cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat Maulana, Iqbal; Fadli, Moh; Herlindah, Herlindah; Permadi, Iwan
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.352

Abstract

The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Indonesian Constitution both recognize the traditional rights of indigenous peoples. New regulations in Indonesia have introduced management rights originating from customary land. However, a legal vacuum exists regarding the terms of agreements to collaborate with third parties, putting both indigenous communities and third parties at risk. The research aims to safeguard and establish clarity for the traditional rights of indigenous peoples, as well as those of third parties seeking land management rights. This research employs a normative, juridical approach. Using a statutory approach and a conceptual approach, legal construction methods analyze the basic concepts for determining management rights over customary land of indigenous peoples. The results of this study emphasize the importance of setting fair timeframes to ensure fairness for all parties involved. This aims to eliminate legal uncertainty and potential losses, particularly for indigenous communities and those seeking these management rights. Provisions for the term of land use by third parties with the goal of fairness based on rights inequality; then, to come to an agreement that is good for both sides, the maximum term is based on the term of the Business Use Rights (HGU), which was 35 years, extended to 25, and renewed for another 35 years   Hak tradisional masyarakat hukum adat telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan pada Konstitusi Indonesia. Peraturan baru di Indonesia memperkenalkan hak pengelolaan yang berasal dari tanah adat, namun terdapat kekosongan hukum terkait jangka waktu perjanjian untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga, ketidakpastian ini membahayakan masyarakat adat dan pihak ketiga. Tujuan penelitian untuk melindungi dan memberikan kepastian hak tradisional masyarakat adat dan juga pihak ketiga yang akan mengusahakan tanah hak pengelolaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, studi ini menggali konsep dasar untuk mengetahui hak pengelolaan di atas tanah ulayat  masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis dengan metode konstruksi hukum. Temuan penelitian ini menekankan perlunya menetapkan jangka waktu yang adil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan potensi kerugian, khususnya bagi masyarakat adat atas hak tradisionalnya dan bagi pihak yang akan mengusahakan hak pengelolaan tersebut. Ketentuan jangka waktu pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga dengan tujuan keadilan atas dasar ketidaksamaan rawls, maka dasar penetapan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak menggunakan jangka waktu maksimal sesuai dengan jangka waktu dari Hak Guna Usaha (HGU) diberikan 35, diperpanjang 25, dan diperbaharui 35 Tahun.
Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita Ramadhan, Syahri; Murti, Ratna Patmawati Wisnu
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.357

Abstract

The urbanization phenomenon has a positive impact on economic development, but it also has a negative impact on land conversion in the Sarbagita Metropolitan area. This research is a descriptive study that aims to identify changes in the function of paddy fields from 2018 to 2023, as well as local government steps in protecting sustainable food agricultural land (LP2B). The results of the analysis show that paddy fields have shrunk between 3-6% of the total area of the district/city. The conversion of agricultural land occurs in tourism areas such as Denpasar City and Badung Regency, as well as in city centers such as Gianyar Regency and Tabanan Regency. LP2B protection is an integral part of regional spatial planning through the establishment of spatial pattern plans. The local government in the Sarbagita Metropolitan Area has established several policies to protect LP2B. Permits ensure that land use aligns with the prepared spatial pattern plan. The integration of detailed spatial planning plans (RDTR) into the Online Single Submission (OSS) system creates synergy between spatial planning and permit processes, thereby achieving efficiency, transparency, and more effective coordination between government agencies.   Fenomena urbanisasi berdampak positif pada peningkatan ekonomi tetapi juga berdampak negatif pada alih fungsi lahan di wilayah Metropolitan Sarbagita. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi alih fungsi lahan sawah dari tahun 2018 hingga 2023 serta langkah pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hasil analisis menunjukkan bahwa lahan sawah menyusut antara 3-6% dari total luas wilayah kabupaten/kota. Alih fungsi lahan pertanian terjadi di kawasan pariwisata seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta di pusat kota seperti Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Perlindungan LP2B menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah melalui penetapan rencana pola ruang. Pemerintah daerah di wilayah Metropolitan Sarbagita telah menetapkan beberapa kebijakan untuk melindungi LP2B. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan guna memastikan penggunaan lahan sesuai dengan rencana pola ruang yang telah disusun. Integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) menciptakan sinergi antara perencanaan tata ruang dan proses perizinan, sehingga tercapai efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar lembaga pemerintah yang lebih efektif.
FOLU NET ZINK 2030: Menata Agraria menuju Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk Carbon Trading Pahlevi, Windra
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.368

Abstract

President Joko Widodo asked the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to finalize regulations on the issuance of business use rights (HGU) for carbon trading mechanisms in an effort to realize climate change action. One of the objects under the authority of ATR/BPN in order to achieve the carbon emission reduction target set nationally is in the Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Zink 2030 document. The aim of this research is to identify FOLU Net Zink 2030 data as a potential source beginning to be implemented and transformed into Environmental Services Business Use Rights for carbon trading. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive research type. Research findings found that in Indonesia there are areas that can potentially be utilized for the carbon trading concept with a scheme for granting land rights not only for the concept of cultivation rights but also property rights for environmental services in the context of carbon trading, which are in other non-use areas. HGU, areas for other uses of HGU, and mangrove areas in Indonesia, which total an area of ± 6,487,668 ha, have great potential. This is a new issue that will certainly add to the contribution to knowledge, especially in relation to Environmental Services Use Rights for carbon trading.   Presiden Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan peraturan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon dalam upaya mewujudkan aksi perubahan iklim. Salah satu objek yang menjadi kewenangan ATR/BPN, dalam rangka pencapaian target penurunan emisi karbon yang ditetapkan secara Nasional terdapat pada dokumen Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Zink 2030. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi data FOLU Net Zink 2030 sebagai sumber potensi awal untuk diimplementasikan dan diwujudkan menjadi Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk carbon trading. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian, ditemukan bahwa di Indonesia terdapat areal yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk konsep perdagangan karbon dengan skema pemberian hak atas tanah tidak hanya untuk konsep Hak Guna Usaha saja akan tetapi juga Hak Milik untuk jasa lingkungan dalam rangka carbon trading yang berada pada Areal penggunaan lain Non HGU, Areal penggunaan lain HGU dan areal Mangrove di Indonesia yang jumlahnya seluas ± 6.487.668 ha sangat berpotensi. Hal ini menjadi isu baru yang tentunya akan menambah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk carbon trading.
Eksklusi Atas Ruang Hidup: Mempertahankan Hak Atas Tanah Masyarakat Petani di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani Adhinata, Bayu
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.363

Abstract

This research aims to examine agrarian conflicts between farmers and tourism investors in the Bukit Payang Nature Tourism Park (TWA), Kintamani. The presence of investors with permits to use 85.66 hectares for tourism development threatens the livelihoods of hundreds of farming families who have lived in this area since the 1920s. This research employed qualitative methods and a case study approach. Data collection was carried out by interviewing informants selected purposefully. The study included five informants, including three community leaders, one informant from the Legal Aid Institute in Bali, and one expert in agrarian law. This research shows that TWA residents have been marginalized. The community then fought back by blocking every attempt by the company to enter the area. Apart from that, the community also shows their resistance by defending their rights to their living space, resulting in contestation in the fight for economic spaces in the conservation area. There are at least four exclusionary powers that occur in the management of the Bukit Payang TWA area. Regulatory power, coercion, markets, and legitimacy. These four powers form an effort to exclude the community from access rights to resources in the TWA area.   Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik agraria antara petani dan investor pariwisata di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Payang, Kintamani. Kehadiran investor dengan izin pemanfaatan 85,66 hektar untuk pengembangan pariwisata mengancam mata pencaharian ratusan keluarga petani yang telah menghuni kawasan ini sejak 1920-an. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan yang dipilih secara purposif. Informan berjumlah lima orang yang terdiri atas tiga orang tokoh masyarakat, satu informan berasal dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali, dan satu orang pakar hukum agraria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya peminggiran masyarakat yang mendiami kawasan TWA tersebut. Masyarakat kemudian melakukan perlawanan dengan menghadang setiap upaya dari perusahaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain itu masyarakat juga menunjukkan resistensi mereka dengan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka sehingga terjadi kontestasi dalam perebutan ruang-ruang ekonomi dari kawasan konservasi tersebut. Terdapat setidaknya empat kuasa eksklusi yang terjadi dalam pengelolaan kawasan TWA Bukit Payang ini. Kuasa regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi. Keempat kuasa tersebut membentuk upaya pengecualian masyarakat terhadap hak akses atas sumber daya yang ada di kawasan TWA.
Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi Wahyuni, Wahyuni; Rineksi, Trisnanti Widi; Sunandar, Muhamad Aris; Sirajuddin, Muhammad Munif
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.366

Abstract

The large proportion of forest area in Banyuwangi Regency, which reaches 30%, has triggered many conflicts over land control by the community. This conflict has been going on for 20 years without resolution. The Ministry of Environment and Forestry reorganized forest area boundaries in 2023 through the Land Tenure Settlement in Forest Area Management (PPTPKH) program, and removed 725.81 hectares from forest area status through Decree No. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (Blue Decree). The momentum for the availability of land for agrarian reform objects from the release of forest areas is the starting point for land redistribution in agrarian reform, providing legal certainty to the community. The first quarter of 2024 saw the electronic issuance and submission of 10,323 land certificates. This research uses descriptive qualitative methods. The triangulation method was carried out to ensure the validity of the data and information obtained. This research revealed that the Agrarian Reform Task Force members actively participate in the largest land redistribution strategy in Indonesia. The acceleration of agrarian reform in Banyuwangi Regency serves as a valuable lesson for the completion of land redistribution in Indonesia.   Besarnya proporsi luas kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 30%, memicu banyak konflik penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik ini telah berlangsung selama 20 tahun tanpa penyelesaian. Pada 2023, melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, batas kawasan hutan ditata ulang, dan 725,81 hektar dikeluarkan dari status kawasan hutan melalui SK No. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (SK Biru). Momentum ketersediaan tanah objek reforma agraria dari pelepasan Kawasan hutan ini menjadi titik awal redistribusi tanah dalam reforma agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebanyak 10.323 sertifikat tanah diterbitkan dan diserahkan secara elektronik pada kuartal pertama tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode triangulasi dilakukan untuk menjamin validitas data dan informasi yang diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa strategi percepatan redistribusi tanah yang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia ini melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria. Berpijak dari percepatan Reforma Agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, strategi kolaboratif ini layak menjadi pembelajaran yang baik (lesson learned) untuk penyelesaian redistribusi tanah di Indonesia.
Analisis Korelasi Peningkatan Pendapatan dan Kegiatan Reforma Agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Aisiyah, Nuraini; Mujiati, Mujiati; Idawijayanti, Tri
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.376

Abstract

Candi Village is the location for implementing agrarian reform activities that aim to improve the welfare and prosperity of the people through more effective use of agrarian resources. Increased welfare is expected to be achieved through the implementation of the agrarian reform program, but in practice, the results can vary depending on a number of factors. This research aims to analyze the relationship between agrarian reform activities and increasing community income in Candi Village. The research method used was a quantitative approach with a sample of 30 agrarian reform program participants. Data was collected through direct surveys and observations and then analyzed using Pearson correlation analysis. The analysis results show a correlation value of 0.861 with a significance level of 0.000. The high correlation value and minimal significance indicate that there is a strong and significant relationship between agrarian reform activities and increasing people's income. Thus, it can be concluded that agrarian reform activities in Candi Village have had a significant positive influence on improving community welfare. This research also shows that the agrarian reform program not only increases income but also contributes to increasing people's knowledge and understanding of management.   Desa Candi merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya agraria secara lebih efektif. Peningkatan kesejahteraan diharapkan tercapai dari pelaksanaan program reforma agraria, namun dalam prakteknya, hasilnya bisa bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kegiatan reforma agraria terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Candi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 30 peserta program reforma agraria. Data dikumpulkan melalui survei langsung dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,861 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai korelasi yang tinggi dan signifikansi yang sangat kecil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kegiatan reforma agraria dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan reforma agraria di Desa Candi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program reforma agraria tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga berkontribusi pada penambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan.
Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar Pada Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Setiawan, Akemat Rio; Hartono, Rudi; Putra, Dewa Putu Asmara; Damayanti, Astrid
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.377

Abstract

Land registration is a government requirement to ensure legal clarity, protect the rights of landowners, and understand the land's identity. Complete Systematic Land Registration (PTSL) as a national strategic program aims to build and maintain the quality of land plot data. To map a land plot, it is necessary to check its position to overcome existing gaps and overlaps. This research aims to evaluate the quality of spatial data on land plots in Selaparang District with a focus on identifying gap and overlap problems. The process of mapping land plots generates a distribution map, aiming to establish ownership of properly landed land plots. This research uses a spatial approach that can provide accurate and comprehensive mapping of land plots using a Geographic Information System. The results demonstrate that the number of registered lands in each sub-district identifies land plots that have undergone repair and are free from gaps and overlaps. This can support efficient development and land management programs and help the city of Mataram become a complete one. Analysis and improvement of land data is important to ensure data accuracy and integrity, reduce land conflicts, and improve land governance and better development planning.   Pendaftaran tanah merupakan keharusan pemerintah untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi hak pemilik tanah, serta memahami identitas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional bertujuan membangun dan menjaga kualitas data bidang tanah. Untuk memetakan bidang tanah, perlu dilakukan pemeriksaan posisi guna mengatasi gap dan overlap yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas data spasial bidang tanah di Kecamatan Selaparang dengan fokus pada identifikasi masalah gap dan overlap. Pemetaan bidang tanah menghasilkan peta sebaran bidang tanah yang bertujuan guna mewujudkan kepemilikan bidang tanah yang terlandingkan dengan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial yang dapat memberikan pemetaan yang akurat dan menyeluruh mengenai bidang tanah menggunakan Sistem Informasi Geografis. Hasil menunjukkan bahwa bidang tanah yang telah diperbaiki dan bebas dari gap dan overlap dapat diidentifikasi jumlah tanah terdaftar di masing-masing kelurahan. Hal tersebut dapat mendukung program pembangunan dan pengelolaan tanah secara efisien serta membantu Kota Mataram menjadi Kota Lengkap. Analisis dan perbaikan data pertanahan ini penting guna memastikan akurasi dan integritas data, mengurangi konflik pertanahan, dan meningkatkan tata kelola lahan serta perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Peninjauan Perencanaan Spasial dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Kota Tambang: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin Pratama, Ferdianta Wahyu Nur; Annisadina, Tristina; Fernanda, Bella
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.395

Abstract

More than 50% of Musi Banyuasin Regency's gross regional product performance comes from coal mining, making it one of the districts in South Sumatra where mining business activities dominate. The transformation of Musi Banyuasin Regency into a mining city is a complex process, requiring the fulfillment of numerous factors to establish an environmentally sustainable mining city that enhances community quality and city welfare. The goal of this research is to examine the level of implementation of the mining town governance system by the Musi Banyuasian Government. The research employs a qualitative approach through a comprehensive examination of various planning documents in Musi Banyuasin Regency, highlighting the potential for mining sector activities. However, the incorporation of these activities into the regional development framework remains unclear. This condition presents numerous problems and challenges for the urban governance system, particularly in achieving sustainable development in the Musi Banyuasin Regency area.   Abstrak: Pertambangan batu bara berkontribusi lebih dari 50% terhadap performa produk domestik regional bruto Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana hal ini menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang digerakkan oleh kegiatan usaha pertambangan. Perwujudan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Kota Tambang tidak mudah, ada banyak faktor yang harus dipenuhi agar dapat tercipta kota tambang yang berkelanjutan secara lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem tata kelola kota tambang telah diterapkan oleh Pemerintah Musi Banyuasian. Dengan metode kualitatif berupa telaah mendalam pada beberapa dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Musi Banyuasin, pada dasarnya potensi kegiatan sektor pertambangan telah disebutkan, namun pengintegrasian kegiatan pertambangan dalam konsep pembangunan wilayah masih belum terdefinisikan dengan jelas. Kondisi ini menjadikan sistem tata kelola perkotaan yang digerakkan oleh kegiatan usaha pertambangan menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, terutama dalam mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkelanjutan.  
Tanah untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo Hamdhani, Ali Fikri; Hadiyantina, Shinta
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.405

Abstract

Upon his appointment as president, Joko Widodo prioritized agrarian justice through agrarian reform. Many individuals examine it through the lens of doctrinal studies, yet their focus remains on its execution. On the other hand, this study will look at the background and motives for the formation of Jokowi's agrarian reform, because in the history of the practice of agrarian reform from time to time, it has always been influenced by existing political-economic conditions. This study will ask key questions about the influence of the doctrine of neoliberalism on the encouragement of capitalist states and international institutions that have developed rapidly since the 1970s. The study method involves conducting socio-legal studies using a conceptual and historical approach, primarily obtaining data through literature reviews and government and non-government documents. This study shows that Jokowi's pattern of agrarian reform has not changed much in principle from previous eras, which were based on the workings of the land mechanism for the market system. Since the second period, this has been strengthened through job creation products that regulate norms regarding land banks and land tenure rights (HPL), thereby benefiting investors. Instead of promoting significant redistribution, this approach reinforces the privatization and deregulation of land, which aligns with the principles of neoliberalism. This condition has implications for the tendency to use repressive methods, as it prioritizes the legality of the land market over resolving the problem of land tenure inequality.   Salah satu agenda prioritas Joko Widodo (Jokowi) ketika dilantik menjadi Presiden adalah keadilan agraria melalui reforma agraria. Cukup banyak yang mengkajinya melalui studi doctrinal, namun terbatas sekedar pada pelaksanaan. Sebaliknya, studi ini akan melihat latar belakang dan motif terbentuknya reforma agraria Jokowi, karena dalam sejarah praktik reforma agraria dari masa ke masa, selalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi-politik yang ada. Studi ini akan mengajukan pertanyaan kunci tentang pengaruh doktrin neoliberalisme dorongan negara kapitalis dan lembaga internasional yang berkembang pesat sejak 1970-an. Metode studi melalui kajian socio-legal dengan pendekatan konseptual dan sejarah, data diperoleh sekunder melalui kajian literatur, dokumen pemerintah maupun non-pemerintah. Studi ini menunjukkan pola reforma agraria ala Jokowi tidak banyak berubah secara prinsip dengan era-era sebelumnya, dimana berpijak pada cara kerja mekanisme tanah untuk sistem pasar. Hal ini menguat sejak periode keduanya melalui produk Cipta Kerja yang mengatur norma tentang Bank Tanah dan Hak Penguasaan Lahan (HPL) yang menguntungkan investor. Alih-alih redistribusi yang signifikan, cara kerja itu memperkuat privatisasi dan deregulasi atas tanah seperti prinsip dalam neoliberal. Kondisi itu berimplikasi pada kecenderungan cara-cara represif dengan memprioritaskan legalitas pasar tanah dibandingkan menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah.
Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India Aina, Destriananda Safa
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.407

Abstract

Land is a vital element in food production, but its area continues to shrink due to land conversion and degradation. This research aims to analyze the comparative land administration in Indonesia and India, which is a world food producing country, using four land administration indicators, namely ownership, use, value and land registration. The research method is juridical-normative with a regulatory, comparative, and conceptual approach. In terms of land ownership, India has regulations that limit agricultural land ownership to farmers only, which has not been adopted in Indonesia. In terms of use, the second country prohibits the conversion of agricultural land for non-agricultural purposes and imposes sanctions for violations. In this case, India offers a fairer scheme to protect farmers compared to India. However, in terms of land registration, Indonesia is superior because land certificates are considered strong evidence and provide legal certainty of ownership. While in India, the land registration system is still assumptive because it is not based on definitive documents such as land certificates.   Tanah adalah elemen vital dalam produksi pangan, namun luasnya terus menyusut akibat alih fungsi dan degradasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan administrasi pertanahan di Indonesia dan India yang merupakan negara penghasil pangan dunia dengan menggunakan empat indikator administrasi pertanahan, yaitu kepemilikan, penggunaan, nilai, dan pendaftaran tanah. Metode penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Dalam aspek kepemilikan lahan, India memiliki regulasi yang membatasi kepemilikan tanah pertanian hanya bagi petani, yang belum diadopsi di Indonesia. Dari segi penggunaan, kedua negara melarang konversi lahan pertanian untuk tujuan non-pertanian dan menetapkan sanksi atas pelanggaran. Dalam hal kompensasi, India menawarkan skema yang lebih adil untuk melindungi petani dibandingkan dengan Indonesia. Namun, dalam hal pendaftaran tanah, Indonesia lebih unggul karena sertifikat tanah dianggap sebagai bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan. Sedangkan di India, sistem pendaftaran tanah masih bersifat asumtif karena tidak didasarkan pada dokumen definitif seperti sertifikat tanah.

Page 15 of 18 | Total Record : 178

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue