibatan masyarakat, budaya TIK, dan faktor lingkungan, yang berdampak pada optimalisasi pemanfaatan untuk mencapai cakupan dan kesadaran yang lebih luas dalam adaptasi TIK.
Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia Hapsoro, Rudi Herlianto; Hernandi, Andri; Abdulharis, Rizqi
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.336

Abstract

Land registration in Indonesia produces data on land parcels of varying quality due to the use of different tools and methods. An evaluation of data quality that aligned with the purpose of land registration, which is to provide legal certainty, is necessary to identify and gradually improve low-quality data. This research was a quantitative descriptive study aimed at analyzing the current quality evaluation of the legal certainty of land parcels as registration objects, using a boundary retracement approach. The study used data from land parcels that the Land Office of Badung Regency, Bali Province, could not process for boundary reversion. We conducted data analysis by examining the contents of measurement documents and categorizing them based on quality evaluation parameters. The results indicated that quality evaluation based on data completeness and mapping validation alone is not reliable enough to provide legal certainty for land registration objects. The evaluation must also incorporate the completeness of measurement documents and boundary retracement parameters to ensure that the quality of land parcel data aligns with land registration objectives.   Pendaftaran tanah di Indonesia menghasilkan data bidang tanah dengan kualitas beragam karena penggunaan alat dan metode yang berbeda. Evaluasi kualitas data yang mengacu pada tujuan pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan untuk mengidentifikasi data berkualitas rendah agar dapat diperbaiki secara bertahap. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis evaluasi kualitas yang berlaku saat ini terhadap kepastian hukum bidang tanah sebagai objek pendaftaran dengan menggunakan pendekatan pengembalian batas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang tanah yang tidak dapat dilakukan proses pengembalian batas di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Analisis data dilakukan dengan menganalisis isi dokumen pengukuran dan mengklasifikasikannya menurut parameter evaluasi kualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kualitas berdasarkan kelengkapan data dan validasi pemetaan belum cukup dapat diandalkan untuk memberikan kepastian hukum objek pendaftaran tanah. Kelengkapan dokumen pengukuran dan parameter pengembalian batas perlu disertakan dalam evaluasi agar data bidang tanah memiliki kualitas yang memenuhi tujuan pendaftaran tanah.
Korelasi Antara Potensi Perubahan Penggunaan Tanah dan Perubahan Nilai Tanah di Perkotaan Kebumen Awalia, Zhafira Putri; Bimasena, Agung Nugroho; Widiyantoro, Susilo
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.343

Abstract

Population growth continues to increase along with many development activities in the Kebumen urban area. These conditions trigger changes in land use, changes in area functions, and changes in land value. The purpose of this study is to determine the potential for land use change in Kebumen urban area based on the 2024-2044 RTRW, to determine changes in land value in 2019-2023, and to determine the relationship between potential land use change and changes in land value in Kebumen urban area. This research uses a mixed method with a sequential explanatory model. The approach used is a spatial and descriptive approach. This research used land use maps of 2019 and 2023, RTRW maps, and ZNT maps of 2019 and 2023. From the research results, it was obtained that the potential land use change was 311.90 ha, the largest area was in Karangsari Village 69.29 ha (22.22%) with its use for rice fields 281.22 ha (90.16%). Land value changes in the low class category experienced a decrease in value of IDR 38,170,000 and an increase in value of IDR 11,926,000. In the medium class category experienced an increase in value of IDR 22,127,000. The high class category experienced an increase in value of IDR 151,027,000. Both variables have a positive relationship, meaning that the greater the area of potential land use change, the higher the change in land value. These two things have similarities, namely they are influenced by the accessibility aspect and have an impact on regional development.   Pertumbuhan penduduk terus meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan Kebumen. Kondisi tersebut memicu adanya perubahan penggunaan tanah, perubahan fungsi kawasan, dan perubahan nilai tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi perubahan penggunaan tanah di perkotaan Kebumen berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, mengetahui perubahan nilai tanah di tahun 2019-2023, dan mengetahui hubungan antara potensi perubahan penggunaan tanah dan perubahan nilai tanah di perkotaan Kebumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran dengan model sequential explanatory. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan peta penggunaan tanah tahun 2019 dan 2023, peta RTRW, dan peta ZNT tahun 2019 dan 2023. Dari hasil penelitian diperoleh potensi perubahan penggunaan tanah 311,90 ha, luas terbesar berada di Kelurahan Karangsari 69,29 ha (22,22%) dengan penggunaannya untuk Sawah 281,22 ha (90,16%). Perubahan nilai tanah pada kategori kelas rendah mengalami penurunan nilai Rp 38.170.000 dan kenaikan nilai Rp 11.926.000. Pada kategori kelas sedang mengalami kenaikan nilai Rp 22.127.000. Pada kategori kelas tinggi mengalami kenaikan nilai Rp 151.027.000. Kedua variabel memiliki hubungan positif, maknanya bahwa semakin besar luas potensi perubahan penggunaan tanahnya maka akan semakin tinggi perubahan nilai tanahnya. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan yaitu saling dipengaruhi oleh aspek aksesibilitas dan saling berdampak pada perkembangan wilayah.
Konsolidasi Tanah untuk Penyelesaian Konflik di Tutupan Jepang dalam Kerangka Reforma Agraria: Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Bantul Putraningtyas, Margaretha Elya Lim; Martini, Sri; Rohayati, Titin
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.350

Abstract

The Japanese Government initiated the Japanese Covered Land Conflict in Parangtritis Subdistrict, Kapanewon Kretek, Bantul Regency by seizing community land, marking it in red ink on the Ledger Book/Letter C and labeling it as "Special I 15/X/03." The status of covered land remains unclear due to the absence of standard procedures and the government's refusal to return the land to the community or take it over. The research aims to analyze the implementation of land consolidation as a solution to resolving agrarian conflicts within the framework of agrarian reform. The research method employs a normative juridical approach, which includes examining research concepts, legal principles, and regulations, collecting field data, and documenting studies. The D.I. Agrarian Reform Task Force Team carried out conflict resolution within the agrarian reform framework. Yogyakarta. A land consolidation mechanism returned the covered land to the previous Japanese land owners. The research results show that this mechanism is an effective policy and solution because it involves the community and stakeholders and, at the same time, organizes land control, both owned by the community and over land cover areas affected by land acquisition as part of community participation for development. Land certification provides clarity of status, and land donation agreements for public infrastructure serve as a vehicle for community participation.   Konflik Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul diawali dari perampasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Jepang, di mana tanah masyarakat yang tercatat pada Buku Ledger/Letter C dicoret dengan tinta merah dan diberi catatan “Istimewa I 15/X/03”. Ketidakjelasan status tanah tutupan karena perubahan status tanah tidak melalui prosedur pada umumnya dan tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat atau diambil alih oleh pemerintah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai solusi penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji konsep, asas hukum serta peraturan terkait dengan penelitian, pengumpulan data lapangan dan studi dokumen. Penyelesaian konflik dilaksanakan dalam kerangka reforma agraria oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria D.I. Yogyakarta. Tanah tutupan dikembalikan kepada bekas pemilik tanah Tutupan Jepang melalui mekanisme konsolidasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan kebijakan dan solusi yang efektif karena melibatkan masyarakat, stakeholder dan sekaligus melakukan penataan penguasaan tanah, baik milik masyarakat maupun  terhadap bidang tanah tutupan yang terkena dampak pengadaan tanah sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Kejelasan status diwujudkan dalam bentuk sertipikasi tanah, sedangkan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan sumbangan tanah untuk prasarana umum.

Page 14 of 18 | Total Record : 178

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue