Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[CYBER NOTARY: SEBUAH ANALISIS TEMATIK DARI STUDI KASUS DI INGGRIS DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Abdillah, Satrio]]>;
<![CDATA[Ghapa, Norhasliza]]>;
<![CDATA[Makhtar, Maheran]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.182
<![CDATA[Penelitian ini membahas perbandingan regulasi cyber notary di Inggris dan Singapura, dengan fokus pada regulasi yang diambil masing-masing negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan di antara kedua negara tersebut, termasuk tantangan utama yang dihadapi, efektivitas dalam praktek, serta implikasi dan rekomendasi untuk negara lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif antara Inggris dan Singapura untuk menganalisis implementasi cyber notary. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, dibantu alat analisis Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan regulasi cyber notary di Inggris dan Singapura mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan prioritas masing-masing negara. Inggris menekankan pengakuan hukum penuh terhadap tanda tangan elektronik dan melakukan penyesuaian regulasi pasca-Brexit, sementara Singapura lebih fokus pada keamanan transaksi dan perlindungan data. Meskipun Inggris lebih fleksibel dan inovatif, tantangan keamanan data dan ketidakpastian hukum pasca-Brexit menjadi isu utama. Sementara itu, Singapura menghadapi kompleksitas regulasi dan kesenjangan adopsi teknologi di kalangan populasi tertentu. Implikasi untuk negara lain mencakup perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung penggunaan dokumen digital, investasi dalam infrastruktur dan keamanan siber, serta peningkatan pendidikan digital. Pengalaman kedua negara dapat menjadi pedoman bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan regulasi yang terintegrasi dan meningkatkan infrastruktur, sehingga Cyber Notary dapat berkontribusi pada sistem hukum digital yang modern dan aman.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MENGGUNAKAN EKSPEDISI ]]>
<![CDATA[Rohi Riwu, Agustin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.198
<![CDATA[Research entitled The Responsibility of Shipping Companies for Damage to Goods is based on the development of the economy in Indonesia, especially in the increasing production of goods and services, so it is important to have a means of shipping goods to support the mobility of goods and services from one place to another. This condition is what causes the importance of the presence of shipping services. Services in the field of shipping services are closely related to responsibility. In carrying out its obligations to deliver goods, shipping companies through their ranks strive to provide the best service to users of their services. However, in reality there are still company implementations that are not in accordance with what was promised. The purpose of this study is to find out how the Shipping Company is responsible for damage to the goods being transported. The methodology in this study is an empirical method with interview techniques for the specified respondents. And the end of this study is that the agreement made between the parties refers to the provisions of Article 1320 of the Criminal Code by prioritizing the principle of freedom of contract, and the shipping party is responsible based on responsibility for the presumption, where the shipping party is obliged to prove its negligence, and if proven, it must compensate for the losses incurred. The author's contribution of suggestions is as follows: Inform the shipping service that, the service provider can also offer shipping insurance to the sender so that if damage occurs due to something, the goods can be handled]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Andini, Mutiara Nefa]]>;
<![CDATA[Ridev, Ghania Khalisa]]>;
<![CDATA[Putri, Rachelya]]>;
<![CDATA[Henandi, Aqilla Nada]]>;
<![CDATA[Vesca H., Lusya Najwa]]>;
<![CDATA[Andrean, Muhammad Fadhil]]>;
<![CDATA[Putra, Dhaffa Hosya]]>;
<![CDATA[Septaria, Ema]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.270
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM ATAS ANCAMAN DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE YANG AKAN MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI: A. Legal Perspective on the Threat of Disseminating Personal Data by Online Loan Debt Collectors (Legal and Illegal), B. Legal Solutions to Protect Borrowers’ Privacy Rights ]]>
<![CDATA[Madjid, Abdul Gani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.274
<![CDATA[The rise of online loan services (pinjol) in the digital era provides easy access to finance for the community. However, this phenomenon is accompanied by the practice of personal data abuse by debt collectors, who often threaten to disseminate borrower data as a form of intimidation. This action not only violates the privacy rights of citizens, but also contradicts the legal principles of personal data protection. This research aims to analyze the actions of debt collectors in the perspective of Indonesian law, especially in the context of the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) and the Criminal Code. The research method used is normative juridical with a statutory, case study, and conceptual approach. The results show that the threat of spreading personal data is a criminal offense and violates the borrower's right to privacy. Criminal and administrative sanctions can be imposed on the perpetrators, but weak law enforcement is still a major challenge. Therefore, it is necessary to strengthen supervision by OJK, public education, and stricter law enforcement against violations by debt collectors.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Djafar, Sri Mitta Aisha]]>;
<![CDATA[Junus, Nirwan]]>;
<![CDATA[Bakung, Dolot Alhasni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.320
<![CDATA[This study analyzes legal sanctions against parties who do not comply with court decisions in post-divorce child custody cases. The main focus is to identify legal sanctions that can be applied in accordance with the laws and regulations in Indonesia, as well as to examine the inhibiting factors that cause non-compliance with court decisions. The results show that although child custody is expressly regulated in legal regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, there are significant challenges in the implementation of judgments, especially when it comes to emotional aspects and protection of children. Hindering factors include ignorance of the law, conflicts between the parties to the dispute, and a lack of a firm law enforcement system. This study recommends strengthening enforcement mechanisms and increasing legal awareness to ensure the effective implementation of child custody.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA INFLUENCER DAN PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[Kamilah, Anita]]>;
<![CDATA[Lananda, Ardelia]]>;
<![CDATA[Alvian M.S, Ce Kedzma]]>;
<![CDATA[Rahmah, Mila Arastasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.324
<![CDATA[Endorsement agreements between influencers and business actors are one form of cooperation that is widely used in the marketing world. However, in its implementation, there are often defaults committed by one of the parties, namely influencers who do not fulfill their obligations in accordance with the provisions agreed upon in the agreement. The purpose of this study is to analyze in more depth the Validity of Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors from the Perspective of the Civil Code and the ITE Law, identify Forms of Default in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors, and examine the Mechanism for Settling Defaults in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors Based on the Civil Code and the ITE Law. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study indicate that the settlement of defaults in endorsement agreements between influencers and business actors can be done through litigation or non-litigation. The litigation route takes place through the legal process through the courts, while the non-litigation route takes place through mediation or arbitration.]]>
<![CDATA[DAMPAK FENOMENA “NO VIRAL, NO JUSTICE” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS KDRT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nur, Hilman]]>;
<![CDATA[Lananda, Ardelia]]>;
<![CDATA[Simbolon, Cindy Claudia]]>;
<![CDATA[Rahmah, Mila Arastasya]]>;
<![CDATA[Baidhowi, Nayla Ratu]]>;
<![CDATA[Januwati, Pusfa]]>;
<![CDATA[Dika, Muhammad Gilar]]>;
<![CDATA[Tri Cahya, Muhammad Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.325
<![CDATA[The phenomenon of “No Viral, No Justice” has become a highlight in handling cases of Domestic Violence (DV) in Indonesia. This phenomenon reflects the public perception that justice is often only achieved if cases of Domestic Violence (DV) receive widespread attention on social media. The purpose of this study is to analyze in more depth the law enforcement system for domestic violence crimes in Indonesia based on applicable laws and regulations, identify the factors causing the emergence of the phenomenon of “No Viral, No Justice” in law enforcement of domestic violence in Indonesia and examine the impact of the phenomenon of “No Viral, No Justice” on the effectiveness of law enforcement officers in handling domestic violence crimes in Indonesia. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study indicate that the phenomenon of “No Viral, No Justice” on social media can accelerate the law enforcement process and increase public pressure on law enforcement officers to act. However, this phenomenon can also pose risks, such as trials by the media, violations of victim privacy, and potential disinformation. In addition, dependence on virality can divert attention from systematic and sustainable efforts to address Domestic Violence (DV), so efforts are needed to strengthen effective and reliable mechanisms for protecting victims of Domestic Violence (DV).]]>
<![CDATA[HUKUM AGRARIA DAN PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Annisa Fitratul Jannah]]>;
<![CDATA[Sari, Mia Puspita]]>;
<![CDATA[M. Yamani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.327
<![CDATA[Agrarian law and protected forest protection in Indonesia is a strategic issue in natural resource management that often faces conflicts between development interests, indigenous peoples' rights, and environmental conservation. This study aims to analyze the legal framework of agrarian and forestry, as well as evaluate the effectiveness of the implementation of protected forest protection policies in Indonesia. Using normative juridical methods supported by empirical studies, this study examines the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and the Forestry Law No. 41 of 1999 as the main legal basis, as well as various implementing regulations. This study is expected to show that despite comprehensive regulations, the implementation of protected forest protection is often constrained by overlapping authorities, the determination of areas that do not pay attention to the rights of indigenous peoples, and weak law enforcement. Land ownership conflicts In protected forest areas is one of the main challenges, especially when cultivation rights or property rights have been granted before the area has been designated as a protected forest. In addition, it is necessary to strengthen law enforcement mechanisms and recognize the rights of indigenous peoples as an effort to create a balance between legal certainty, social justice, and environmental sustainability. These findings are expected to be an important contribution to the development of more sustainable agrarian and forestry policies in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jannah, Annisa Fitratul]]>;
<![CDATA[Yamani, M]]>;
<![CDATA[Barus, Sonia Ivana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.347
<![CDATA[The development of information technology has accelerated the growth of electronic commerce (e-commerce) transactions in Indonesia, which provides convenience for consumers but also increases the risk of violations of their rights. This research aims to analyze the legal protection available to consumers in the context of e-commerce, highlighting existing regulations and challenges in their implementation. The method used in this research is a normative juridical approach, which issued Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) as the main legal framework. Even though there are regulations governing consumer protection, there are still several limitations, such as the definition of business actors which only applies in the territory of Indonesia and guarantees of effective settlement. Apart from that, transaction security issues and consumers' low understanding of their rights are also obstacles. This research aims to provide recommendations to strengthen legal protection for consumers, so as to create a safer and more reliable e-commerce ecosystem.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS YANG RESPONSIF ]]>
<![CDATA[Firman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i1.353
<![CDATA[Penelitian ini berjudul "Politik Hukum Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Perdasus Yang Responsif" bertujuan untuk menganalisis politik hukum pertimbangan dan persetujuan MRP dalam proses pembentukan Perdasus yang responsif. MRP memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus yang diajukan oleh DPRP bersama Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Raperdasus dalam proses pembentukan Perdasus dimaksudkan untuk mempurifikasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. MRP sebagai representasi kultural dengan kewenangan legislasi terbatas berperan untuk menciptakan Perdasus yang responsif untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua melalui proses partisipasi yang bermakna.]]>
